Bisnis.com, ACEH TAMIANG - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito memastikan fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang memberikan pelayanan kepada peserta JKN tanpa kendala setelah bencana banjir Sumatera Utara - Aceh beberapa waktu lalu.

Pujo menyampaikan bahwa dalam masa pemulihan setelah bencana banjir, BPJS Kesehatan fokus menjaga akses layanan peserta tanpa kendala administrasi maupun pembiayaan. Menurutnya, hak peserta terhadap layanan kesehatan harus tetap terpenuhi, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi rentan.

“Demi menghadirkan layanan yang terbaik, kolaborasi yang kuat sangat penting. Kami bersama fasilitas kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta dapat diberikan secara mudah, cepat, dan setara. Jika terdapat kasus darurat di fasilitas kesehatan, harus segera ditangani karena hal ini menyangkut keselamatan pasien,” tegas Pujo, Kamis (26/02).

Pujo bersyukur bahwa pelayanan bagi peserta JKN di Kabupaten Aceh Tamiang telah kembali berjalan normal. Ia juga mengapresiasi upaya pemulihan yang terus dilakukan, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana penunjang yang terdampak banjir dan tengah dalam proses perbaikan.

“Kami juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan agar layanan tetap siap, penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat, dan peserta tetap bisa mengakses layanan JKN tanpa kendala,” tambah Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dalam memastikan pelayanan bagi peserta tetap berjalan optimal di wilayah terdampak bencana.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di hunian sementara yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan peserta mengurus administrasi dan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.

“Selain menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif, menjaga kesehatan juga sama pentingnya. Karena itu, kami mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup sebagai langkah pencegahan sejak dini,” tambah Stevanus.

Plt. Sekda Aceh Tamiang, Syuibun Anwar menegaskan kesehatan masyarakat tidak boleh terabaikan, terutama dalam situasi pemulihan setelah bencana. Menurutnya, tantangan di sektor kesehatan akan terus dihadapi, sehingga diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan dan dinas terkait agar masyarakat khususnya di hunian sementara tetap terlindungi dalam Program JKN.

Ia juga menyebut pemerintah daerah senantiasa berkomitmen melakukan percepatan kesehatan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong warga di hunian sementara untuk tidak ragu memanfaatkan kepesertaan JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

“Harapannya, kunjungan Dirut dan Ketua Dewas hari ini dapat menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kendala administrasi. Dengan semangat gotong royong, kita doakan masyarakat di hunian sementara segera pulih dan kembali sehat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah program stimulus ekonomi menjelang libur panjang Ramadan dan Lebaran 2026. Stimulus tersebut mencakup diskon transportasi, diskon tarif tol, hingga penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat pengendalian inflasi antar kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Menurut Airlangga, berbagai insentif telah dipersiapkan untuk menyambut periode mudik Idulfitri yang diperkirakan jatuh sekitar Maret 2026.

"Untuk menjelang hari raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dalam rapat koordinasi inflasi awal tahun tersebut, pemerintah juga menyepakati penyaluran bansos berupa beras dan minyak goreng guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dan Idulfitri.

Secara umum, Airlangga menegaskan pemerintah akan terus menjaga inflasi sesuai target, yakni 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Sementara untuk inflasi harga bergejolak (volatile food), pemerintah menargetkan tetap berada pada kisaran 3% hingga 5%.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri akan mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kelancaran pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Pemerintah juga memastikan distribusi dan logistik komoditas utama seperti bawang merah, bawang putih, dan beras tetap terjaga, termasuk di wilayah terdampak bencana.

"Kemudian pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur logistik agar kita bisa menjaga, dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun," tuturnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, CEO Danantara Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Diskon Tarif Tol Lebaran

Salah satu stimulus yang paling dinantikan masyarakat adalah diskon tarif tol saat mudik dan arus balik Lebaran 2026. Mengacu pada kebijakan Lebaran 2025, pemerintah memberikan potongan tarif tol sebesar 20–30% untuk mendukung kelancaran arus mudik sekaligus menekan biaya perjalanan masyarakat.

Pada Lebaran 2025, PT Hutama Karya (Persero) menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) selama enam hari, yakni empat hari pada arus mudik (24–27 Maret 2025) dan dua hari saat arus balik (8–9 April 2025). Ruas tol yang mendapatkan diskon meliputi :

• Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung (Terpeka)
• Tol Indralaya–Prabumulih
• Tol Pekanbaru–Dumai
• Tol Indrapura–Kisaran
• Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Segmen Tebing Tinggi–Sinaksak).

Selain itu, diskon 20% juga diberlakukan pada sejumlah ruas Jalan Tol Trans Jawa (JTT). Bahkan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon tambahan hingga 30% bagi pemudik yang terdampak rekayasa lalu lintas akibat pengalihan arus di Gerbang Tol Cikampek Utama. Insentif tersebut diberikan kepada pengguna jalan yang dialihkan melalui Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) menuju Gerbang Tol Kalihurip Utama sebagai langkah untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Kebijakan diskon tarif tol Lebaran 2026 saat ini masih menunggu finalisasi serta koordinasi lanjutan dengan para pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan. Namun, pemerintah memastikan stimulus tersebut menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi dan dukungan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Dasco saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dasco menjelaskan pertemuan tersebut sengaja difasilitasi DPR RI sebagai forum koordinasi lanjutan setelah fase penanganan darurat bencana. Dia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan, yang terlibat langsung dalam penanganan bencana beberapa waktu lalu.

“Setelah penanganan bencana kemarin, kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap apa yang akan ditangani dalam pemulihan pascabencana,” ujar Dasco.

Menurutnya, koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, serta BUMN menjadi kunci agar program pemulihan berjalan efektif dan efisien. Penyamaan persepsi dinilai penting agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih, baik dari sisi program maupun anggaran.

“Sehingga dari sisi anggaran dan pelaksanaan bisa fokus, efisien, dan tidak terjadi tumpang tindih,” katanya.

Dasco juga mengungkapkan bahwa DPR RI telah menyampaikan kepada Presiden terkait pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Ia menyebutkan, Presiden dijadwalkan berkunjung ke Aceh pada keesokan harinya, dan hasil koordinasi ini diharapkan menjadi landasan awal agar pemulihan pascabencana dapat masuk dan berjalan optimal dalam anggaran tahun 2026.

“Supaya pada tahun depan, di anggaran 2026, pemulihan pascabencana bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dasco.

Dalam kesempatan itu, Dasco meminta Gubernur Aceh beserta sejumlah kepala daerah yang wilayahnya terdampak paling berat untuk hadir langsung.

Dia menilai komunikasi yang selama ini dilakukan melalui pesan singkat dan telepon perlu dituntaskan dalam forum resmi agar dapat segera direalisasikan dalam bentuk kebijakan dan program konkret.

“Komunikasi dengan kepala daerah melalui WhatsApp maupun telepon, saya pikir hari ini harus kita tuntaskan untuk kemudian bisa kita realisasikan,” tandas Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bibit dan siklon tropis akan menerpa wilayah perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, dan perairan selatan Papua.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani mengatakan bibit tersebut terjadi pada periode Nataru 2025-2026 atau diprediksi mulai November 2025 hingga Februari 2026.

Dia menyebutkan wilayah yang perlu diwaspadai terhadap dampak langsung maupun tidak langsung adalah Bengkulu, Lampung, Bali, Jawa, Banten, NTT, NTB, Maluku, dan perairan Papua Selatan dan Tengah.

Faisal mengungkapkan, meskipun dalam tahap prediksi, pihaknya merancang mitigasi agar kejadian di Sumatra dan Aceh tidak terulang.

"Jadi gini, ketika dia (bibit tropis) ada itu harus diikuti dengan early action. Tujuannya supaya zero victim. Early warning ini akan disampaikan ke seluruh kanal yang kita miliki baik grup WA, kemudian kanal informasi yang kita punya, media massa dan sebagainya," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (1/12/2025).

Selanjutnya, BMKG akan memberikan peringatan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta koordinator di setiap wilayah. Dia menyebut, BMKG memiliki 5 balai yang bertugas memberikan informasi jika bibit tropis terjadi.

Begitupun pembentukan rantai komando agar koordinasi setiap balai maupun kementerian atau lembaga terkait berjalan optimal. Termasuk mempersiapkan transportasi, logistik, telekomunikasi, dan fasilitas kesehatan.

Pihaknya, kata Faisal, akan terus menyampaikan perkembangan status bencana kepada masyarakat.

"Semua bekerja sama untuk menyiapkan setiap daerah dari ancaman hidrometeorologi," ujarnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak percaya dengan informasi yang tidak valid sehingga menimbulkan kegaduhan. Masyarakat diminta memantau informasi dari kanal resmi BMKG.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Nagari menyatakan keinginannya agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut mempercayakan ke perbankan kebanggaan masyarakat Sumatra Barat ini untuk penempatan dana pemerintah.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan keinginan dari perbankan ini karena melihat telah adanya kebijakan dari Menkeu Purbaya memilih bank pembangunan daerah (BPD) yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim yang dipercaya untuk menempatkan dana pemerintah.

“Jadi, memang kami ada rencana untuk melakukan lobi ke pusat untuk mendapatkan dana tersebut,” katanya, Jumat (31/10/2025).

Dia menjelaskan untuk menjalankan rencana ini, Bank Nagari tidak hanya bergerak sendiri, tetapi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Pemprov Sumbar.

Selain berkoordinasi dengan pemda, Bank Nagari juga mengikutsertakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk melakukan ke Kemenkeu agar BPD di daerah lainnya bisa mendapatkan kesempatan penempatan dana pemerintah itu. “Keberadaan penempatan dana ini, tentu akan sangat mendongkrak kinerja dari BPD, seperti halnya Bank Nagari,” sebutnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menempatkan dana pemerintah ke BPD. Sebagai permulaan, dia memilih Bank Jakarta dan Bank Jatim karena fundamentalnya kuat. Purbaya mengaku akan kembali menarik dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia.

Menurutnya, pemerintah masih punya sekitar Rp270 triliun dana yang terparkir di bank sentral. "Ancar-ancar saya, Rp5 triliun-Rp10 triliun per bank,” katanya.

Purbaya mengakui bahwa sempat menyatakan akan menempatkan Rp10 triliun - Rp20 triliun ke Bank Jakarta. Kendati demikian, angka hanya untuk satu BPP, jika ada dua BPD maka masing-masing mendapatkan Rp5 triliun - Rp10 triliun sehingga totalnya tetap Rp10 triliun - Rp20 triliun.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan penempatan bank di BPD akan lebih cepat terserap ke UMKM hingga koperasi, tidak seperti bank-bank Himbara.

"Jadi Bank Jatim itu punya provinsi, ada BPD-BPD [lain]. Di sini kalau ditambah, dia bisa nyalurin ke BPD-BPD yang lain, sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau UMKM. Rupanya kalau di bank Himbara itu enggak langsung menyebar ke sana, masih lama. Saya pikir tadinya market-nya cepat, tapi ternyata lama. Ya enggak apa-apa. Kalau gitu kita coba intervensi langsung," jelasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga meyakini BPD tidak akan rugi apabila menerima dana dari pemerintah. Alasannya, tingkat bunga yang diberikan pemerintah untuk penempatan dana ditetapkan sebesar 80% dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Saat ini (7/10), BI Rate di level 4,75% sehingga 80%-nya sekitar 3,8%. Artinya, bunga yang diberikan pemerintah kepada bank tempat dana itu disimpan sekitar 3,8%. “Jadi lebih murah dibanding pasar [dari bunga deposito atau pinjaman di pasar uang antarbank atau sumber dana lainnya]. Dia pasti lebih untung," ujar Purbaya.

Dia mengaku siap menambah dana pemerintah di BPD selain Bank Jakarta dan Jatim asalkan kinerjanya bagus, yang terlihat dari permintaan dan kemampuan penyaluran kredit yang kuat.