SEMARANG - Komitmen Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam menyelamatkan artefak sejarah dan memperkuat identitas Kota Semarang sebagai kota maritim mendapat apresiasi luas dari kalangan sejarawan dan akademisi. Langkah Pemerintah Kota Semarang yang aktif menelusuri, mengumpulkan, dan mengembalikan dokumen-dokumen bersejarah dinilai sebagai terobosan penting dalam upaya menyelamatkan memori kolektif bangsa sekaligus memperkuat jati diri kota.

Apresiasi tersebut mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Semarang dengan para pakar sejarah, akademisi, dan kolektor artefak di Medan, yang dihadiri Dr. Ir. Jimmy Lassang Manahara Siahaan M.CP, Dr. Saparudin Barus, S.T., M.M, Prof. Ikhwan, Prof. Robert Sibarani serta perwakilan Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) Sumatera Utara pada Rabu (1/7).

Menurut Guru Besar Kebudayaan, Prof. Robert Sibarani, tidak banyak kepala daerah yang memiliki perhatian serius terhadap penyelamatan arsip dan artefak sejarah. Karena itu, langkah Wali Kota Semarang dinilainya sebagai contoh kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan.

"Langkah Wali Kota Semarang ini merupakan preseden yang sangat baik. Sejarah sebuah kota sering kali tercecer di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Ketika seorang kepala daerah berinisiatif mengumpulkan kembali arsip dan artefak sejarah, sesungguhnya ia sedang menyelamatkan identitas, peradaban, dan ingatan kolektif masyarakatnya," ujar Prof. Robert Sibarani.

Ia menambahkan, pelestarian sejarah bukan sekadar mengumpulkan benda-benda kuno, melainkan menghadirkan kembali nilai-nilai yang menjadi fondasi pembangunan kota.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menerima sejumlah koleksi bersejarah, antara lain 13 surat berharga berupa saham Hotel du Pavillon (kini Hotel Dibya Puri) tahun 1892, surat sero NV Seng Tek Jia tahun 1955, hingga obligasi Semarangsche Administratie Maatschappij senilai lima juta Gulden pada masanya serta artefak berupa lampu badai kapal kuno.

Kolektor sejarah Dr. Ir. Jimmy Lassang Manahara Siahaan M.CP. yang menyerahkan sebagian koleksi tersebut, menyatakan keyakinannya bahwa artefak-artefak itu kini berada di tangan yang tepat.

"Dokumen pemberitaan tahun 1830-an maupun obligasi bernilai jutaan Gulden ini adalah bukti autentik bahwa Semarang telah berkembang sebagai pusat perdagangan, administrasi, dan ekonomi sejak ratusan tahun lalu. Kami menyerahkannya kepada Pemerintah Kota Semarang karena melihat komitmen nyata Ibu Wali Kota untuk menjaga kelestariannya sekaligus menjadikannya media edukasi bagi masyarakat," katanya.

Sementara itu, akademisi sejarah, Prof. Ikhwan, menilai visi Pemerintah Kota Semarang membangun Museum Maritim merupakan langkah strategis untuk mengangkat posisi Semarang dalam sejarah pelayaran dunia.

Menurutnya, kota Semarang memiliki jejak sejarah yang kuat dalam Jalur Sutra Maritim, termasuk keterkaitannya dengan pelayaran Laksamana Cheng Ho. Karena itu, penelitian yang melibatkan berbagai perguruan tinggi dan lembaga internasional akan semakin memperkuat posisi Semarang sebagai pusat kajian sejarah maritim.

"Rencana pembangunan Museum Maritim merupakan langkah yang sangat strategis. Semarang memiliki modal sejarah yang sangat kuat untuk menjadi pusat riset kemaritiman, bukan hanya destinasi wisata sejarah. Kalangan akademisi siap mendukung penuh upaya ini," tegas Prof. Ikhwan.

Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa pelestarian sejarah merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan kota.

Menurutnya, berbagai arsip, artefak, dan dokumen kuno bukan sekadar benda koleksi, melainkan sumber pengetahuan untuk memahami perjalanan pembangunan Kota Semarang sejak masa lalu.

"Berbagai peninggalan ini perlu dikumpulkan kembali agar kita dapat membaca, memahami, dan merekonstruksi perjalanan kota ini. Dari sanalah kita mengetahui fondasi awal terbentuknya Semarang, nilai-nilai yang diwariskan para pendahulu, serta arah pembangunan yang harus terus kita jaga," ujarnya.

Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah agenda strategis, antara lain penyelenggaraan Kongres Sejarah Nasional di Semarang pada Oktober mendatang, penguatan riset sejarah Jalur Sutra Maritim dan jejak Laksamana Cheng Ho bersama para akademisi, serta persiapan pembangunan Museum Maritim yang ditargetkan mulai dirancang pada 2027.

Bagi Pemerintah Kota Semarang, penyelamatan sejarah bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu, melainkan membangun identitas kota yang kuat sebagai bekal menghadapi masa depan. Dukungan para sejarawan dan akademisi menjadi penguat bahwa langkah yang ditempuh Wali Kota Semarang merupakan investasi penting bagi pelestarian warisan budaya dan maritim Indonesia.

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.455 kiloliter (kl) per bulan, yang disalurkan melalui 599 pangkalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kepala Seksi Inventarisasi Sarana, Prasarana, dan Industri Dinas Perindustrian Kota Sorong Noverius Budji di Sorong, Kamis, mengatakan alokasi tersebut disalurkan melalui tujuh agen resmi yang beroperasi di Kota Sorong dan diawasi secara rutin agar tepat sasaran.

"Total alokasi per bulan minyak tanah untuk tujuh agen sebanyak 1.455 kl, kemudian disalurkan ke masing-masing pangkalan," katanya.

Noverius menyebutkan tujuh agen yang memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi di Kota Sorong yakni PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 kl untuk 93 pangkalan dan PT Sinar Kuin Sejahtera 220 kl untuk 76 pangkalan.

Kemudian, PT Adhya Pratama Lestari 315 kl untuk 125 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri 155 kl untuk 72 pangkalan, PT Murni Energi Utama 380 kl untuk 121 pangkalan, PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya 50 kl untuk 38 pangkalan, serta PT Syeni Edi Energi 100 kl untuk 74 pangkalan.

Ia menjelaskan sebanyak 599 pangkalan minyak tanah tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.

Dari jumlah itu, 83 pangkalan dikelola oleh orang asli Papua (OAP), sedangkan 516 pangkalan lainnya dikelola oleh non-OAP.

Menurut dia, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan serta dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter.

"Pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Setiap agen diwajibkan menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah melalui data distribusi yang berasal dari pangkalan," katanya.

Ia mengatakan data yang dihimpun mencakup jumlah penjualan kepada masyarakat berdasarkan kepala keluarga serta volume minyak tanah yang diterima, sehingga distribusi dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran berupa penjualan minyak tanah di atas HET maupun praktik penimbunan oleh pangkalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi minyak tanah bersubsidi.

"Kalau ada laporan atau temuan terkait penjualan di atas HET maupun dugaan penimbunan, kami akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran hingga tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah layanan masing-masing sebelum didistribusikan ke luar wilayah tersebut.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) memacu pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten untuk menciptakan manajemen koperasi yang profesional dan meningkatkan pelibatan generasi muda guna menjawab tantangan ekonomi masa kini.

"Di era sekarang, satu-satunya cara untuk bisa bersaing adalah mampu beradaptasi. Adaptasi ini berarti koperasi harus dijalankan secara profesional dengan unit bisnis dan bagi hasil yang jelas," ujar Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, dalam acara Pengukuhan dan Pelantikan Dekopinwil Provinsi Banten Masa Bakti 2026-2030 di Kota Serang, Banten, Jumat.

Farida memaparkan bahwa di bawah pemerintahan saat ini, koperasi mendapat perhatian khusus melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menegaskan bahwa program tersebut adalah wujud nyata untuk mengembalikan perekonomian berbasis gotong royong sesuai amanah Pasal 33 UUD 1945, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Lebih lanjut, ia menyoroti empat tantangan utama yang masih membayangi koperasi di Indonesia. Pertama, tata kelola yang masih konvensional dan terlalu fokus pada sektor simpan pinjam. Kedua, krisis regenerasi akibat rendahnya minat anak muda. Ketiga, lemahnya kapasitas manajerial Sumber Daya Manusia (SDM). Keempat, ketertinggalan dalam literasi digital.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkop mengamanatkan agar Dekopinwil Banten memprioritaskan program penguatan kapasitas SDM, tata kelola yang profesional, serta gerakan literasi koperasi yang masif, terutama bagi kaum muda.

"Generasi muda tidak akan tertarik jika tidak di literasi lebih dahulu. Mereka harus diedukasi bahwa koperasi adalah badan usaha legal yang setara dengan PT, dan dapat mengelola bisnis di sektor riil mana pun, baik itu tambang, pertanian, maupun kelautan," tegasnya.

Farida berharap jajaran pengurus baru Dekopinwil Banten dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan Koperasi Merah Putih, sehingga entitas ekonomi kerakyatan tersebut dapat terus dirawat dan dibesarkan secara bersama-sama.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - PT PAL Indonesia melakukan kerja sama pengembangan pembangkit energi berbasis maritim dengan perusahaan Rusia saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke negara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan keterlibatan PT PAL Indonesia sebagai industri maritim nasional dapat memperkuat kerja sama bilateral, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim.

"Kunjungan ini menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim yang terintegrasi, termasuk integrasi transportasi multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Menko Agus Harimurti Yudhoyono dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Senin.

Sementara itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia Diana Rosa menjelaskan keterlibatan perusahaan dalam forum bilateral Indonesia-Rusia pada 30 Mei hingga 1 Juni 2026 tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jejaring kerja sama internasional.

"Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam mengikuti perkembangan teknologi global serta memperkuat daya saing industri maritim nasional," katanya.

Menurut dia, PT PAL bersama delegasi Indonesia juga mengunjungi sejumlah fasilitas galangan kapal dan kapal feri listrik di Rusia guna mempelajari perkembangan teknologi, inovasi, serta praktik terbaik dalam pengembangan transportasi.

Langkah strategis tersebut, kata dia, kemudian dipertegas melalui penandatanganan kesepakatan kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) antara PT PAL Indonesia dan Ak Bars Shipbuilding Corporation.

Ia menambahkan, kesepakatan kedua perusahaan mencakup pertukaran informasi atau dokumen terkait potensi kerja sama, baik untuk kapal-kapal komersial maupun kapal-kapal tujuan khusus atau special purpose.

Tak hanya itu, lanjutnya, PT PAL selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra internasional guna mendukung pengembangan industri maritim yang berkelanjutan secara global.

"Partisipasi dalam forum ini menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam mengadopsi perkembangan teknologi global serta memperkuat peran strategis PT PAL dalam ekosistem industri perkapalan nasional," ujar dia.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Isu kedaulatan pangan dinilai menjadi persoalan paling krusial di wilayah perkotaan yang selama ini justru paling sering luput dari pembahasan para perencana kota besar. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyoroti perihal kedaulatan pangan tersebut saat didapuk menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (5/6).

Agustina menjelaskan bahwa pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar," ujarnya.

Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang melahirkan inovasi program "Pak Rahman" (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah. Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.

Inovasi tersebut terbukti memberikan dampak makro yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah. Langkah intervensi ini sukses menempatkan Kota Semarang sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Jawa Tengah, mengingat aktivitas ekonomi di Ibu Kota Jawa Tengah ini memberikan andil sebesar 30 persen terhadap pembentukan angka inflasi tingkat regional.

"Efektivitas sistem gotong royong dalam pengendalian pangan tersebut sebenarnya berakar kuat dari modal sosial toleransi masyarakat Kota Semarang yang sudah terjaga ratusan tahun. Karakter kebersamaan itu tercermin dari filosofi makhluk imajiner Warak Ngendog ciptaan para budayawan 142 tahun lalu, di mana pertemuan lintas budaya harus menghasilkan 'telur' atau jalan keluar yang saling menguntungkan secara ekonomi," katanya.

Akar budaya toleransi dan kemandirian ekonomi itu pula yang kemudian memicu lonjakan sektor pariwisata lainnya melalui revitalisasi kawasan Kota Lama secara berkelanjutan sejak tahun 2020. Transformasi kawasan ini sukses membawa Kota Semarang mencatatkan angka kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah selama empat tahun berturut-turut.

Kehadiran Wali Kota Semarang dalam forum nasional tersebut bertujuan untuk membagikan praktik kolaboratif Ibu Kota Jawa Tengah yang berpotensi memperluas referensi dalam membangun kota berketahanan. Agenda Urban Talks ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival (JFF) 2026 yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Graha Bhakti Budaya TIM.

Memasuki penyelenggaraan tahun ke-3, festival perencanaan kota garapan Bappeda Provinsi DKI Jakarta tersebut mengusung tema “Navigating Resilience” sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam merencanakan masa depan kota melalui pendekatan budaya, seni, infrastruktur, hingga kebijakan teknokrasi.

"Kunci membangun kota masa depan yang tangguh ada pada ruang dialog, kolaborasi antar-daerah, dan keberanian untuk turun langsung membuat gerakan bersama di lapangan demi kesejahteraan warga," pungkas Agustina.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan industri kayu berbasis kelestarian hutan melalui penguatan tata kelola kehutanan, hilirisasi produk, dan perluasan akses pasar global, guna meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi mengatakan permintaan pasar dunia terhadap produk kayu berkelanjutan terus meningkat, sehingga menjadi peluang besar bagi industri hasil hutan nasional untuk berkembang.

"Dunia tidak hanya membutuhkan produk kayu berkualitas, tetapi juga produk yang berkelanjutan secara ekologis, menguntungkan secara ekonomi dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat," katanya saat pembukaan Indowood Expo 2026 di Surabaya, Kamis.

Ia menjelaskan, Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri pengolahan kayu terbesar di Indonesia dengan sekitar 1.332 unit industri yang memproduksi plywood, furnitur, moulding, engineered wood, dan berbagai produk kreatif berbasis kayu untuk pasar internasional.

Menurut dia, kekuatan tersebut didukung ekosistem kehutanan yang terintegrasi mulai dari produksi kayu hutan rakyat sekitar 3,5 juta hingga 4 juta meter kubik per tahun, program perhutanan sosial, pasokan kayu antarwilayah, tenaga kerja terampil, hingga jaringan ekspor global.

"Nilai ekspor produk hasil hutan dan industri kayu Jawa Timur mencapai sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu kontributor penting bagi perekonomian daerah maupun nasional," ucapnya.

Jumadi mengatakan Pemprov Jatim terus mendorong empat agenda strategis untuk memperkuat daya saing industri hasil hutan, yakni memperkuat hilirisasi hasil hutan, memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan, memperluas akses pasar global melalui sertifikasi dan inovasi, serta mempercepat pembangunan ekonomi hijau.

Upaya tersebut, kata dia, antara lain dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat (SIPUHH-R) guna mendukung ketelusuran asal-usul kayu rakyat dan memperkuat tata kelola serta sertifikasi keberlanjutan.

Selain menjadi ajang promosi produk kayu dan furnitur, dirinya berharap Indowood Expo 2026 menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat investasi, inovasi, dan transformasi industri kehutanan Indonesia.

"Industri kayu Indonesia tidak sedang berjalan mengikuti perubahan global, tetapi Indonesia sedang memimpin perubahan itu," tuturnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung mengatakan penyelenggaraan Indowood Expo untuk kedua kalinya merupakan hasil kolaborasi Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Dyandra Promosindo, dan Pablo Publishing dalam membangun ekosistem industri kayu nasional yang lebih kuat.

Ia menilai penguatan sektor hulu melalui pemanfaatan teknologi dan mesin industri menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekspor produk kayu Indonesia.

"Pada akhirnya buahnya adalah nilai ekspor yang bertambah, tetapi itu akan sulit dicapai jika kita tidak memperkuat industri hulunya, yaitu machinery dan teknologi," katanya.

Daswar menambahkan Indowood Expo 2026 menghadirkan berbagai teknologi dan mesin pengolahan kayu terkini sekaligus menjadi sarana edukasi serta pertemuan langsung antara produsen mesin dan pelaku industri.

Pameran yang berlangsung di Grand City Surabaya tersebut, menargetkan sebanyak 4.000 pengunjung dari kalangan pelaku industri, asosiasi, akademisi, hingga investor.

"Hal ini untuk memperluas jejaring bisnis dan mendorong pertumbuhan industri hasil hutan nasional, yang digelar di wilayah representatif di Surabaya," tuturnya.

Pewarta: Indra Setiawan/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

SORONG - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan perkuat layanan pendidikan hingga wilayah timur Indonesia. Sejumlah sekolah di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya pun menjadi sasaran program revitalisasi yang dilaksanakan Kemendikdasmen.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pun meresmikan hasil program revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan bantuan revitalisasi tahun 2026 bagi sejumlah sekolah di Sorong secara langsung.

Mendikdasmen menegaskan bahwa program revitalisasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pembelajaran di seluruh wilayah tanah air.

“Kami berkomitmen revitalisasi ini terus kami laksanakan sampai seluruh pelosok tanah air,” ujar Mendikdasmen saat peresmian di SMK Negeri 1 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (26/5/2026).

Untuk tahun 2025, program revitalisasi di Kota Sorong menjangkau 12 sekolah dengan total bantuan sebesar Rp4,9 miliar. Sementara di Kabupaten Sorong, revitalisasi menjangkau 15 sekolah dengan nilai bantuan mencapai Rp22 miliar.

Adapun pada tahun 2026, bantuan revitalisasi yang telah ditetapkan untuk Kota Sorong diberikan kepada 5 sekolah dengan total anggaran Rp3,6 miliar. Sedangkan Kabupaten Sorong memperoleh bantuan bagi 34 sekolah dengan anggaran Rp16,5 miliar.

Mendikdasmen menjelaskan bahwa prioritas revitalisasi tahun 2026 difokuskan pada sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kerusakan fisik berat. Pemerintah menargetkan revitalisasi dapat menjangkau hingga 71.744 satuan pendidikan pada tahun ini.

Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, program revitalisasi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui skema swakelola yang melibatkan tenaga kerja setempat dan mitra lokal. Pada tahun 2025, revitalisasi terhadap 16.167 satuan pendidikan mampu menyerap sekitar 250 ribu tenaga kerja dan turut menggerakkan ekonomi lokal.

“Dengan revitalisasi ini tentu kami berharap tidak hanya sekolah yang kita perbaiki, tapi juga kita berusaha untuk dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan tentu kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan di tanah air kita,” ucap Mendikdasmen.

Manfaat program revitalisasi dirasakan langsung oleh satuan pendidikan penerima bantuan. Kepala SMK Negeri 1 Kota Sorong, A. H. P. Ompusunggu, menjelaskan bahwa sebelum menerima bantuan revitalisasi, sekolah menghadapi keterbatasan fasilitas toilet dan perpustakaan. Dengan jumlah murid sekitar 1.600 orang dan area sekolah yang cukup luas, keterbatasan toilet tentu menjadi hambatan tersendiri. Kini, keberadaan toilet tambahan sangat membantu kenyamanan murid di sekolah.

Selain itu, sekolah juga memperoleh pembangunan perpustakaan baru. Ia menyampaikan bahwa fasilitas tersebut akan terus dimanfaatkan dan dikembangkan. “Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan revitalisasi ini. Perpustakaan yang kami dapatkan sangat baik dan nanti akan kami kembangkan dengan perpustakaan digital,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, Ficce Loppies. Sebelum menerima bantuan revitalisasi sebesar Rp1,2 miliar, kondisi ruang administrasi sekolah dinilai sudah tidak layak, dengan atap bocor, lantai rusak, dan fasilitas laboratorium yang memerlukan perbaikan.

“Guru dan murid sangat berterima kasih, senang sekali karena semuanya kini terlihat bagus. Besar harapan kami dengan adanya bantuan dari Bapak Presiden melalui Kemendikdasmen, pendidikan di Tanah Papua bisa berkembang dan lebih maju,” ungkapnya.

Melalui program revitalisasi, sekolah mendapatkan rehabilitasi ruang kepala sekolah, tata usaha, ruang guru, laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium biologi, serta pembangunan satu ruang kelas baru. Tambahan ruang kelas tersebut memungkinkan sekolah menambah satu rombongan belajar (rombel) baru.

“Kami biasanya menerima murid sebanyak empat rombel. Di tahun ajaran 2026/2027, dengan adanya ruang kelas baru, maka kami bisa menambahkan satu rombel lagi,” ujar Ficce.

Sementara itu, Kepala SD Negeri 21 Kabupaten Sorong, Alfina Lewerissa, menjadi salah satu penerima bantuan revitalisasi tahun 2026. Sekolahnya akan menerima bantuan sebesar Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi tiga ruang kelas, pembangunan ruang administrasi, dan ruang UKS.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ruang kelas sebelumnya kurang nyaman digunakan untuk pembelajaran karena lantai pecah dan plafon yang rusak. Menurutnya, bantuan revitalisasi akan menjadi motivasi baru bagi guru dan murid dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Saya berterima kasih atas kesempatan ini karena sekolah kami mendapat bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Kiranya ruangan-ruangan yang akan dibangun ini menjadi motivasi bagi murid maupun guru,” tutur Alfina.

Kehadiran ruang kelas baru, laboratorium dan perpustakaan yang lebih memadai, hingga fasilitas sanitasi yang layak menjadi bagian penting untuk memastikan murid dapat belajar dengan lebih fokus dan percaya diri. Melalui penguatan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah timur Indonesia, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Papua memperoleh kesempatan belajar yang setara dan tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan bermutu.

keberadaan industri pertahanan yang kuat menjadi daya tawar strategis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang disegani

Surabaya (ANTARA) - Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyatakan pembangunan kapal selam kelas Scorpene Evolved untuk TNI AL telah memasuki tahap praproduksi sebagai bagian dari penguatan strategis pertahanan laut nasional melalui kerja sama dengan Naval Group asal Prancis.

“Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan dunia di kawasan ASEAN, keberadaan industri pertahanan yang kuat menjadi daya tawar strategis bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang disegani di regional,” kata Kaharuddin dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jatim, Senin.

Ia menjelaskan, tahapan tersebut mencakup kesiapan desain, sistem produksi, penguatan sumber daya manusia, hingga kesiapan infrastruktur pendukung agar pembangunan kapal selam berjalan sesuai target dan standar kualitas internasional.

Selain itu, kata dia, PT PAL bersama Naval Group terus memperkuat koordinasi, transfer teknologi dan transfer pengetahuan guna mendukung keberhasilan program sekaligus meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

"Tahap praproduksi menjadi rangkaian persiapan teknis sebelum proses produksi utama dimulai," ucapnya.

Kaharuddin menambahkan, pembangunan kapal selam Scorpene Evolved menjadi tonggak penting bagi industri pertahanan nasional karena Indonesia tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang mampu membangun kapal selam sendiri, termasuk pengembangan kapal selam dengan teknologi Advanced and Improved Propulsion (AIP).

“Kemampuan ini menegaskan kemajuan penguasaan teknologi strategis nasional sekaligus memperlihatkan kesiapan industri pertahanan Indonesia untuk bersaing di tingkat global,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, puluhan engineer PT PAL diberangkatkan ke Cherbourg, Prancis, untuk mengikuti program transfer of technology (ToT) bersama Naval Group sebagai bagian dari penguatan keterampilan pembangunan kapal selam modern berstandar global.

Program tersebut, lanjutnya, bertujuan agar tim PT PAL mampu memproduksi dan mengkualifikasi “pilot hull sub-section” pertama sebagai bagian tahapan awal pembangunan Scorpene Evolved.

"Di sisi lain proses fabrikasi untuk qualification section telah dimulai dan ditandai secara resmi pada 12 Desember 2025 di Surabaya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Program SRI Naval Group Vincent Vimont menyampaikan kolaborasi dengan PT PAL menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan industri pertahanan nasional Indonesia secara berkelanjutan.

“Dengan bermitra dengan Naval Group dalam program transfer keterampilan yang ambisius, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat kemampuan ekosistem industrinya,” katanya.

Ia menambahkan perjanjian yang ditandatangani dengan PT PAL sebagai galangan kapal berpengalaman akan mendukung terwujudnya penguatan industri pertahanan nasional.

"Perjanjian yang ditandatangani dengan PT PAL, galangan kapal berpengalaman, akan mewujudkan ambisi ini," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi,

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan tiga perusahaan baja, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp580 miliar.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, di Kota Serang, Rabu, menyatakan bahwa para tersangka tersebut berinisial RS, CX, HG, GM, dan LCH.

"Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah setelah tim penyidik PNS (PPNS) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya," ujar Aim saat Konferensi Pers penetapan tersangka tindak pindana perpajakan.

Ia merinci para tersangka terdiri atas satu warga negara Indonesia (WNI) dan empat warga negara asing (WNA). Saat ini, pihak DJP telah bekerja sama dengan kantor wilayah imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap kelimanya.

Kasus ini bermula dari informasi intelijen keuangan mengenai adanya transaksi yang tidak mencerminkan profil wajib pajak selama periode Januari 2016 hingga Desember 2019.

Adapun tiga perusahaan yang terlibat adalah PT Putra Steel Indonesia (PSI) dan PT Putra Steel Merdeka (PSM) yang berlokasi di Kawasan Industri Milenium, Tangerang, serta PT BPN yang berlokasi di kawasan industri wilayah Serang.

Aim menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Selain itu, mereka melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) tanpa memungut PPN serta menggunakan rekening pihak lain (nominee) untuk menampung hasil penjualan.

"Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi," tegasnya.

Dalam proses penyidikan, tim PPNS telah melakukan penggeledahan di lokasi pabrik pada 5 Februari 2026 yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen, alat bukti digital, serta meminta keterangan dari para pegawai.

Hingga saat ini, wajib pajak tercatat baru membayar kerugian pendapatan negara sebesar Rp45,2 miliar dari total potensi kerugian sebesar Rp580 miliar.

"Kami meminta para tersangka bersikap kooperatif dan segera melunasi kerugian negara. Tim ahli nantinya akan menghitung kembali nilai kerugian secara pasti berdasarkan proporsi beban penerimaan manfaat dari masing-masing tersangka," pungkas Aim.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka

Surabaya (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok beras nasional saat ini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka yakni 5,3 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan.

"Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan akhir bulan 5,5 juta ton. Dan ini adalah tertinggi selama Republik ini merdeka," katanya di sela kegiatan Forum General Discuss (FGD) dengan tema "Mewujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Cadangan Pangan Pemerintah" di Gudang Sewa Bulog Jatim Komplek Pergudangan Romokalisari, Surabaya, Kamis.

Ia mengatakan, dengan kondisi stok yang cukup besar tersebut kesejahteraan petani mengalami peningkatan signifikan.

Menurutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita lihat sekarang, kesejahteraan petani meningkat, NTP-nya tertinggi selama 33 tahun itu sesuai data BPS," ujarnya.

Ia juga menyebut Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian melonjak dari 0,67 persen menjadi 5,7 persen pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang itu naik 5,7 persen, tertinggi selama 25 tahun dan mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Ini sangat tinggi," katanya.

Amran menegaskan seluruh capaian tersebut didasarkan pada data resmi, baik dari BPS, Food and Agriculture Organization (FAO) maupun pemerintah Amerika Serikat. Ia menyebut produksi beras nasional berada di kisaran 34,6 juta ton dan surplus sekitar 4 juta ton.

"Ini bukan kata Kementerian Pertanian, bukan kata Menteri Pertanian. FAO mengatakan produksi kita 34,6 juta ton. Dari Amerika Serikat juga mengatakan 34,6 juta ton. Jadi tiga data dunia maupun nasional mengatakan produksi sekitar 34 juta ton dan surplus 4 juta ton," ujarnya.

Ia juga membandingkan capaian stok beras saat ini dengan era Presiden Soeharto pada 1984 ketika Indonesia mendapat penghargaan FAO dengan stok Bulog sebesar 2,6 juta ton. Kini, menurut Amran, stok Bulog mencapai lebih dari 5 juta ton hingga membuat pemerintah harus menyewa gudang tambahan.

"Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang 5 juta ton sudah sewa 2 juta ton. Kalau ini data tidak benar, mana kepala gudang? Itu dipenjara tuh," ucapnya.

Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu Adinugroho mengatakan pihaknya terus menambah kapasitas pergudangan untuk menampung stok pangan yang terus meningkat selama masa panen. Saat ini, Bulog Jatim telah menyewa ratusan unit gudang tambahan yang tersebar di berbagai wilayah.

"Secara Jawa Timur kita sudah menyewa 190 komplek pergudangan. Kalau unitnya sudah 223 unit gudang se-Jawa Timur dan itu kapasitas totalnya 650 ribu ton,” ujar Langgeng.

Ia menjelaskan, dari total gudang sewaan tersebut, tingkat keterisiannya kini telah mencapai sekitar 80 persen. Jika serapan gabah dan beras masih tinggi selama musim panen, Bulog akan kembali menambah gudang sewaan.

"Kalau panen masih banyak, kita akan menyewa lagi," katanya.

FGD dihadiri oleh Direktur Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, sejumlah dekan Fakultas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari Universitas Andalas, Universitas Briwijaya dan Universitas Negeri Surabaya, juga pengamat pertanian, perwakilan petani dan pedagang, BEM sejumlah Perguruan Tinggi di Jawa Timur, Gapoktan, serta organisasi masyarakat yang lainnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Danantara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin, menandatangani kesepakatan bersama untuk pembangunan infrastruktur Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Serang Raya.

Gubernur Banten, Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Senin, mengatakan penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan sampah perkotaan yang terintegrasi dalam program Indonesia ASRI (Aman Sehat Resik dan Indah) gagasan Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah, hari ini menandatangani kesepakatan bersama dengan Danantara untuk pembangunan PSEL di masing-masing wilayah," katanya.

Andra menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjalankan perannya untuk memastikan pembangunan PSEL Serang Raya berjalan dengan baik. Ia berharap proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

"Kami akan mengikuti arahan tahapan untuk terlaksananya pembangunan PSEL ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Fokus utama aturan tersebut adalah mempercepat penanganan sampah dalam kondisi darurat, yakni daerah dengan volume sampah harian yang melebihi angka 1.000 ton seperti di Bantargebang dan wilayah lainnya.

"Itu yang harus dipercepat menjadi energi yang bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun," tegasnya.

Zulkifli mengungkapkan, percepatan pembangunan infrastruktur PSEL secara nasional ditargetkan menyasar 25 lokasi di 62 kabupaten/kota. Ia turut mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan Danantara dalam mewujudkan Indonesia ASRI.

Sebagai informasi, kesepakatan yang ditandatangani pada hari ini secara spesifik mencakup pembangunan PSEL di tujuh lokasi, yakni PSEL Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Bogor Raya 2, Medan Raya, serta Lampung Raya.

Khusus untuk PSEL Serang Raya, fasilitas pengolahan sampah ramah lingkungan ini rencananya akan dipusatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong, Kota Serang.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

SERANG - Buka lapangan kerja dan menghadirkan kemandirian bagi ibu rumah tangga , Yayasan Indonesia Setara (YIS) menggelar sejumlah pelatihan. Kegiatan berlangsung di dua lokasi yakni RPTRA Hati Suci, Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dalam pelatihan yang digelar bersama Espas Indonesia itu sebanyak 80 ibu rumah tangga diajarkan Pemasaran Produk Pelatihan Baking Butter-Tteok dengan menggunakan AI.

Sehari berikutnya, YIS Bersama Rumah Zakat menggelar Workshop Baking and Cooking Singkong Thailand Creamy dan Banana Nugget. Pelatihan yang diikuti 50 ibu rumah tangga itu digelar di Desa Sukadalem, Serang, Banten, Kamis (30/4/2026).

Founder YIS Sandiaga Uno mengatakan, pelatihan ini dirancang untuk menciptakan peluang usaha bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan produksi, tetapi juga mencakup pemasaran digital, pengembangan usaha, hingga pendampingan berkelanjutan.

"Peserta diharapkan terus mengasah kemampuan dan akan didampingi hingga mampu melahirkan produk atau brand sendiri," ucapnya.

Program Perempuan Berdaya yang diinisiasi YIS menjadi salah satu upaya mendorong pelaku usaha mikro naik kelas. Peserta yang mengikuti pelatihan berkesempatan masuk tahap inkubasi hingga tampil dalam Demo Day Perempuan Berdaya pada akhir 2026.

Dalam tahap tersebut, peserta akan mendapatkan pendampingan lanjutan, akses permodalan, serta kesempatan mempresentasikan produk di tingkat nasional.

Dia juga membagikan kiat memulai usaha kepada para peserta. Menurut Sandiaga, membangun jejaring menjadi kunci penting dalam mengembangkan bisnis.

"Silaturahmi itu penting dalam dunia usaha. Dari setiap pertemuan, selalu ada peluang dan berkah yang bisa kita manfaatkan," katanya.

Melalui rangkaian pelatihan ini, Sandiaga berharap para peserta tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai usaha. "Tujuannya agar emak-emak bisa mandiri dan buka lapangan kerja," ucapnya.