Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan terdapat 25.468 desa di Indonesia yang berada di dalam zonasi kawasan hutan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan kondisi tersebut rentan memicu benturan klaim spasial. Hal ini berisiko memicu konflik agraria berkepanjangan apabila tidak ditangani segera.

"Berdasarkan data terdapat 25.468 desa atau sekitar 30,5% dari total desa di Indonesia yang berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan," ujar Ossy dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI, dikutip Rabu (17/6/2026).

Ossy menilai situasi di lapangan merefleksikan urgensi penataan ulang kebijakan untuk menjembatani hak atas tanah yang secara historis telah dikuasai oleh masyarakat dengan status legalitas kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara.

Dia lantas mengungkapkan bahwa risiko sengketa ini jamak terjadi akibat perbedaan pendekatan antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Kehutanan yang selama ini berjalan secara sektoral meskipun mengatur objek yang sama.

Kondisi tersebut makin kompleks ketika suatu kawasan yang telah dimanfaatkan masyarakat, bahkan telah memiliki hak atas tanah, masuk dalam penetapan kawasan hutan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan integrasi sistem melalui penerapan konsep One Land Tenure System dan One Spatial Planning Policy dalam revisi Undang-Undang Kehutanan.

Melalui strategi satu kebijakan tata ruang ini, seluruh dokumen pengaturan kawasan hutan ke depan bakal disinkronkan ke dalam satu produk rencana tata ruang nasional yang tunggal dan konsisten.

"Dengan demikian dapat diwujudkan satu referensi pemanfaatan ruang yang konsisten, meminimalkan potensi tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang, serta memberikan kepastian hukum," tegas Ossy.

Pemerintah memang tengah mempercepat upaya penertiban kawasan hutan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini bertugas menertibkan penguasaan lahan ilegal, termasuk untuk perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, serta memulihkan fungsi kawasan hutan.

Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Selain menangani tumpang tindih kawasan hutan dengan permukiman masyarakat, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan oleh badan usaha maupun institusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dapat dinaikkan menjadi 2,5% serta kemungkinan tanpa batas waktu dalam perubahan UU Pemerintah Aceh (UUPA) nantinya.

"Sebagaimana konsep dari pada kita mendengarkan berbagai pendapat, dan angka 2,5% itu kan usulannya, ya sehingga menurut kami itu sangat logis sekali," kata Bob Hasan dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan seusai melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama unsur pemerintah Aceh terkait perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Artinya, kata dia, perubahan UUPA ini tidak hanya fokus pada angka dana otsus 2,5%, tetapi juga melihat kekhususan terkait pola pembangunan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Kemudian, terkait permintaan dana otsus tanpa batas waktu, kata dia, maka harus dilihat ke belakang kenapa sebelumnya dibatasi 20 tahun. Apakah karena itikad MoU Helsinki atau mungkin ada politik hukum sehingga kebijakan pemerintah hanya menjangkau 20 tahun kala itu.

Meski demikian, masih sangat dimungkinkan untuk perpanjangan dana otsus Aceh dalam perubahan UUPA ke depan tidak lagi dibatasi waktu tertentu. Tetapi, UU-nya harus benar-benar matang, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.

"Artinya, setiap UU harus dimaknai dengan keberlanjutan, keberlangsungan, dan hasilnya yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan revisi UUPA pada akhir tahun 2026, atau sebelum hari kemerdekaan pada Agustus mendatang sesuai permintaan Gubernur Aceh.

"Ya, yang pasti tahun ini selesai. Kemungkinan seperti itu [sebelum pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hari kemerdekaan]," demikian Bob Hasan.

Saat ini Baleg DPR RI sedang membahas revisi UUPA, dan salah satu poin utama yang diubah adalah terkait perpanjangan dana otsus Aceh yang bakal berakhir pada 2027.

Dalam dokumennya, pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus diperpanjang menjadi 2,5% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan tanpa dibatasi waktu tertentu seperti sebelumnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta dana otonomi khusus (Otsus) Aceh naik menjadi 2,5 persen jika nantinya diperpanjang setelah revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan oleh DPR RI.

"Saya rasa sudah rampung (draf revisi UUPA), hanya penambahan dua persen. Tapi lebih efektif lagi, lebih sempurna jika otsus itu ditambah menjadi 2,5 persen (dari DAU Nasional)," kata Mualem, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Mualem dalam pertemuan rapat dengar pendapat bersama Baleg DPR RI terkait perubahan UUPA, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Sebanyak 31 anggota Baleg DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia berkunjung ke Aceh dalam rangka mendengar pendapat pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan lain terkait rencana perubahan UUPA.

Selain penambahan, Mualem juga meminta agar proses pembahasan hingga pengesahan revisi UUPA ini dapat diselesaikan sebelum hari kemerdekaan atau sebelum Presiden Prabowo membaca pidato kenegaraan pada Agustus 2026.

"Mudah-mudahan sebelum Agustus sebelum Presiden membacanya (pidato kenegaraan), minimal bulan Juni tuntas 100 persen atau paling lambat bulan Juli," ujarnya.

Dirinya berharap, jika perpanjangan dana otsus ini terealisasi baik itu dengan angka 2 atau 2,5 persen, maka proses pembangunan daerah yang baru dihantam bencana ini dapat dilakukan lebih cepat.

Ia menegaskan, jika perpanjangan dana otonomi khusus ini tidak terealisasi dalam revisi UUPA, maka Aceh akan semakin tertinggal dari provinsi lainnya.

"Rasa hormat kepada Baleg DPR RI, supaya benda (otsus) ini dapat terealisasi, kami harapkan otsus 2,5 persen," kata Mualem.

Saat ini Baleg DPR RI sedang membahas revisi UUPA, dan salah satu poin utama yang diubah adalah terkait perpanjangan dana otsus yang bakal berakhir pada 2027.

Dalam dokumen itu, pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus dinaikkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan tanpa dibatasi waktu tertentu seperti sebelumnya.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem buka suara soal temuan beras impor ilegal 250 ton Sabang oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia menyangkal bahwa beras yang ditemukan Amran itu ilegal. Menurutnya impor dilakukan secara sah dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Impor sudah dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan pihak lintas sektor.

Kemudian impor itu sesuai aturan di UU Pemerintah Aceh Pasal 167 ayat (1) tentang Kawasan Bebas Sabang, Pasal 9 Ayat (6) tentang Pemasukan Barang Konsumsi dari Luar Daerah Pabean dan PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut," kata Mualem dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Mualem beralasan kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat.

"Salah satu hal yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini," katanya.

Mualem juga menyesalkan pernyataan Mentan Amran yang dinilai terlalu reaksioner dan minim sensitivitas daerah terkait kasus ini yang seakan-akan sebuah tindakan serius dan melawan undang-undang.

"Pernyataan ilegal yang disampaikan menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Mualem juga mendesak Mentan untuk segera melakukan uji lab beras 250 ton tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang. 

Respons serupa juga disampaikan Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh. Ia berharap Amran dapat menghormati kewenangan terkait tata niaga di kawasan Bebas Sabang sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.

"Kawasan Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi oleh Undang-undang," kata Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal seperti dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, Mentan menyebutkan sekitar 250 ton beras yang didatangkan dari Thailand ditampung di gudang beras milik pengusaha swasta di Kota Sabang ilegal, karena tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat.

Iqbal menyampaikan kewenangan terkait tata niaga di kawasan bebas Sabang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Pasal 167 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Karena itu, pernyataan Mentan sangat tendensius dan sensitif bagi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini sedang berprosesnya revisi UUPA," ujarnya.

Dari sisi investasi, menurut Iqbal, statement Mentan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi khususnya di Aceh di tengah sedang gencarnya Gubernur Aceh saat menghadirkan investasi, termasuk ke Sabang.

a menjelaskan, masuknya beras tersebut ke Sabang sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

BPKS, kata dia, adalah lembaga pusat yang diberi kewenangan melalui UU 37 Tahun 2000, serta aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Mengenai polemik ini, kita akan menyurati Presiden Prabowo terkait hambatan investasi di Kawasan Sabang serta arogansi Mentan yang mengangkangi kewenangan Aceh, khususnya di dalam kawasan bebas Sabang," demikian M Iqbal.

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengizinkan pemerintah Aceh terlibat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas (Migas) pada wilayah kerja 12 mil sampai 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh.

"Alhamdulillah, ini buah dari usaha bersama seluruh elemen Pemerintah Aceh, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh), serta dukungan masyarakat Aceh," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh, Kamis.

Pemerintah Aceh menyambut baik kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia yang membuka peluang bagi Aceh untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) di wilayah laut sejauh 12 mil hingga 200 mil dari garis pantai.

Kebijakan tersebut disampaikan lewat surat resmi yang ditandatangani Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dengan nomor T-465/MG.04/MEM.M/2025 tertanggal 23 Oktober 2025, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh perihal pengelolaan migas pada wilayah laut 12 sampai 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh.

Surat Menteri ESDM itu juga bagian dari tindak lanjut surat Gubernur Aceh pada 11 Maret 2025 perihal rekomendasi pengelolaan dan pengendalian kegiatan operasi hulu migas di atas 12 mil laut di wilayah kewenangan Aceh.

Dalam surat itu, Menteri ESDM menegaskan bahwa keikutsertaan Aceh dapat dilakukan melalui kerja sama antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

M Nasir menyatakan, keputusan Menteri ESDM ini merupakan capaian penting dari hasil perjuangan dan kerja sama berbagai pihak di Aceh yang selama ini konsisten memperjuangkan hak daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

"Ini berkat usaha bersama dan dukungan masyarakat Aceh yang terus mendorong agar kewenangan migas di luar 12 hingga 200 mil dapat menjadi bagian dari tanggung jawab bersama Aceh dan pusat,” ujarnya.

Nasir menuturkan, langkah ini menjadi babak baru bagi Aceh dalam memperkuat peran daerah dalam sektor energi dan sumber daya alam. Melalui mekanisme kerja sama dengan SKK Migas, pemerintah Aceh melalui BPMA akan ikut serta dalam tiga bidang utama.

Tiga bidang utama itu mencakup koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan usaha hulu migas secara berkala, keikutsertaan dalam kegiatan kehumasan dan fasilitasi perizinan, serta penerimaan salinan persetujuan Plan of Development (PoD).

“Kami akan segera menindaklanjuti arahan Bapak Menteri ESDM untuk berkoordinasi dengan SKK Migas. Ini langkah maju yang tidak hanya memperkuat posisi Aceh, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi migas bagi pembangunan nasional,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh pelaksanaan kerjasama ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh.

Nasir kembali menegaskan, kebijakan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UUPA.

"Ke depan, kami berharap sinergi ini dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui optimalisasi potensi migas,” demikian M Nasir.

Dalam surat Menteri Bahlil itu, juga ditegaskan bahwa prinsip kerja sama ini dilaksanakan dengan ketentuan sepanjang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kegiatan hulu migas dan meningkatkan produksi migas dalam wilayah tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan ketentuan UU Pemerintahan Aceh, provinsi paling barat Indonesia ini hanya memiliki kewenangan mengelola migas di bawah 12 mil. Maka melalui surat Menteri ESDM itu, Aceh kini dilibatkan dalam pengelolaan migas di atas 12 mil laut.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025