Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.

Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.

Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.

Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.

Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.

Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.

Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.

BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.

Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.

Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.

Bisnis.com, SURABAYA – Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Sumbangan pendapatan dari sebagian besar BUMD wilayah setempat terhadap fiskal daerah yang dinilai masih minim dan didominasi secara superior oleh sektor keuangan ditengarai disebabkan oleh banyak faktor.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo mengungkapkan bahwa jurang pemisah yang lebar antara kontribusi BUMD milik Pemprov Jawa Timur di sektor keuangan dengan sektor non-keuangan yang tidak dapat dipungkiri.

Apalagi, lebih dari 80% setoran dividen BUMD terhadap PAD masih bergantung pada laba yang dihasilkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), sementara kontribusi entitas usaha lainnya masih jauh dari kata menggembirakan.

"Isu utamanya adalah ketimpangan kontribusi, baik di internal BUMD Jatim sendiri maupun jika dibandingkan dengan performa BUMD di provinsi lain seperti Jawa Tengah. Ini adalah masalah tata kelola yang perlu segera diperbaiki," ujar Wisnu saat dihubungi Bisnis, Kamis (7/6/2026).

Ia mengungkapkan secara umum tidak seluruh BUMD melakukan kerja-kerja untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Sebab, terdapat sejumlah entitas bisnis yang memang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation) secara murni.

Namun begitu, Wisnu menyatakan bahwa terciptanya jurang pemisah yang lebar antara dividen yang disetor BUMD sektor keuangan dan non-keuangan juga dapat terjadi akibat minimnya arah bisnis dan inovasi usaha yang dilahirkan entitas usaha terkait, yang menyebabkan mereka tersingkir dan kalah saing oleh perusahaan swasta.

Selain itu, Wisnu juga menyebut BUMD yang secara penuh menjalankan fungsi sebagai public service obligation juga mengalami dilema dalam upaya untuk menaikkan profit yang berimplikasi pada pertumbuhan keuntungan dan dividen. Tarif terhadap layanan-layanan yang ditawarkan BUMD tidak dapat secara serta-merta didongkrak hanya semata-mata untuk mengejar pendapatan yang maksimum.

"Core business-nya itu tidak jelas, kalah kompetitif dengan pelaku swasta, dan kadang-kadang harus kita akui memang karena BUMD itu juga menjalankan fungsi untuk pelayanan publik. Kadang-kadang dari tarif, tarif layanan itu akan memengaruhi penerimaan dari BUMD yang nanti di ujungnya akan memengaruhi keuntungan dan dividen. Itu terkadang tarifnya dikunci, tidak boleh dinaikkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," paparnya.

Namun begitu, stagnannya tarif layanan yang dipatok tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menutupi kealpaan manajemen pengelolaan BUMD. Wisnu menengarai rendahnya performa sejumlah BUMD non-keuangan milik Pemprov Jatim disebabkan oleh tata kelola yang belum profesional.

Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah mekanisme penunjukan direksi hingga komisaris yang acapkali dianggapnya sebagai bentuk politik "balas budi".

"Publik menilai ada ketidakjelasan kriteria. Terkadang jajaran direksi diambil dari mantan tim sukses, mantan pejabat, organ, atau dari kalangan yang dahulu memberikan kontribusi kepada gubernur atau pemerintah daerah terpilih. Jika tidak profesional, akan muncul konflik kepentingan yang berdampak langsung pada BUMD itu sendiri," tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Wisnu mengusulkan adanya restrukturisasi besar-besaran melalui pembentukan holding atau pengelompokan (clustering) BUMD berdasarkan sektor usaha, seperti klaster pangan, agro industri, hingga infrastruktur.

"Perlu ada konsolidasi. BUMD yang tidak efisien sebaiknya digabung. Dengan holding, bargaining position terhadap pihak swasta akan lebih kuat dan bisa tercipta efisiensi biaya operasional sebanyak kurang lebih 15% hingga 20%," lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar Pemprov Jatim dapat melakukan kajian atau audit bisnis yang mendalam terhadap BUMD yang kinerjanya stagnan selama bertahun-tahun. Menurutnya, audit ini penting untuk membedah apakah masalah utama terletak pada manajemen, rencana bisnis yang tidak fokus, atau intervensi tarif pada BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation).

"Sebagai entitas bisnis itu kan memang perlu ada satu telaah kajian ataupun audit bisnis yang lebih tajam. Sehingga kemudian bisa menemukan sesuatu dalam merumuskan strategi ke depannya itu agar kondisi yang kurang baik ini bisa diperbaiki dan tidak berulang-ulang terjadi," ungkapnya.

Mengenai solusi jangka panjang, Wisnu berharap Pemprov Jawa Timur dapat memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengubah struktur kontribusi PAD yang bersumber dari dividen BUMD. Jika Bank Jatim mendominasi hingga lebih dari 80%, komposisi yang lebih seimbang diharapkannya dapat terealisasi di masa depan.

"Harapannya kontribusi bisa bergeser dan lebih ideal. Misalnya, ke angka 40:60, di mana 40% berasal dari sektor keuangan dan 60% sisanya didorong dari penguatan BUMD non-keuangan melalui fokus bisnis pada sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur seperti logistik, pariwisata, hingga energi baru terbarukan," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur yang berstatus sebagai hub logistik Indonesia Timur dinilai memiliki potensi besar bila BUMD-nya mampu bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif, kaya inovasi, dan tidak lagi menjadi beban bagi ruang kas daerah.

"Harapannya, kalau langkah-langkah pembenahan itu dilakukan, baik di internal BUMD-nya sendiri ataupun rencana bisnis ke depan dalam roadmap pengembangan BUMD yang lebih berdaya saing ke depannya, kontribusi BUMD terhadap PAD atau APBD itu bisa naik dan tidak ada ketimpangan yang sangat tajam seperti sekarang ini," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN – Komisi II DPR RI menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjalankan perannya, termasuk soal tata kelola, pengendalian internal, kinerja perseroan, hingga penyaluran kredit.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dalam kunjungan kerja (kunker) ke PT Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan dalam rangka penyelenggaraan dan pengawasan BUMD, Rabu (1/4/2026).

"Beberapa isu seperti pengelolaan kredit juga menjadi perhatian [kami]. Kami menekankan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat bagi keberlangsungan perekonomian di bawah," kata Bahtra.

Dia mengatakan keberadaan BUMD di daerah bukan sekadar entitas bisnis, namun juga menjadi motor penggerak perekonomian.

Oleh karena itu, lanjutnya, Bank Sumut harus berperan mendukung perekonomian daerah, di samping menjadi penyedia layanan publik yang profesional. Salah satunya dengan pemerataan distribusi kredit/pembiayaan hingga ke sektor kecil.

DPR RI menekankan agar Bank Sumut merangkul pelaku ekonomi menengah ke bawah lewat pembiayaan agar dampak penyaluran kredit dapat dirasakan masyarakat secara merata.

"Jangan sampai perputaran ekonomi hanya dinikmati segelintir orang di kalangan atas. Kredit harus lebih banyak menyentuh masyarakat menengah ke bawah agar dampaknya terasa nyata bagi seluruh rakyat Sumatera Utara," kata Bahtra.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam kunker tersebut juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah, pengelolaan keuangan yang baik, serta tata pemerintahan yang efektif sebagai acuan penguatan BUMD di seluruh daerah.

Bima Arya mengungkapkan saat ini pemerintah pusat bersama DPR RI tengah menyiapkan model tata kelola baru melalui Undang-Undang BUMD.

Beberapa poin yang ditonjolkan yakni pemisahan antara fungsi finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah daerah sebagai regulator dan pemilik modal, serta akses permodalan dan pengelolaan aset yang fleksibel.

"Itu semua bermuara pada tata kelola pemerintahan dan keuangan yang lebih akuntabel," kata Bima Arya.

Adapun Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) selaku pemegang saham pengendali Bank Sumut mengatakan BUMD khususnya Bank Sumut selama ini telah berjalan selaras dengan program-program pemerintah.

Gubernur Sumut Bobby Nasution pun mengatakan bahwa provinsi tersebut memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal.

"Kecenderungannya memang BPD (Bank Pembangunan Daerah) ini terkesan lebih mengandalkan pemerintah daerah dan jajarannya untuk bertahan dan mendapatkan dividen. Karena itu kami menyampaikan bahwa Sumut sebagai provinsi besar dengan 33 kabupaten/kota memiliki potensi kekuatan dari segi fiskal," ujar Bobby dalam agenda kunker tersebut.

Dia juga menyampaikan saat ini posisi Bank Sumut masih berada di bawah sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Pulau Jawa. Namun, kinerja Bank Sumut masih lebih baik dibandingkan BPD lain di Sumatra.

Bobby pun berharap kehadiran para legislator ke Bank Sumut dapat mendorong peningkatan tata kelola serta kinerja perseroan.

"Ini tentu menjadi kekuatan sekaligus catatan penting agar Bank Sumut dapat meningkatkan dividen, sehingga BUMD ini menjadi perusahaan yang mandiri," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir melakukan rotasi sejumlah direksi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Bank Sumedang dan PDAM Tirta Medal.

Rotasi dilakukan untuk mengisi jabatan Direktur Operasional dan Dewan Pengawas dengan seleksi terbuka bagi nama-nama yang sudah mendaftar pada awal 2026 lalu.

“Proses seleksi yang transparan dan objektif ini, terpilih jajaran pengawas dan manajemen yang mampu memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan daerah,” kata Dony.

Ia mengatakan seleksi dilakukan terbuka agar menjadi langkah penguatan tata kelola BUMD yang profesional dan akuntabel. Selain dirinya, Wakil Bupati Sumedang M Fajar Aldila pun ikut mewawancarai para calon direksi di dua perusahaan pelat merah itu.

Menurutnya, BUMD menjadi salah satu pilar penting dalam pemerintahan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga ia meminta para calon direksi untuk bisa memberikan pembenahan pada proses bisnis pada perusahaan daerah.

Dony mengaku, memang ada banyak tantangan yang ada dalam tubuh BUMD. Sehingga perlu adanya inovasi dan integritas dari para calon direksi BUMD dalam menjalankan tugasnya.

"Harus bisa menjalankan tugas dengan baik, karena menjalankan amanah ini merupakan bagian dari ibadah," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap terlindungi melalui mekanisme penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemkot meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan seluruh simpanan nasabah akan ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan simpanan dilakukan oleh LPS sepanjang memenuhi syarat penjaminan.

“Fokus Pemkot Cirebon saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat, nasabah, terlindungi melalui mekanisme LPS. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir,” ujar Edo, Rabu (11/2/2026).

Diberitakan sebelumnya, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dilakukan OJK pada 9 Februari 2026 setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan prospek kelangsungan usaha bank, serta merujuk pada ketentuan pengawasan dan resolusi perbankan yang berlaku.

Sebelumnya, Perumda BPR Bank Cirebon telah berada dalam status pengawasan intensif sejak ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 2 Agustus 2024.

Status tersebut diberikan OJK akibat ditemukannya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian, lemahnya manajemen risiko, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan bank.

Upaya penyehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Kuasa Pemilik Modal. Namun, pada 1 Agustus 2025, status pengawasan kembali ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Dalam fase ini, Pemkot Cirebon berkoordinasi dengan LPS dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sementara sebagai bagian dari upaya penyelamatan.

Edo mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon juga secara aktif mendorong LPS untuk mempertimbangkan skema penyelamatan, termasuk opsi penempatan modal sementara oleh LPS yang dikombinasikan dengan penyertaan modal daerah.

Meski demikian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS tertanggal 3 Februari 2026, LPS memutuskan tidak menyelamatkan Perumda BPR Bank Cirebon dan merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada OJK.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, OJK secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dan menyerahkan proses selanjutnya kepada LPS untuk melakukan likuidasi. Pemerintah Kota Cirebon menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan regulator dan bersikap kooperatif dalam seluruh tahapan likuidasi.

"Kami akan terus mengawal proses likuidasi agar berjalan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Komunikasi intensif dengan OJK dan LPS terus dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan akuntabel," kata Edo.

Menurutnya, peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor keuangan.

"Setelah ini, kami akan memperketat pengawasan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan," tutup Edo.

Bisnis.com (BATAM) - Buruknya tata kelola menjadi faktor dominan yang menyebabkan sekitar 30 persen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian.

Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan fungsi BUMD sebagai penopang pendapatan asli daerah (PAD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, dari total 1.091 BUMD yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, sekitar 30 persen tercatat merugi dan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Setelah kita evaluasi, rata-rata masalahnya ada pada manajemen dan tata kelola. Banyak direksi yang ditunjuk bukan karena profesionalisme, melainkan karena kedekatan, hubungan keluarga, atau balas jasa politik,” kata Tito di Batam.

Ia mencontohkan sejumlah BUMD yang bergerak di sektor pelayanan publik, seperti pasar daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM).

Alih-alih menghasilkan keuntungan, BUMD tersebut tidak mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.

“Seharusnya BUMD menyumbang PAD. Ini justru APBD yang dipakai untuk menutup gaji pegawai, perawatan gedung, dan operasional lainnya karena BUMD tidak sanggup membayar sendiri,” ujarnya.

Tito menegaskan kompleksitas tata kelola pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa menuntut koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang kuat agar pembangunan berjalan searah.

Ia juga melontarkan peringatan keras kepada para kepala daerah terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya dalam pengelolaan BUMD.

Menurutnya, penunjukan pejabat BUMD yang tidak profesional kerap menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan.

“Kalau sudah mau menjadi kepala daerah, siap bekerja untuk rakyat. Jangan main-main. Kalau berbuat buruk dan ketahuan, risikonya jelas,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh untuk mencegah kepala daerah terjerumus dalam praktik korupsi.

Pembenahan tersebut meliputi sistem penggajian, mekanisme rekrutmen, hingga tingginya biaya politik.

“Kadang orang yang awalnya baik bisa menjadi tidak baik karena sistem yang tidak baik. Ini yang harus kita benahi bersama,” katanya.

Mantan Kapolri itu juga mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para ahli untuk merancang sistem yang mendorong transparansi dan integritas, sehingga potensi korupsi dapat dicegah sejak awal.

“Buat sistem yang memungkinkan orang tidak korupsi. Kalau sistemnya benar, operasi tangkap tangan tidak lagi menjadi berita rutin,” pungkas Tito.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama parlemen akan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD). Sejumlah poin penting dalam beleid anyar itu sudah dalam tahap pembahasan.

RUU BUMD sendiri merupakan rancangan aturan usulan pemerintah. Pemerintah merasa kinerja BUMD belum optimal meski jumlah aset dan modalnya terus bertambah, sehingga perlu penegasan pengaturan korporasi pelat merah tingkat daerah itu.