Bisnis.com, SURABAYA — Kredit perbankan di Jatim menembus Rp628,02 triliun sampai April 2026 yang berarti tumbuh 2,87% secara tahunan.

Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Jatim Horas VM Tarihoran mengungkapkan kinerja industri perbankan Jawa Timur mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan per-April 2026.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 5,78% YoY menjadi Rp840,77 triliun, sementara penyaluran kredit tumbuh 2,87% YoY menjadi Rp628,02 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan yang berkantor pusat di Jawa Timur melonjak ke 32,92%, dan NPL gross terkendali di 3,72%.

"Rasio likuiditas bank umum yang berkantor pusat di Jatim terpantau sangat longgar. Indikator AL/DPK mencapai 29,13% dan AL/NCD berada di posisi 135,70%, jauh di atas threshold minimum," jelasnya di Surabaya, Senin (22/6/2026)

Dari sisi komposisi kredit berdasarkan jenis penggunaan, dia menyebut, segmen Modal Kerja mendominasi dengan porsi 50,11% atau Rp314,67 triliun, diikuti Konsumsi 31,67% (Rp198,90 triliun) dan Investasi 18,22% (Rp114,45 triliun).

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan Jawa Timur per April 2026 masih didominasi sektor rumah tangga dengan nominal Rp191,80 triliun atau 30,54% dari total kredit.

Disusul Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp156,90 triliun (24,98%), Industri Pengolahan Rp121,21 triliun (19,30%), Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Rp51,12 triliun (8,14%), serta Konstruksi Rp23,02 triliun (3,67%).

Di segmen UMKM, kata dia, outstanding kredit mencapai Rp230,93 triliun dengan porsi 36,77% dari total kredit.

Namun OJK mencatat NPL UMKM telah melampaui threshold di level 5,45%, yang dia nilai sebuah tantangan yang mendorong perlunya kurasi, edukasi, dan penguatan ekosistem UMKM agar dapat memanfaatkan pembiayaan perbankan secara sehat.

"Khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jawa Timur mencatatkan outstanding Rp67,76 triliun per April 2026 dengan NPL terkendali di 2,12%, menempatkan Jatim di peringkat kedua nasional di bawah Jawa Tengah, sekaligus mencakup 31,45% dari total KUR di Pulau Jawa," ungkapnya.

Di sektor pasar modal, dia melanjutkan, per-Maret 2026, jumlah nasabah institusi reksadana melonjak signifikan sebesar 84,83% YoY. Di sisi lain, jumlah nasabah perorangan (ritel) naik 44,74% YoY menjadi total 188.312 investor. Nilai penjualan reksadana bulanan di Jatim ini tumbuh subur mencapai Rp53,64 miliar (Rupiah naik 177,82% YoY).

"Pertumbuhan ini menempatkan Jawa Timur di peringkat ketiga nasional untuk kepemilikan Single Investor Identification (SID) terbanyak dengan laju pertumbuhan mencapai 60,47% YoY per April 2026," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat pada Mei 2026 dengan kenaikan sebesar 11,51% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan kredit didorong oleh seluruh kelompok penggunaan, terutama kredit investasi yang mencatatkan ekspansi paling tinggi.

"Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51% year-on-year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 9,98%," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan kelompok penggunaan, kredit investasi tumbuh 21,95% secara tahunan, diikuti kredit modal kerja sebesar 8,09% dan kredit konsumsi sebesar 5,89%.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada dalam kisaran 8% hingga 12%. Prospek tersebut ditopang oleh besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.575 triliun atau setara 22,41% dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, kapasitas pembiayaan perbankan juga dinilai masih memadai. Hal tersebut tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai 24,74% serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tinggi sebesar 13,47% pada Mei 2026.

Di sisi suku bunga, BI mencatat suku bunga kredit pada Mei 2026 relatif terjaga di level 8,72%, sementara suku bunga deposito tenor satu bulan berada di level 4,26%. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus mendukung penyaluran kredit ke sektor riil.

Ketahanan industri perbankan juga dinilai tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah. Pada April 2026, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97%, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada pada level rendah, yakni 2,10% secara bruto dan 0,84% secara neto.

Hasil stres test yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi berbagai risiko, ditopang oleh permodalan yang memadai serta kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

Di sisi lain, BI mencatat hingga minggu pertama Juni 2026, insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah disalurkan kepada perbankan mencapai Rp418,1 triliun. Rinciannya terdiri atas Rp355,6 triliun melalui lending channel dan Rp62,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran KLM diberikan kepada bank BUMN sebesar Rp209,6 triliun, bank swasta nasional Rp169,9 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp30,8 triliun, dan kantor cabang bank asing sebesar Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan real estat termasuk perumahan rakyat, serta UMKM, koperasi, pembiayaan inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia atau Hana Bank membukukan laba bersih Rp200,78 miliar pada kuartal I 2026. Capaian itu tumbuh 23,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan laba tersebut ditopang penyaluran kredit yang masih meningkat serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang terus bertambah. Hana Bank mencatat penyaluran kredit sebesar Rp39,67 triliun atau tumbuh 3,63 persen secara tahunan. Sementara DPK naik 11,78 persen menjadi Rp30,83 triliun, terutama didorong pertumbuhan deposito.

Direktur Branch Business Hana Bank Hendri Setiawan mengatakan perseroan masih mampu menjaga pertumbuhan bisnis meski kondisi ekonomi global belum stabil.

“Hana Bank mampu membukukan pertumbuhan laba meskipun ada tantangan ekonomi global, didukung oleh strategi bisnis yang penuh kehati-hatian,” ujar Hendri dalam media gathering di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Selain laba, total aset Hana Bank juga meningkat 5,64 persen menjadi Rp54,60 triliun pada kuartal I 2026. Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat 0,72 persen dan NPL net 0,27 persen. Angka itu lebih rendah dibanding rata-rata industri perbankan nasional.

Hana Bank juga mencatat rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) sebesar 27,05 persen, di atas rata-rata CAR perbankan nasional sebesar 25,09 persen.

Perseroan optimistis target bisnis tahun ini masih dapat tercapai. Hana Bank membidik laba bersih Rp650,11 miliar dengan target aset mencapai Rp56,65 triliun hingga akhir 2026. Untuk mendorong pertumbuhan, Hana Bank memperluas layanan digital melalui LINE Bank by Hana Bank, termasuk menghadirkan fitur investasi reksa dana bagi nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Maspion Indonesia Tbk. (BMAS) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp31,8 miliar.

Direktur Utama Bank Maspion Kasemsri Charoensiddhi mengatakan hasil tersebut merupakan buah dari strategi jangka panjang yang dijalankan perseroan dalam memperkuat kualitas nasabah dan menjaga disiplin bisnis di tengah tantangan industri pada 2024.

“Hasil ini berasal dari upaya menahun dalam membangun pertumbuhan nasabah yang tepat, menjaga disiplin selama tahun 2024 yang sulit, serta bangkit kembali menjadi lebih kuat,” ujar Kasemsri, Kamis (21/5/2026).

Secara bisnis, penyaluran kredit Bank Maspion hampir meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir. Portofolio kredit tumbuh dari Rp8,78 triliun pada 2022 menjadi Rp17,34 triliun pada 2025. Di saat yang sama, total aset naik dari Rp14,96 triliun menjadi Rp22,4 triliun. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) juga menguat dari 31,55 persen menjadi 45,76 persen.

Perbaikan juga terlihat dari sisi efisiensi dan kualitas aset. Rasio BOPO membaik dari 120,13 persen menjadi 97,15 persen, sementara rasio kredit bermasalah atau gross NPL turun dari 3,26 persen pada 2024 menjadi 2,26 persen pada 2025.

Dari sisi pendanaan, rasio dana murah atau CASA meningkat menjadi 27,16 persen dari sebelumnya 22,58 persen pada 2024. Perseroan menyebut perbaikan ini mencerminkan perubahan struktur pendanaan ke arah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dukungan KBank Perkuat Ekspansi

Bank Maspion menyebut integrasi dengan atau KBank menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan perseroan. KBank saat ini menggenggam 89,48 persen saham Bank Maspion

Melalui jaringan regional KBank di kawasan Asean+3, Bank Maspion memperluas akses bisnis korporasi sekaligus memperkuat standar manajemen risiko melalui kerangka kredit berstandar internasional.

Pada 2026, Bank Maspion akan fokus memperbesar kredit korporasi, terutama ke perusahaan besar dan BUMN, sambil meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau fee based income dari layanan trade finance, valuta asing, QRIS, dan transaction banking.

Selain itu, perseroan juga akan melanjutkan investasi pada infrastruktur digital guna meningkatkan pengalaman nasabah di platform internet banking dan mobile banking

Kasemsri menilai Indonesia masih menjadi salah satu pasar perbankan paling potensial di kawasan ASEAN. Menurut dia, kombinasi antara basis lokal Bank Maspion dan dukungan jaringan regional KBank menjadi modal penting bagi perseroan untuk memperluas bisnis ke depan.

“Indonesia tetap menjadi salah satu pasar perbankan paling signifikan dan belum sepenuhnya terjamah di kawasan Asean,” ujar Kasemsri.

Bisnis.com, JAKARTA —Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan upaya untuk mencegah potensi penyimpangan dalam proses belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan desa agar penggunaan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) BPKP Setya Nugraha mengatakan BPKP sangat peduli terhadap pembangunan desa sehingga berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk membantu tata kelola.

“Banyak kepala desa yang kena kasus itu bukan karena mens rea, tapi karena ketidaktahuan. Sebab itu kami membangun sistem pengawasan keuangan desa. Itu karena komitmen kami sama, agar desa menjadi makin maju,” ucap Setya dikutip dari siaran pers BPKP pada Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, persoalan dalam pengelolaan keuangan desa tidak selalu disebabkan oleh unsur kesengajaan, tetapi juga karena keterbatasan pemahaman aparatur desa terkait regulasi, administrasi, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, BPKP mendorong penguatan sistem pengawasan dan pendampingan agar potensi kesalahan maupun penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Langkah tersebut juga dinilai penting mengingat desa menjadi ujung tombak pembangunan nasional.

Setya mengatakan upaya ini dilakukan salah satunya bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui forum bertajuk “Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Pencapaian Desa Antikorupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola, dan Sumber Daya Manusia Pengadaan” yang diselenggarakan di Lobi Gedung LKPP pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola APBDesa, menutup celah potensi penyimpangan atau korupsi di tingkat desa, serta bersinergi bersama mewujudkan desa mapan pengadaan untuk Indonesia yang lebih baik.

BPKP sebagai auditor internal pemerintah, sambungnya, akan ikut memperkuat pengawasan dan pembangunan sistem keuangan desa. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa juga menjadi fokus utama untuk mendukung terciptanya desa yang transparan dan berintegritas.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Setya berharap pengelolaan APBDesa dapat berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan desa benar-benar dirasakan masyarakat secara luas.(Putri Astrian Surahman)

PT Allo Bank Indonesia Tbk ("Allo Bank" atau "Bank") hari ini mengumumkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 104 miliar (tidak diaudit) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 ("1Q26"), memenuhi tujuan Bank untuk menjalankan operasional bisnis secara menguntungkan dengan menyediakan solusi perbankan bagi nasabah ritel, UMKM dan korporat.

Kinerja operasional Bank terus membaik selama periode tersebut dengan pendapatan operasional naik 23% year-on-year ("yoy") menjadi Rp. 474 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan berbasis biaya.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 21% yoy menjadi Rp. 378 miliar, sementara pendapatan berbasis biaya tumbuh 28% yoy menjadi Rp96 miliar, didukung oleh penyaluran pinjaman di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Margin Bunga Bersih (NIM) meningkat menjadi 10,4% dibandingkan dengan 9,8% pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan manajemen aset & liabilitas yang efektif terutama di segmen Retail Banking.

Kredit yang disalurkan Bank tercatat meningkat 32% yoy menjadi Rp9,140 triliun pada akhir kuartal pertama tahun 2026, didorong oleh pertumbuhan di segmen Retail Banking dan Wholesale Banking.

Bank terus menunjukkan disiplin dalam kualitas pinjamannya, sebagaimana tercermin dalam Gross dan Net Non Performing Loan (NPL) masing-masing sebesar 1,6% dan 0,7%.

Sementara itu, basis pendanaan semakin beragam dan terus tumbuh. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan signifikan sebesar 37% yoy menjadi Rp6,762 triliun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan dalam memanfaatkan produk dan layanan Bank dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Bank mempertahankan rasio permodalan yang kuat terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mengakhiri periode dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 72,5%, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Ekuitas Bank meningkat 2% yoy menjadi Rp 7,533 triliun, tumbuh positif secara organik dari laba ditahan dan pendapatan tahun berjalan.

Posisi ekuitas yang kuat ini sangat suportif untuk mendukung aspirasi pertumbuhan Bank di masa depan dan memposisikan Allo Bank sebagai salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan terbaik di Indonesia.

Ke depan, Bank telah menetapkan untuk mengembangkan bisnisnya secara kompetitif dan berkelanjutan melalui personalisasi produk dan layanan perbankan.

Ari Yanuanto Asah, Plt. Direktur Utama Allo Bank, menyatakan, "Selama tahun 2026, kami akan mendorong pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi teknologi sehingga nasabah akan mampu melakukan personalisasi untuk mendapatkan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan nasabah (customer first). Kami akan mengutamakan aktivitas bisnis berbasis digital (digital first) dan integrasi layanan finansial dengan ekosistem mitra (ecosystem first) dalam rangka menjalankan bisnis Bank. Di samping itu, kami juga akan terus memperluas kemitraan strategis dengan mitra ekosistem untuk meningkatkan jangkauan pasar".

PT Allo Bank Indonesia Tbk ("Allo Bank" atau "Bank") hari ini mengumumkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 104 miliar (tidak diaudit) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 ("1Q26"), memenuhi tujuan Bank untuk menjalankan operasional bisnis secara menguntungkan dengan menyediakan solusi perbankan bagi nasabah ritel, UMKM dan korporat.

Kinerja operasional Bank terus membaik selama periode tersebut dengan pendapatan operasional naik 23% year-on-year ("yoy") menjadi Rp. 474 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan berbasis biaya.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 21% yoy menjadi Rp. 378 miliar, sementara pendapatan berbasis biaya tumbuh 28% yoy menjadi Rp96 miliar, didukung oleh penyaluran pinjaman di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Margin Bunga Bersih (NIM) meningkat menjadi 10,4% dibandingkan dengan 9,8% pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan manajemen aset & liabilitas yang efektif terutama di segmen Retail Banking.

Kredit yang disalurkan Bank tercatat meningkat 32% yoy menjadi Rp9,140 triliun pada akhir kuartal pertama tahun 2026, didorong oleh pertumbuhan di segmen Retail Banking dan Wholesale Banking.

Bank terus menunjukkan disiplin dalam kualitas pinjamannya, sebagaimana tercermin dalam Gross dan Net Non Performing Loan (NPL) masing-masing sebesar 1,6% dan 0,7%.

Sementara itu, basis pendanaan semakin beragam dan terus tumbuh. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan signifikan sebesar 37% yoy menjadi Rp6,762 triliun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan dalam memanfaatkan produk dan layanan Bank dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Bank mempertahankan rasio permodalan yang kuat terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mengakhiri periode dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 72,5%, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Ekuitas Bank meningkat 2% yoy menjadi Rp 7,533 triliun, tumbuh positif secara organik dari laba ditahan dan pendapatan tahun berjalan.

Posisi ekuitas yang kuat ini sangat suportif untuk mendukung aspirasi pertumbuhan Bank di masa depan dan memposisikan Allo Bank sebagai salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan terbaik di Indonesia.

Ke depan, Bank telah menetapkan untuk mengembangkan bisnisnya secara kompetitif dan berkelanjutan melalui personalisasi produk dan layanan perbankan.

Ari Yanuanto Asah, Plt. Direktur Utama Allo Bank, menyatakan, "Selama tahun 2026, kami akan mendorong pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi teknologi sehingga nasabah akan mampu melakukan personalisasi untuk mendapatkan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan nasabah (customer first). Kami akan mengutamakan aktivitas bisnis berbasis digital (digital first) dan integrasi layanan finansial dengan ekosistem mitra (ecosystem first) dalam rangka menjalankan bisnis Bank. Di samping itu, kami juga akan terus memperluas kemitraan strategis dengan mitra ekosistem untuk meningkatkan jangkauan pasar".

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian global mendorong sejumlah perbankan Tanah Air melakukan stress test, guna menguji ketahanan permodalan dan likuiditas.

Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Subur Tan menyampaikan, perseroan telah melakukan stress test, sesuai anjuran dari regulator.

“Hasilnya saya rasa masih cukup membesarkan hati,” kata Subur dalam konferensi pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026 secara daring, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi permodalan, Subur mengungkapkan bahwa rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) BCA masih berada di kisaran 29%, jauh dari ketentuan minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kualitas kredit perseroan juga masih terjaga, tecermin dari Non-Performing Loan (NPL) yang berada di posisi 1,8% pada kuartal I/2026. Dia meyakini, BCA mampu menjaga kinerja kredit dengan baik.

“Ada sedikit peningkatan di LAR, tapi saya rasa masih sangat terkontrol, dan cadangannya pun sangat memadai,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo sebelumnya menyebut bahwa stress test merupakan proses yang wajib dilakukan bank secara berkala.

BTN, kata dia, melakukan stress test setiap tiga bulan untuk melihat ketahanan bank dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Itu sebagai salah satu aspek kehati-hatian kita, di mana kita melihat situasi ekonomi ke depan dalam kondisi apapun,” tutur Setiyo kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (18/4/2026).

Perseroan turut memitigasi risiko kredit macet di sektor konstruksi dengan memperketat seleksi debitur. Setiyo mengatakan, perseroan memprioritaskan calon debitur yang memiliki rekam jejak usaha yang memadai, kapasitas keuangan yang kuat, serta permodalan yang cukup, termasuk mempertimbangkan lokasi usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memutuskan tidak membagikan dividen atau dividend payout ratio (DPR) sebesar 0% pada tahun buku 2025.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari strategi memperkuat permodalan untuk mendukung rencana akuisisi portofolio kredit berskala besar.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui pembahasan panjang, termasuk bersama pemegang saham utama seperti Danantara.

“Memang kalau kita lihat kenapa latar belakang dividen 0%? Jadi ceritanya gini, kita berencana beli portofolio. Ini terus terang sudah diproses lama oleh BTN, naik turun, naik turun. Portofolionya bisa macam-macam, bisa kredit produktif, bisa kredit konsumtif, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (23/4/2026).

Dia mengungkapkan, nilai akuisisi portofolio yang direncanakan bahkan melebihi 20% dari modal inti perseroan. Hal ini berpotensi memengaruhi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), sehingga diperlukan langkah antisipatif untuk menjaga kesehatan permodalan bank.

Sebelumnya, BTN sempat mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan tambahan, mulai dari penerbitan surat utang subordinasi (sub-debt) hingga instrumen additional tier 1 capital.

Namun, keterbatasan waktu membuat opsi penambahan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun injeksi dari Danantara tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kalau pakai PMN, waktunya nggak memungkinkan. Atau pakai penambahan modal oleh Danantara juga waktunya sudah terlalu mepet,” jelasnya.

Dengan menahan seluruh laba sebagai laba ditahan, BTN menilai langkah ini lebih efisien dibandingkan harus menanggung beban bunga dari instrumen modal tambahan seperti tier 1 atau tier 2.

“Dengan dividend payout menjadi 0%, maka kita tidak perlu lagi nantinya menerbitkan surat utang yang dianggap sebagai tier 1 atau tier 2 capital,” kata Nixon.

Manajemen menilai strategi ini akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi BTN dalam mengeksekusi aksi korporasi, sekaligus menjaga struktur permodalan tetap solid di tengah rencana ekspansi melalui akuisisi portofolio kredit.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.559 triliun pada Februari 2026, tumbuh 9,37% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae, posisi pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang tumbuh sebesar 9,96% YoY. Kendati begitu secara nilai, kredit pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar Rp8.557 triliun.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37% YoY menjadi sebesar Rp8.559 triliun,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Dari jenis penggunaan, Dian menyebutkan bahwa Kredit Investasi tumbuh tinggi yakni sebesar 20,72%, diikuti Kredit Konsumsi 6,34%, dan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,88% (YoY).

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Februari 2026 mencapai Rp10.102 triliun tumbuh 13,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,926 triliun. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,72%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,83%.

Sementara itu, Net interest margin (NIM) tercatat 4,31%, turun dari 4,46% pada Januari 2026. Kendati begitu, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,37% dari sebelumnya 2,49%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,17%, meningkat dari 2,14% pada Januari 2026. NPL net tercatat 0,83%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,24%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2,768 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,29%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%. Liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 195,64%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mega Tbk. (MEGA) memutuskan untuk menebar dividen tunai senilai Rp2 triliun atau sekitar Rp171,95 per saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Selasa (31/3/2026).

Sepanjang 2025, perseroan membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp3,36 triliun, sehingga total dividen itu setara dengan 60% laba perseroan.

“Seperti diputuskan di dalam RUPS barusan, bahwa Bank Mega akan membagikan dividen tunai sebesar 60% dari laba bersih Bank Mega tahun 2025 sebesar Rp3,36 triliun. Jadi 60% dari Rp3,36 triliun adalah sekitar Rp2 triliun,” ungkap Direktur Utama Kostaman Thayib dalam Pubex 2026 Kinerja Tahun Buku 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kostaman menambahkan sisa laba dari pembagian dividen tunai yakni sekitar Rp1,3 triliun akan digunakan kembali sebagai laba ditahan atau return earning yang juga akan menambah rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mega.

Dia menegaskan, pembagian dividen tunai setara 60% laba bersih 2025 tidak terlalu memengaruhi permodalan perseroan ke depannya. Hingga akhir 2025, Kostaman mengungkapkan bahwa CAR Bank Mega berada di level 30% alias berada di atas ketentuan yang ada. “Tentu pembagian 60% ini tidak akan terlalu mempengaruhi CAR Bank Mega ke depannya,” ujarnya.

Histori Tebaran Dividen

Sebagaimana diketahui, Bank Mega menjadi salah satu bank yang rutin membagikan dividen kepada para pemegang saham. Jika menilik pada tahun buku 2024, RUPST Bank Mega menyepakati adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp1,05 triliun, atau senilai Rp89,63 per saham. Dividen tersebut setara dengan 40% dari perolehan laba bersih 2024 yang tercatat sebesar Rp2,63 triliun.

MEGA membagikan dividen senilai Rp2,83 triliun kepada pemegang saham sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2022 atau setara 70% dari laba bersih sepanjang 2022. Adapun perseroan telah membukukan laba Rp4,05 triliun sepanjang 2022, tumbuh tipis atau 1% YoY.

Sebelumnya, Bank Mega juga membagikan dividen dengan rasio 70% terhadap laba bersih untuk tahun buku 2021. Kebijakan ini juga serupa diterapkan untuk laba tahun buku 2020, dengan rasio dividen hampir 70% dari laba bersih.

Bisnis.com, SURABAYA — PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim mencatatkan performa keuangan yang impresif sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar Rp27,86 miliar, tumbuh signifikan 36,23% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama Bank UMKM Jatim Irwan Eka Wijaya Arsyad menjelaskan bahwa pertumbuhan laba yang ekspansif ini ditopang oleh strategi penyaluran kredit yang efektif, terutama pada sektor produktif. Selain laba, total aset perseroan juga terkerek naik 14,93% menjadi Rp3,95 triliun pada akhir 2025.

"Kami bersyukur atas pencapaian tahun buku 2025. Pertumbuhan aset sebesar Rp514 miliar ini memperkokoh posisi kami sebagai BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) dengan aset terbesar di Indonesia," ujar Irwan seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di Surabaya, Selasa (10/2/2026).

Hingga akhir 2025, kata dia, Bank UMKM Jatim telah menyalurkan kredit sebesar Rp3,32 triliun. Dari total tersebut, mayoritas atau sebesar 93,65% dialokasikan untuk sektor produktif untuk mendukung visi Nawa Bhakti Satya Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, penyaluran kredit didominasi oleh sektor perdagangan senilai Rp1,16 triliun, disusul sektor pertanian Rp691,8 miliar, jasa Rp441,5 miliar, dan peternakan Rp285,5 miliar.

"Fokus kami tetap di UMKM. Kami juga mengoptimalkan sinergi program pemerintah seperti kredit Prokesra dengan bunga murah 3% untuk pelaku usaha ultra mikro, yang tidak dimiliki oleh kompetitor swasta," tambah Irwan.

Sejalan dengan ekspansi kredit, dia menyebut bank mampu memperbaiki kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) ditekan drastis dari 9,94% pada 2024 menjadi 7,54% pada 2025. Perseroan menargetkan NPL dapat turun ke level 5% pada tahun ini.

Sementara itu dari sisi penghimpunan dana, menurutnya, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 15,23% menjadi Rp3,14 triliun. Kinerja impresif ini diperkuat dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono yang memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP).

"Berdasarkan penilaian mandiri sesuai ketentuan OJK, Bank UMKM Jatim menyandang predikat “Bank Sehat” dengan peringkat komposit 2, serta memiliki rasio kecukupan modal (CAR) yang kokoh di angka 30,15%." katanya.

Menatap 2026, Irwan mengungkapkan Bank UMKM Jatim mematok target pertumbuhan kredit dan DPK masing-masing sebesar 11%. Sementara dari sisi pertumbuhan aset sebesar 10,8%.

Untuk mendukung target tersebut, Dia mengatakan perseroan tengah memacu inovasi digital, termasuk peluncuran layanan Mobile Banking yang saat ini dalam proses perizinan untuk melengkapi layanan QRIS dan ATM 24 jam yang sudah tersedia.

"Inovasi digital adalah keharusan untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah yang cepat dan aman. Kami optimistis, 2026 akan menjadi tahun lompatan bagi Bank UMKM Jatim," tuturnya.