Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disuspensi tetapi masih menerima insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Justru itu nanti akan saya cek. Sudah disuspensi tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima,” ujar Dudung.

Dia mengakui isu tersebut menjadi sorotan publik dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan langsung di lapangan. Dudung menegaskan telah mendapatkan arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan sesuai aturan.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” katanya.

Menurut Dudung, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas unggulan pemerintah yang harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, KSP akan kembali mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

“Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan komitmennya untuk membuka hasil temuan kepada publik jika terbukti terjadi penyimpangan. Transparansi, menurutnya, menjadi hal penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional sekaligus merespons kritik masyarakat terkait tata kelola pelaksanaan di lapangan.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka. Sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Sekadar informasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tetap menerima insentif Rp6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.