Jakarta (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi fondasi ekonomi nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 65 juta unit UMKM beroperasi di Indonesia, menyumbang sekitar 60–61 persen produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Dalam konteks stabilitas sosial dan daya tahan ekonomi, angka ini bukan sekadar statistik, tetapi mencerminkan struktur riil perekonomian Indonesia yang bertumpu pada usaha kecil.

Di balik kontribusi besar tersebut, terdapat ketimpangan yang cukup nyata dalam aspek fiskal. Penerimaan pajak dari sektor UMKM belum sebanding dengan peran ekonominya.

Rasio pajak Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB. Sebagai perbandingan, menurut data OECD, rata-rata rasio pajak negara anggota OECD berada di atas 30 persen, bahkan beberapa negara Asia Tenggara, seperti Vietnam dan Thailand, mencatatkan rasio yang lebih tinggi dibanding Indonesia.

Kesenjangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kepatuhan semata. Struktur ekonomi yang masih informal, literasi pajak yang belum merata, serta kekhawatiran pelaku usaha kecil terhadap beban administrasi menjadi faktor penting.

Pemerintah, sebenarnya telah memberikan berbagai insentif, termasuk tarif PPh final 0,5 persen bagi UMKM dan pembebasan bagi omzet di bawah ambang tertentu. Hanya saja, insentif saja belum cukup untuk membangun kepatuhan berkelanjutan.

Dalam upaya menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keberlanjutan penerimaan negara, otoritas pajak membutuhkan solusi baru yang tidak hanya mengandalkan peningkatan tarif atau perluasan basis pajak semata. Di sinilah urgensi pendekatan baru muncul, yaitu bagaimana menjembatani kontribusi ekonomi besar UMKM dengan sistem perpajakan yang lebih adaptif, tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Salah satu caranya dengan menghadirkan pendekatan tax match collaboration yaitu sebuah pola kolaborasi yang memberi ruang bagi UMKM untuk berkontribusi secara nyata terlebih dahulu, sebelum kewajiban pajaknya ditarik penuh. Semangat pendekatan ini untuk membantu usaha kecil tumbuh dengan pendampingan dan pembinaan yang serius, lalu memungut pajak berdasarkan kinerja yang benar-benar terlihat dan terverifikasi.

Dalam skema seperti ini, pajak tidak dihapus atau ditunda tanpa batas, melainkan diatur waktunya dan disesuaikan bentuknya agar selaras dengan fase pertumbuhan usaha. Negara tetap memperoleh haknya, pelaku usaha pun tidak merasa dipaksa berlari, sebelum mampu berdiri tegak di atas kaki mereka sendiri.

Skema kolaborasi

Program tax match berangkat dari kesadaran sederhana, namun penting: banyak pelaku UMKM sesungguhnya memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi sering kali tersandung oleh beban administrasi yang terasa rumit serta kapasitas usaha yang belum cukup kuat. Dalam situasi seperti itu, pajak kerap dipandang sebagai tekanan tambahan, bukan sebagai bagian dari proses bertumbuh.

Oleh karena itu, tax match dirancang sebagai pendekatan kolaboratif yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama ekosistem bisnis, seperti inkubator, koperasi digital, serta platform pembayaran.

Kolaborasi ini dimaksudkan bukan untuk memperketat pengawasan semata, melainkan membangun ruang aman bagi UMKM untuk bertumbuh secara terstruktur dan terukur. Dalam kerangka tersebut, UMKM yang bergabung tidak serta-merta diposisikan sebagai wajib pajak yang langsung dibebani kewajiban final. Mereka terlebih dahulu melalui proses seleksi berbasis potensi dan prospek usaha, lalu mendapatkan pendampingan menyeluruh, mulai dari pelatihan, digitalisasi pencatatan keuangan, hingga penguatan tata kelola bisnis.

Selama masa inkubasi pertumbuhan yang dirancang berlangsung satu hingga dua tahun, para pelaku usaha ini memperoleh status sebagai “Wajib Pajak Bertumbuh”. Status ini mencerminkan pendekatan yang lebih empatik: mereka tetap berada dalam sistem, melaporkan perkembangan usaha setiap kuartal, dan menjalankan transaksi secara transparan melalui integrasi digital dengan POS, QRIS, serta platform e-commerce, namun belum langsung dikenakan PPh final, sebagaimana skema umum.

Dalam fase ini, performa usaha menjadi pusat perhatian. Negara tidak semata melihat angka omzet secara statis, melainkan dinamika pertumbuhan yang riil. Jika target pertumbuhan tercapai, kewajiban pajak ditarik secara proporsional, sesuai capaian aktual. Prinsip keadilan fiskal dibangun di atas performa, bukan asumsi. Skema ini juga memperluas peran mitra inkubasi yang mendampingi UMKM.

Mitra di sini bukan sekadar pembina bisnis, tetapi turut memikul tanggung jawab moral sebagai “penjamin fiskal”, karena keberhasilan pertumbuhan usaha menjadi komitmen bersama. Dengan demikian, pajak tidak lagi hadir sebagai beban yang mendahului kesiapan, melainkan sebagai konsekuensi alami dari usaha yang benar-benar telah bertumbuh.

Melindungi likuiditas

Salah satu hambatan klasik UMKM adalah volatilitas arus kas. Pendapatan harian atau mingguan tidak selalu stabil, sementara kewajiban pajak sering kali dirasakan datang dalam satu momentum tertentu. Kondisi ini menciptakan shock likuiditas, terutama bagi usaha mikro dengan margin tipis.

Melalui tax match collaboration, kewajiban pajak dapat dihitung secara progresif dan dicicil mengikuti ritme transaksi. Setiap penerimaan tercatat menyisihkan porsi kecil sebagai tabungan pajak. Ketika omzet meningkat, kontribusi meningkat; ketika omzet menurun, cicilan menyesuaikan, sehingga mencerminkan prinsip pay-as-you-grow.

Pendekatan demikian tidak hanya melindungi likuiditas UMKM, tetapi juga menciptakan penerimaan negara yang lebih stabil sepanjang tahun. Negara memperoleh arus kas yang lebih merata, sementara pelaku usaha terhindar dari beban besar yang tiba-tiba.

Lebih jauh, model ini mendorong formalisasi. Karena perhitungan berbasis data transaksi resmi, pelaku usaha terdorong menggunakan rekening bank, sistem pembayaran digital, dan platform formal. Formalisasi tersebut membuka akses terhadap pembiayaan, asuransi, serta program pemberdayaan pemerintah. Pajak menjadi pintu integrasi ekonomi, bukan hambatan.

Benchmark internasional menunjukkan kecenderungan serupa. Beberapa negara Eropa menerapkan simplified tax regime dan sistem cash-based accounting bagi usaha kecil, sehingga pajak dihitung berdasarkan arus kas aktual, bukan akrual yang kompleks. Negara, seperti Estonia, bahkan mengintegrasikan pelaporan pajak secara hampir otomatis melalui sistem digital nasionalnya, meminimalkan beban administratif bagi pelaku usaha kecil, sehingga untuk itu terdapat tiga alasan mendasar mengapa program tax match patut dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

Pertama, melahirkan inovasi baru lahirnya basis perpajakan baru yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh sistem formal, bukan dengan cara memaksa, melainkan dengan merangkul.

Kedua, program ini memberi insentif nyata bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem formal secara sukarela, karena yang mereka terima bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga pendampingan usaha, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas dan sertifikasi yang meningkatkan daya saing.

Ketiga, tax match memperkenalkan gagasan kontrak pajak berbasis kinerja, yakni sebuah kesepahaman bahwa kontribusi fiskal lahir dari performa usaha yang transparan dan terukur, sehingga hubungan antara negara dan warga dibangun di atas rasa saling percaya, bukan kecurigaan.

Tumbuh bersama

Pada akhirnya, tax match bukan hanya soal memperbaiki mekanisme pajak. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: membangun ulang relasi sosial-fiskal antara negara dan pelaku usaha. Pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kewajiban yang datang lebih dulu daripada kesiapan, melainkan sebagai bagian dari perjalanan tumbuh bersama. Manfaat timbal baliknya, negara memperoleh penerimaan yang sehat, UMKM berkembang dengan percaya diri, dan masyarakat menikmati pertumbuhan yang lebih inklusif dan merata.

Dari sisi potensi fiskal, peluangnya pun tidak kecil. Jika misalnya satu juta pelaku usaha mengikuti program ini dan, setelah melewati fase inkubasi, masing-masing berkontribusi rata-rata Rp5 juta per tahun, maka negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp5 triliun secara berkelanjutan.

Dampak ikutannya bisa menjadi jauh lebih besar, antara lain terbentuknya ekosistem usaha formal yang lebih produktif, terkoneksi dengan pasar nasional, bahkan ekspor, serta menciptakan efek berganda bagi penciptaan lapangan kerja.

Tentu saja, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Akan ada pihak yang enggan membuka data usahanya secara transparan, atau kesulitan dalam menyusun kontrak fiskal yang berbasis proyeksi pertumbuhan. Namun hambatan tersebut bukan alasan untuk mundur. Dengan pemanfaatan teknologi, mulai dari audit berbasis data real-time, integrasi sistem perpajakan digital, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu kinerja usahanya.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM – Pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dikerjakan jajaran TNI melalui Kodim se-Kepri terus menunjukkan progres. Dari total target awal sebanyak 60 unit dan rencana pembangunan 407 koperasi secara keseluruhan, sebanyak tujuh unit telah rampung 100% secara fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (DKUKM) Kepri, Riky Rionaldi, mengatakan tujuh unit koperasi tersebut tersebar di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Meski bangunan telah selesai, koperasi tersebut masih menunggu proses serah terima serta persiapan operasional.

“Secara fisik tujuh unit sudah 100%, tetapi memang belum serah terima dan belum beroperasi karena masih ada tahapan lanjutan, termasuk pembahasan rencana bisnis,” ujar Riky, Rabu (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi akan melakukan monitoring guna membahas model bisnis dan kesiapan operasional masing-masing koperasi agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Di Batam sendiri, dari total 46 kelurahan, terdapat empat unit koperasi yang pembangunan fisiknya telah selesai 100%.

Riky mengakui proses pembangunan koperasi menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan. Beberapa lokasi pembangunan merupakan aset milik pemerintah kota, BP Batam, maupun BUMN sehingga memerlukan proses persetujuan administrasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.

“Semangatnya tinggi, tetapi memang ada kendala lahan. Yang sudah terbangun itu lahannya sudah mendapat persetujuan karena ada yang merupakan aset pemda, BP Batam, maupun BUMN,” katanya.

Ia menambahkan, untuk wilayah tertentu dengan kondisi lahan terbatas, seperti kawasan pesisir dengan bangunan di atas laut, pembangunan difokuskan pada area daratan yang lebih memungkinkan secara teknis serta dari sisi legalitas.

Lebih lanjut, Riky menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengganggu keberadaan ritel modern seperti Alfamart maupun Indomaret. Program ini berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi di tingkat kelurahan.

“Koperasi Merah Putih ini fokus pada pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi, bukan untuk bersaing dengan ritel modern,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kepri berharap pembangunan koperasi tersebut dapat memperluas akses usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha bersama yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai memiliki peran krusial dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM mencakup lebih dari 99 persen pelaku usaha di Indonesia, menyumbang sekitar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional.

Untuk mendukung UMKM agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan, Polytron meluncurkan program "UMKM Naik Level bareng Polytron". General Manager Corporate Communications Polytron, Diantika, mengatakan program ini tidak hanya bersifat transaksional, namun dirancang sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mendukung perjalanan dann aspirasi para pelaku UMKM dalam membangun usahanya.

"Polytron telah lama menghadirkan produk B2B untuk sektor kuliner, seperti showcase, chest freezer, dan oven listrik. Namun melihat semakin krusialnya peran UMKM bagi ekonomi nasional, kami merasa perlu menghadirkan program yang benar-benar berdedikasi untuk membantu UMKM naik level," kata Diantika dalam diskusi media di Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Program "UMKM Naik Level bareng Polytron" akan dijalankan melalui National Roadshow UMKM Workshop di sejumlah kota besar, antara lain Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Roadshow ini ditujukan sebagai ruang belajar dan kolaborasi bagi pelaku UMKM kuliner melalui kelas edukasi gratis yang dipandu praktisi dan ahli bisnis.

Menurut Diantika, pelaku UMKM yang akan ikut serta dalam program ini ditargetkan mencapai 500 orang. Nantinya para peserta program akan mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari pelatihan penguatan bisnis, peningkatan kualitas produk, hingga persiapan ekspansi pasar.

"Baru dua hari kami buka pendaftaran, udah ada 108 peserta yang daftar. Jadi peminatnya memang luar biasa. Karena memang manfaatnya banyak, peserta akan berkesempatan untuk berpartisipasi sebagai tenant kuliner di berbagai acara yang diselenggarakan Polytron," kata Diantika.

Sebagai bentuk apresiasi, Polytron akan memilih UMKM dengan perkembangan terbaik di akhir periode program untuk mendapatkan video promosi khusus serta kunjungan dari food vlogger ternama, untuk meningkatkan eksposur dan jangkauan pasar. Selain itu, Polytron juga memberikan harga spesial untuk produk pilihan yang berlaku mulai 12 Februari 2026 dengan syarat UMKM telah terdaftar dan terverifikasi dalam program.

"Melalui program ini, Polytron berharap dapat menjadi mitra tumbuh bagi para pelaku UMKM, membantu mereka memperkuat usaha, meningkatkan produktivitas, dan melangkah lebih percaya diri," kata dia. Pendaftaran program UMKM Naik Level bareng Polytron dapat dilakukan melalui laman resmi Polytron.

Bisnis.com, JAKARTA - Gerakan kope rasi desa bukan sekadar warisan ekonomi masa lalu, melainkan fondasi baru bagi inovasi sosial, ketahanan pangan, dan demokrasi ekonomi.

Di balai desa di lereng Merapi, sekelompok petani, perajin, dan ibu rumah tangga duduk melingkar. Mereka berdiskusi tentang harga pupuk, hasil panen, dan peluang penjualan lewat daring. Dari ruang sederhana inilah, gagasan tentang inovasi ekonomi rakyat kerap muncul bukan dari rapat formal di kota, melainkan dari dialog yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat desa.

Fenomena ini kian relevan di tengah tekanan ekonomi global dan krisis pangan yang menekan kehidupan perdesaan. Awal 2025 ditandai dengan kenaikan harga beras dan anjloknya harga hasil pertanian. Namun, di tengah situasi yang tidak mudah itu, muncul energi sosial baru: koperasi desa bangkit menjadi tumpuan ekonomi lokal dan wadah inovasi sosial berbasis gotong royong.

Pemerintah saat ini menggencarkan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan target pembentukan 80.000 koperasi aktif hingga 2030. Program ini merupakan bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan kemandirian ekonomi berbasis komunitas sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, koperasi aktif pada 2024 mencapai 131.617 unit. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar Rp1.373 triliun (6,2%). Angka ini memperlihatkan, koperasi bukan sekadar romantika masa lalu, tetapi kekuatan ekonomi yang hidup dan ber-potensi tumbuh lebih besar.

Hanya, di lapangan masih banyak kopdes yang meng-hadapi tantangan klasik: rendah literasi manajerial, partisipasi anggota terbatas, dan tumpang tindih peran dengan BUMDes. Sebagian koperasi bahkan mengalami stagnasi karena dikelola secara top-down dan kehilangan roh partisipasi anggota.

Namun, di tengah keter-batasan itu, lahir banyak inisiatif baru. Di Kulon Progo, kopdes dikembangkan melalui jaringan Toko Milik Rakyat (Tomira) hasil kolaborasi antara koperasi, UMKM, dan pemerintah daerah. Produk lokal kini bisa menembus pasar modern dan didukung pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA) untuk memperkuat pemasaran daring.

Di Banyumas, KDMP Dawuhan yang berdiri pada 2025 menjadi contoh bagai-mana koperasi dapat memperkuat ekonomi perempuan desa melalui usaha bersa-ma dan layanan keuangan mikro. Rasio kredit macetnya di bawah 1% menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedisiplinan tinggi anggota.

Contoh-contoh itu menggambarkan bahwa inovasi di koperasi desa tidak sela-lu berarti teknologi tinggi. Inovasi bisa lahir dari cara pandang baru, sistem yang lebih transparan, dan praktik sosial yang lebih inklusif.

Hasil riset kami di UGM menunjukkan bahwa kekuatan utama koperasi terletak pada nilai-nilai sosialnya. Koperasi yang memberi ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan, misalnya, terbukti lebih adaptif terhadap perubah-an pasar dan lebih tangguh menghadapi krisis. Modal sosial berupa kepercayaan, rasa memiliki, dan tanggung jawab kolektif adalah fondasi yang membedakan koperasi dari bentuk usaha lain.

Dalam konteks global, koperasi desa memainkan peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari energi terbarukan, pangan lokal berkelanjutan, hingga inklusi keuangan. Di tengah tengah perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi, koperasi menjadi aktor yang mampu mengelola sumber daya bersama dan menggerakkan ekono-mi sirkular dari bawah.

Namun, tahun ini membawa paradoks bagi gerakan koperasi. Di satu sisi, digitali-sasi membuka peluang besar: akses ke pasar melalui e-com-merce, keuangan digital, dan transparansi laporan keuangan. Di sisi lain, muncul krisis kepercayaan akibat marak koperasi abal-abal yang men-janjikan imbal hasil tinggi tapi berujung gagal bayar.

Fenomena elite capture ketika koperasi dikuasai oleh segelintir tokoh lokal juga masih menjadi tantangan. Prinsip “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” sering tergeser oleh kepentingan politik jangka pendek. Untuk menghindari jebakan ini, koperasi desa perlu memperkuat transparansi berbasis digital, menerapkan audit terbuka, dan memastikan anggota terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah sebaiknya hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali, dengan menghadirkan empat langkah strategis.

Pertama, pendampingan dan literasi bisnis berkelanjutan. Universitas dan lem-baga pelatihan harus hadir di tengah koperasi untuk memperkuat kemampuan manajerial dan kewirausahaan sosial. Kedua, digitalisasi akuntabel melalui sistem keuangan daring dan pelaporan terbuka agar keperca-yaan publik terjaga.

Ketiga, kemitraan lintas sektor yang menghubungkan koperasi dengan BUMDes, sektor swasta, dan lembaga pembiayaan hijau untuk memperluas akses modal dan pasar. Keempat, insentif berbasis kinerja dan dampak sosial. Pemerintah sebaiknya memberikan penghargaan kepada koperasi yang menunjukkan inovasi dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan anggota, bukan sekadar menyalurkan bantuan modal.

Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi desa dapat menjadi ruang belajar sosial yang menumbuhkan kepercayaan, partisipasi, dan tang-gung jawab kolektif nilai-nilai yang kini langka dalam ekosistem ekonomi modern.

Sejarah menunjukkan, ketika ekonomi nasional goyah, kekuatan rakyat kerap muncul dari desa. Di tengah krisis iklim, digitalisasi, dan ketimpangan global, koperasi desa kembali menjadi tumpuan untuk membangun ekonomi yang manusiawi dan berkelanjutan.

Bung Hatta pernah berpesan, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Kini, pesan itu menemukan relevansinya kembali. Dari ruang-ruang rapat sederhana di desa-desa Nusantara, masa depan ekonomi Indonesia sedang ditulis dengan tinta gotong royong dan semangat inovasi dari akar rumput.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mencabut izin 190 pengecer dan distributor pupuk.

Pencabutan dilakukan buntut pembangkangan yang mereka lakukan terhadap aturan harga eceran tertinggi (HET) pupuk yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Secara tegas, ia menekankan tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang melanggar dan merugikan petani.

"Hari ini melalui Pupuk Indonesia, kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Jumat (31/10).

Amran menjelaskan langkah tegas ini dilakukan berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan di sejumlah daerah, seperti Lampung, Maluku, Sulawesi, dan lainnya.

Pemerintah memastikan pengawasan harga pupuk di lapangan akan terus diperkuat, sejalan dengan kebijakan penurunan harga yang telah diumumkan.

"Sudah cukup lama petani kita dizalimi oleh para mafia. Sekarang saatnya kita lawan. Negara harus berpihak pada petani. Kita lindungi 160 juta petani dari permainan-permainan kotor yang hanya menguntungkan segelintir pihak," ujar Amran.

Tidak hanya itu, ia menekankan bahwa para pelaku tersebut tidak akan diberikan kesempatan di masa depan sebagai pengecer dan distributor pupuk lagi.

"Hari ini kita cabut izinnya dan tidak akan dikasih kesempatan lagi. Kami tidak ampuni. Praktik-praktik yang merugikan ini harus kita lawan," tegasnya.

Selain pengecer dan distributor, Amran juga memberikan peringatan kepada seluruh manajer Pupuk Indonesia di setiap wilayah agar mengawasi distributor terkait implementasi HET.

"Seluruh manajer, general manager, di wilayahnya masing-masing, yang tidak serius menangani pencabutan izin, bila mereka tidak peduli pada wilayahnya dan petani, mereka dievaluasi, bila perlu dicopot," ungkapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Kementan akan melibatkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kopdes Merah Putih akan berperan untuk penyaluran pupuk," jelasnya.

Lebih lanjut, untuk memastikan pengawasan berjalan efektif, Mentan Amran membuka kanal pengaduan langsung bagi para petani dan masyarakat yang menemukan penyimpangan di lapangan, termasuk terkait harga pupuk, alat pertanian, maupun pupuk palsu.

Laporan dapat dikirim melalui WhatsApp "Lapor Pak Amran" dengan nomor 082311109390.

"Silakan laporkan dengan menyebutkan alamat kios atau distributor yang tidak menurunkan harga 20 persen. Kami tindak lanjuti langsung dan rahasia pelapor kami jaga. Anda yang melapor adalah pahlawan pangan," pungkasnya.