Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun

Aceh Taming, Aceh (ANTARA) - Debu-debu tipis melayang di antara kendaraan yang melintasi lorong itu, menandai jejak malapetaka di Pasar Simpang Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Di tepi lorong aspal yang dilapisi sisa lumpur banjir yang mengendap sunyi, Fatima larut dalam kesibukan di lapak kayu kecilnya. Ia berdiri seperti para pedagang lain, menyuguhkan beragam hidangan bagi warga yang berburu takjil menjelang senja.

Satu per satu batang tebu dimasukkannya ke dalam mesin pemeras. Dari sela-sela roda besi yang berputar, mengalir cairan manis yang ditampung, lalu dijajakan seharga Rp5 ribu per bungkus plastik.

Mesin itu adalah satu-satunya harta benda Fatima yang tersisa dari peristiwa banjir pada November 2025, yang memporak-porandakan rumah serta kebun tebu seluas 400 meter persegi milik keluarganya di Desa Seuneubok Dalam Upah, Kecamatan Bendahara.

Perempuan berusia 38 tahun itu sempat merasa tenggelam semakin dalam ke palung penderitaan saat mendapati mesin pemeras itu tak lagi berfungsi karena terendam banjir.

Namun, ketika suara mesin itu kembali meraung dua bulan kemudian setelah diperbaiki, harapan yang sempat padam perlahan menyala kembali seperti api kecil yang menolak untuk mati. Dari deru sederhana itu, Fatima menambatkan kembali asa untuk memperbaiki ekonomi keluarganya melalui usaha air tebu yang telah dijalaninya lebih dari sepuluh tahun.

"Setidaknya dengan mesin ini, saya bisa kembali berusaha, sedikit demi sedikit memperbaiki semua yang hancur," ujar Fatima saat disambangi ANTARA.

Ia sadar, tragedi 110 hari lalu itubtak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Namun, meratapi nasib terlalu lama tak akan membangun kembali apa yang telah runtuh.

Fatima memilih beranjak ke pasar, seperti pedagang kecil lainnya, agar nadi ekonomi rumah tangganya tetap berdenyut. Sebab, ada tujuh anak yang harus dinafkahi. Tak hanya itu, sang suami yang belum bisa kembali berkebun masih terlilit utang yang harus dilunasi.

Bagi Fatima, menjalankan kembali usaha air tebu bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk menambal luka kehidupan yang koyak oleh bencana.

Momentum Ramadhan

Selama dua bulan setelah bencana, keluarga Fatima bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya masih dapat terpenuhi.

Namun, Fatima tahu, bantuan selalu memiliki batas. Satu-satunya jalan yang paling nyata baginya untuk bangkit adalah membangun kembali usaha air tebu.

Pasokan bahan baku menjadi tantangan utama saat ia mencoba memulai kembali usahanya pada pertengahan Februari 2026. Lahan tebu madu milik keluarganya porak-poranda dan belum memungkinkan untuk digarap kembali.

Meski begitu, naluri bertahan hidup seorang ibu menggerakkannya. Ia mencari bahan baku dari desa lain yang tidak terdampak banjir agar usahanya bisa berjalan saat Ramadhan tiba.

Selain keterbatasan pasokan yang membuat harga naik menjadi Rp5 ribu per kantong dari harga normal Rp2 ribu, jenis tebu yang diperoleh pun berbeda. Ia menggunakan tebu bambu dengan kadar air lebih rendah dibandingkan tebu madu.

Namun, bagi Fatima, yang terpenting bukanlah kesempurnaan, melainkan keberlangsungan. Selama roda kecil usahanya masih berputar, harapan tetap hidup.

Babak baru dimulai pada hari pertama Ramadhan. Bersama dua anaknya, Fatima membuka kembali lapaknya di Pasar Simpang Upah.

Bulan Ramadhan menjadi ruang harapan, saat manusia tak hanya menahan lapar, tetapi juga mencari keberkahan. Di antara hiruk-pikuk pemburu takjil, Fatima mengais rezeki dengan kesabaran seorang ibu.

Dengan penghasilan rata-rata Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per hari, ia perlahan membangun kembali fondasi ekonomi keluarganya, tanpa tahu pasti kapan semuanya akan pulih sepenuhnya.

"Penghasilan ini bisa untuk pegangan keluarga saya saat ini," ujarnya pelan.

Sambil terus berjualan, keluarga Fatima berencana membersihkan kembali lahan kebun untuk menanam kembali tebu madu setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Ia tak ingin meninggalkan usaha yang telah menghidupi keluarganya selama lebih dari satu dekade. Fatima memahami, mempertahankan usaha membutuhkan ketahanan modal. Karena itu, jika ada dukungan dana untuk pemulihan usaha ekonomi di daerah terdampak bencana, Fatima berharap menjadi salah satu di antara penerima manfaat.

Dukungan pemerintah

Sekitar 130 kilometer dari Pasar Simpang Upah, Kementerian Sosial kembali baru saja menyalurkan lagi bantuan dana senilai Rp100,9 miliar bagi penyintas bencana alam di Aceh, dalam acara yang dipusatkan di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk.

Bantuan pemerintah pusat tersebut mencakup santunan bagi keluarga korban meninggal dunia, korban luka berat, bantuan perabotan hunian, jaminan hidup, serta stimulan untuk usaha ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan harapan pemerintah agar bantuan itu tidak hanya membantu masyarakat melewati masa sulit, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi.

"Karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak bencana melambat, bahkan di Aceh sempat minus," ujarnya.

Di Aceh, bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia agar lebih cepat dan mudah diakses. Penyaluran dilakukan melalui tiga cara yaitu langsung di kantor pos, melalui komunitas desa, atau melalui tokoh masyarakat yang disepakati bersama.

Pemerintah menekankan pentingnya ketepatan sasaran dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Selain bantuan tunai, perbaikan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana seperti jalan, listrik, pendidikan, akses komunikasi dan lainnya juga terus dilakukan.

Saifullah berharap langkah-langkah pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk Aceh serta wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi normal secara bertahap.

Harapan untuk kembali hidup normal itu pula yang terus menyala di hati para penyintas, termasuk Fatima yang setiap hari berdiri di tepi lorong Pasar Simpang Upah, memeras manisnya tebu, sambil perlahan menyembuhkan pahitnya kehidupan.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, ACEH TAMIANG - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito memastikan fasilitas kesehatan di Aceh Tamiang memberikan pelayanan kepada peserta JKN tanpa kendala setelah bencana banjir Sumatera Utara - Aceh beberapa waktu lalu.

Pujo menyampaikan bahwa dalam masa pemulihan setelah bencana banjir, BPJS Kesehatan fokus menjaga akses layanan peserta tanpa kendala administrasi maupun pembiayaan. Menurutnya, hak peserta terhadap layanan kesehatan harus tetap terpenuhi, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi rentan.

“Demi menghadirkan layanan yang terbaik, kolaborasi yang kuat sangat penting. Kami bersama fasilitas kesehatan memastikan pelayanan kepada peserta dapat diberikan secara mudah, cepat, dan setara. Jika terdapat kasus darurat di fasilitas kesehatan, harus segera ditangani karena hal ini menyangkut keselamatan pasien,” tegas Pujo, Kamis (26/02).

Pujo bersyukur bahwa pelayanan bagi peserta JKN di Kabupaten Aceh Tamiang telah kembali berjalan normal. Ia juga mengapresiasi upaya pemulihan yang terus dilakukan, meskipun masih terdapat sarana dan prasarana penunjang yang terdampak banjir dan tengah dalam proses perbaikan.

“Kami juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan agar layanan tetap siap, penanganan darurat dapat dilakukan dengan cepat, dan peserta tetap bisa mengakses layanan JKN tanpa kendala,” tambah Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk respons cepat jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dalam memastikan pelayanan bagi peserta tetap berjalan optimal di wilayah terdampak bencana.

Sejalan dengan upaya tersebut, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan BPJS Keliling di hunian sementara yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan peserta mengurus administrasi dan tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala.

“Selain menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif, menjaga kesehatan juga sama pentingnya. Karena itu, kami mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup sebagai langkah pencegahan sejak dini,” tambah Stevanus.

Plt. Sekda Aceh Tamiang, Syuibun Anwar menegaskan kesehatan masyarakat tidak boleh terabaikan, terutama dalam situasi pemulihan setelah bencana. Menurutnya, tantangan di sektor kesehatan akan terus dihadapi, sehingga diperlukan sinergi antara BPJS Kesehatan dan dinas terkait agar masyarakat khususnya di hunian sementara tetap terlindungi dalam Program JKN.

Ia juga menyebut pemerintah daerah senantiasa berkomitmen melakukan percepatan kesehatan masyarakat. Untuk itu, ia mendorong warga di hunian sementara untuk tidak ragu memanfaatkan kepesertaan JKN dalam mengakses layanan kesehatan.

“Harapannya, kunjungan Dirut dan Ketua Dewas hari ini dapat menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai kendala administrasi. Dengan semangat gotong royong, kita doakan masyarakat di hunian sementara segera pulih dan kembali sehat,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan aktivitas perdagangan di Kabupaten Pidie, Aceh telah berjalan normal pascabencana banjir.

Saat meninjau Pasar Pante Teungoh di Kabupaten Pidie, serta beberapa toko ritel pada Senin ini, Budi mengatakan pasar rakyat di Pidie yang telah beroperasi sepenuhnya dan ritel yang pasokannya terjaga. Harga barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar dan ritel juga terpantau stabil.

"Kami ke Kabupaten Pidie untuk memastikan pemulihan sarana perdagangan pascabanjir dan aktivitas ekonomi dan perdagangan berjalan baik. Kami cek harga barang kebutuhan pokok, sudah stabil. Kelihatan ekonominya sudah mulai bergerak dan harga-harga terkendali," ujar Budi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil pemantauan, komoditas beras tercatat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Zona 2 yaitu beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp15.000 per kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.600 per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas yang terpantau di bawah Harga Acuan (HA), antara lain daging ayam ras Rp30.000 per kilogram (kg), telur ayam ras Rp28.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, bawang putih honan Rp35.000 per kg, cabai merah keriting Rp30.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp50.000 per kg. Kemudian, Minyakita terpantau sesuai HET di harga Rp15.700/ per liter.

"Minyakita cukup banyak, harganya sesuai HET karena pasokan dari Bulog lancar ke beberapa pedagang di pasar," kata Budi.

Selain itu, harga-harga komoditas lainnya yang terpantau stabil, antara lain, tepung terigu Rp14.000 per kg, minyak goreng curah Rp17.100 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter.

Untuk gula pasir tercatat di atas HA yaitu sebesar Rp19.000 per kilogram. Indikasi penyebabnya karena sebagian besar pengiriman pasokan gula pasir berasal dari Medan, Sumatra Utara dan bersamaan adanya kenaikan permintaan selama Ramadan.

Budi mengapresiasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan atas sinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap terjadi penurunan kinerja ekspor di wilayah terdampak banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025, terutama di Aceh.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekspor provinsi Aceh pada 2025 turun 6,90% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi US$694,22 juta dari sebelumnya mencapai US$697,32 juta pada 2024.

Kemendag mencatat, pascabencana akhir November 2025, kinerja ekspor Provinsi Aceh tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik.

Secara terperinci, kinerja ekspor pada November 2025 tumbuh 20,16% secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi US$58,26 juta, dibandingkan dengan Oktober 2025 di level US$48,50 juta. Adapun, nilainya kembali naik 2,42% mtm menjadi US$59,69 juta pada Desember 2025.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam ini dampak pada distribusi dan logistik di semua wilayah, secara agregat ekspor Aceh mampu pulih dengan relatif cepat. Meskipun, year-on-year, Aceh turun 6,90% sebenarnya disebabkan karena turunnya ekspor migas sebesar 65,6%,” kata Budi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Berbeda dengan Aceh, Budi menuturkan provinsi Sumatra Barat mencatatkan pertumbuhan ekspor sebesar 27,64% yoy dari US$2,18 miliar pada 2024 menjadi US$2,78 miliar sepanjang tahun lalu.

Jika dibandingkan dengan Oktober 2025, Budi menuturkan ekspor di Sumatra Barat mengalami penurunan cukup tajam hingga -52,56% mtm dari US$247,03 juta menjadi US$117,20 juta pada November 2025. Meski begitu, ekspor kembali menguat hingga 174,15% mtm menjadi US$321,29 juta pada Desember 2025.

“Perubahan ini menegaskan bahwa bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada bulan November 2025, meskipun secara keseluruhan pulih ekspor Sumatra Barat tetap terjaga dengan surplus year-on-year 27,64%,” ujarnya.

Di sisi lain, provinsi Sumatra Utara mencatatkan nilai ekspor yang naik 17,84% secara tahunan sepanjang 2025. Nilai ekspornya mencapai US$12,56 miliar pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya di angka US$10,66 miliar.

Pada November 2025, Sumatra Utara mengantongi ekspor US$0,88 miliar. Angka tersebut turun 25,89% dibandingkan dengan Oktober 2025. Namun demikian pada Desember 2025, ekspor kembali mengalami pemulihan pertumbuhan sebesar 18,89% atau senilai US$1,05 miliar.

“Penurunan yang tajam pada November 2025 berkorelasi dengan bencana alam yang melanda wilayah Sumatra pada akhir November yang berdampak pada kelancaran logistik, distribusi, dan aktifitas produksi,” terangnya.

Namun demikian, sambung dia, secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatra Utara tahun 2025 ekspornya meningkat 17,84% dibandingkan 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mencatat sebanyak 6.432 desa atau sekitar 98,9% desa di Aceh telah kembali menikmati aliran listrik pascabencana banjir dan tanah longsor.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pemulihan kelistrikan Aceh dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat.
“Sejak sistem kelistrikan besar Aceh pulih, kami langsung memfokuskan upaya pada penormalan jaringan distribusi hingga ke desa-desa. Alhamdulillah, hingga saat ini hampir seluruh desa di Aceh telah kembali menyala,” ujar Darmawan melalui keterangan resmi, Minggu (18/1/2026).
Meski demikian, PLN mencatat masih terdapat 68 desa atau sekitar 1,04% yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kabupaten, meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
PLN, kata Darmawan, memastikan proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut terus berjalan hingga seluruh desa kembali teraliri listrik secara normal.
Menurutnya, desa-desa yang masih padam berada di wilayah dengan tantangan geografis paling berat. Akses jalan di sejumlah lokasi terputus, rusak parah, atau bahkan hilang akibat banjir dan longsor, sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu serta upaya ekstra.
"Namun, kami tidak menunggu. Kami terus bergerilya dan menyambung kembali listrik hingga titik terdalam Aceh,” imbuh Darmawan.
Selain itu, sembari upaya proses perbaikan jaringan listrik terus berjalan, 68 desa tersebut akan tetap mendapatkan pasokan energi listrik melalui dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Darmawan mengatakan bahwa meskipun jaringan distribusi belum pulih total akibat kendala akses, kehadiran genset darurat di desa-desa tersebut menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terhenti.
Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh Eddi Saputra menuturkan, tantangan terbesar saat ini adalah kondisi kerusakan infrastruktur jalan darat yang terputus total menuju lokasi-lokasi terisolir.
Tercatat terdapat 171 titik longsor yang menutup akses serta 14 jembatan rusak yang membuat mobilisasi alat berat dan material kelistrikan mengalami hambatan serius.
Dia pun berkomitmen memperbaiki sistem kelistrikan secepat mungkin. Namun, keselamatan petugas dan kemampuan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan.
"Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Pemda terkait upaya pembukaan akses di lapangan. Sambil berjalan, kami memastikan warga di 68 desa tersebut tetap teraliri listrik melalui backup genset yang telah kami siagakan bersama Kementerian ESDM,” ujar Eddi.
Eddi merinci, konsentrasi tim saat ini berada di wilayah-wilayah yang masih terisolir. Di Aceh Tengah, terdapat 36 desa yang sedang diupayakan pemulihan jaringan permanennya, disusul Bener Meriah sebanyak 13 desa, serta beberapa desa di Gayo Lues dan Aceh Tamiang.
“Petugas kami di lapangan terus bersiaga di titik terdekat dengan lokasi longsor. Begitu akses memungkinkan untuk dilewati, tim teknis kami akan langsung masuk untuk melakukan perbaikan tiang dan kabel yang roboh akibat bencana,” jelas Eddi.
Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2025, sistem kelistrikan utama Aceh telah berhasil dipulihkan. Ini ditandai dengan beroperasinya kembali seluruh gardu induk yang didukung pembangkit dan jaringan transmisi secara normal.
Pemulihan sistem utama tersebut menjadi pondasi penting bagi percepatan penyaluran listrik ke seluruh masyarakat Aceh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada 2026 tidak akan dipangkas.

Bahkan, pemerintah berencana menambah alokasi TKD sebesar Rp 1,63 triliun, menyusul dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut.

“Tadi Pak Bupati minta jangan dipotong. Ini saya tanya ke staf saya, rupanya memang harus minta izin dulu ke Pak Presiden,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan bencana, Selasa (30/12/2025).

Purbaya mengatakan, keputusan tersebut akan diajukan setelah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku telah menerima permintaan langsung dari kepala daerah agar anggaran Aceh tidak dikurangi.

Ia menjelaskan, tambahan TKD tersebut akan dikembalikan ke level Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti pada 2025.

Namun, realisasinya tetap harus melalui mekanisme persetujuan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kalau disetujui presiden dan DPR, tambahannya sekitar Rp 1,633 triliun. Itu untuk Aceh dulu karena dampaknya paling parah,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, penambahan anggaran bagi daerah terdampak bencana tidak menjadi persoalan dari sisi fiskal.

Ia menegaskan anggaran telah disiapkan, dengan catatan pengusulan dilakukan melalui satu pintu agar koordinasi lebih rapi.

“Harusnya tidak ada masalah karena ini daerah bencana. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, tinggal kita rapikan supaya satu pintu dan tidak membingungkan,” imbuhnya.

Adapun Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah.

Tujuannya untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan juga akan mempermudah penyaluran TKD untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan TKD akan ditransfer tanpa syarat salur khusus.

Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan pada 18 Desember 2025, Suahasil menyebutkan total TKD yang akan dibebaskan dari syarat salur pada 2026 mencapai Rp 43,8 triliun.

Tak hanya itu, Pemerintah pusat juga akan memberikan keringanan bagi daerah yang masih memiliki pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pernah diberikan pada masa pandemi.

Suahasil menuturkan banyak pemerintah daerah yang menggunakan pinjaman tersebut untuk membangun infrastruktur.

Di mana estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan banjir Sumatera pada 2026 mencapai Rp 51 triliun.

Khusus tahun ini dana darurat yang sudah disalurkan mencapai Rp 268 miliar untuk 3 provinsi dan 52 kabupaten kota yang terdampak bencana.

"Ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo dengan rincian Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar tiap provinsi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan telekomunikasi dinilai menjadi salah satu kebutuhan vital bagi wilayah terdampak bencana banjir seperti Aceh untuk komunikasi warga, koordinasi bantuan, maupun layanan pemerintah.

Pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya berharap para operator telekomunikasi bisa memanfaatkan solusi sementara, termasuk memanfaatkan koneksi satelit yang kemudian disambungkan ke BTS, agar layanan dasar seperti panggilan suara, SMS, dan data bisa segera aktif.

"Dalam kondisi darurat, yang utama adalah jaringan nyala dulu," kata Alfons dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Menurutnya, pemulihan jaringan telekomunikasi bisa menunjang proses evakuasi distribusi bantuan, serta akses informasi masyarakat.

"Yang penting masyarakat Aceh tidak terputus dari dunia luar,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/12/2025), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menuturkan ketersediaan listrik masih jadi kendala utama dalam pemulihan konektivitas di wilayah Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor.

Secara keseluruhan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat tingkat pemulihan konektivitas di Aceh baru mencapai 73%. Angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan wilayah terdampak bencana lainnya.

Di Sumatra Barat, pemulihan konektivitas telah berada di kisaran 98%—99%, sedangkan Sumatra Utara mencapai sekitar 97%—98%. Capaian tersebut mencakup tiga operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho menyebut kendala utama pemulihan konektivitas di Aceh berasal dari persoalan kelistrikan.

“Banyak SUTET [Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi] yang sudah roboh dan belum bisa disambungkan kembali kemudian integrasi dengan pembangkit-pembangkit listrik yang ada juga belum bisa dilakukan sepenuhnya sampai saat ini,” kata Nugroho usai Pelaksanaan Apel Bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Nugroho mengatakan masih terdapat sekitar empat pembangkit listrik yang belum dapat beroperasi secara normal. Selain itu, kendala juga muncul dari sisi akses dan transportasi.

Dia menjelaskan, banyak jaringan fiber optik yang mengalami gangguan bahkan terputus akibat dampak banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut menuntut upaya ekstra, baik dari sisi penyediaan listrik maupun jaringan.

Adapun, lanjutnya, untuk suplai listrik, operator harus mengandalkan genset sambil menunggu pemulihan dari PLN. Sementara dari sisi jaringan, solusi alternatif seperti penggunaan satelit juga disiapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dia menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perkiraan biaya rekonstruksi untuk penanganan bencana di Sumatera berkisar Rp50-Rp70 triliun.

“Jadi kalau bencana itu angkanya itu antara Rp50-Rp70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,”kata dia dalam agenda Bincang Bareng BCA - Proyeksi Ekonomi 2026 di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III-2025 sebesar 4,9 persen dengan rincian di daerah terdampak bencana yaitu Aceh 4,5 persen, Sumbar 3,4 persen, dan Sumut 4,6 persen.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal I-2026 diprediksi masih rendah seiring jalur logistik banyak yang terputus di tiga daerah terdampak bencana, sehingga produksi takkan optimal.

Meski demikian, mulai kuartal II-2026, diharapkan akan tergenjot oleh karena adanya rekonstruksi dari pemerintah.Dalam kesempatan tersebut, David menyampaikan pula bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berpotensi turun 0,32 persen akibat bencana Sumatera dengan pertimbangan efek konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) menilai pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi, atas izin pemerintah, tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang tercipta.

Gulfino Guevarrato, Manajer Hukum HAM dan Demokrasi Sekretariat Nasional Fitra mengatakan, berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan sampai dengan April 2011, luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 130,68 juta ha.

Berdasarkan Statistik Kementerian Kehutanan 2024, luas kawasan hutan dan perairan di Indonesia menjadi 125,5 juta Ha. Dengan demikian, secara nasional, telah terjadi pengurangan luasan Kawasan hutan, seluas 5j uta Ha dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

“Luas Provinsi Jakarta 661,52 km atau 66.400 Ha. Luasan hutan Indonesia yang hilang mencapai 75 kali dari luas Provinsi Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Di Aceh, terangnya, hutan konservasi dalam 10 tahun terakhir mengalami penyusutan hingga 27% atau sekitar 282.000 Ha. Sedangkan hutan lindung pun mengalami penyusutan mencapai 6% atau mencapai 113.000 Ha.

Di daerah itu, total kawasan hutan yang harusnya dilindungi karena bukan merupakan hutan produksi, justru hilang dengan luasan mencapai 395.000 Ha.

Sementara itu menurutnya, di Sumatra Utara dari 2014 -2024, hilangnya hutan lindung mencapai 40%. Jadi secara total di Aceh, Sumatra Utara dan Barat, telah kehilangan hutan dalam 10 tahun mencapai 1,2 juta Ha.

“Data dari statistik Kehutanan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola kehutanan di Indonesia mengalami kegagalan struktural, terutama dalam fungsi perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung,” tambahnya.

Fitra menilai bahwa pengalihan fungsi hutan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi karena bencana alam akibat kerusakan ekologi. Misalkan di Aceh, Total luas Kawasan Aceh yang dibebankan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 207.177 Ha.

PNBP yang dihasilkan oleh hutan di Aceh ‘hanya’ Rp 199 juta untuk PNBP Dana Reboisasi (DR) dan Rp 632 juta untuk PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Jumlah ini timpang dengan kerusakan akibat bencana banjir di mana jumlah korban di provinsi itu mencapai 50.772 kepala keluarga atau 150.164 jiwa, pengungsi 31.179 kepala keluarga atau 103. 740 jiwa.

“Kemudian korban meninggal dunia sebanyak 85 jiwa dan hilang 90 orang. Sawah terendam 12.783 ha, tambak 10.653 ha, irigasi hancur,” terangnya.

Jika dhitung, maka total kerugian yang harus diterima masyarakat dan pemerintah akibat bencana alam, yang sebenarnya merupakan dampak dari tata kelola ekologis yang buruk, mencapai Rp 10 triliun.

Karena itu, Fitra menyerukan reformasi tata kelola perizinan hutan, pemulihan kawasan konservasi dan hutan lindung, sera mengintegrasikan kebijakan kehutanan dengan mitigasi bencana.

Selain itu, perlu juga melakukan reformulasi pendekatan ekonomi kehutangan dengan cara mengakhiri ketergantungan pada perizinan eksploitasi hutan sebagai sumber pendapatan negara, dan mengembangkan instrumen ekonomi berbasis jasa lingkungan seperti kredit karbon, jasa lingkungan air dan sebagainya.

“Cara berikutnya, menyusun kajian nilai ekonomi yang mempertimbangkan kerugian eksternal, sehingga kebijakan tidak hanya berorientasi PNBP jangka pendek,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf usai pergi umrah tanpa izin disaat wilayah yang dipimpinnya dilanda bencana alam banjir.

Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan melalui Instagram pribadinya @h.mirwan_ms_official pada hari ini Selasa (9/12/2025).

Dalam video tersebut, Mirwan meminta maaf kepada sejumlah pihak mulai dari Presiden Prabowo Subianto; Mendagri Tito Karnavian; Gubernur Aceh Muzakir Manaf; hingga seluruh masyarakat Indonesia dan Aceh, lebih khusus terhadap warga Aceh Selatan.

"Saya Haji Mirwan MS, selaku Bupati Aceh Selatan, dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak," ujar Mirwan,

Dia mengakui bahwa kepergiannya di tengah bencana banjir telah mengganggu stabilitas nasional. Oleh sebab itu, Mirwan menyatakan bakal terus bekeria keras memulihkan kondisi Aceh Selatan pasca bencana banjir.

"Kami berjanji akan terus bekerja, bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting, memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto sempat meminta Mendagri Tito agar memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pejabat yang pergi tanpa izin saat bencana banjir di Aceh.

Prabowo menilai sikap yang dilakukan pejabat seperti Mirwan itu merupakan desersi jika di dalam militer. Desersi itu artinya perbuatan prajurit yang lari meninggalkan tugas.

"Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?," ujar Prabowo di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, SAR, dan BPBD Aceh Tenggara kembali menemukan seorang korban meninggal akibat banjir dan arus deras Sungai Kali Alas, Sumatra Barat pada Senin (1/12/2025).

Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di wilayah Desa Kuta Pasir, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara. Temuan tersebut bermula ketika seorang saksi bernama Alsa Selian, warga lokal, melihat tubuh manusia yang tertimbun kayu dan material hanyut saat ia hendak mengambil kayu bakar di pinggiran sungai Kali Alas sekitar pukul 13.30 WIB.

Melihat ada tubuh yang tersangkut di tumpukan kayu, Alsa kemudian mendekatinya dan memastikan bahwa itu benar jasad seorang laki-laki, yang diduga kuat korban hanyut banjir beberapa hari terakhir. Kemudian saksi melaporkan penemuan korban tersebut ke pihak penyelamat.

Danramil 0108-03/Badar, Kapten Inf Sulaiman, melalui Batuud Pelda Zaluku, membenarkan penemuan tersebut. Setelah dipastikan sebagai mayat yang diduga korban banjir, personel TNI bersama warga melakukan proses evakuasi. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD H. Sahudin Kutacane menggunakan ambulans.

Hingga berita ini diturunkan, identitas korban tersebut belum diketahui. Pihak rumah sakit bersama aparat terkait tengah melakukan identifikasi serta mencocokkan temuan tersebut dengan laporan warga yang hilang akibat banjir beberapa hari terakhir.

Saat ini, aparat TNI, Polri, SAR, dan BPBD masih melanjutkan patroli serta pemantauan di sepanjang aliran Sungai Kali Alas untuk mengantisipasi kemungkinan ditemukannya korban lain setelah banjir yang melanda Aceh Tenggara.

Hingga Rabu pagi (3/12), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir Sumatra yang terjadi di tiga provinsi telah memakan korban jiwa sebanyak 753 orang, dan 650 orang masih dinyatakan hilang, serta 2,6 ribu orang luka-luka. Banjir yang berdampak parah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat membuat 3,3 juta orang terdampak di 49 kabupaten/kota.

Bencana banjir dan longsor yang menjadi rangkaian bencana alam dari Badai Siklon Tropis Senyar membuat jutaan orang mengungsi. BNPB mencatat pengungsian tertinggi terjadi di Aceh, dengan pengungsi sebanyak 1,5 juta orang. Di Sumatra Utara 538 ribu orang, dan Sumatra Barat sebanyak 106,2 ribu orang. Data menunjukkan pengungsi naik drastis pada Selasa (02/12).

BNPB juga telah menerima paket bantuan bagi para korban bencana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 40 ton pangan dan alat kesehatan.

Kemenko Perekonomian menyebutkan bantuan tersebut adalah tanda bahwa negara turut hadir untuk membantu masyarakat di tiga provinsi yang menjadi korban bencana banjir dan longsor. (Stefanus Bintang Agni)