JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, sebanyak 8.182 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pernah dikenai penghentian sementara operasional (suspend) sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik S. Deyang mengatakan, keputusan suspend diambil berdasarkan berbagai masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah, hasil inspeksi mendadak (sidak), serta pemantauan terhadap sejumlah kejadian yang dialami penerima manfaat program.

"Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

doc. Biro Hukum dan Humas Ilustrasi SPPG.

Dari total SPPG yang pernah dikenai suspend tersebut, sebanyak 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, 2.213 SPPG masih menjalani masa suspend karena belum memenuhi ketentuan sesuai petunjuk teknis, baik manajemen maupun bangunan SPPG.

Di Wilayah I yang meliputi Pulau Sumatera, terdapat 5.968 SPPG yang telah beroperasi.

Dari jumlah itu, sebanyak 758 SPPG pernah dikenai suspend, dengan 148 SPPG masih dalam status suspend hingga saat ini.

Lalu sebanyak 10 SPPG di wilayah tersebut di-suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 138 SPPG lainnya dikenai sanksi karena masalah infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Sementara itu, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi.

Kemudian di Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, terdapat 16.594 SPPG yang telah beroperasi.

Sebanyak 3.466 SPPG pernah dikenai suspend, dengan 1.666 SPPG masih berstatus suspend.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG).

"Dari jumlah tersebut, 61 SPPG di-suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 1.605 SPPG di-suspend karena masalah infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi," kata Nanik.

Ia menambahkan, sebanyak 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend di wilayah tersebut telah kembali beroperasi.

Adapun di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdapat 4.646 SPPG yang telah beroperasi.

Sebanyak 3.959 SPPG pernah dikenai suspend, sementara 399 SPPG masih menjalani masa suspend.

Rinciannya, sebanyak 25 SPPG di-suspend akibat kejadian menonjol, sedangkan 374 SPPG lainnya karena masalah infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Nanik menjelaskan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan sebuah SPPG dikenai sanksi suspend.

Di antaranya menu yang menimbulkan gangguan kesehatan seperti diare atau muntah-muntah, ketidaksesuaian penggunaan anggaran bahan baku, praktik mark up harga bahan baku, hingga ketidaksesuaian bangunan SPPG dengan petunjuk teknis.

Selain itu, SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tidak menyediakan mes bagi kepala SPPG dan petugas pengawas, tidak memiliki peralatan dapur sesuai standar, memiliki tata kelola yang buruk, mengalami konflik antara mitra dan yayasan, atau memiliki jumlah pemasok kurang dari 15 juga dapat dikenai sanksi suspend.

BGN juga memperingatkan, jumlah SPPG yang di-suspend masih berpotensi bertambah.

Pasalnya, seluruh SPPG diwajibkan menyalurkan MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras," ujar Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan akan menelusuri dugaan kejanggalan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah disuspensi tetapi masih menerima insentif dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan itu disampaikan Dudung usai menerima perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Staf Presiden, Selasa (5/5/2026).

“Justru itu nanti akan saya cek. Sudah disuspensi tapi masih insentif lancar, bahkan investornya masih menerima,” ujar Dudung.

Dia mengakui isu tersebut menjadi sorotan publik dan akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan langsung di lapangan. Dudung menegaskan telah mendapatkan arahan langsung dari Prabowo Subianto untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan sesuai aturan.

“Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung coba dicek’,” katanya.

Menurut Dudung, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari prioritas unggulan pemerintah yang harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, KSP akan kembali mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan.

“Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan komitmennya untuk membuka hasil temuan kepada publik jika terbukti terjadi penyimpangan. Transparansi, menurutnya, menjadi hal penting mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi program strategis nasional sekaligus merespons kritik masyarakat terkait tata kelola pelaksanaan di lapangan.

“Kalau saya temukan, saya akan langsung buka. Sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tegas Dudung.

Sekadar informasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia disetop sementara. Ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tetap menerima insentif Rp6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.