Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan fasilitas perkotaan guna mengantisipasi perpindahan massal pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah ini diambil dengan prediksi bahwa sebagian besar aktivitas dan domisili pegawai tersebut akan tetap berpusat di Kota Minyak.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan, percepatan pembangunan dilakukan untuk mencegah keterlambatan penyediaan fasilitas publik.

"Ya jangan sampai setelah kita perlu baru membangun. Ah mending kita ancang-ancang memang dari sekarang, mumpung juga ada waktu, ada biaya kita bangun fasilitas kita," ujarnya di Balikpapan, Senin (9/2/2026).

Dalam roadmap pembangunan yang telah disusun, kata Rahmad, target penyelesaian fondasi sarana dan prasarana ditetapkan pada 2029.

Alhasil, kepemimpinan periode berikutnya pada 2030 tinggal melanjutkan estafet program yang telah berjalan.

Dia menyebutkan fokus pembangunan mencakup fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, sosial, ruang terbuka hijau, hingga area bermain anak dengan standar kelayakan bagi warga.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sinergi antara pengusaha dan pemerintah dinilai sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya berharap para pelaku usaha menjadi tuan di rumahnya sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kalau jalan sendiri pasti tidak akan bisa jalan, tapi kalau selaras sejalan semua, berkolaborasi bersama yakin insyaallah," tambah Rahmad.

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan mengingat pasar yang sudah pasti tersedia.

Lebih lanjut, program MBG diharapkan menjadi momentum kebangkitan peternak ayam dan telur lokal untuk mencapai kemandirian.

Adapun, dia menuturkan transformasi dari ketergantungan impor yang mencapai jutaan ekor ayam dan butir telur setiap bulan menjadi produksi lokal yang berdaulat merupakan target ambisius yang diusung.

"Saya berharap melalui Dinas DP3, membidangi pertahanan pangan kita, petani, nelayan, terutama nelayan juga bisa apa memberikan bimbingan kepada petani, para nelayan dan tersus juga para pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan dari program prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.