Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) memperoleh kontrak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dengan nilai proyek mencapai Rp143,09 miliar.

Berdasarkan keterangan resmi perseroan, Senin (8/6/2026), proyek milik Kementerian Kesehatan tersebut memiliki masa pelaksanaan selama 240 hari kalender atau sekitar delapan bulan, serta masa pemeliharaan selama 365 hari kalender.

Pembangunan RSUD Mamuju Tengah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan melalui peningkatan kelas rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Setelah rampung, fasilitas rumah sakit akan mendukung layanan kesehatan yang lebih lengkap, mulai dari rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat (IGD), hingga berbagai fasilitas penunjang medis lainnya.

Perseroan menilai proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur kesehatan, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan penguatan layanan publik.

Kabupaten Mamuju Tengah dinilai masih memerlukan peningkatan infrastruktur kesehatan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis yang lebih cepat, modern, dan berkualitas.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan pembangunan RSUD Mamuju Tengah merupakan bentuk kontribusi perseroan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur kesehatan.

“PTPP berkomitmen menghadirkan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui proyek RSUD Mamuju Tengah ini, perseroan berharap dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat pemerataan fasilitas publik di berbagai wilayah Indonesia,” kata Joko dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Joko menambahkan, pembangunan rumah sakit tersebut juga sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

PTPP menambahkan bahwa infrastruktur kesehatan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik sekaligus memperkuat ketahanan sosial nasional.

Sebagai salah satu kontraktor pelat merah, PTPP telah memiliki pengalaman dalam pembangunan berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun fasilitas kesehatan modern lainnya.

Dengan pengalaman tersebut, perseroan optimistis proyek RSUD Mamuju Tengah dapat diselesaikan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan prinsip keberlanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi meluncurkan skema pendanaan infrastruktur baru di luar jalur APBN dan APBD guna menambal keterbatasan pos fiskal dalam mengejar target pembangunan infrastruktur nasional.

Langkah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC).

Melalui instrumen anyar ini, Pemerintah Daerah (Pemda) kini dapat menangkap sekaligus memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang terkerek berkat stimulus proyek infrastruktur di wilayahnya.

Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko bidang Perekonomian, Dida Gardera menegaskan instrumen keuangan inovatif ini akan mengamankan pos pendapatan baru yang berkelanjutan untuk mendanai fasilitas publik.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal Pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur,” ujar Dida dalam keterangannya di laman resmi Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (4/6/2026).

Secara teknis, skema P3NK dirancang bergulir dalam satu siklus tertutup. Siklus tersebut berjalan mulai dari tahap perencanaan, penciptaan nilai kawasan, penangkapan nilai, hingga pemanfaatan kembali menjadi dana segar proyek.

Kehadiran paayung hukum anyar ini diharapkan mampu memperkuat koridor pengembangan infrastruktur di level daerah. Di mana, pengelolaan dana LVC dapat disalurkan melalui berbagai kelembagaan lokal mulai dari SKPD, BLUD, hingga optimalisasi peran BUMD.

Langkah ini juga diarahkan untuk menopang ketahanan fiskal pusat, mengingat sebagian besar megaproyek infrastruktur investasinya bertumpu pada pengembangan ekosistem di daerah.

Dida menambahkan, daerah harus mulai aktif mencari sumber pembiayaan kreatif agar mampu memicu efek berganda (multiplier effect) secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada kucuran dana pusat.

“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang penggunaan skema naming rights sebagai salah satu sumber pembiayaan kreatif (creative financing) untuk pembangunan dan revitalisasi ruang publik di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan skema tersebut memungkinkan pihak swasta berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Hal yang berkaitan dengan naming rights ini memang menjadi salah satu kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk creative financing,” ujar Pramono, ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Salah satu contoh proyek yang sudah direalisasikan melalui skema tersebut adalah Taman Bendera Pusaka di Jalan Barito. Menurut Pramono, pembangunan taman itu sepenuhnya dibiayai dari sumber non-APBD.

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI juga akan menyelesaikan revitalisasi Taman Semanggi dengan skema serupa. Proyek tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp134 miliar yang berasal dari kerja sama naming rights.

Pramono optimistis taman tersebut akan menjadi ruang publik baru yang lebih menarik bagi warga Jakarta.

“Saya yakin tahun depan teman-teman akan kaget karena akan kita buat menjadi lebih menarik, colorful, dan lebih bisa dimanfaatkan warga Jakarta. Mudah-mudahan selesai bulan Juni sebagai kado untuk Kota Jakarta,” katanya.

Selain taman, Pemprov DKI juga tengah mengembangkan pembiayaan berbasis creative financing untuk sejumlah kawasan strategis kota. Pramono menyebut kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas saat ini juga tengah direvitalisasi menggunakan skema pembiayaan kreatif tersebut.

Ke depan, pemerintah daerah juga membuka peluang penggunaan naming rights untuk sejumlah taman kota yang membutuhkan revitalisasi. Bahkan, taman-taman tersebut dapat menggunakan nama sponsor sebagai bagian dari kerja sama.

“Saya izinkan taman-taman di Jakarta untuk naming rights. Misalnya Rubi, Taman Rubi, diperbolehkan,” ujarnya.

Meski demikian, Pramono menegaskan kebijakan tersebut murni menggunakan pendekatan bisnis dan tidak berkaitan dengan kepentingan politik.

“Saya izinkan naming rights, tapi ini tidak ada hubungannya dengan partai politik. Jangan di-twist lagi. Pendekatannya betul-betul bisnis, jadi enggak ada politiknya,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana penggunaan naming rights sempat menjadi perbincangan setelah muncul usulan agar nama pihak tertentu, termasuk partai politik, dapat digunakan pada fasilitas transportasi seperti halte atau stasiun. Namun Pramono menyebut pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda dan bukan kebijakan resmi pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking.

Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi "Wall of Sheep" di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu.

Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan.

“Di balik layar, port berbahaya tersebut mungkin mencoba menginstal malware atau menyalin informasi sensitif milik pengguna,” kata Eric Plam dilansir CNET Rabu, (15/4/2026).

Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Secara teknis, terdapat tiga kategori utama serangan juice jacking. Pertama adalah pencurian data sederhana, di mana port yang terkompromi mencoba menarik berkas, foto, hingga daftar kontak yang terekspos saat koneksi disetujui.

Kategori kedua adalah instalasi malware yang bersifat lebih intrusif. Perangkat lunak berbahaya yang terpasang dapat memantau aktivitas pengguna secara berkelanjutan atau memberikan akses jarak jauh kepada peretas bahkan setelah kabel dicabut.

Kategori yang paling serius adalah serangan firmware. Serangan ini menargetkan perangkat lunak tingkat rendah yang mengendalikan perangkat keras, sehingga perubahan yang terjadi sangat sulit dideteksi dan dihapus oleh sistem operasi biasa.

Meskipun ancaman ini nyata secara teknis, data menunjukkan bahwa kasus juice jacking di tengah masyarakat umum masih sangat minim. Hingga November 2025, belum ada laporan kasus yang terdokumentasi secara publik mengenai infeksi melalui port USB di fasilitas umum.

Eric Plam menambahkan bahwa meskipun otoritas seperti FBI dan FCC sering mengeluarkan peringatan, perangkat modern saat ini sudah memiliki pertahanan yang kuat. Sistem operasi terbaru biasanya memblokir jalur serangan klasik dengan menonaktifkan transfer data secara otomatis.

Perangkat berbasis iOS dan Android kini mewajibkan otorisasi eksplisit dari pengguna sebelum aksesori apa pun dapat membuka saluran data. Hal ini secara efektif menutup celah yang sering dimanfaatkan pada standar koneksi lama seperti SlimPort atau MHL.

Pengguna disarankan waspada jika muncul perintah tak terduga untuk "memercayai" perangkat atau mengizinkan transfer berkas saat hanya ingin mengisi daya. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah lonjakan penggunaan data yang aneh atau daya baterai yang terkuras lebih cepat dari biasanya.

Jika diduga telah menjadi korban, pengguna harus segera mencabut kabel, mengaktifkan mode pesawat, dan memulai ulang perangkat. Penghapusan profil atau aplikasi yang tidak dikenal serta perubahan kata sandi secara menyeluruh sangat disarankan untuk menjaga keamanan akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) optimistis bakal mendongkrak pasar hunian vertikal nasional melalui pengembangan rumah susun (rusun) subsidi yang dilakukan secara masif.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan proyek perdana rusun subsidi era pemerintahan Prabowo Subianto akan dibangun di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Di mana, proyek itu diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Ara menambahkan, berdasarkan hasil catatan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi pembiayaan rusun subsidi dalam lima tahun terakhir memang sangat minim, yakni hanya 140 unit.

Untuk itu, dia mengaku optimistis proyek rusun subsidi Meikarta ini akan mendorong kinerja penjualan rusun subsidi. Di mana, pemerintah menargetkan bakal memasok suplai hingga 141.000 unit hunian vertikal.

“Data BP Tapera menunjukkan selama lima tahun ke belakang pembiayaan rusun subsidi hanya 140 unit. Ini sangat kecil. Dengan arahan Presiden Prabowo, kita harus melakukan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan Meikarta untuk menjadi rusun subsidi dengan target bisa mencapai 141.000 unit,” tambahnya.

Sebelum pembangunan dimulai, tambah Ara, pihaknya akan memastikan unit yang dibangun sesuai dengan preferensi pasar. Pemerintah akan melaksanakan survei menggunakan metodologi sampling yang ketat agar spesifikasi rusun subsidi yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan riil calon konsumen di lapangan.

Selain aspek fisik, otoritas juga menekankan pentingnya kelayakan ekosistem di sekitar lokasi hunian. Peninjauan mencakup ketersediaan fasilitas publik esensial seperti sekolah, rumah sakit, pasar, hingga akses transportasi umum. Pemerintah ingin memastikan rusun subsidi didukung oleh lingkungan yang produktif bagi para penghuninya.

"Pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat menjadi model penyediaan hunian vertikal terjangkau yang terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga mengungkap investasi yang bakal dikucurkan oleh Lippo Group mencapai Rp39 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta.

Ara menjelaskan investasi tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sekitar 54 tower yang terletak di 3 area berbeda di atas lahan kurang lebih seluas 30 hektare (Ha).

"Nilai investasi di satu kawasan bisa Rp13 triliun diluar tanah. Akan dibangun di 3 area, itu Rp39 triliun kurang lebih dluar tanah," jelasnya.

Secara keseluruhan masing-masing kawasan akan dibangun 18 tower yang mencakup 2.600 unit hunian. Dengan demikian, total tower yang akan dibangun di 3 lokasi bakal mencapai 54 tower dengan total 141.000 unit.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan fasilitas perkotaan guna mengantisipasi perpindahan massal pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Langkah ini diambil dengan prediksi bahwa sebagian besar aktivitas dan domisili pegawai tersebut akan tetap berpusat di Kota Minyak.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan, percepatan pembangunan dilakukan untuk mencegah keterlambatan penyediaan fasilitas publik.

"Ya jangan sampai setelah kita perlu baru membangun. Ah mending kita ancang-ancang memang dari sekarang, mumpung juga ada waktu, ada biaya kita bangun fasilitas kita," ujarnya di Balikpapan, Senin (9/2/2026).

Dalam roadmap pembangunan yang telah disusun, kata Rahmad, target penyelesaian fondasi sarana dan prasarana ditetapkan pada 2029.

Alhasil, kepemimpinan periode berikutnya pada 2030 tinggal melanjutkan estafet program yang telah berjalan.

Dia menyebutkan fokus pembangunan mencakup fasilitas olahraga, pendidikan, kesehatan, sosial, ruang terbuka hijau, hingga area bermain anak dengan standar kelayakan bagi warga.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan berkomitmen membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Sinergi antara pengusaha dan pemerintah dinilai sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah.

"Saya berharap para pelaku usaha menjadi tuan di rumahnya sendiri, tentunya harus berkolaborasi dengan pemerintah. Karena kalau jalan sendiri pasti tidak akan bisa jalan, tapi kalau selaras sejalan semua, berkolaborasi bersama yakin insyaallah," tambah Rahmad.

Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dipandang sebagai peluang bisnis yang menjanjikan mengingat pasar yang sudah pasti tersedia.

Lebih lanjut, program MBG diharapkan menjadi momentum kebangkitan peternak ayam dan telur lokal untuk mencapai kemandirian.

Adapun, dia menuturkan transformasi dari ketergantungan impor yang mencapai jutaan ekor ayam dan butir telur setiap bulan menjadi produksi lokal yang berdaulat merupakan target ambisius yang diusung.

"Saya berharap melalui Dinas DP3, membidangi pertahanan pangan kita, petani, nelayan, terutama nelayan juga bisa apa memberikan bimbingan kepada petani, para nelayan dan tersus juga para pengusaha yang berhubungan dengan kegiatan dari program prioritas Bapak Presiden," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memaparkan langkah-langkah penanganan dan pemulihan infrastruktur pascabencana yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sejak hari pertama bencana melanda Aceh.

Hal tersebut disampaikan Dody saat memberikan laporan dalam pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri, pimpinan lembaga, BUMN, serta gubernur dan para bupati di Aceh, Selasa (30/12/2025).

Dody menjelaskan, Kementerian PU telah bekerja hampir di seluruh kabupaten di Aceh sejak awal kejadian. Koordinasi intensif dilakukan dengan Wakil Gubernur Aceh serta para bupati di daerah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Tamiang dan Pidie Jaya yang sejak awal dinilai sebagai wilayah dengan dampak terparah.

“Dari hari pertama sebenarnya kita sudah bekerja di hampir seluruh kabupaten di Aceh. Fokus awal memang Aceh Tamiang dan Pidie Jaya karena informasi awal menunjukkan dua daerah itu yang paling parah terdampak,” ujar Dody.

Seiring berjalannya waktu, kata dia, pemerintah pusat mengetahui bahwa sejumlah kabupaten lain juga mengalami kondisi serupa, dengan genangan lumpur mencapai satu hingga dua meter. Kondisi tersebut menuntut penanganan yang tidak ringan dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Dalam kesempatan itu, Dody menyampaikan apresiasi kepada Kasatgas Darurat Jembatan beserta tim yang dinilai banyak membantu di lapangan, terutama dalam pemasangan jembatan bailey dan pekerjaan pembersihan berbagai fasilitas publik.

“Mulai dari pondok pesantren, RSUD, jalan-jalan kota, sekolah, dan fasilitas lainnya, banyak dibantu oleh tim Satgas Darurat Jembatan,” katanya.

Untuk mempercepat pemulihan, Kementerian PU saat ini melakukan pekerjaan secara nonstop selama 24 jam. Bahkan pada malam hari, proses pembersihan dan perbaikan tetap berjalan agar infrastruktur dasar dapat segera difungsikan kembali.

Dody juga menyebutkan, masyarakat terdampak serta relawan yang ikut membantu di lapangan dilibatkan melalui skema padat karya. Langkah ini dilakukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga memberikan dukungan ekonomi langsung.

“Kita masukkan ke dalam padat karya sehingga mereka dibayar. Harapannya, masyarakat yang terdampak dan yang ikut membantu mendapat semangat bahwa negara hadir,” ujarnya.

Selain itu, Dody menegaskan pentingnya penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Ia menilai, upaya perbaikan di wilayah hilir akan sia-sia apabila persoalan di daerah hulu tidak ditangani secara serius dan terintegrasi, sebagaimana disampaikan oleh sejumlah bupati, termasuk dari Gayo Lues dan Aceh Tengah.

“Permasalahan utama ada di daerah hulu yang memang harus kita tangani bersama-sama. Kalau tidak, apa yang kita kerjakan di hilir bisa menjadi sia-sia,” kata Dody.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan rencana pemulihan fasilitas publik seperti masjid, jalan lingkungan, serta ruang bermain anak, selain hunian pascabencana di Aceh

"Percepatan ini bukan untuk mendahului proses tanggap darurat, tetapi sebagai upaya paralel agar tidak terjadi kekosongan waktu ketika fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PKP bergerak cepat menangani dampak banjir besar yang melanda Aceh. Sejak Selasa (2/12), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ara menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dimulai sejak masa tanggap darurat, agar pemulihan kondisi masyarakat bisa berlangsung secepat mungkin.

Sebagai langkah awal, dirinya sigap membentuk Satgas Percepatan pasca bencana yang terdiri dari tiga tim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Tim Sumut dan Sumbar sudah bergerak lebih awal melakukan peninjauan lapangan, sementara tim yang bertugas ke Aceh harus berangkat menyusul akibat keterbatasan penerbangan.

Saat berada di Aceh, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran, didampingi Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan Hari Rubiyanto dan Staf Khusus Menteri Salamuddin Daeng, langsung menggelar pertemuan strategis dengan Pemerintah Aceh.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Istri Gubernur Aceh Marlina Muzakir dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh T. Aznal Zahri.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kementerian PKP menyampaikan permohonan maaf atas kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan urgensi instruksi Menteri Ara untuk melakukan percepatan penanganan secara terukur dan responsif.

"Kami mohon maaf jika kedatangan kedatangan yang mendadak, sekaligus menjelaskan instruksi khusus Menteri Ara yang meminta percepatan penanganan dilakukan secara terukur dan cepat," kata Imran.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PALEMBANG— Mencari hunian terjangkau dengan desain modern di Kota Palembang kini semakin mudah bagi masyarakat.

PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC Group) menghadirkan Skyland Park 5, perumahan bergaya Scandinavian yang berlokasi di Jembatan 3 Borang, Sematang Borang.

Proyek ini menawarkan hunian bergaya minimalis fungsional, sekaligus menghadirkan akses strategis dan lingkungan yang telah berkembang pesat.

Salah satu kemudahan yang ditawarkan adalah booking unit Rp1 juta dan promo cashback Rp1 juta, tanpa uang muka (DP). Sehingga memberikan ruang lebih bagi calon konsumen untuk merencanakan kepemilikan rumah.

Secara lokasi, Skyland Park 5 berada di tepi jalan utama dengan akses mudah menuju sejumlah fasilitas publik. Tidak hanya itu, perumahan ini berada dekat Masjid Besar Al-Abduh, pondok pesantren, serta sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

Selain itu, kawasan sekitarnya telah berkembang menjadi lingkungan ramai penduduk, bebas banjir, dan memiliki konektivitas yang baik menuju pusat Kota Madya Palembang.

Supervisor Pemasaran PT Mandiri Ultra Famili Ceria (MUFC Group) Ahmad Hidayat mengatakan Skyland Park 5 dihadirkan sebagai opsi hunian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

“Kami melihat tingginya minat masyarakat terhadap hunian yang fungsional, terjangkau, dan berada di kawasan berkembang. Skyland Park 5 menjawab kebutuhan itu dengan desain Scandinavian, akses strategis, serta proses pembelian yang dipermudah,” ujarnya.

Ahmad menambahkan, lingkungan sekitar yang telah ramai menjadi nilai tambah bagi konsumen.

“Calon penghuni tidak hanya mendapatkan rumah, tetapi juga lingkungan yang sudah hidup, dekat fasilitas ibadah dan pendidikan, serta bebas banjir. Ini yang membuat Skyland Park 5 menjadi pilihan menarik bagi keluarga muda,” katanya.

Perumahan ini menghadirkan tipe 36 dengan carport, taman depan rumah, pos keamanan, jalan lingkungan cor beton, serta bangunan berbahan bata merah.

Seluruh unit telah dilengkapi lantai keramik dan dinding kamar mandi berkeramik. Total 125 unit disiapkan dalam pengembangan Skyland Park 5.

Skyland Park 5 beralamat di Jl. Sunarna Lorong Serang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang.

Selain Skyland Park 5, MUFC Group melalui @properti_familiceria juga mengembangkan sejumlah proyek lain seperti Grand Famili Ceria, Skyland Park 2 & 4, Aryadiland 1, Graha Pati Juang 3/6/7, Pati Ceria Residence, dan Pati Juang Residence.

JAKARTA - Kahuripan Nirwana Sidoarjo, unit usaha PT Bakrieland Development Tbk (Bakrieland), akan menambah fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi penghuni sekaligus menghadirkan daya tarik baru bagi masyarakat Sidoarjo dan wilayah sekitarnya. Fasilitas yang dinamakan Athlon Pool Sidoarjo.

Sebuah kolam renang berstandar semi-olimpiade yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Sidoarjo, berlokasi stategis di dalam kawasan hunian terpadu Kahuripan Nirwana. ”Athlon Pool diharapkan dapat memenuhi kebutuhan olahraga dan rekreasi para penghuni, serta menjadi daya tarik baru Sidoarjo,” kata Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk, Resza Adikreshna, Kamis (4/12/2025).

Kehadiran Athlon Pool melalui kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari komitmen tersebut, sekaligus memperkuat posisi Kahuripan Nirwana sebagai kawasan yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Selain pembangunan Athlon Pool, pengembangan sport center dengan beberapa cabang olahraga seperti Padel, Badminton, Pickleball, Fitness turut direncanakan untuk memperkuat nilai tambah kawasan.

Hadirnya fasilitas baru ini merupakan hasil kerja sama PT Bumi Sentra Investama (BSI), unit usaha PT Bakrieland Development Tbk yang bergerak di bidang investasi, dengan PT Raharja Inovasi Akuatik. Para pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja sama ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan di Wisma Bakrie Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Resza mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung visi perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan hunian yang nyaman, lengkap, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pelaku usaha mendapat ruang yang lebih luas di fasilitas publik dengan keterisian hingga 100% pada 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan sekitar 43% ruang fasilitas publik untuk UMKM. Namun dari ruang yang disiapkan itu, baru sekitar 60% yang terisi.

“Target kita pokoknya tahun 2026 itu semua harus terisi 100%. Ini bagian dari program yang mau kita rencanakan nanti 2026,” kata Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Maman mengakui ada sejumlah kendala yang menyebabkan keterisian belum optimal, mulai dari biaya sewa, lokasi yang kurang strategis, hingga kualitas produk UMKM. Meski begitu, dia menyatakan penempatan UMKM tidak boleh sekadar formalitas.

“Jangan juga UMKM itu kalaupun difasilitasi tapi dikasih tempat yang memang kurang strategis, di ujung-ujung, itu kan nggak fair juga, jadi tempatnya sesuai dengan usaha mereka,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM tengah melakukan pemetaan ulang fasilitas publik, baik yang sudah operasional maupun yang masih idle.

Adapun, fasilitas yang sudah berjalan ditargetkan penuh, sementara yang belum aktif akan dihidupkan kembali.

“Target kami pokoknya semua harus terisi. Yang sudah operasional sekarang, 100%, nah yang idle pun akan kita aktifasi kembali, supaya juga teman-teman UMKM juga semakin banyak terisi,” terangnya.

Untuk diketahui, kementerian/lembaga dari Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat

perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

Hal itu sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021).

Aturan tersebut juga mewajibkan penyelenggara infrastruktur publik memberikan tarif sewa paling banyak 30% dari harga komersial, sebagaimana tertuang pada Pasal 67.

Namun, Maman menuturkan sebagian besar operator sudah menerapkannya, meski belum sepenuhnya konsisten.

“Sebagian besar sudah ada, tapi masih ada juga memang belum menerapkan. Makanya tadi ini pelan-pelan kami tata semuanya,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal menyediakan lapak untuk jualan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di fasilitas publik yang strategis, seperti terminal dan stasiun kereta. Tak hanya itu, Presiden juga akan memberikan lahan bagi petani miskin.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), usai Rapat Terbatas (Ratas) terkait pemberdayaan masyarakat, di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Cak Imin mengatakan, fasilitas yang dimiliki pemerintah wajib melayani dan memberikan ruang atau tempat jualan untuk para pelaku UMKM, seperti di bandara, stasiun, terminal, dan rest area. Selain itu, menurutnya, pemerintah juga akan memberikan lahan milik pemerintah untuk pelaku UMKM menjajakan produknya.

"Kita akan menjalankan Pasar 1.001 Malam, dimana fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, hasil rapat juga memutuskan untuk pemberian lahan bagi masyarakat petani miskin untuk dikelola, termasuk alat produksinya. Lahan ini diberikan kepada petani miskin yang masuk desil 1-2.

"Termasuk upaya menyediakan tanah untuk masyarakat petani yang desil 1 - 2. Desil 1 kita dorong terbangunnya alat kepemilikan produksi kepada para petani dengan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1," kata Cak Imin.

Namun, perihal urusan teknis rencana ini masih dimatangkan oleh kementerian dan lembaga terkait.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]