Bisnis.com (BATAM) - Buruknya tata kelola menjadi faktor dominan yang menyebabkan sekitar 30 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian.

Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan fungsi BUMD sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, dari total 1.091 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, sekitar 30 persen tercatat merugi dan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Setelah kita evaluasi, rata-rata masalahnya ada pada manajemen dan tata kelola. Banyak direksi yang ditunjuk bukan karena profesionalisme, melainkan karena kedekatan, hubungan keluarga, atau balas jasa politik,” kata Tito di Batam.

Ia mencontohkan sejumlah BUMD yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti pasar daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Alih-alih menghasilkan keuntungan, BUMD tersebut tidak mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.

“Seharusnya BUMD menyumbang PAD. Ini justru APBD yang dipakai untuk menutup gaji pegawai, perawatan gedung, dan operasional lainnya karena BUMD tidak sanggup membayar sendiri,” ujarnya.

Tito menegaskan kompleksitas tata kelola pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa menuntut koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang kuat agar pembangunan berjalan searah.

Ia juga melontarkan peringatan keras kepada para kepala daerah terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya dalam pengelolaan BUMD.

Menurutnya, penunjukan pejabat BUMD yang tidak profesional kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan.

“Kalau sudah mau menjadi kepala daerah, siap bekerja untuk rakyat. Jangan main-main. Kalau berbuat buruk dan ketahuan, risikonya jelas,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh untuk mencegah kepala daerah terjerumus dalam praktik korupsi.

Pembenahan tersebut meliputi sistem penggajian, mekanisme rekrutmen, hingga tingginya biaya politik.

“Kadang orang yang awalnya baik bisa menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Mantan Kapolri itu juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para ahli untuk merancang sistem yang mendorong transparansi dan integritas, sehingga potensi korupsi dapat dicegah sejak awal.

“Buat sistem yang memungkinkan orang tidak korupsi. Kalau sistemnya benar, operasi tangkap tangan tidak lagi menjadi berita rutin,” pungkas Tito.