Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan percepatan penerbitan Perpres menjadi salah satu rekomendasi dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk segera dikeluarkannya Perpres, draf rancangan Peraturan Presiden untuk operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Ferry menjelaskan saat ini program KopDes/Kel Merah Putih telah memasuki fase operasionalisasi. Pada tahap tersebut, pemerintah mulai membangun berbagai infrastruktur pendukung, seperti gudang, gerai ritel, hingga penyediaan alat kelengkapan lainnya.

Menurutnya, masukan dari KSP dan TNI menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Koperasi untuk menyempurnakan implementasi program, berkaca pada pelaksanaan proyek percontohan KopDes/Kel Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

“Kami mendapatkan masukan juga bagaimana menyempurnakan tahap operasionalisasi yang kemarin di-launchingdi Kabupaten Nganjuk. 1.061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini operasionalisasinya bisa berjalan lebih baik lagi,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkop bersama KSP dan PT Agrinas Pangan Nusantara akan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional 1.061 KDKMP yang telah mulai beroperasi.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyampaikan pihaknya akan mengawal pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih agar berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Tugas KSP adalah memastikan bahwa program prioritas Presiden, salah satunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, bisa berjalan sesuai target dan betul-betul berdampak kepada masyarakat,” ujar Dudung.

Kendati demikian, Dudung juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program KopDes/Kel Merah Putih di lapangan. Namun, KSP akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

“Kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di akhir tahun ini semua Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bisa mencapai sasaran yang kita inginkan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Penyesuaian tersebut menandai perubahan strategi pemerintah dari mengejar pembentukan koperasi secara masif menuju memastikan koperasi yang telah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan.

Langkah itu diambil di tengah tantangan implementasi yang dinilai lebih kompleks dibanding pembentukan kelembagaan. Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah telah melaporkan perubahan target tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, implementasi KopDes Merah Putih ke depan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Perubahan fokus itu terjadi di tengah progres pembangunan yang masih berlangsung. Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 13.648 KopDes Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah tersebut, 1.061 unit telah resmi diluncurkan dan beroperasi, sedangkan 21.689 unit lainnya masih berada pada tahap pembangunan fisik dan persiapan operasional.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pemerintah kini mengalihkan fokus dari pembentukan menuju operasionalisasi KopDes Merah Putih. Menurutnya, tantangan utama program saat ini bukan lagi jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan memastikan koperasi mampu beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes Merah Putih aktif beroperasi hingga akhir 2026. Kehadiran koperasi tersebut diprioritaskan untuk mengelola gerai sembako, layanan kesehatan dasar, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik. KopDes juga diharapkan berperan sebagai offtaker produk lokal desa.

“Sebuah Kopdes dinyatakan telah aktif beroperasi apabila telah memenuhi indikator berupa berjalannya unit usaha secara kontinu dan memberikan dampak ekonomi nyata,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, dampak tersebut diukur dari penguatan rantai pasok lokal, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa sehari-hari.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan di wilayah perkotaan hingga kebutuhan penguatan kapasitas manajemen koperasi. Karena itu, aspek mitigasi risiko, penyusunan business plan, dan tata kelola usaha dinilai perlu diperkuat agar koperasi dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Target Besar, Kesiapan Dipertanyakan

Pengamat koperasi Rully Indrawan menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih cukup besar jika dibandingkan dengan pengalaman pengembangan koperasi di masa lalu. Dia mencontohkan jumlah koperasi unit desa (KUD) yang hanya sekitar 7.000 unit dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih terfokus.

Menurut Rully, pemerintah perlu memastikan kesiapan masing-masing daerah sebelum mengejar target dalam skala besar. Jika hanya sebagian koperasi yang benar-benar siap, pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya pada unit-unit tersebut sebagai model percontohan.

Dia menilai keberhasilan tahap awal KopDes seharusnya tidak diukur dari jumlah unit yang berdiri, melainkan dari kemampuan membangun partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat, dan model bisnis yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan.

Selain itu, Rully menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi agar pengembangan KopDes tidak sekadar menjadi agenda administratif dan mampu menghindari inefisiensi maupun persoalan tata kelola.

“Jadi pemerintah sebaiknya mengajak semua potensi bangsa yang terkait dengan program ini untuk sharing sesuai dengan kompetensinya,” kata Rully kepada Bisnis.

Meski demikian, Rully menilai koperasi tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, selama implementasinya dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Risiko Tata Kelola

Dihubungi terpisah, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai perubahan fokus program KopDes Merah Putih mencerminkan pergeseran orientasi pemerintah dari pembentukan menuju operasionalisasi koperasi. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak terlepas dari berbagai pembelajaran program sebelumnya serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.

Meski demikian, Eliza menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih tergolong optimistis. Menurutnya, jumlah tersebut hampir setara dengan separuh total desa di Indonesia sehingga membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan model bisnis yang jauh lebih matang.

Dia mengingatkan pengalaman koperasi unit desa (KUD) pada masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi tidak mampu bertahan akibat mismanajemen, rendahnya partisipasi anggota, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut bahkan melahirkan koperasi tidak aktif atau “koperasi kertas”.

Menurut Eliza, tantangan terbesar pembangunan koperasi justru berada pada tahap operasional dan tata kelola.

“Agar KopDes berkelanjutan dan menguntungkan ini kan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, model bisnis yang viable [layak], partisipasi aktif anggota, akses pasar, dan tata kelola yang baik,” kata Eliza kepada Bisnis.

Dia menilai pendekatan yang terlalu berorientasi pada kuantitas berisiko menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya publik. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan model pengembangan koperasi dengan karakteristik masing-masing daerah serta menguji efektivitasnya melalui skema pilot project sebelum diperluas secara nasional.

Selain risiko operasional, Eliza juga mengingatkan potensi persoalan tata kelola dan pembiayaan. Risiko tersebut mencakup pembiayaan bermasalah, beban terhadap perbankan Himbara, hingga potensi penyimpangan di tingkat lokal.

“Ada risiko elite capture lokal, pengurus atau tokoh desa menguasai manfaat, korupsi, rendahnya partisipasi anggota, dan konflik sosial, kecemburuan antar kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan pemerintah bisa berkurang karena mengulang pengalaman banyak KUD yang akhirnya ‘mati suri’,” ujarnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Eliza menilai pemerintah perlu berinvestasi pada penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi.

Dia juga mendorong agar KopDes diarahkan menjadi koperasi produsen berbasis hilirisasi komoditas desa guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun roadmap pengembangan KopDes berbasis hilirisasi untuk periode 2026–2030.

Sebagai tahap awal, Eliza menyarankan implementasi dilakukan melalui pilot project di sekitar 500–1.000 desa atau klaster produksi dengan komoditas unggulan seperti kopi, susu, hortikultura, singkong, rempah-rempah, dan komoditas potensial lainnya.

“Tahap awal pada sisa tahun 2026 harus difokuskan pada pengujian model bisnis, penguatan tata kelola, serta evaluasi yang ketat terhadap aspek ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan usaha. Model yang terbukti berhasil kemudian dapat direplikasi dan diperluas secara bertahap ke wilayah lain,” tuturnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan lima hal yang perlu diubah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kepada Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6).

Ferry mengatakan UU Perkoperasian tersebut telah berumur 34 tahun sehingga dalam perkembangannya dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Adapun upaya perubahan UU Perkoperasian telah diamanatkan sejak 2014 sebagai implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013.

"Kemudian sembari menunggu revisi komprehensif tersebut, UU Perkoperasian mengalami revisi dalam beberapa pasal melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020, disusul kemudian revisi parsial kembali melalui UU Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tahun 2023," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ia menilai koperasi menjadi usaha para anggotanya untuk tujuan kesejahteraan bersama.

"Atas dasar hal tersebut, Republik ini sudah sepantasnya memberikan perhatian yang besar kepada koperasi melalui pembinaan, pemberdayaan, perlindungan yang selaras dengan perkembangan dan tantangan zaman," terangnya.

Ferry menjelaskan terdapat lima sasaran besar RUU Perkoperasian tersebut yang diharapkan mampu membawa kemajuan besar bagi koperasi di Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Pertama, adopsi teknologi digital oleh koperasi. Ia menilai teknologi digital memberikan peluang besar terhadap kecepatan, kemudahan, keterjangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Ferry menyampaikan lembaga pengawas ini memiliki tugas pengaturan, pengawasan tata kelola, kepatuhan, perlindungan anggota dan masyarakat dari praktik usaha koperasi yang merugikan, penjatuhan sanksi administratif, serta mencegah penyalahgunaan badan hukum korporasi.

Ketiga, pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Penjaminan Simpanan Koperasi atau LPS Koperasi.

"Lembaga ini menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota, diharapkan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menggunakan layanan simpanan di koperasi tanpa ketakutan terjadinya gagal bayar sebagaimana terjadi pada tahun 2020," ungkap Ferry.

Keempat, ketentuan sanksi pidana. Ferry mengatakan ketentuan tersebut dibutuhkan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas. Namun, dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran, dan tidak membuka peluang kriminalisasi.

Kelima, ketentuan terkait ekosistem dan peran pemerintah. Ia menyampaikan pada prinsipnya memberikan daya dukung bagi pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia.

"Sehingga kami menilai pada akhirnya kelak bilamana disahkan, undang-undang ini dapat menjadi denominator perubahan wajah koperasi Indonesia di masa-masa mendatang. Dengan undang-undang ini, kami meyakini mimpi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian Indonesia menjadi lebih mungkin dapat tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Jateng. Program ini menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB.

Peluncuran program dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat (5/6/2026).

Luthfi mengatakan, program tersebut menjadi langkah penting agar generasi muda kembali mengenal koperasi sejak bangku sekolah. Dalam program itu, materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada sehingga tidak menambah beban belajar siswa.

“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Luthfi.

Luthfi menyebut, modul pendidikan perkoperasian telah disiapkan. Para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga telah mendapat pembekalan untuk pelaksanaan program tersebut. Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah.

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi dan nilai-nilai koperasi ke dalam pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, siswa dikenalkan dengan nilai dasar koperasi dan gotong royong.

Pada jenjang SMP/MTs, peserta didik mulai diberi pemahaman tentang organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA, materi diarahkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Untuk SLB, implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Ferry, insersi pendidikan koperasi penting untuk mengembalikan pemahaman generasi muda terhadap ekonomi Pancasila. Ia berharap langkah Jawa Tengah dapat diikuti daerah lain.

Ferry menambahkan, koperasi tidak boleh hanya dipahami sebagai simpan pinjam. Koperasi harus kembali dikenalkan sebagai badan usaha yang sesuai dengan karakter bangsa, yakni gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.

“Koperasi penting dikenalkan karena bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang sekarang masih sekolah,” katanya.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jawa Tengah. Ia menilai, pendidikan perkoperasian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan perkoperasian sesungguhnya bukan sekadar mengajarkan cara membentuk koperasi sekolah, dan bukan pula hanya mengenalkan sejarah Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” kata Toni.

Sementara itu, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Menurutnya, pendidikan perkoperasian sejalan dengan nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian umat.

Nasaruddin mengatakan, koperasi juga dapat dikembangkan melalui lembaga keagamaan, termasuk masjid, pondok pesantren, ormas keagamaan, dan rumah ibadah. Tujuannya agar umat semakin mandiri melalui kegiatan-kegiatan koperasi yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah dan fondasi perekonomian nasional telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari prinsip tersebut, pemerintah mendorong penguatan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026) di Gedung Pancasila, Jakarta, Prabowo menyinggung prinsip ekonomi yang dianut Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia mengacu pada rancang bangun atau cetak biru yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa.

"Tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945," katanya.

Menurutnya, sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian, mengacu pada prinsip ekonomi tersebut, peran koperasi sangat penting.

"Karena itu koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan," ujar Prabowo.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) sendiri berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) dalam pasal tersebut berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Lalu, pada ayat (3) dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sementara itu, ayat (4) berbunyi bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam beberapa kesempatan pidato lainnya, Presiden Prabowo memang kerap menyinggung peran koperasi. Dalam agenda peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada 16 Mei 2026, Prabowo menjelaskan bahwa koperasi mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Presiden ke-8 RI itu juga kembali mengkritik konsep ekonomi neoliberal yang menurutnya hanya menguntungkan pemilik modal besar dan menyebabkan aliran keuntungan keluar dari Indonesia.

"Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa, uangnya rakyat akan tersedot, berangkat-berangkat-berangkat ujungnya ke luar negeri, uangnya kelebihannya tidak masuk ke kita," ujar Prabowo.

80.000 Kopdes untuk Menggerakkan Ekonomi Desa

Komitmen Prabowo terhadap pengembangan koperasi tercermin dari target pembentukan 80.000 unit Kopdes Merah Putih selama masa pemerintahannya. Kehadiran koperasi tersebut juga dirancang untuk menopang pengembangan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah pesisir Tanah Air.

Dikutip dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan koperasi memiliki keterkaitan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Atas dasar itu, pemerintah menjadikan penguatan koperasi sebagai salah satu prioritas, termasuk melalui program Kopdes Merah Putih.

Ferry menyampaikan bahwa Kopdes Merah Putih sejatinya memiliki tiga fungsi.

Pertama, menjadi penyalur barang-barang yang diproduksi oleh BUMN maupun swasta. Dengan langkah ini, dia berharap masyarakat di desa dan kelurahan dapat menikmati barang dengan harga terjangkau tanpa perantara.

Kedua, bertindak sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat desa atau kelurahan.

“Contoh gabah kering panen, nanti yang beli koperasi desa kelurahan merah putih dan kemudian nanti berasnya itu akan butuh merek kolektif,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku untuk komoditas hortikultura, perikanan, hingga berbagai produk turunannya.

“Kalau koperasi desanya adalah penghasil ikan dan lain sebagainya atau produk-produk turunan dari hasil ikan itu juga membutuhkan merek-merek kolektif ini,” imbuhnya.

Ketiga, menghimpun dan memasarkan produk kerajinan, kuliner, serta usaha rumahan lainnya dari desa dan kelurahan yang selama ini belum terlindungi merek secara optimal.

Tantangan Mewujudkan Ekonomi Gotong Royong

Namun, di tengah ambisi memperkuat koperasi, kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Dalam pernyataan yang dirilis Juli 2025, Ketua Dewan Pengawas Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) Said Abdullah mengatakan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume usaha koperasi baru mencapai Rp214 triliun atau setara 0,97% dari PDB nasional sebesar Rp22.139 triliun pada 2024.

Said mengungkapkan kontribusi koperasi terhadap PDB masih kalah jauh dibandingkan negara-negara kapitalis. Padahal, sambungnya, koperasi merupakan perwujudan paling konkret dari perekonomian Pancasila sebagaimana diusung Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta.

Sebagai perbandingan, kontribusi koperasi terhadap PDB di Amerika Serikat mencapai 5%, di Jerman 6%, Belanda dan Prancis 18%, bahkan di Selandia Baru menembus 20%.

"Di negara-negara kapitalis kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasionalnya jauh lebih besar ketimbang di negara kita yang menganut Pancasila, yang kurang dari 1%," ujar Said dalam keterangannya.

Sementara itu, pengamat koperasi Rully Indrawan mengatakan bahwa tantangan lain bagi pemerintah dalam menggenjot peran koperasi adalah implementasi di lapangan. Dia mencontohkan, dalam pembentukan ribuan Kopdes Merah Putih, semestinya terdapat desain dan sistem yang tersentralisasi.

"Sistem yang tersentralisasi ini butuh model bisnis yang jelas. Butuh juga sinergi dengan berbagai stakeholder baik pusat maupun daerah," katanya kepada Bisnis pada Selasa (2/6/2026).

Selain itu, menurutnya, pengembangan koperasi memang perlu didorong oleh keberpihakan kebijakan. Namun, kebijakan yang dijalankan juga harus konsisten.

"Jadi, kalau kebijakan Pak Prabowo betul-betul bisa dijalankan, termasuk sinergi antar-kementerian, saya pikir koperasi akan berjalan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mendorong perluasan akses kredit murah bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha ultra mikro. Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang mulai dioperasikan di berbagai daerah.

Dalam agenda peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, akhir pekan lalu (16/5/2026), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong industrialisasi sekaligus memperkuat ekonomi di tingkat desa.

Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih dirancang untuk menjadi penggerak ekonomi rakyat yang lebih terstruktur dan berdaya saing.

“Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” ujar Prabowo.

Selain penguatan koperasi, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga rendah yang ditujukan bagi masyarakat kecil, termasuk pelaku usaha ultra mikro.

“Juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat,” katanya.

Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi tersebut ke depan juga akan diperluas perannya dengan menghadirkan layanan keuangan langsung di tingkat desa untuk mempermudah akses pembiayaan masyarakat.

“Nanti akan ada gerai lembaga keuangan di koperasi ini,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa sekitar 80.000 Kopdes yang akan dibangun ditargetkan dapat menjadi kanal utama penyaluran kredit murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bunga yang diupayakan turun hingga 6%.

Dorongan untuk menekan suku bunga kredit, khususnya di sektor ultra mikro melalui Kopdes, berangkat dari masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan antara pelaku usaha kecil dan besar.

Ia menyoroti adanya disparitas signifikan dalam beban bunga pinjaman yang ditanggung masing-masing kelompok pelaku usaha.

“Masa pengusaha besar dapat 9%, emak-emak di kampung-kampung dapat 24%? Enggak benar itu. Kita ubah!” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan instruksi kepada Menteri Keuangan serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menurunkan tingkat bunga pada program pembiayaan ultra mikro, termasuk PNM Mekaar.

“Dari yang sebelumnya 24%, 22%, saya perintahkan harus turun di bawah 10%,” ujar Presiden.

Efektivitas Program Dipertanyakan

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, menilai skema penyaluran kredit murah melalui Kopdes Merah Putih belum tentu efektif. Menurutnya, koperasi desa belum memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai dalam penyaluran kredit.

“Saya rasa tidak efektif. Kondisinya KDMP tidak memiliki kapasitas dalam penyaluran kredit dan kompetensi. Beda halnya dengan bank atau lembaga penyalur kredit yang memiliki pengalaman,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026). Ia juga menyoroti risiko tata kelola yang dapat meningkatkan potensi kredit macet.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai skema kredit murah tetap memiliki dampak positif, seperti meringankan cicilan pelaku usaha ultra mikro, meningkatkan arus kas usaha, serta membuka peluang ekspansi usaha kecil.

Dari sisi makro, akses pembiayaan yang lebih murah juga dinilai dapat meningkatkan konsumsi dan produktivitas ekonomi desa karena perputaran uang menjadi lebih aktif di tingkat lokal.

Namun, ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak bisa hanya bertumpu pada penurunan suku bunga. Pengalaman program kredit sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama justru berada pada kapasitas usaha dan pendampingan.

Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, masih menghadapi persoalan kredit bermasalah akibat rendahnya literasi keuangan, minimnya pencatatan usaha, dan penggunaan dana yang belum optimal.

Yusuf menilai Kopdes Merah Putih perlu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang lebih luas, bukan sekadar lembaga penyalur kredit. Integrasi dengan distribusi pupuk bersubsidi, akses pemasaran produk lokal, pendampingan usaha, hingga digitalisasi transaksi dinilai penting untuk keberlanjutan program.

Tantangan lain juga berada pada aspek tata kelola di tingkat desa. Keterbatasan kemampuan pengurus koperasi dalam manajemen risiko, pencatatan keuangan, dan analisis kelayakan kredit dapat meningkatkan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).

Selain itu, skema yang melibatkan dana desa sebagai bagian dari penjaminan pinjaman perlu dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari distorsi fiskal.

Risiko moral hazard juga menjadi perhatian, di mana sebagian peminjam berpotensi kurang disiplin dalam pembayaran karena menganggap kredit akan ditoleransi jika terjadi gagal bayar.

Dari sisi regulasi, pengawasan dan sistem audit yang kuat dinilai krusial. Tanpa mekanisme monitoring berbasis data serta pelatihan berkelanjutan, penyaluran kredit berisiko menimbulkan beban baru bagi pemerintah maupun perbankan negara.

Dalam kondisi tertentu, distribusi kredit yang tidak transparan juga dapat membuka peluang praktik rente di tingkat lokal.

“Karena itu, keberhasilan Kopdes Merah Putih akan sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaannya,” ujar Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Presiden, pemerintah telah menerima laporan bahwa pada Agustus 2026 jumlah koperasi yang siap diresmikan diproyeksikan melonjak drastis hingga mencapai 30.000 unit.

"Dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi," ucap Presiden Prabowo.

Kendati demikian, dia menyebut pencapaian 20.000 koperasi pun tetap menjadi prestasi besar yang jarang terjadi di negara lain.

"Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa ditemukan di negara lain," ujarnya.

Prabowo menilai percepatan pembangunan koperasi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah dan lembaga negara bekerja secara efektif jika memiliki visi dan koordinasi yang kuat.

"Kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerjasama kita mampu berbuat yang luar biasa," tutur Presiden.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak masyarakat meninggalkan mentalitas bangsa yang merasa lemah dan kalah dibanding negara lain.

"Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No! Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah, kita harus jadi bangsa yang menang," katanya.

Dia optimistis Indonesia mampu bangkit menjadi negara kuat apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun sektor ekonomi rakyat.

"Dan kita akan menang! Kita akan kuat! Kita akan bangkit saudara-saudara!" ujar Prabowo.

Selain target koperasi, Presiden juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga pengembangan sekolah baru dan Sekolah Rakyat pada 2027.

"Kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 2027 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun," tuturnya.

Prabowo menegaskan dirinya ingin memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat dan tidak lagi bocor akibat penyalahgunaan.

"Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus! Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus!" kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menilai peluncuran operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pencapaian besar yang belum tentu pernah terjadi di banyak negara lain. Adapun secara total ada 9.000 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Kita hadir untuk peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Saudara-saudara sekalian, memang saya memandang persoalan ini, peristiwa ini, hari ini, adalah hari yang penting, adalah tonggak bersejarah,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, program tersebut bukan sekadar seremoni karena koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem operasional yang lengkap.

Dia menyebut fasilitas yang telah tersedia mencakup bangunan fisik, gudang, sistem logistik, kendaraan operasional, hingga petugas pelaksana di lapangan.

“Kalau kita cari ada suatu negara, suatu pemerintahan yang meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi, ya, secara fisik gedungnya ada, ya, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugasnya ada, unsur-unsur logistiknya ada,” ujar Prabowo.

Presiden juga sempat menjelaskan alasan jumlah koperasi yang diresmikan diputuskan menjadi 1.061 unit. Awalnya, pemerintah berencana meresmikan lebih dari 1.300 koperasi, namun angka tersebut kemudian diubah.

“Ketua Dirut Agnas Balma ingat bahwa saya ini suka angka delapan. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 saja Pak. Jadi kalau satu sama enam tujuh, tujuh sama satu delapan,” tuturnya sambil berkelakar.

Meski demikian, Prabowo menegaskan substansi utama program tersebut adalah kecepatan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan koperasi dalam waktu singkat.

“Intinya adalah bahwa kita mendirikan mulai dari konsep sampai terwujud kurang dari satu tahun,” katanya.

Dia mengungkapkan pembangunan fisik koperasi dimulai sekitar November 2025 dan dalam waktu sekitar tujuh bulan telah berhasil dioperasikan lebih dari seribu unit koperasi.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi,” ujar Presiden.

Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah telah menerima laporan bahwa jumlah koperasi yang secara fisik siap beroperasi sebenarnya telah mencapai lebih dari 9.000 unit di berbagai daerah.

“Tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem,” kata Prabowo.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi salah satu prestasi besar dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

“Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Ferry menyampaikan dirinya sudah melaksanakan rapat bersama Kementerian Desa, Kementerian Koordinator bidang Pangan, TNI, dan Agrinas, terkait peresmian tersebut, yang rencananya akan dilaksanakan di Jawa Timur.

“Rencana [peluncuran] tanggal 16 Mei, ini masih tentatif di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tetapi ini tentatif, jadi masih baru rencana,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenkop, Senin (11/5/2026).

Saat ini sekitar 7.200 koperasi telah selesai 100%, baik fisik, gudang, dan perlengkapannya. Ferry menjelaskan peresmian tersebut merupakan bagian dari Kopdes yang telah selesai dan siap beroperasi.

Sejalan dengan rencana peresmian, pembangunan KopDes/Kel Merah Putih terus berlanjut dan akan bertambah lagi sebanyak 25.000 koperasi.

“Ada 25.000-an koperasi yang sedang dibangun, jadi insyaallah itu bisa selesai. Tetapi sekarang kami konsentrasi ke operasionalnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa KopDes/Kel Merah Putih bukan sekadar entitas administratif, melainkan unit usaha nyata yang dilengkapi fasilitas seperti gudang, cold storage, gerai, hingga sarana transportasi dan pengering hasil produksi.

“Sebentar lagi kami akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih, kemungkinan 2–3 minggu lagi. Sesudah itu, 2–3 bulan lagi kami akan meresmikan lebih dari 25.000 koperasi,” katanya saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Pengembangan KopDes/Kel Merah Putih nantinya juga disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing desa dan tidak dilakukan dengan pendekatan seragam.

Sebagai contoh, lanjut dia, desa sentra padi akan difokuskan pada pengembangan beras, wilayah pesisir diarahkan pada sektor perikanan, sedangkan daerah hortikultura didorong mengembangkan komoditas cabai maupun bawang.

Koperasi ini nantinya difungsikan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat dengan harga lebih terjangkau karena rantai pasok yang lebih pendek, terutama untuk barang-barang bersubsidi.

Selain itu, koperasi juga akan berperan sebagai offtaker, agregator, sekaligus konsolidator dalam menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat desa. Mekanisme ini diharapkan memperkuat kedaulatan pangan dari desa sekaligus memperpendek rantai distribusi pangan nasional.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi insersi kurikulum perkoperasian pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Langkah ini diklaim sebagai pionir di Indonesia dan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan sejak dini kepada generasi muda.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan upaya konkret untuk mengembalikan marwah koperasi sebagai pilar ekonomi bangsa.

"Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus," ujar Sumarno dalam Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Semarang, pada Selasa (5/5/2026).

Menurut Sumarno, urgensi kurikulum ini terletak pada perbedaan fundamental antara model bisnis koperasi dengan korporasi umum. Koperasi dipandang sebagai entitas unik yang menggabungkan profitabilitas bisnis dengan tanggung jawab sosial.

Di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, gotong royong, serta prinsip kedaulatan anggota yang menjadi ruh utama ekonomi Pancasila dalam skala makro maupun mikro.

Kebijakan ini juga dirancang untuk bersinergi dengan program strategis Pemerintah Pusat, khususnya terkait pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Melalui internalisasi konsep ekonomi kerakyatan di bangku sekolah, pemerintah berharap dapat mencetak sumber daya manusia (SDM) masa depan yang memiliki kompetensi manajerial sekaligus integritas moral dalam mengelola koperasi secara profesional.

Implementasi kurikulum ini direncanakan akan menyasar seluruh institusi pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan serta madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) di wilayah Jawa Tengah. Selain untuk konsumsi lokal, draf kurikulum ini rencananya akan dipresentasikan kepada Menteri Koperasi dengan harapan dapat diadopsi menjadi standar nasional.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa selama ini konten pendidikan ekonomi di sekolah cenderung bersifat umum dan kurang memberikan porsi khusus pada aspek teknis maupun filosofis perkoperasian.

Dwi menambahkan bahwa pada era 1980-an, pendidikan koperasi sempat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.
"Kami ingin up lagi bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," ungkap Dwi.

Untuk memastikan kualitas dan relevansi materi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan 40 ahli kurikulum dalam proses penyusunan yang berlangsung selama tiga hari. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk perwakilan Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Provinsi, serta Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Keterlibatan praktisi dari gerakan koperasi juga menjadi kunci agar modul yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan 1.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada bulan depan.

“Sebentar lagi kita akan resmikan 1.000 Koperasi Merah Putih, kemungkinan 2-3 minggu lagi. Sesudah itu, 2-3 bulan lagi kita akan meresmikan lebih dari 25.000 koperasi,” katanya saat memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa koperasi yang dimaksud bukan sekadar entitas administratif, melainkan unit usaha nyata yang dilengkapi fasilitas seperti gudang, cold storage, gerai, hingga sarana transportasi dan pengering hasil produksi.

“Koperasi bukan di atas kertas, koperasi fisik. Ada gudang, ada cold storage, ada gerai-gerai, ada kendaraan,” ujarnya.

Prabowo bahkan menantang untuk melihat preseden global terkait skala pembangunan koperasi dalam waktu singkat. Menurutnya, target pembangunan puluhan ribu koperasi dalam satu tahun merupakan langkah yang belum banyak dilakukan negara lain.

“Coba dibuka dalam sejarah dunia, ada tidak 25.000 atau 30.000 koperasi yang bisa dibangun dan diselesaikan dalam satu tahun,” tegasnya.

Selain itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguatan koperasi nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan tetap fokus bekerja untuk kepentingan rakyat di tengah berbagai tantangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam realisasi proyek hilirisasi yang dinilainya sebagai upaya besar dan strategis.

“Apa pun terjadi, kita hanya mau kerja untuk rakyat. Saya ke sini untuk menghargai pekerjaan kalian. Ini adalah usaha besar,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan bahwa proyek hilirisasi nasional terus berkembang pesat, dengan jumlah titik yang telah berjalan mencapai 26 lokasi. Pemerintah, kata dia, berencana menambah sejumlah proyek baru dalam waktu dekat.

“Sudah 26 titik dan kita mungkin tambah lagi enam titik tahun ini. Mungkin kita mulai 30 sampai 40 proyek besar,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendukung program koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dari sisi APBN, negara menanggung cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Yang saya bayar ke koperasi hanya cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun. Yang lain saya belum tahu, nanti saya pastikan,” ujarnya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah mulai munculnya berbagai rincian program koperasi, termasuk kebutuhan operasional di lapangan dan sumber pembiayaannya.

Isu soal gaji manajer koperasi juga ikut mencuat. Namun, Purbaya belum memastikan apakah komponen tersebut akan ditanggung negara atau tidak.

Ia menegaskan, skema di luar cicilan masih akan dibahas lebih lanjut.

Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola anggaran. Program koperasi diharapkan bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tingkat bawah.

Namun, kejelasan skema pendanaan dinilai penting agar pelaksanaannya tidak menambah beban keuangan negara.