Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) mencatat pertumbuhan kredit secara double digit hingga akhir kuartal I/2026, seiring dengan perbaikan kualitas aset di tengah penyaluran kredit program pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspansi yang tetap sehat dan prudent.

“Hingga akhir triwulan I 2026, penyaluran kredit BRI tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (5/5/2026

Dia menambahkan, perbaikan kualitas aset tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang menurun secara kuartalan, dari 3,07% pada akhir Desember 2025 menjadi 3,01% pada Maret 2026.

“Penurunan rasio NPL menunjukkan bahwa strategi pengelolaan risiko yang dijalankan BRI selama tahun 2025 mulai berjalan efektif,” kata dia.

Menurutnya, strategi tersebut meliputi selective growth, penguatan early warning system di segmen ritel, serta optimalisasi fungsi collection dan recovery.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, BRI juga melanjutkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran kredit program.

“Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan, BRI telah menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan program kredit bagi rakyat melalui penyaluran KUR yang dari Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp47,09 triliun kepada 947 ribu debitur,” ujarnya.

Selain itu, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi tercatat mencapai Rp17,13 triliun kepada lebih dari 125 ribu debitur pada periode yang sama.

Sebelumnya, Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 mengumumkan rencana penyaluran KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun melalui bank-bank Himbara untuk memperluas akses pembiayaan UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pefindo Biro Kredit (IdScore) melihat sektor industri perkreditan nasional masih memiliki peluang bertumbuh dua gigit dengan catatan keseimbangan antara ekspansi dan manajemen risiko harus dijaga ketat.

Berdasarkan analisis IdScore terbaru, total outstanding kredit nasional per Februari 2026 mencapai Rp9.938,2 triliun dengan pertumbuhan sekitar 9,6% secara tahunan (YoY). Sementara rasio kredit bermasalah (NPL Gross) masih terjaga di kisaran 2,85%.

Namun demikian, tekanan mulai terlihat pada segmen konsumtif dan borrower dengan profil pendapatan lebih rentan, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan serta tingginya biaya dana akibat ketidakpastian global.

Direktur Utama IdScore Tan Glant Saputrahadi mengatakan prospek kredit nasional pada 2026 masih berada di jalur positif dengan potensi pertumbuhan di kisaran 10–11%. Outlook ini didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga, meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Di sisi global, ketidakpastian masih menjadi faktor utama yang membayangi. Mulai dari tensi geopolitik, konflik di Timur Tengah, hingga suku bunga global yang bertahan tinggi, semuanya memberikan efek rambatan ke sektor keuangan dalam negeri.

“Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang telah melewati Rp17.000 dan likuiditas perbankan yang lebih ketat berpengaruh terhadap lambatnya penurunan suku bunga kredit,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya kendati Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuannya secara bertahap, transmisi ke bunga kredit dinilai belum optimal. Hal ini membuat beban debitur, khususnya di segmen ritel, masih relatif tinggi dan berpotensi menahan ekspansi kredit dalam jangka pendek.

Namun demikian, IdScore menilai risiko tersebut masih dapat dikelola selama stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Kualitas aset perbankan pun diperkirakan tetap terkendali, seiring dengan kehati-hatian pelaku industri dalam menyalurkan pembiayaan.

Di tengah dinamika tersebut, implementasi Undang-Undang No.27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi faktor penting dalam membentuk arah industri ke depan. Regulasi ini dinilai bukan sekadar tantangan, melainkan momentum untuk memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, penerapannya perlu dilakukan secara proporsional. Pembatasan akses dan pengelolaan data yang terlalu ketat berpotensi menghambat proses analisis kredit dan meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Tan menekankan bahwa keberlanjutan industri kredit tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas dan tata kelola.

“Kredit yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat. Tanpa literasi dan pengawasan yang memadai, pertumbuhan kredit justru bisa menjadi risiko sistemik di masa depan,” ujarnya.