JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 104 lokasi di seluruh Indonesia telah mencapai 15,54 persen per 22 Maret 2026.

Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota, dengan target kapasitas mencapai 112.320 siswa yang terbagi dalam 3.744 rombongan belajar.

Dokumenstasi PT Brantas Abipraya (Persero) Desain pembangunan Sekolah Rakyat yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero)

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, progres pembangunan secara nasional telah mencapai 15,54 persen didukung percepatan pekerjaan konstruksi di lapangan, penyelesaian lahan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 sampai 10 hektar milik pemerintah daerah.

Setiap lokasi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas modern.

Fasilitas tersebut meliputi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, hingga asrama bagi siswa dan guru.

Selain itu, tersedia pula fasilitas pendukung seperti kantin, klinik, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU juga terus mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis di lapangan, seperti akses konstruksi, mobilisasi material, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.

Dok. PT Hutama Karya (Persero) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tengah menyiapkan fasilitas pendidikan terpadu melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang dirancang sebagai sekolah berasrama untuk jenjang SD hingga SMA.

Sebagai contoh, pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang tersebar di 11 lokasi menunjukkan progres yang bervariasi.

Wilayah tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan, yakni Jawa Tengah 1 yang mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Wonosobo, dan Temanggung, serta Jawa Tengah 2 meliputi Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, dan Kota Semarang.

Berdasarkan progres terakhir, pembangunan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang bervariasi, dengan beberapa lokasi telah melampaui rata-rata progres nasional, seperti di Kabupaten Sragen yang telah mencapai 30,90 persen.

Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar seluruh proyek dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan insentif dasar Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan pemborosan anggaran. Ia menyebut skema tersebut justru efisien karena seluruh investasi dan risiko pembangunan ditanggung mitra, bukan negara.

Dadan menjelaskan insentif diberikan setelah mitra lebih dahulu membangun fasilitas dengan dana sendiri tanpa menggunakan APBN.

"Pertimbangannya karena mitra ini sudah mengeluarkan dana investasi untuk membangun itu bukan dari dana APBN. Jadinya kami akan memberikan insentif ketika mereka sudah membangun," ujar Dadan dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam akun Instagram Badan Gizi Nasional, Sabtu (28/2).

Ia menuturkan insentif ini juga sebagai kompensasi karena BGN mentransfer seluruh risiko kepada mitra, mulai dari pengadaan lahan, perencanaan pembangunan, konstruksi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, hingga risiko operasional dan bencana. Dengan skema itu, beban potensi kerugian tidak berada di pemerintah.

Dadan mencontohkan satu SPPG di Aceh yang baru selesai dibangun, namun terdampak banjir. Risiko kerusakan tetap menjadi tanggung jawab mitra bukan pemerintah.

Tak hanya itu, Dadan mengungkapkan ada juga SPPG yang mengalami kebakaran dan seluruh kerugian ditanggung mitra.

"Jadi saya kira insentif ini menurut perhitungan kami sangat efisien," katanya.

Menurut Dadan, pembangunan oleh mitra juga dinilai lebih hemat dibandingkan jika dilakukan menggunakan dana APBN. Jika dibangun pemerintah, biaya sewa lahan dan konstruksi disebut akan jauh lebih mahal.

Selain itu, insentif juga sebagai kompensasi karena mitra dapat menyelesaikan pembangunan dalam waktu sekitar dua bulan. Sementara jika menggunakan mekanisme APBN prosesnya bisa memakan waktu paling cepat lima bulan.

Ia menjelaskan pembangunan dengan APBN memerlukan tahapan panjang seperti penyewaan konsultan perencanaan, pengadaan atau pinjam pakai lahan, survei, hingga koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Proses tender saja disebut memerlukan waktu minimal 45 hari.

"Efisiensi dari segi waktu ini hal yang luar biasa, yang sangat bernilai. Waktu adalah faktor yang berjalan searah dan tidak bisa diulang kembali. Jadi saya kira menghargai waktu ini sesuatu yang sangat penting. Dan oleh sebab itu Badan Gizi sebetulnya diuntungkan untuk hal tersebut," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM PASET UTARA -- Dana hibah sekitar 2,49 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 39,84 miliar memperkuat proyek kota cerdas Ibu Kota Nusantara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Otorita IKN menjalin kontrak kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait asistensi teknis solusi kota cerdas guna memperkuat perencanaan cetak biru kota cerdas IKN.

"Transformasi digital fondasi utama pembangunan ibu kota negara baru Indonesia," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Penajam Paser Utara, Jumat.

Perencanaan Kota Cerdas ibu kota negara baru Indonesia yang terintegrasi, siap investasi, dan implementatif untuk mempercepat transformasi IKN sebagai kota cerdas, berkelanjutan, serta menarik bagi investor global tersebut bernilai 2,49 juta dolar AS.

Dana proyek tersebut bersumber dari hibah lembaga independen Pemerintah Amerika Serikat, United States Trade and Development Agency (USTDA), untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang sekaligus memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi. Dukungan dana hibah Pemerintah AS merupakan kepercayaan internasional terhadap pembangunan IKN sebagai kota masa depan berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Otorita IKN memastikan ibu kota negara baru Indonesia tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dirancang dengan sistem digital yang matang, aman, dan berorientasi masa depan melalui hibah USTDA dan kolaborasi lintas sektor. "IKN harus menjadi kota yang hijau, berkelanjutan, dan secara fundamental cerdas,” kata Basuki Hadimuljono.

Kegiatan tersebut melibatkan konsorsium dari Eficens Systems Inc sebagai pelaksana teknis, bersama Frost & Sullivan (USA & Indonesia), ASECH Indonesia Center of Excellence on Smart City, Mirekel, serta PT Searce Technologies Indonesia (Partner Google Cloud Platform).

Asistensi teknis dilakukan untuk menyusun dokumen sejumlah komponen strategis dan teknis yang dirancang memastikan implementasi kota cerdas IKN berjalan terstruktur, transparan, serta selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Menurut Anggota Dewan Frost & Sullivan Amerika sekaligus direktur proyek Subhranshu Sekhar, IKN memiliki peluang lebih dari sekadar kota cerdas yang dapat berevolusi menjadi kota kognitif.

Seiring transformasi industri pengetahuan global, kota harus beralih dari infrastruktur digital statis menuju sistem kecerdasan yang adaptif, dan ibu kota negara baru Indonesia berpotensi menjadi model rujukan bagi paradigma perkotaan global berbasis kecerdasan.

"Cetak biru yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan implementasi kota cerdas yang konkret sekaligus model percontohan bagi pengembangan kota cerdas di Indonesia dan dunia," kata Subhranshu Sekhar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan fasilitas perkotaan guna mengantisipasi perpindahan massal pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah ini diambil dengan prediksi bahwa sebagian besar aktivitas dan domisili pegawai tersebut akan tetap berpusat di Kota Minyak.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan, percepatan pembangunan dilakukan untuk mencegah keterlambatan penyediaan fasilitas publik.

"Ya jangan sampai setelah kita perlu baru membangun. Ah mending kita ancang-ancang memang dari sekarang, mumpung juga ada waktu, ada biaya kita bangun fasilitas kita," ujarnya di Balikpapan, Senin (9/2/2026).

Dalam roadmap pembangunan yang telah disusun, kata Rahmad, target penyelesaian fondasi sarana dan prasarana ditetapkan pada 2029.

Alhasil, kepemimpinan periode berikutnya pada 2030 tinggal melanjutkan estafet program yang telah berjalan.

Dia menyebutkan fokus pembangunan mencakup fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, sosial, ruang terbuka hijau, hingga area bermain anak dengan standar kelayakan bagi warga.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sinergi antara pengusaha dan pemerintah dinilai sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya berharap para pelaku usaha menjadi tuan di rumahnya sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kalau jalan sendiri pasti tidak akan bisa jalan, tapi kalau selaras sejalan semua, berkolaborasi bersama yakin insyaallah," tambah Rahmad.

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan mengingat pasar yang sudah pasti tersedia.

Lebih lanjut, program MBG diharapkan menjadi momentum kebangkitan peternak ayam dan telur lokal untuk mencapai kemandirian.

Adapun, dia menuturkan transformasi dari ketergantungan impor yang mencapai jutaan ekor ayam dan butir telur setiap bulan menjadi produksi lokal yang berdaulat merupakan target ambisius yang diusung.

"Saya berharap melalui Dinas DP3, membidangi pertahanan pangan kita, petani, nelayan, terutama nelayan juga bisa apa memberikan bimbingan kepada petani, para nelayan dan tersus juga para pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan dari program prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.