Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bongkar ratoon atau peremajaan bibit tebu menjadi program penting dalam rangka menguatkan pondasi swasembada gula nasional.

Bongkar ratoon merupakan proses peremajaan tanaman tebu dengan cara membongkar dan mengganti tanaman lama (yang sudah 3 kali dipanen atau lebih) dengan bibit baru yang lebih unggul.

"Kegiatan hari ini memiliki makna yang sangat strategis, kita tidak hanya melaksanakan panen dan tanam tebu tetapi juga memperkuat pondasi dalam mewujudkan swasembada gula nasional," kata Khofifah saat Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu Tahun 2026 di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

Gubernur mengatakan, bongkar ratoon dan perluasan area tebu di provinsi setempat ditargetkan mampu mencapai 54.897 hektare di 24 kabupaten sentra tebu di Jawa Timur.

Target 54.897 hektare itu terdiri dari bongkar ratoon seluas 48.315 hektare dan perluasan area tebu seluas 6.582 hektare.

Ia menyampaikan kebutuhan benih untuk bongkar ratoon mengandalkan bibit tebu unggul, seperti varietas Bululawang (BL) yang mampu menghasilkan produksi tebu lebih dari 110 ton per hektare dan bahkan ada yang mampu mencapai 150 ton per hektare.

Khofifah mendorong sinergisitas antara pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah, pabrik gula, hingga petani dengan Kementerian Pertanian dalam rangka menyukseskan bongkar ratoon 2026 agar swasembada gula nasional tercapai.

Jawa Timur berkontribusi terhadap 51 persen produksi gula nasional, pada 2025 produksi gula kristal putih di provinsi itu sekitar 1,34 juta ton.

"Kami membangun ekosistem pergulaan dari hulu sampai hilir. Produksi petani harus terlindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian pasar yang sehat," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Kuntoro Boga Andri, menyampaikan pihaknya mendukung penuh keberhasilan program bongkar ratoon melalui upaya pendampingan budidaya, penyediaan benih unggul, penguatan kemitraan petani, hingga penerapan mekanisme pertanian.

Ia menegaskan bahwa bongkar ratoon juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mewujudkan industri gula Indonesia lebih modern, produktif, serta berkelanjutan.

"Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk membangun industri gula yang lebih kuat dan berdaya saing," kata dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 378 jemaah haji kelompok terbang (kloter) I Debarkasi Surabaya telah tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Senin (1/6/2026) malam. Kepulangan ratusan jemaah asal Kabupaten Probolinggo ke tanah air itu juga disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sesaat usai tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Setibanya di Asrama Haji Sukolilo, para jemaah haji Debarkasi Surabaya terlebih dahulu melakukan Immigration Seamless Process Corridor Gate dari pihak Imigrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh (thermal scanner) oleh Kementerian Kesehatan.

Atas lancarnya proses kepulangan para jemaah haji kloter I Debarkasi Surabaya ke tanah air, Khofifah mengucapkan rasa syukur atas kondisi sehat dan selamat para jemaah usai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Alhamdulillah kita menyambut para jemaah haji dalam keadaan fresh dan semoga seluruh jemaah haji mendapatkan gelar haji mabrur dan mabruroh. Selamat datang kembali di tanah air," ujarnya.

Tak lupa, Khofifah juga memanjatkan doa agar seluruh ibadah yang telah dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah SWT serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat.

“Semoga Bapak dan Ibu menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, serta semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya,” harapnya.

Di sisi lain, Khofifah menyebut layanan publik berupa penggunaan alat Immigration Seamless Process Corridor Gate oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat membantu dalam rangkaian proses kedatangan jemaah haji di tanah air.

Koordinator PPIH Embarkasi Surabaya ini mengungkapkan bahwa alat tersebut merupakan bentuk teknologi pemeriksaan perbatasan biometrik mutakhir yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi tanpa harus berhenti.

Menurutnya, ekosistem digital tersebut memudahkan para jemaah haji karena tidak perlu mengantre untuk pemeriksaan. Verifikasi dilakukan cukup melalui pemindaian iris mata tanpa perlu cap paspor.

"Teknologi ini memudahkan jemaah haji yang hanya melewati dan terdeteksi oleh sensor iris (mata), sehingga tanpa mengeluarkan paspor dan pemeriksaan dilakukan sangat cepat serta berdasarkan asas prudent atau kehati-hatian," jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa atas para jemaah haji asal Jawa Timur yang wafat di Tanah Suci.

Lebih lanjut, Khofifah berharap kepulangan para jemaah membawa kebahagiaan dan rasa syukur bagi keluarga, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh keberkahan.

“Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kemabruran haji Bapak dan Ibu, melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, serta menjadikan panjenengan semua pribadi-pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya M. As'adul Anam melaporkan bahwa terdapat seorang jemaah haji asal Jawa Timur yang wafat dan seorang lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi.

Dalam proses kepulangan jemaah haji ke tanah air, terdapat sebanyak 116 kloter. Jadwal debarkasi haji telah dimulai pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

Untuk kedatangan berikutnya pada Rabu (3/6/2026) dini hari, terdapat empat kloter Debarkasi Surabaya dengan total 1.517 jemaah yang dijadwalkan tiba di tanah air.

“Tercatat pelaksanaan haji tahun 2026 ini, terutama pada kloter I, terdapat satu orang yang wafat dan satu orang lainnya sedang dirawat karena sakit," pungkasnya.

Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil.

Khofifah seusai meninjau harga bahan pangan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan, kepastian mengenai kondisi harga komoditas pangan di pasar merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diberikan setiap pelaksanaan rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

"Mendagri mengajak seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi untuk membahas pengendalian inflasi, dari proses setiap minggunya itu memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif mengecek terutama (harga) sembako di lapangan," kata Khofifah.

Dia menyatakan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan efektivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi peningkatan harga sembako.

Tak hanya itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ditegaskannya perlu menguatkan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah yang menjadi sentra penghasil komoditas pangan.

KAD juga menjadi upaya penting karena sebagai bagian memitigasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan bahan pangan.

"Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan," ucap dia.

Sementara itu, Khofifah mengemukakan bahwa dari hasil peninjauan harga bahan pangan di Pasar Klojen, komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga yang dari awalnya di kisaran harga Rp35-45 ribu menjadi Rp55-60 ribu per kilogram.

"Untuk cabai rawit di sini (Pasar Klojen) ada yang (menjual) Rp100 ribu dan ada yang Rp120 ribu (per kilogram) tetapi di pasar lainnya di Malang bisa Rp80 ribu, maka dari itu perlu dilakukan KAD," ucapnya.

Tak hanya itu, Khofifah secara khusus meminta Wali Kota Malang untuk mempercepat proses pemenuhan ketersediaan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Klojen yang sudah habis.

Ia memastikan siap membantu pemenuhan pasokan beras SPHP untuk wilayah Kota Malang maupun daerah lain.

"Kami punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui pendistribusian yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk SPHP maupun Minyakita," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - ​Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Penggantian Antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kota Surabaya sisa masa jabatan 2024–2029.

Syaifuddin Zuhri resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2024-2029 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (6/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah yang memimpin sidang menyampaikan bahwa pelantikan tersebut berlandaskan dua keputusan Gubernur Jawa Timur, keduanya tertanggal 4 Mei 2026.

Selain itu, ia menambahkan pelaksanaan sidang juga mengacu pada hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya yang digelar pada 4 Mei 2026.

Pelantikan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan pascameninggalnya Ketua DPRD sebelumnya, Dominikus Adi Sutarwijono, dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sumpah jabatan Syaifuddin dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan disaksikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh anggota DPRD Surabaya.

Dalam sambutannya, Syaifuddin menyatakan siap melanjutkan kerja-kerja kerakyatan yang telah dirintis pendahulunya. Ia mengakui tanggung jawab yang diemban semakin besar seiring jabatan barunya.

"Beban kerja tentu semakin banyak. Saya harus mampu melanjutkan apa yang telah dilakukan almarhum, khususnya dalam kerja-kerja kerakyatan," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antaranggota DPRD Surabaya yang berjumlah 50 orang, meski berasal dari latar belakang partai politik yang berbeda.

"Perbedaan partai harus disatukan dalam satu tujuan, yakni kepentingan rakyat. Itu yang paling utama," katanya.

Selain itu, Syaifuddin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kota Surabaya guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan berpihak pada masyarakat.

Ke depan, ia berencana memperkuat komunikasi dengan seluruh anggota dewan serta menjalin silaturahmi dengan unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh masukan komprehensif dalam pembangunan kota.

Kini, palu pimpinan telah resmi berada di tangan, Syaifuddin Zuhri membuka babak baru penuh harapan di Jalan Yos Sudarso.

Di tengah tantangan pemulihan ekonomi dan pembangunan kota yang semakin dinamis, publik Surabaya optimistis nakhoda baru ini mampu menerjemahkan semangat “kerja kerakyatan” menjadi kebijakan nyata yang berdampak luas, selamat bertugas Syaifuddin Zuhri.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh jemaah haji mendapatkan keselamatan dan kelancaran selama menunaikan ibadah di Tanah Suci di tengah potensi cuaca ekstrem yang melanda Arab Saudi.

Hal tersebut diungkapkan Khofifah ketika melepas keberangkatan jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Surabaya di Asrama Haji Surabaya, Rabu (22/4/2026) dini hari.

Khofifah menyebut keberangkatan jemaah untuk menunaikan ibadah haji merupakan karunia yang patut untuk disyukuri. Oleh sebab itu, ia mengajak para jemaah untuk dapat menjaga kesehatan dan stamina agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah secara khusyuk.

"Bapak dan Ibu semua adalah tamu Allah, diundang khusus oleh Allah, orang-orang terpilih. Maka, laksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan penuh kesungguhan, jaga kesehatan, jaga kekhusyukan, ikuti tuntunan manasik haji yang telah dipelajari," tuturnya.

Selain itu, Khofifah juga mengimbau agar segenap jemaah haji Embarkasi Surabaya dapat menaati dan menghormati setiap peraturan yang berlaku di Arab Saudi.

Dirinya juga berharap segenap jemaah dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Menurut Khofifah, yang terpenting bagi mereka adalah menjaga kondisi fisik dan mental, serta menghindari hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan dan kemabruran haji.

“InsyaAllah kami siap memberikan layanan terbaik. Panjenengan yang tenang dan aman, InsyaAllah semua dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, diberikan kesehatan, yang berangkat haji sehat, dan yang di rumah juga sehat," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah Abdul Haris menyatakan seluruh pelayanan haji, baik di tanah air maupun saat di Tanah Suci, akan berjalan seoptimal mungkin bagi seluruh jemaah.

“Kami terus berikhtiar memberikan pelayanan terbaik dengan semangat pengabdian, tujuannya tentu memastikan jemaah haji Indonesia berangkat dengan aman dan tenang,” jelasnya.

Seperti diketahui, total keseluruhan jemaah haji 2026 asal Embarkasi Surabaya berjumlah 44.087 orang, dengan rincian 43.623 jemaah dan 464 petugas kloter.

Pata jemaah tersebut terbagi dalam 116 kloter, dengan rincian Provinsi Jawa Timur sebanyak 42.409 jemaah, Provinsi Bali sebanyak 698 jemaah, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebanyak 516 jemaah.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Banyuwangi (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut daerah tersebut menjadi kontributor jagung tertinggi di Indonesia dan capaian itu terwujud berkat kolaborasi berbagai pihak hingga ke daerah termasuk Gerakan Pramuka yang turut memperkuat program ketahanan pangan nasional.

"Jawa Timur sudah melewati ketahanan pangan, dan saat ini menuju kedaulatan pangan. Ini berkat kolaborasi semua pihak," katanya saat panen raya jagung kuartal IV di areal Green Farm Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Khofifah mengungkapkan produksi jagung pipilan kering Jawa Timur pada 2025 tercatat 4,8 juta ton, dan angka tersebut hampir dua kali lipat dibanding Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan 2,8 juta ton, disusul Sumatera Utara 1,3 juta ton.

Menurutnya, kontribusi Jawa Timur terhadap produksi jagung nasional juga mendekati 30 persen, yang artinya hampir sepertiga kebutuhan jagung pipilan kering Indonesia dipasok dari petani Jawa Timur.

"Saya mengapresiasi dukungan semua pihak mulai Kapolda Jatim, Bupati Banyuwangi, hingga Gerakan Pramuka se-Jatim yang turut menggerakkan penguatan ketahanan pangan di daerah," kata Khofifah.

Sementara Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto yang juga hadir dalam kegiatan panen raya jagung di Banyuwangi menyampaikan peningkatan produksi jagung harus diiringi perbaikan kualitas.

"Ke depan, dukungan pemasaran akan kami perkuat agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani," katanya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan daerahnya selalu mencatat surplus jagung, pada 2025 produksi jagung mencapai 250.596,81 ton atau naik 19 persen dibanding 2024 yang sebesar 209.078 ton, sementara kebutuhan daerah 69.842,31 ton, Banyuwangi mencatat surplus jagung 180.754,50 ton pada 2025.

Selain jagung, kata Ipuk, produksi beras Banyuwangi juga selalu surplus, pada tahun yang sama yakni 2025 produksi beras di daerah itu mencapai 546.923,81 ton, naik 7 persen dari tahun sebelumnya, dengan surplus 383.258,03 ton.

"Alhamdulillah Banyuwangi selalu surplus, saya bangga atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga jajaran kepolisian dan TNI, semoga panen ini membawa berkah dan semangat baru untuk terus meningkatkan produksi," ujarnya.

Panen raya jagung di Green Farm Banyuwangi, merupakan hasil penanaman jagung seluas 50 hektare pada November 2025, dan rata-rata produksi jagung gelondongan mencapai 8-10 ton per hektare.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/2/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial RI itu dijadwalkan berjalan pada hari ini, pukul 12.00 WIB di Ruang Sidang Cakra. Pemanggilan kedua kalinya bagi Khofifah ini beragendakan pemeriksaan saksi lanjutan oleh Penuntut Umum.

Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemanggilan ulang kepada Khofifah setelah pekan lalu tidak hadir dalam rangkaian persidangan atas alasan padatnya agenda tugas Gubernur Jawa Timur.

“Karena pekan kemarin Gubernur Jawa Timur berhalangan hadir karena ada agenda lain, maka dijadwalkan ulang untuk Kamis ini,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan pemanggilan tersebut merupakan permintaan hakim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kesaksian Khofifah dibutuhkan untuk memberikan keterangan mekanisme pengelolaan dana hibah yang berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka mendiang mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seharusnya hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemprov Jatim, Kamis (5/2/2026) silam.

Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Timur Adi Sarono menjelaskan Khofifah telah meminta permohonan penundaan waktu persidangan saat itu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, saya sebagai Kepala Biro Hukum mendapat tugas untuk menyampaikan kepada tim Jaksa KPK untuk menyampaikan permohonan penundaan waktu beliau,” ucap Adi.

Adi membeberkan Khofifah berhalangan untuk hadir dalam persidangan karena kesibukan pekerjaannya sebagai seorang gubernur. Menurutnya, mantan Menteri Sosial RI tersebut hari ini harus hadir dalam sejumlah agenda penting yang tidak dapat dilewatkan.

“Karena beliau hari ini berhalangan. Hari ini sudah ada tiga agenda jadwal. Yang memang yang pertama ada kegiatan Sarasehan Kebangsaan MPR RI sebagai keynote speaker. Terus kemudian ada rapat Paripurna DPRD [Jatim]. Kemudian hari-hari ini menjelang kunjungan Bapak Presiden [ke Malang]. Sehingga tentu sampai dengan nanti hari-H akan banyak sekali rapat, koordinasi, persiapan-persiapan. Memang harus beliau penuhi, harus beliau ikuti,” paparnya.

Sebagai informasi, pemanggilan ini merupakan pengembangan kasus korupsi dana hibah dari penetapan 21 tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 lalu.

21 tersangka telah ditetapkan oleh KPK, di mana salah satunya mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang meninggal dunia pada 16 Desember 2025 karena sakit.

Bisnis.com, PASURUAN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan gedung baru Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Laras (UPT RSBL) Pasuruan dan Kediri di Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/1).

Turut mendampingi peresmian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pembangunan gedung baru UPT RSBL memiliki peran yang sangat vital. Pasalnya, lokasi gedung lama berada di kawasan rawan banjir sehingga kerap menghambat proses pelayanan dan penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jawa Timur.

"Jadi UPT RSBL ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap ODGJ di wilayah bagian timur provinsi. Upaya nyata kita memanusiakan manusia. Insya Allah, kalau kita memuliakan yang ada di bumi, kita akan dimuliakan yang ada di langit," ujarnya.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan penerima manfaat di UPT RSBL. Menurutnya, dedikasi dan kontribusi para petugas dalam menangani ODGJ merupakan kerja luar biasa yang menuntut ketulusan dan kesabaran tinggi.

"Semua luar biasa. Semuanya tentu berinteraksi degan hati. Tapi saya ingin sampaikan kalau kerjanya luar biasa tanpa diikuti dengan keikhlasan, menurut saya merugi. Jadi, ayo. Yang setengah-setengah ikhlas, kuatkan keikhlasan," tegasnya.

"Karena memang ikhlas tidak ikhlas, pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan. Bukan sekedar merapikan atau mendisiplinkan, tapi bagaimana penerima manfaat menjadi sehat, dan terus sehat," lanjut Khofifah.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah menyempatkan diri untuk menyapa langsung para penerima manfaat di UPT RSBL Pasuruan. Ia juga meninjau asrama, ruang makan, lapangan, dan ruang-ruang tempat mereka diajarkan untuk berkarya.

Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Jawa Timur ini juga menanam pohon mangga di UPT RSBL Pasuruan. Nantinya, pohon yang sama akan ditanam juga di UPT RSBL Kediri di kesempatan lain.

"Semua yang kita tandur, akan kita lihat lagi paling telat tahun depan. Banyak yang tidak melihat bagaimana cara saya melakukan monitoring. Karena apa yang kita tanam, menjadi tugas kita untuk merawat," katanya.

"Jadi kedisiplinan kita untuk merawat pohon-pohon ini merupakan cerminan dari bagaimana cara kita merawat semua penerima manfaat di sini," tutur Khofifah menambahkan.

Untuk diketahui, gedung baru UPT RSBL Pasuruan dibangun pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp30,8 miliar dan berdiri di atas lahan seluas 3 hektare. Fasilitas ini mampu menampung sebanyak 305 penerima manfaat, terdiri atas 216 laki-laki dan 89 perempuan, dengan rincian kategori berat sebanyak 141 orang dan kategori ringan 164 orang.

Sementara itu, pembangunan UPT RSBL Kediri dilaksanakan pada tahun 2025 dengan anggaran Rp22,27 miliar di atas lahan seluas 2,7 hektare. UPT RSBL Kediri melayani 300 penerima manfaat, terdiri dari kategori berat sebanyak 71 orang, kategori sedang 171 orang, dan kategori ringan 58 orang yang telah siap dipulangkan.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengoperasikan Resource Center Unit Observasi Deteksi dan Intervensi Dini Ketunarunguan di SLB-B Negeri Karya Mulya Surabaya, Senin (5/1/2026). Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan penanganan disabilitas rungu yang terintegrasi mulai dari masa kehamilan hingga usia balita.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa kehadiran pusat layanan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pemenuhan hak dasar anak berkebutuhan khusus (ABK) melalui intervensi medis dan edukasi sejak dini.

"Deteksi yang cepat dan tepat memungkinkan anak memperoleh intervensi medis serta edukasi secara dini. Hal ini krusial untuk meminimalkan risiko keterlambatan perkembangan bicara, bahasa, dan kognitif," ujar Khofifah dalam rangkaian peresmian di Surabaya.

Resource Center ini merupakan wujud nyata sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan, yang melibatkan kolaborasi dari RSUD Dr. Soetomo, Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya dan SLB-B Negeri Karya Mulya Surabaya

Selain berfokus pada deteksi dini sejak masa kehamilan, fasilitas ini juga dirancang untuk mengedukasi keluarga ABK mengenai aspek teknis pemeliharaan perangkat pendengaran, seperti penggantian baterai dan penyediaan suku cadang alat bantu pendengaran.

Khofifah menambahkan, pendampingan terhadap orang tua menjadi faktor kunci agar keluarga mampu mengambil langkah antisipatif dan adaptif dalam mendukung tumbuh kembang anak dengan disabilitas rungu.

Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan dari Hearing Aid East Java. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan dukungan berkelanjutan Pemprov Jatim selama 35 tahun dalam memperkuat pusat layanan deteksi dini bagi anak-anak dengan hambatan pendengaran.

Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Indonesia Institute and Board of Hearing Aids East Java, Vicki Richardson, kepada Gubernur Khofifah.

"Sinergi yang terjalin selama tiga dekade ini telah memposisikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam layanan inklusivitas di Indonesia," tutur Khofifah.

Ke depan, Gubernur Khofifah membidik penguatan layanan melalui perluasan kerja sama internasional. Ia merujuk pada keberhasilan program di tingkat nasional yang pernah menerima bantuan alat bantu pendengaran serta dukungan tim medis dari Pemerintah Australia melalui Clinton Foundation.

"Saya berharap nantinya skema kerja sama serupa dapat dikomunikasikan kembali untuk diimplementasikan di level pemerintah daerah guna memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat," pungkasnya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/1/2025).