Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencatatkan realisasi pembiayaan inklusif senilai Rp122,21 miliar sepanjang kuartal I/2026, dengan menyasar lebih dari 3.500 debitur UMKM di kawasan Kalimantan bagian timur.

Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara OJK, Bank Indonesia Kalimantan Timur, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui tiga skema pembiayaan strategis yang dijalankan secara bersamaan di berbagai wilayah.

Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu menyatakan program unggulan TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, KURKaltim.com, berhasil memfasilitasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 726 debitur dengan total nominal Rp69,49 miliar hingga Maret 2026.

Sementara itu, skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang digulirkan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan implementasi yang lebih konkret.

Program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang diinisiasi TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat realisasi plafon penyaluran senilai Rp39,35 miliar kepada 1.891 debitur dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa.

"Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 TPAKD tingkat Provinsi dan 10 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Samarinda, program Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah) yang dikelola TPAKD setempat telah menyalurkan Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.

Selain itu, Misran menyebutkan pihaknya turut menjalankan inisiatif business matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM) yang telah terselenggara dalam sebelas seri kegiatan di tujuh wilayah, meliputi Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.

Pelaksanaan terakhir pada 31 Maret 2026 di Desa Wisata Kampung Tenun, Kota Samarinda, mendapat dukungan pemerintah daerah serta antusiasme tinggi dari pelaku ekonomi kreatif.

Dari rangkaian kegiatan ini, terealisasi pembiayaan kepada 354 debitur dengan total plafon Rp12,51 miliar.

Dia melanjutkan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan di Kaltim dan Kaltara melaksanakan 10 kegiatan edukasi keuangan dan 3 kegiatan GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang berhasil menjangkau lebih dari 1.500 peserta di 5 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan 2 kabupaten/kota di Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Pendekatan edukasi dilakukan melalui metode tatap muka dan digital, mencakup seminar, pelatihan Training of Trainers (ToT) Duta Literasi Keuangan, webinar, lokakarya, podcast, talkshow radio, hingga publikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan.

Pada aspek perlindungan konsumen, OJK mencatat 114 pengaduan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Adapun, dia menuturkan lembaga ini juga memberikan 814 layanan konsumen secara walk-in serta melayani 1.350 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara daring.

"Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan perlindungan yang optimal di sektor jasa keuangan," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Akses keuangan untuk UMKM di Ciayumajakuning diperluas lewat program pembiayaan murah yang digerakkan BPR dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sepanjang Januari–September 2025, program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) berhasil menyalurkan dana sebesar Rp13,14 miliar kepada hampir seribu pelaku usaha kecil di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Laporan OJK menunjukkan, total 972 pelaku usaha produktif telah mengakses pembiayaan tersebut, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, serta kerajinan rumah tangga.

Angka ini menjadi capaian penting mengingat wilayah Ciayumajakuning selama ini dikenal sebagai kantong UMKM yang kerap kesulitan mendapatkan modal dari bank konvensional.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menilai, K/PMR telah membuka jalan bagi masyarakat kecil untuk beralih dari pinjaman informal berbunga tinggi menuju sumber pembiayaan yang lebih aman dan terukur.

Menurutnya, program ini bukan sekadar penyaluran kredit, tetapi intervensi kebijakan yang menahan laju praktik rentenir di kawasan ekonomi rakyat.

“Kami ingin pelaku usaha kecil bisa membangun hubungan yang sehat dengan lembaga keuangan formal. Melalui K/PMR, mereka diberikan opsi pembiayaan yang sederhana, murah, dan tidak memberatkan,” kata Agus, Jumat (21/11/2025).

Agus menjelaskan, penyusunan skema K/PMR sengaja dibuat sesederhana mungkin agar pelaku usaha tidak terhambat birokrasi maupun syarat administrasi berlebihan.

Proses pengajuan diperingkas, bunga dibuat rendah, dan pencairan dipercepat sehingga lebih mudah diterima pedagang pasar, petani kecil, hingga pengrajin rumahan yang sebelumnya menganggap bank sebagai institusi yang sulit dijangkau.

Seiring berkembangnya program, pola ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap BPR. Banyak UMKM kini mulai menganggap bank bukan sebagai hambatan, melainkan mitra yang dapat mendukung pertumbuhan usaha.

Data OJK memperlihatkan, mayoritas penerima manfaat berasal dari pelaku usaha mikro di desa-desa pinggiran yang selama ini jarang terlayani perbankan besar.

“BPR menjadi garda terdepan yang menjangkau sektor produktif di wilayah yang selama ini tidak tersentuh bank umum,” ujarnya.

Kehadiran pembiayaan K/PMR juga membawa efek lanjutan bagi penguatan ekonomi daerah. Tambahan modal memungkinkan UMKM menaikkan volume produksi, memperluas jaringan penjualan, serta menambah variasi produk.

Menurut Agus, perubahan ini mendorong pelaku usaha bergerak dari skala mikro menuju usaha yang lebih mapan. “Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kokoh struktur ekonomi daerah,” tegasnya.

Meski jumlah penerima manfaat masih jauh dari total populasi UMKM di Ciayumajakuning, OJK menilai tren kenaikan penyaluran setiap triwulan menjadi sinyal positif.

OJK memperkirakan, pada akhir 2025, jumlah UMKM yang memanfaatkan K/PMR berpotensi meningkat dua kali lipat dibanding capaian saat ini, terutama jika tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik.

OJK menekankan, perluasan akses modal harus disertai pemahaman keuangan yang memadai. Karena itu, OJK Cirebon bersama jaringan BPR rutin menggelar berbagai kegiatan edukasi untuk kelompok usaha, komunitas perempuan, hingga kelompok tani.

Materi sosialisasi mencakup cara menghitung bunga, mengatur arus kas, hingga pentingnya menjaga rekam jejak pembayaran.

“Kami tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan masyarakat memahami tanggung jawabnya,” ucap Agus.

Ke depan, OJK menyiapkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperbesar jangkauan program. Selain itu, BPR didorong mempercepat transformasi digital agar pengajuan hingga monitoring kredit dapat dilakukan lebih cepat dan transparan.

Agus meyakini, kombinasi pembiayaan murah dan literasi keuangan yang kuat akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput. “Pelaku usaha kini punya alternatif yang lebih sehat dan lebih aman. Ini perubahan perilaku yang kami dorong sejak awal,” tutupnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Realisasi penyaluran perluasan akses keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur mencapai Rp168 miliar.

Program tersebut merupakan inisiasi Tim Percepatan Keuangan Akses Daerah (TPKAD), yang menyalurkan pembiayaan melalui Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP).

Kepala OJK Nusa Tenggara Barat (NTB) Rudi Sulistyo menjelaskan dari Rp168 miliar tersebut, Rp75,9 miliar disalurkan ke kredit melawan rentenir (K/PMR). Kemudian Rp92,7 miliar ke kredit sektor prioritas (K/PSP).

Rudi menjelaskan realisasi tersebut menempatkan TPKAD Kabupaten Lombok Timur menjadi penyalur kredit program paling berhasil. Hal tersebut diakui secara nasional, dengan meraih penghargaan yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10).

TPAKD Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah, termasuk melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi untuk peternak sapi, program satu rekening satu pelajar, peluncuran ekosistem keuangan syariah, yang sejalan dengan penguatan ekonomi daerah.

"Penghargaan ini adalah buah kerja keras dan bukti nyata sinergi yang luar biasa antara Pemerintah Daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh stakeholders di NTB. Dukungan penuh dari pimpinan daerah, kunci dari keberlanjutan program TPAKD," jelas Rudi dikutip dari keterangan resminya, Rabu (14/10/2025)

Rudi menyebut pencapaian ini menjadi penegasan atas komitmen kuat Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, bersama OJK dan seluruh stakeholders, menjadikan inklusi keuangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

TPAKD mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan sinergi kebijakan berjalan dari pusat hingga daerah. OJK Provinsi NTB mengajak seluruh pihak untuk terus mengoptimalkan peran TPAKD guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di NTB.