Bisnis.com, SURABAYA — Kredit perbankan di Jatim menembus Rp628,02 triliun sampai April 2026 yang berarti tumbuh 2,87% secara tahunan.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Jatim Horas VM Tarihoran mengungkapkan kinerja industri perbankan Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan per-April 2026.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,78% YoY menjadi Rp840,77 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 2,87% YoY menjadi Rp628,02 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang berkantor pusat di Jawa Timur melonjak ke 32,92%, dan NPL gross terkendali di 3,72%.

"Rasio likuiditas bank umum yang berkantor pusat di Jatim terpantau sangat longgar. Indikator AL/DPK mencapai 29,13% dan AL/NCD berada di posisi 135,70%, jauh di atas threshold minimum," jelasnya di Surabaya, Senin (22/6/2026)

Dari sisi komposisi kredit berdasarkan jenis penggunaan, dia menyebut, segmen Modal Kerja mendominasi dengan porsi 50,11% atau Rp314,67 triliun, diikuti Konsumsi 31,67% (Rp198,90 triliun) dan Investasi 18,22% (Rp114,45 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Timur per April 2026 masih didominasi sektor rumah tangga dengan nominal Rp191,80 triliun atau 30,54% dari total kredit.

Disusul Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp156,90 triliun (24,98%), Industri Pengolahan Rp121,21 triliun (19,30%), Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Rp51,12 triliun (8,14%), serta Konstruksi Rp23,02 triliun (3,67%).

Di segmen UMKM, kata dia, outstanding kredit mencapai Rp230,93 triliun dengan porsi 36,77% dari total kredit.

Namun OJK mencatat NPL UMKM telah melampaui threshold di level 5,45%, yang dia nilai sebuah tantangan yang mendorong perlunya kurasi, edukasi, dan penguatan ekosistem UMKM agar dapat memanfaatkan pembiayaan perbankan secara sehat.

"Khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jawa Timur mencatatkan outstanding Rp67,76 triliun per April 2026 dengan NPL terkendali di 2,12%, menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional di bawah Jawa Tengah, sekaligus mencakup 31,45% dari total KUR di Pulau Jawa," ungkapnya.

Di sektor pasar modal, dia melanjutkan, per-Maret 2026, jumlah nasabah institusi reksadana melonjak signifikan sebesar 84,83% YoY. Di sisi lain, jumlah nasabah perorangan (ritel) naik 44,74% YoY menjadi total 188.312 investor. Nilai penjualan reksadana bulanan di Jatim ini tumbuh subur mencapai Rp53,64 miliar (Rupiah naik 177,82% YoY).

"Pertumbuhan ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional untuk kepemilikan Single Investor Identification (SID) terbanyak dengan laju pertumbuhan mencapai 60,47% YoY per April 2026," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Masyarakat alias Arek Jawa Timur menarik kredit Rp623 triliun di perbankan hingga November 2025. Kredit itu setara dengan pertumbuhan 2,29% secara tahunan (year on year).

Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari mengatakan dalam data yang regulator miliki, penyaluran kredit ke arek Jawa Timur terutama untuk kredit investasi 6,36% dan kredit konsumtif 5,99%. Sedangkan pinjaman usaha melalui kredit modal kerja turun -1,12%.

“Kondisi ini mengindikasikan dunia usaha dan masyarakat [Jawa Timur] sedang melakukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi, sehingga ekspansi kredit berlangsung secara lebih selektif,” katanya dikutip Kamis (29/1/2026).

Dia menyebut jika dilakukan pemilahan data berdasarkan sektor ekonomi, pinjaman rumah tangga menyumbanf 30,32% dari pinjaman yang disalurkan. Selanjutnya perdagangan besar dan eceran 25,71%, industri pengolahan 19,49%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan 7,80%.

Meskipun laju pertumbuhan kredit melambat, namun hal tersebut dapat mencerminkan sikap kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, seiring dengan penyesuaian strategi manajemen risiko di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Di sisi lain, tabungan arek Jawa Timur di perbankan alias Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 4,49% yoy menjadi Rp826,887 triliun.

Sementara itu, dari likuiditas industri perbankan pada November 2025 pada level yang memadai dan terjaga. Hal ini mencerminkan efektivitas manajemen risiko dan kehati-hatian perbankan dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPК (AL/DPK) masing-masing sebesar 160,98% dan 33,77% jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50,00% dan 10,00%.

Sementara LDR tercatat sebesar 75,35% dan masih terdapat ruang dalam mengantisipasi peningkatan kredit.

Dia meyakinkan, kualitas kredit tetap terjaga, dengan rasio NPL net perbankan pada November 2025 sebesar 1,53% dan NPL gross sebesar 3,49%. Kenaikan NPL tersebut merupakan bagian dari proses normalisasi kualitas kredit pascarestrukturisasi dan dinamika sektor usaha tertentu.

Disisi permodalan, dia menegaskan, Capital Adequacy Ratio (CAR) November 2025 tercatat sebesar 31,02%, meningkat dibandingkan Desember 2024 sebesar 29,57%.

“Peningkatan CAR ini mencerminkan penguatan struktur permodalan, baik melalui pengelolaan aset tertimbang menurut risiko yang lebih optimal maupun melalui penguatan modal bank,” ucapnya.

Dia menegaskan pula, kinerja intermediasi perbankan meningkat dengan profil risiko yang terjaga dan likuiditas di level yang memadai pada November 2025.

Bisnis.com, SURABAYA—Porsi penyaluran kreditusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mencapai 37,9% dari total kredit perbankan di wilayah Jatim atau Rp233,5 triliun pada Agustus 2025 dan diharapkan terus meningkatkan bersamaan dengan berlakunya ketentuan yang baru.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jatim, Nasirwan, menjelaskan dengan penyaluran kredit UMKM sebesar itu berarti tumbuh 2,01% yoy, sedangkan non-UMKM justru turun

6,02% atau tersalur Rp382,4 triliun.

“NPL gross kredit UMKM naik jadi 5,16%, sedangkan non-UMKM 2,77%, dan total NPL gross 3,67%,” katanya di Madiun, Jumat (17/10/2025).

OJK berharap angka penyaluran kredit UMKM terus meningkat seiring penerapan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM, yang mulai berlaku 2 November 2025.

“Regulasi baru ini mengatur kewajiban bank untuk memiliki unit khusus pembiayaan UMKM, menyusun rencana penyaluran, serta mengadopsi sistem credit scoring berbasis teknologi,” ucapnya.

Dia menjelaskan pula, untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 4,03% (yoy) per Agustus 2025, sementara kredit tumbuh 4,46%. BPR tumbuh lebih cepat dengan kenaikan DPK 4,14% dan penyaluran kredit 5,4%.

“Bahkan BPR Syariah mencapai pertumbuhan kredit 7,34%,” ujarnya.

Dia menegaskan, Struktur penyaluran kredit di Jatim masih didominasi sektor rumah tangga, perdagangan, dan industri pengolahan, sejalan dengan komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Jatim.

“OJK Jatim akan terus memantau proses konsolidasi serta mendorong digitalisasi dan penguatan tata kelola di seluruh BPR dan bank daerah agar lebih efisien dan berdaya saing,” ucapnya.