Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan lima dari 488 kabupaten/kota dengan belanja pegawai tertinggi sejak awal 2026.

Pertama adalah Kabupaten Bogor dengan besaran Rp3,8 triliun.

Menurut Tito, belanja pegawai ini digunakan untuk membayar gaji para ASN, PPPK hingga honorer yang ada di instansi pemerintah. Di mana, per akhir Maret 2026 jumlahnya mencapai 6,54 juta orang.

"Jumlah (pegawai negara saat ini) 6,54 juta orang, PNS 54 persen, PPPK 31 persen, PPPK paruh waktu 15 persen," ujar Tito dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Untuk daerah belanja pegawai tertinggi kedua adalah Kabupaten Bekasi dengan besaran Rp3,5 triliun. Kemudian, Kota Surabaya menyusul di posisi ketiga sebesar Rp3,3 triliun.

Selanjutnya, keempat, Kota Bekasi dengan besaran Rp3 triliun dan, kelima, Kabupaten Badung sebesar Rp2,9 triliun.

Berdasarkan data fiskal masing-masing daerah, dari 488 kabupaten/kota, masih banyak yang tidak mampu membayar gaji PPPK nya sehingga sangat mengandalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Mereka adalah yang belanja pegawainya sangat kecil.

Adapun lima daerah dengan belanja pegawai terendah adalah Kabupaten Konawe Kepuluan Rp189 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp224 miliar, Kabupaten Nduga Rp234 miliar, Kota Sabang Rp235 miliar dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp240 miliar.

"Inilah beberapa daerah yang di atas dan di bawah, intinya sudah dominan di atas 30 persen (belanja pegawainya)," kata Tito.

Pemerintah memang memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Dari paparan Kementerian PANRB dalam rapat ini, implementasi belanja pegawai daerah wajib maksimal 30 persen paling lambat 5 Januari 2027.

[Gambas:Youtube]

SABANG - Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Ustaz Muchtar Andhika sudah mengemban amanah besar sebagai Imam Besar Masjid Al-Falah, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Di tengah dunia yang penuh distraksi bagi generasi muda, ia justru memilih jalan penuh nilai spiritual dan tanggung jawab sosial.

Ditunjuk resmi sebagai imam pada 23 September 2023, Andhika menjadi sosok termuda yang memimpin salat dan membimbing umat di kota paling barat Indonesia, khususnya di Gampong Ujong Kareung, Kota Sabang.

Perjalanannya dimulai dari Muazzin Kemudian menjadi Wakil Imam, mendampingi sosok senior, Abi H Nazaruddin. Ketika sang guru fokus membina pesantren dan jumlah santri terus meningkat, kepercayaan penuh diberikan kepada Andhika untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan masjid.

“Ini amanah besar dari Allahyang harus dijaga. Kadang ada suka, kadang ada duka. Tapi kita harus sabar, karna ini bukan perkara ringan. Tapi insya Allah, selama diniatkan karena Allah, semua akan terasa ringan,” ujar Andhika, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Andhika adalah putra asli Sabang. Pendidikan dasarnya ditempuh di MIS Ujong Kareung Sabang, kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Sabang, dan SMKN 1 Sabang. Tak berhenti di situ, ia kini sedang menempuh studi S1 Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul UlamaAceh.

Meski sibuk dengan perkuliahan dan tugas sebagai imam, semangatnya untuk terus menuntut ilmu agama tak pernah padam. Ia juga aktif mengaji dan memperdalam ilmu syariah di Dayah Sirajul Munir Al-Aziziyyah, Gampong Cot Abeuk, Kota Sabang.

Andhika kini memiliki misi besar, yakni membentuk regenerasi pemuda sebagai penerus ulama dan pemimpin umat. Ia menekankan bahwa usia bukan penghalang untuk menjadi pelopor kebaikan.

“Pemuda adalah kunci masa depan bangsa. Jangan biarkan lingkungan yang salah menentukan jalan kita. Kita harus siap menjadi pelanjut estafet generasi tua,” tegasnya.

Di tengah gempuran tren modern dan budaya pop, Ustaz Muchtar Andhika adalah bukti bahwa menjadi Gen Z tidak berarti menjauh dari nilai-nilai religius. Ia membuktikan bahwa anak muda juga bisa berada di garda depan dalam membimbing umat, menjadi imam, dan pelopor perubahan positif di tengah masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menyebut ekspor kakao dari Kota Sabang, Aceh merupakan bentuk “serangan balik” ke luar negeri termasuk Eropa.

Pernyataan itu Amran sampaikan setelah dijelaskan langsung oleh wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam bahwa Kota Sabang memiliki dua pabrik kakao dan produknya diekspor ke luar negeri.

Zulkifli bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad “sowan” ke kediaman Amran setelah peristiwa penyitaan beras impor ilegal di kedua kota itu.

“Cokelat ternyata ekspornya ke Eropa. Ah ini ke depan serangan balik dari Sabang ke negara lain termasuk Eropa,” ujar Amran di kediamannya, Jakarta Selatan sebagaimana dikutip dari rilis video resmi, Rabu (26/11/2025).

Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan mendukung penuh dan memberikan berapapun bantuan bibit kakao yang diminta Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang.

Di luar dugaannya, kata Amran, ternyata Kota Sabang telah menerapkan hilirisasi produk pertanian.

Program itu sedang digencarkan pemerintah di berbagai daerah untuk mengolah berbagai komoditas hasil pertanian guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat maupun negara.

Dalam pengolahan produk kakao misalnya, nilai ekonominya bisa mencapai 37 kali lipat lebih tinggi dibanding menjual produk mentah.

“Khusus kakao berapa permintaan, berapa permintaan Sabang kami penuhi,” kata Amran.

"Karena ini ternyata ada pabrik kakao inilah tujuan kita ternyata Sabang sudah maju. Kenapa? Sudah melakukan hilirisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Zulkifli mengungkapkan, di Kota Sabang terdapat dua pabrik pengolahan kakao.

Menurutnya, produk kakao Kota Sabang diklasifikasikan sebagai kelas A plus dengan permintaan yang tinggi dari pasar.

Di sisi lain, Kota Sabang menjadi destinasi wisata pelancong dari Malaysia dan Eropa.

“Peminatnya banyak sekali. Sekarang kita kekurangan bahan baku,” tutur Zulkifli.

Diketahui, pada awal November lalu Kementan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyepakati investasi dana senilai Rp 371 triliun untuk hilirisasi sektor peternakan, hortikultura, dan perkebunan.

Sejumlah komoditas yang akan disasar program hilirisasi antara lain, kelapa, kakao, menteh, kelapa sawit, dan kelapa dalam.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan akan memenuhi berapapun permintaan bantuan bibit kakao atau coklat untuk Kota Sabang, Aceh.

Pernyataan tu Amran sampaikan usai menerima kunjungan Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam dan Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Amsakar Achmad usai penyitaan beras impor sebanyak ratusan ton di kedua wilayah tersebut.

“Khusus kakao berapa permintaan berapa permintaan sabang kami penuhi,” kata Amran di kediamannya, sebagaimana dikutip dari rilis video resmi, Rabu (26/11/2025) pagi.

Amran mengatakan, dalam pertemuan itu Pemerintah Kota Sabang juga meminta bantuan bibit kelapa, padi gogo, dan pompa.

Amran baru mengetahui ternyata produksi komoditas coklat Kota Sabang sudah diekspor hingga ke Eropa.

Menurut Amran, pengolahan pabrik kakao di Sabang merupakan bentuk hilirisasi produk pertanian yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Hilirisasi kakao itu, kata dia, meningkatkan keuntungan hingga 37 kali lipat.

“Jadi ini yang kita dorong industri kami siapkan bibit unggul nanti Kadis (Kepala Dinas) menindaklanjuti berapa saja Bapak minta kita penuhi untuk Sabang,” tegas Amran.

Pada kesempatan yang sama, Zulkifli mengatakan, di Kota Sabang terdapat dua pabrik pengolahan cokelat.

Menurutnya, bubuk cokelat yang diproduksi di Sabang merupakan kelas A plus dan sangat diminati pasar dan wisatawan. Karena permintaan yang tinggi, Kota Sabang sampai kehabisan stok kakao.

“Kita karena daerah tujuan wisata pengunjung dari Malaysia, dari Eropa karena Sabang memiliki kakao yang A plus sehingga peminatnya banyak sekali,” ujar Zulkifli.

“Sekarang kita kekurangan bahan baku,” tambahnya.

Sementara itu, Amsakar meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung produksi jagung dan menjamin stok beras premium di Batam.

“Alhamdulillah dipenuhi Pak Menteri bagaimana penguatan jagung di daerah, bagaimana agar kita disupport beras premium dari Bulog dan kemudian juga beberapa bibit-bibit hortikultura yang lain,” kata dia.

Sebelumnya, Kementan mengungkap praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh sejumlah 250 ton pada Minggu (23/11/2025).

Beras itu masuk ke tanah air dan disimpan di gudang milik perusahaan swasta, PT Multazam Sabang Group.

Kegiatan impor itu dinilai melanggar aturan dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras.

Kemudian, pada Senin (25/11/2025) Kementan kembali menyita 40,4 ton beras; 2,04 ton minyak goreng; 4,5 ton gula pasir, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 pieces parfum, 360 pieces mie impor, dan 30 dus frozen food.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bertemu Wali Kota Sabang dan Wali Kota Batam setelah rangkaian temuan beras ilegal terungkap di dua wilayah perbatasan tersebut.

Pertemuan pada Rabu (26/11) pukul 06.00 WIB di Jakarta itu digelar untuk membahas pemenuhan kebutuhan pertanian sekaligus menyusun langkah dukungan jangka panjang bagi Sabang dan Batam.

"Kita diskusi penuh keakraban, kekeluargaan, dan menghasilkan solusi permanen untuk Sabang dan Batam," kata Amran dalam keterangan resmi, Rabu (26/11).

Amran menyampaikan pemerintah pusat memberi perhatian khusus pada Sabang dan Batam sebagai kawasan terdepan Indonesia. Menurutnya, berbagai dukungan diputuskan untuk memperkuat rantai produksi pangan dan komoditas unggulan di kedua daerah.

Untuk Sabang, Amran menawarkan bantuan pengembangan padi gogo, kelapa, kakao, hingga alsintan dan pompa. Ia juga langsung berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk memenuhi permintaan terkait pembentukan desa nelayan.

"Nah, ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan. Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang," jelas Amran.

Untuk Batam, fokus dukungan diarahkan pada hortikultura dan jagung. Amran mendorong kawasan tersebut menjadi pemasok hortikultura ke Singapura sebagai bagian dari penguatan daya saing di wilayah perbatasan.

"Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), cara-cara yang diinginkan pusat," terangnya.

Ia juga menyiapkan penguatan industri kakao Sabang untuk mendukung ekspor, termasuk penyediaan bibit unggul dan penugasan kepada dinas terkait untuk menindaklanjutinya.

"Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, insya Allah kita penuhi untuk Sabang," ungkapnya.

Amran turut menyinggung pengalaman ekspor daerah lain sebagai pembanding.

"Hal ini dulu kita sudah lakukan di Kalimantan Barat, ekspor jagung dan kelapa ke negara tetangga. Kita harus tahu bahwa Indonesia adalah produsen kelapa terbesar, nomor satu dunia," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam pertemuan itu.

"Kami dari Aceh, dari Sabang, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diterima oleh Pak Menteri pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kami dari sebagai kepala daerah, yang disampaikan Pak Menteri tentunya harus kami taati. Jadi oleh karenanya bantuan dari Pak Menteri tadi alhamdulillah bisa kami dapat berikan untuk masyarakat," ujarnya.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga menyampaikan apresiasi serupa. Ia menilai komunikasi pusat-daerah yang solid dapat memperkuat stabilitas dan pembangunan pangan.

"Semua spirit kita bagaimana agar berkontribusi untuk negara yang kita cinta ini. Merah putih, itu kata kunci yang kita tangkap pada pagi hari ini. Kalaulah komunikasi antara daerah dengan pusat bisa terbangun seperti ini, insya Allah akan sangat kuat Republik ini ke depan," pungkasnya.

Sebelum pertemuan berlangsung, Amran mengumumkan temuan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh, Minggu (23/11).

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat," ujar Amran di kediamannya di Jakarta Selatan.

Gudang milik PT Multazam Sabang Group kemudian disegel. Amran mengatakan tim masih bekerja untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya," ujarnya.

Setelah kasus Sabang, laporan baru kembali diterima melalui kanal "Lapor Pak Amran" terkait masuknya 40,4 ton beras ilegal di Batam. Temuan itu terjadi pada Senin (25/11) malam ketika sebuah kapal sandar sekitar pukul 23.00 WIB.

"Tadi malam ada laporan dari Batam melalui 'Lapor Pak Amran' menyampaikan bahwasannya ada beras yang sandar, sementara perjalanan sandar. Sandarnya jam 11 malam," kata Amran.

Ia menyebut penindakan dilakukan cepat berkat koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Wali Kota, Gubernur, dan Dandim setempat.

Selain beras ilegal, ditemukan juga minyak goreng ilegal. Amran menyoroti kejanggalannya karena Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan solusi pertanian bersifat permanen saat menerima kunjungan Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad, usai masuknya impor beras di kedua wilayah tersebut.

“Kita diskusi penuh keakraban, kekeluargaan, dan menghasilkan solusi permanen untuk Sabang dan Batam,” kata Mentan Amran usai pertemuan dengan Wali Kota Sabang dan Wali Kota Batam yang berlangsung pukul 06.00 WIB di Jakarta, Rabu.

Amran menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi permanen bagi penguatan sektor pertanian di dua wilayah strategis Indonesia, yakni Sabang dan Batam.

Ia menekankan pemerintah pusat memberikan perhatian kepada sektor pertanian, termasuk Sabang dan Batam yang berada di garda terdepan wilayah Indonesia. Komitmen itu ditunjukkan dari pemenuhan permintaan masyarakat Sabang dan Batam.

Untuk Sabang, ia mengatakan memberikan bantuan pengembangan padi gogo, kelapa dan kakao, termasuk bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pompa guna mendukung produktivitas pertanian di wilayah itu.

Selain itu, Amran juga mengaku berkoordinasi langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pengembangan desa nelayan merah putih di Sabang, Aceh.

“Nah ini yang menarik, ada permintaan kakao, kemudian kelapa, padi gogo, pompa, desa nelayan. Kami langsung telepon Menteri KKP, sahabatku yang luar biasa, langsung beliau penuhi permintaan," ujar Amran.

"Jadi ini adalah Rabu berkah, seluruh permintaan dipenuhi semua. Ini demi untuk rakyat Aceh, demi untuk rakyat Sabang,” katanya, menjelaskan.

Selain itu, Amran juga memberikan dukungan kepada masyarakat Batam terkait pengembangan hortikultura dan jagung. Bahkan dirinya mendorong agar daerah tersebut dapat menjadi penyuplai hortikultura bagi negara tetangga seperti Singapura.

“Kemudian kami dukung hortikultura untuk Batam, nanti menyuplai ke Singapura. Ini yang benar, cara-cara ini yang diinginkan Bapak Presiden, cara-cara yang diinginkan pusat,” ujar dia.

Dukungan untuk ekspor juga diberikan kepada Sabang agar dapat mengakselerasi ekspor cokelat di pasar global. Menurut dia, penguatan industri olahan kakao di Sabang mampu memberikan nilai tambah hingga 37 kali lipat.

“Jadi ini yang kita dorong industri, kami siapkan bibit unggul, nanti Kepala Dinas menindaklanjuti. Berapa saja Bapak minta, Insya-Allah kita penuhi untuk Sabang,” kata Amran.

Ia mencontohkan keberhasilan ekspor daerah lain sebagai pembuktian kemampuan Indonesia.

"Hal ini dulu kita sudah lakukan di Kalimantan Barat, ekspor jagung dan kelapa ke negara tetangga. Kita harus tahu bahwa Indonesia adalah produsen kelapa terbesar, nomor satu dunia,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sabang Zulkifli H Adam menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas dukungan pemerintah pusat.

“Kami dari Aceh, dari Sabang, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa bisa diterima oleh Pak Menteri pada pagi yang berbahagia ini. Tentunya kami sebagai kepala daerah, yang disampaikan Pak Menteri tentunya harus kami taati," kata Zulkifli.

"Jadi oleh karenanya bantuan dari Pak Menteri tadi alhamdulillah dapat berikan untuk masyarakat,” ujar dia, menambahkan.

Hal serupa disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad yang memberikan apresiasi dan mendukung penuh sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pangan dan memperkuat komoditas unggulan.

“Semua spirit kita bagaimana agar berkontribusi untuk negara yang kita cinta ini. Merah Putih, itu kata kunci yang kita tangkap pada pagi hari ini. Kalaulah komunikasi antara daerah dengan pusat bisa terbangun seperti ini, Insya-Allah akan sangat kuat Republik ini ke depan,” kata Amsakar.

Sebelumnya, Amran berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11).

Penyegelan beras impor ilegal tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang adanya impor beras.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem buka suara soal temuan beras impor ilegal 250 ton Sabang oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia menyangkal bahwa beras yang ditemukan Amran itu ilegal. Menurutnya impor dilakukan secara sah dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Impor sudah dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan pihak lintas sektor.

Kemudian impor itu sesuai aturan di UU Pemerintah Aceh Pasal 167 ayat (1) tentang Kawasan Bebas Sabang, Pasal 9 Ayat (6) tentang Pemasukan Barang Konsumsi dari Luar Daerah Pabean dan PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut," kata Mualem dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Mualem beralasan kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat.

"Salah satu hal yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini," katanya.

Mualem juga menyesalkan pernyataan Mentan Amran yang dinilai terlalu reaksioner dan minim sensitivitas daerah terkait kasus ini yang seakan-akan sebuah tindakan serius dan melawan undang-undang.

"Pernyataan ilegal yang disampaikan menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Mualem juga mendesak Mentan untuk segera melakukan uji lab beras 250 ton tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang. 

Respons serupa juga disampaikan Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh. Ia berharap Amran dapat menghormati kewenangan terkait tata niaga di kawasan Bebas Sabang sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.

"Kawasan Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi oleh Undang-undang," kata Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal seperti dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, Mentan menyebutkan sekitar 250 ton beras yang didatangkan dari Thailand ditampung di gudang beras milik pengusaha swasta di Kota Sabang ilegal, karena tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat.

Iqbal menyampaikan kewenangan terkait tata niaga di kawasan bebas Sabang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Pasal 167 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Karena itu, pernyataan Mentan sangat tendensius dan sensitif bagi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini sedang berprosesnya revisi UUPA," ujarnya.

Dari sisi investasi, menurut Iqbal, statement Mentan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi khususnya di Aceh di tengah sedang gencarnya Gubernur Aceh saat menghadirkan investasi, termasuk ke Sabang.

a menjelaskan, masuknya beras tersebut ke Sabang sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

BPKS, kata dia, adalah lembaga pusat yang diberi kewenangan melalui UU 37 Tahun 2000, serta aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Mengenai polemik ini, kita akan menyurati Presiden Prabowo terkait hambatan investasi di Kawasan Sabang serta arogansi Mentan yang mengangkangi kewenangan Aceh, khususnya di dalam kawasan bebas Sabang," demikian M Iqbal.