Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat 11 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 2025 hingga 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pun menyebut kondisi tersebut sebagai alarm keras.

Akhmad mengatakan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2025 berada di skor 34 dari 100, turun 6 poin. Indonesia juga menempati posisi ke 109.

Kondisi tersebut diperparah oleh anomali integritas di berbagai daerah yang harus menjadi catatan bagi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.

"Sepanjang 2025-2026 ada 11 OTT, dengan berbagai macam kasus dan operandi. Ini alarm keras bagi kita semua," katanya dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi itu dilakukan di Kantor Kemendagri pada Senin (12/5/2026).

Adapun, menurutnya dalam memberantas masalah korupsi, harus dilakukan dari akarnya. Dibutuhkan sinergi antar lembaga.

Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Panduan dan Bahan ajar Pendidikan Antikorupsi.

"Pendidikan anti korupsi menciptakan ketebalan komunal. Ini disiplin sejak usia dini, sejak masa PAUD dan sekolah dasar. Di usia ini lah karakter akan terbentuk, nilai-nilai integritas akan mendarah daging," ujarnya.

Kemendagri pun menginstruksikan agar terdapat regulasi turunan di daerah berupa Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan instruksi teknis lainnya. Tujuannya untuk memastikan implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang telah tersedia.

Kemendagri pun meminta Kepala Daerah melalui Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hasil implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui platform milik KPK.

Sebagaimana diketahui, KPK telah beberapa kali menjalankan OTT ke sejumlah pihak, termasuk tingkatan gubernur dan bupati. Kasusnya beragam, mulai dari suap hingga pemerasan yang yang mengancam jabatan seseorang.

Pada Agustus tahun lalu, KPK misalnya melakukan OTT dan mengamankan 12 orang, salah satunya Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis.

Pada Desember 2025, KPK pun melaksanakan giat tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

Pada April 2026, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring OTT oleh KPK. Gatut diduga menerima uang senilai Rp2,7 miliar dari sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Bisnis.com, JAKARTA - Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mendapatkan skor 34 poin dengan peringkat 109 di tahun 2025. Skor ini menurun 3 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 37 poin peringkat 99.

Survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) memaparkan bahwa indeks yang sama juga berlangsung di Laos, Aljazair, Nepal, Sierra Leone, Malawi, Bosnia & Herzegovina.

"Skor CPI di Indonesia tahun ini ada di angka 34. Kemudian, peringkatnya dibandingkan 180 negara lainnya ada di 109," kata Manajer Program Transparancy International Indonesia (TII), Ferdian Yazid, Selasa (10/2/2026).

Sebagai informasi, skor indeks yang besar menandakan negara tersebut minim bahkan bersih dari tindakan korupsi. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka negara tersebut rawan terjadi tindak pidana korupsi.

Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan skor 84 dan rangking 3. Posisi kedua ditempati Malaysia Dengan skor 52, Timor Leste mendapatkan skor 44, Vietnam memperoleh skor 41, Laos sebesar 34, Thailand dengan skor 33, Filipina sebesar 32, Kamboja sebesar 20, dan Myanmar sebesar 16.

TII mencatat 10 negara berada di posisi teratas dan 10 negara menempati posisi bawah, yakni:

10 Negara Teratas

1. Denmark: skor 89

2. Finland: skor 88

3. Singapura: skor 84

4. New Zealand: skor 81

5. Norway: skor 81

6. Sweden: skor 80

7. Switzerland: skor 80

8. Luxembourg: skor 78

9. Netherlands: skor 78

10. Jerman: skor 77

10 Negara Terbawah

1. Korea Utara: skor 15

2. Syria: skor 15

3. Nicaragua: skor 14

4. Sudan: skor 14

5. Eritrea: skor 13

6. Libya: skor 13

7. Yemen: skor 13

8. Venezuela: skor 10

9. Somalia: skor 9

10. Sudan Selatan: skor 9

Jakarta, CNBC Indonesia - Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) 2024 mengungkap bahwa korupsi masih menjadi masalah laten di seluruh dunia. Meski begitu, ada perbaikan di sejumlah aspek.

CPI sendiri merupakan indeks yang memeringkat 180 negara dan wilayah di dunia berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. CPI memberi skor dengan skala penilaian 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).

Urutan teratas negara yang paling bersih dari korupsi adalah Denmark. Menempati urutan teratas, negara yang terletak di Eropa tersebut mendapat skor 90.

Selain Denmark, negara lain yang paling bersih dari korupsi adalah Finlandia (88) dan negara tetangga RI, Singapura (84).

"Korupsi merupakan ancaman global yang terus berkembang yang tidak hanya merusak pembangunan, tapi juga menjadi penyebab utama menurunnya demokrasi, ketidakstabilan, dan pelanggaran hak asasi manusia," ujar François Valerian, Chair of Transparency International.

Laporan itu juga menyebut bahwa korupsi sangat terkait erat dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi manusia saat ini: perubahan iklim.

"Banyak orang di seluruh dunia menderita akibat pemanasan global yang parah, karena dana yang ditujukan untuk membantu negara-negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi populasi yang rentan, dicuri atau disalahgunakan," tambah Valerian.

Berikut adalah 10 negara yang paling korup di dunia menurut Corruption Perception Index (CPI) 2024:

1. Sudan Selatan (skor 8)

2. Somalia (skor 9)

3. Venezuela (skor 10)

4. Suriah (skor 12)

5. Yaman (skor 13)

6. Libya (skor 13)

7. Eritrea (skor 13)

8. Equatorial Guinea (skor 13)

9. Nikaragua (skor 14)

10. Sudan (skor 15)

Lalu bagaimana ranking Indonesia?

Indonesia menempati urutan 37 dalam CPI 2024. Ini berarti Indonesia masih berjuang keras melawan banyaknya kasus korupsi. Meski demikian, ranking Indonesia ini mengalami perbaikan dibanding setahun sebelumnya di mana RI hanya menempati ranking 34.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi Indonesia masih jauh tertinggal. Bandingkan saja dengan Singapura (84) dan berada di posisi tiga besar negara paling bersih di dunia. Adapun Malaysia berada di peringkat 50 dan Vietnam 40.