Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya biosolar di provinsi setempat dalam posisi aman, setelah sebelumnya sempat terjadi antrean pengisian kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)

Khofifah sesuai meninjau ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Karanglo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan, kepastian soal keamanan ketersediaan BBM subsidi begitu penting, karena telah menjadi salah satu kebutuhan utama menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Kinerja perekonomian kita sangat ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM dan kemarin sempat terkonfirmasi itu biosolar tapi semuanya sudah aman, sudah lancar," kata Khofifah.

Khofifah memastikan akan terus memantau dan memaksimalkan upaya pemenuhan BBM bersubsidi, baik itu biosolar maupun pertalite dengan mengintensifkan komunikasi bersama Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

"Tolong doakan upaya bersama ini, sinergisitas dan kinerja kami yang memang sangat diperlukan," ucapnya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi, menyampaikan, terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya dalam kurun waktu sepekan terakhir guna menjaga ketersediaan BBM bagi konsumen.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menyampaikan total kapasitas distribusi BBM di Jawa Timur mencapai 22.196 kilo liter per hari. Lalu, penyaluran BBM bio solar mencapai 103,3 persen dan 96,6 persen untuk pertalite.

"Penyaluran kami tingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal, operasional fuel terminal dan integrated terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki kami tambah, serta pola distribusi terus kami evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," kata Ahad.

Dia memastikan seluruh proses pendistribusian BBM subsidi dipantau secara real time melalui sistem monitoring operasional.

Melalui pemantauan berkelanjutan itu membuat Pertamina bisa secepatnya melakukan penyesuaian pengiriman pasokan bahan bakar ke suatu wilayah.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus meminta masyarakat tak mengkhawatirkan ketersediaan pasokan BBM karena saat ini dalam kondisi aman.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Panen dan Tanam Tebu Serentak Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu 2026 di Desa Putukrejo, Gondanglegi, Kabupaten Malang, Kamis (18/6/2026).

Gerakan ini dilakukan serentak secara hibrida di sejumlah sentra utama Jatim seperti Kediri, Magetan, Jombang, Situbondo, Bondowoso, Mojokerto, dan Lamongan.

Langkah ini diambil guna memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada gula nasional. Apalagi, Jawa Timur memegang peran krusial dengan menyumbang 51% pasokan gula nasional. Pada 2025, produksi gula kristal putih Jatim mencatatkan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, yakni mencapai 1,34 juta ton.

"Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial, melainkan penguatan fondasi untuk mewujudkan swasembada gula nasional," ujar Khofifah.

Tahun ini, Jatim mendapatkan alokasi program peremajaan lahan (replanting) tebu seluas 48.315 hektare dan perluasan areal tebu sebesar 6.582 hektare dari pemerintah pusat. Total target komparatif mencapai 54.897 hektare yang tersebar di 24 kabupaten sentra tebu.

"Target ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas dan kesiapan Jawa Timur dalam memperkuat ketahanan pangan nasional," katanya.

Khofifah menjelaskan bahwa fokus utama program tahun ini adalah bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu melalui replanting menggunakan bibit unggul. Seluruh kebutuhan benih program tersebut disiapkan melalui dukungan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tebu nasional.

Menurutnya, penggunaan bibit unggul menjadi kunci peningkatan produktivitas lahan. Berbagai varietas yang digunakan saat ini, seperti varietas Bululawang (BL) memiliki potensi hasil rata-rata di atas 110 ton per hektare, bahkan beberapa di antaranya mampu mencapai sekitar 150 ton per hektare.

Program Bongkar Ratoon dan Perluasan Areal Tebu tersebut menjadi instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas, rendemen, serta kapasitas produksi gula nasional secara berkelanjutan.

Fokus utama program tertuju pada pembongkaran akar tebu lama (bongkar ratoon) untuk diganti dengan benih varietas unggul pasokan Kementerian Pertanian. Penggunaan varietas baru seperti Bululawang (BL), NX 04, NX 03, NXI-4T, SGN 01, NX 02, dan NX 01 diproyeksikan mampu mendongkrak hasil panen rata-rata menjadi 110 ton hingga 150 ton per hektare.

"Gondanglegi bahkan punya catatan historis produktivitas tebu hingga 250 ton per hektare. Melalui mekanisasi, efisiensi irigasi, dan dukungan riset, angka tersebut sangat rasional untuk kita kejar kembali," tambahnya.

Di sisi hilir, Pemprov Jatim mendesak penguatan tata niaga dan perlindungan pasar domestik bagi petani. Khofifah menekankan pentingnya pengawasan ketat agar komoditas gula rafinasi industri tidak merembes ke pasar konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Selain kapasitas hulu, efisiensi ekstraksi pada proses penggilingan di pabrik gula turut dikawal ketat demi meningkatkan angka rendemen. "Rendemen tidak hanya soal bibit, tapi juga bagaimana teknis penebangan dan optimalisasi giling di pabriknya," kata Khofifah.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani, Pemprov Jatim menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian, sarana produksi perkebunan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi kepada kelompok tani di Kabupaten Malang.

Untuk mendukung irigasi komoditas tebu, diserahkan bantuan dua unit pompa air kepada Gapoktan Sidoberes Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan dan Poktan Budi Luhur Desa Sumber Petung Kecamatan Kalipare.

Selain itu diberikan satu unit handtraktor kepada Poktan Lawang Sari 06 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari serta satu unit pompa air kepada Poktan Raharjo III Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan guna mendukung budidaya tembakau.

Pada sektor perkebunan kopi, melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Pemprov Jawa Timur menyerahkan satu unit pulper dan satu unit huller kepada Poktan Sumber Asri Jaya Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari, serta satu unit huller kepada Poktan Sumarah Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading.

Untuk mendukung budidaya kopi juga diserahkan sepuluh unit alat pemotong rumput kepada Poktan Kopi Sari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari dan Poktan Kawi Sari Desa Balesari Kecamatan Ngajum.

Sementara itu, bantuan benih cengkeh diberikan kepada Poktan Serba Usaha Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari sebanyak 1.500 batang untuk pengembangan usaha seluas 15 hektare dan kepada Poktan Tani Lestari Desa Babadan Kecamatan Ngajum sebanyak 800 batang untuk luasan 8 hektare.

Khofifah menegaskan bahwa berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, kualitas hasil panen, serta nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan guna memperkuat kesejahteraan petani.

Menutup keterangannya, Khofifah mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi menghadapi tantangan anomali iklim dan penyusutan lahan produktif demi mengamankan kedaulatan pangan nasional.

"Saya optimis, dengan kerja keras, inovasi, dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan, Jawa Timur akan terus menjadi penggerak utama tercapainya swasembada gula nasional serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang pangan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memacu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di wilayahnya untuk mempercepat hilirisasi berbagai produk berbasis agroforestri. Saat ini, sektor perhutanan sosial tercatat menyumbang hingga 62% dari total produksi kopi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan tantangan utama perhutanan sosial saat ini telah bergeser dari sekadar memperluas akses kelola kawasan menjadi penguatan kapasitas bisnis komersial yang produktif dan berdaya saing pasar.

"KUPS tidak boleh berhenti hanya sebagai penghasil bahan baku (raw material). Harus ada proses pengolahan pascapanen, peningkatan kualitas, standarisasi kemasan, hingga penguatan merek agar nilai tambah ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat sekitar hutan," ujar Khofifah usai membuka Jambore Perhutanan Sosial Provinsi Jatim 2026 di Alun-Alun Kabupaten Madiun, dikutip Senin (15/6/2026).

Salah satu motor penggerak utama ekonomi hijau di Jawa Timur adalah komoditas kopi. Saat ini, sektor perhutanan sosial menyumbang hingga 62% dari total produksi kopi di Jawa Timur. Sementara di tingkat nasional, kontribusi pasokan kopi asal perhutanan sosial Jatim mencapai sekitar 60% kebutuhan domestik.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, Khofifah menegaskan fondasi perhutanan sosial di wilayah ini tercatat sebagai yang terbesar di Pulau Jawa. Hingga akhir 2025, Jatim telah mengantongi 438 Persetujuan Perhutanan Sosial yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan total luasan mencapai 196.165 hektare.

"Kawasan tersebut dikelola oleh 136.421 kepala keluarga (KK), di mana sekitar 12% di antaranya merupakan kelompok perempuan yang terlibat aktif dalam manajemen hulu perkebunan. Dari ekosistem ini, tumbuh 880 KUPS atau setara 46,38% dari total KUPS di Pulau Jawa. Rinciannya terdiri atas 473 KUPS kelas Biru, 364 kelas Perak, 37 kelas Emas, dan 6 KUPS yang telah menembus kelas Platina," jelasnya.

Menurutnya, sinergi tersebut berhasil mengerek Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NEKON) Jawa Timur pada 2025 hingga menembus Rp447 miliar. Angka ini setara 29,36% dari total capaian NEKON nasional sebesar Rp1,5 triliun.

"Capaian nilai transaksi ekonomi tertinggi di Indonesia ini menunjukkan potensi perhutanan sosial Jatim sangat besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi daerah," jelasnya.

Sebagai upaya mempercepat peningkatan kelas pelaku usaha kehutanan, Jambore Perhutanan Sosial 2026 juga memfasilitasi temu bisnis (business matching) serta penandatanganan kemitraan usaha antara kelompok tani hutan (KTH) dan pelaku industri swasta.

Khofifah menilai kolaborasi multipihak (pentahelix) menjadi instrumen penting untuk memitigasi kendala klasik seperti keterbatasan akses modal, adopsi teknologi, dan kepastian serapan pasar (offtaker).

"Dengan adanya intervensi teknologi hulu-hilir, pendampingan dari perguruan tinggi, serta jaminan kemitraan dengan dunia usaha, maka rantai pasok akan lebih efisien dan hilirisasi di sektor agroforestri bisa berjalan lebih cepat," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama investor asal Malaysia, SAEngineersMy Sdn. Bhd., tengah mematangkan rencana investasi pembangunan kawasan logistik, karantina, dan perdagangan terintegrasi di kawasan Puspa Agro, Jemundo, Kabupaten Sidoarjo.

Proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dilakukan dalam Misi Dagang Pemprov Jawa Timur di Kuala Lumpur pada April 2026. Berdasarkan perhitungan awal, nilai investasi pengembangan kawasan diperkirakan mencapai US$50 juta sampai US$100 juta atau sekitar Rp1,75 triliun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan Pemprov Jatim siap memberikan dukungan percepatan dan kepastian regulasi untuk merealisasikan proyek tersebut. Saat ini, kawasan Puspa Agro memiliki lahan seluas 50 hektare, dengan pemanfaatan sekitar 5 hektare.

"Artinya, jika ada pengembangan yang dibutuhkan, kita masih memiliki sisa lahan 45 hektare yang sangat potensial. Kerja sama ini menjadi penting sebagai hub baru, Gerbang Baru Nusantara untuk menjawab kebutuhan konektivitas logistik antara Indonesia bagian Barat dan Timur," ujar Khofifah di sela pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut Khofifah, posisi Jawa Timur sebagai pusat distribusi nasional menjadi salah satu daya tarik investasi proyek tersebut. Dari 41 jalur tol laut nasional, sebanyak 24 rute berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Selain itu, sekitar 80% kebutuhan logistik untuk 20 provinsi di kawasan Indonesia Timur dipasok dari Jawa Timur, mulai dari bahan pangan, hasil perikanan, komoditas pertanian dan perkebunan, hingga material konstruksi dan suku cadang otomotif.

Dengan basis aktivitas tersebut, kawasan logistik dan karantina terintegrasi dinilai memiliki prospek bisnis yang besar, terutama untuk mendukung arus ekspor-impor serta distribusi komoditas domestik.

Data Pemprov Jatim menunjukkan volume pergerakan komoditas di Jawa Timur mencapai lebih dari 350.000 frekuensi media pembawa hewan, ikan, dan tumbuhan setiap tahun. Potensi lalu lintas kontainer yang dapat dilayani instalasi karantina diperkirakan mencapai 911.360 TEUs per tahun, terdiri atas 811.728 TEUs impor dan 99.632 TEUs ekspor.

Meski demikian, Khofifah menegaskan proyek masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan kajian yang lebih rinci, termasuk terkait struktur investasi, peran BUMD, dan aspek regulasi.

"Namun, ini memang membutuhkan pembahasan yang lebih detail. Harus ada master plan dan detail plan, termasuk menyangkut posisi BUMD, investor, serta aspek regulasi. Koordinasi diperlukan antar instansi/lembaga di kementerian, Badan Karantina Indonesia maupun Bea Cukai, serta pelabuhan," jelasnya.

Sementara itu, Executive Chairman SAEngineersMy Sdn. Bhd. Shaffrudin Alamshah Ismaon mengatakan pihaknya menargetkan penyampaian proposal dan cetak biru proyek pada bulan ini. Dokumen tersebut akan mencakup perencanaan kawasan, proyeksi arus kas, hingga struktur investasi yang ditawarkan.

"Insyaallah dalam bulan Juni ini kami akan siapkan perencanaan, proposal cadangan, lengkap dengan skema arus kas [cash flow]. Ini paling asas [mendasar] agar semua pihak bisa menelaah dan memberikan komentar untuk melengkapi informasi yang kurang," tuturnya.

Dia menilai Jawa Timur memiliki daya tarik investasi karena didukung basis komoditas yang besar dan beragam, mulai dari kopi, udang, hingga kelapa yang telah memiliki pasar di tingkat regional.

"Potensi bisnis Jawa Timur ini amat menarik sekali. Sebab, daerah ini mempunyai banyak komoditas yang dapat dipasarkan di dalam negeri dan ada juga yang telah dipasarkan di Malaysia. Kami di sini akan cobaa membantu dengan sebaik-baiknya untuk memasarkan komoditi Jawa Timur ke pasar global," tuturnya.

Dalam rencana awal, proyek akan dikembangkan melalui pembentukan special purpose vehicle (SPV). Adapun sumber pendapatan diproyeksikan berasal dari sejumlah lini usaha, antara lain penyewaan lahan, penyewaan fasilitas, layanan pergudangan, serta platform digital terintegrasi bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan tersebut.

"InsyaAllah dalam bulan Juni ini kita akan siapkan perencanaan, proposal lengkap dengan cash flow. Setelah maklumat master plan dan cash flow ini dikirimkan, kami akan langsung masuk ke tahap teknikal, tapi kita harus lihat fokusnya apa, profit and lossnya, bagaimana cash flow-nya, ROI-nya, IRR, segala financial detail dan dari segi equity investment," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Jatim menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal nasional karena didukung kekuatan pondok pesantren, UMKM, industri manufaktur, serta konektivitas logistik yang luas.

“Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai halal global,” ujar Khofifah saat menjadi pembicara utama pada Forum Ekonomi Regional Java Halal Ecosystem 2026 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis.

Menurut Khofifah, halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai aspek kepatuhan syariah, melainkan telah berkembang menjadi gaya hidup sekaligus industri masa depan dengan nilai ekonomi besar di tingkat global.

Produk halal juga telah menjadi standar baru perdagangan internasional yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat pertama dunia pada sektor fesyen muslim, peringkat ketiga pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri, hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional dan global,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional.

Posisi tersebut didukung 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus, 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, dan tujuh bandara. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen (yoy), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, Pemprov Jatim memperkuat ekosistem halal melalui Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) serta pemberdayaan 7.425 pondok pesantren.

Sebanyak 1.420 pesantren menjalankan program One Pesantren One Product (OPOP) dan 3.966 pesantren telah terdigitalisasi.

Sepanjang 2025, delapan program inkubasi usaha syariah menjangkau 2.492 pelaku usaha, sementara fasilitasi sertifikasi halal menghasilkan 552.943 usaha dan 1,41 juta produk bersertifikat halal. Jumlah usaha halal di Jawa Timur juga meningkat 42,59 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor halal mencapai 3,222 miliar dolar AS.

Khofifah menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pentahelix dan menjadi bekal bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat daya saing sekaligus mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi halal dunia.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 378 jemaah haji kelompok terbang (kloter) I Debarkasi Surabaya telah tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Senin (1/6/2026) malam. Kepulangan ratusan jemaah asal Kabupaten Probolinggo ke tanah air itu juga disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sesaat usai tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Setibanya di Asrama Haji Sukolilo, para jemaah haji Debarkasi Surabaya terlebih dahulu melakukan Immigration Seamless Process Corridor Gate dari pihak Imigrasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu tubuh (thermal scanner) oleh Kementerian Kesehatan.

Atas lancarnya proses kepulangan para jemaah haji kloter I Debarkasi Surabaya ke tanah air, Khofifah mengucapkan rasa syukur atas kondisi sehat dan selamat para jemaah usai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

“Alhamdulillah kita menyambut para jemaah haji dalam keadaan fresh dan semoga seluruh jemaah haji mendapatkan gelar haji mabrur dan mabruroh. Selamat datang kembali di tanah air," ujarnya.

Tak lupa, Khofifah juga memanjatkan doa agar seluruh ibadah yang telah dilaksanakan para jemaah diterima oleh Allah SWT serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat.

“Semoga Bapak dan Ibu menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, serta semakin meningkat kualitas keimanan dan ketakwaannya,” harapnya.

Di sisi lain, Khofifah menyebut layanan publik berupa penggunaan alat Immigration Seamless Process Corridor Gate oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sangat membantu dalam rangkaian proses kedatangan jemaah haji di tanah air.

Koordinator PPIH Embarkasi Surabaya ini mengungkapkan bahwa alat tersebut merupakan bentuk teknologi pemeriksaan perbatasan biometrik mutakhir yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi tanpa harus berhenti.

Menurutnya, ekosistem digital tersebut memudahkan para jemaah haji karena tidak perlu mengantre untuk pemeriksaan. Verifikasi dilakukan cukup melalui pemindaian iris mata tanpa perlu cap paspor.

"Teknologi ini memudahkan jemaah haji yang hanya melewati dan terdeteksi oleh sensor iris (mata), sehingga tanpa mengeluarkan paspor dan pemeriksaan dilakukan sangat cepat serta berdasarkan asas prudent atau kehati-hatian," jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan rasa duka cita dan belasungkawa atas para jemaah haji asal Jawa Timur yang wafat di Tanah Suci.

Lebih lanjut, Khofifah berharap kepulangan para jemaah membawa kebahagiaan dan rasa syukur bagi keluarga, sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh keberkahan.

“Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kemabruran haji Bapak dan Ibu, melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, serta menjadikan panjenengan semua pribadi-pribadi yang membawa manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya M. As'adul Anam melaporkan bahwa terdapat seorang jemaah haji asal Jawa Timur yang wafat dan seorang lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi.

Dalam proses kepulangan jemaah haji ke tanah air, terdapat sebanyak 116 kloter. Jadwal debarkasi haji telah dimulai pada 1 Juni hingga 1 Juli 2026.

Untuk kedatangan berikutnya pada Rabu (3/6/2026) dini hari, terdapat empat kloter Debarkasi Surabaya dengan total 1.517 jemaah yang dijadwalkan tiba di tanah air.

“Tercatat pelaksanaan haji tahun 2026 ini, terutama pada kloter I, terdapat satu orang yang wafat dan satu orang lainnya sedang dirawat karena sakit," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mengubah waktu pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai Juni 2026, jadwal WFH yang awalnya jatuh setiap Rabu telah digeser menjadi hari Jumat mengikuti arahan pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kebijakan untuk menggeser hari pelaksanaan WFH tersebut diambil pihaknya dalam rangka menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jum’at. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat," beber Khofifah dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI menyebut perubahan skema secara efektif mulai berlaku pada Jumat (5/6/2026) mendatang. Walaupun WFH berjalan jelang akhir pekan, Khofifah menjamin tidak akan ada penurunan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya.

"Harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat, mulai [tanggal 5] Juni," ujarnya.

Khofifah mengeklaim bahwa Pemprov Jatim menerapkan aturan ketat dalam pelaksanaan WFH bagi segenap ASN. Namun, ia memberikan pengecualian terhadap organisasi perangkat daerah atau dinas tertentu, di mana sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) secara penuh.

"Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan UPT SMA/SMK/SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO," tegasnya.

Dirinya menjelaskan organisasi perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, prima, dan mudah diakses.

"Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan kelompok rentan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan WFH tersebut bukan tanpa pengawasan. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan Bagi ASN, para pegawai yang mendapatkan jadwal WFH dilarang keras untuk meninggalkan rumah.

Khofifah mengatakan masing-masing ASN diwajibkan untuk tetap responsif terhadap arahan pimpinan dan wajib siap sedia datang ke kantor sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Sistem pengawasan juga diperketat digital, pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi JATIM PRESENSI dengan memilih opsi WFH, serta melaporkan aktivitas harian beserta bukti dukung output kinerja. Atasan pun memegang tanggung jawab penuh untuk memverifikasi laporan tersebut.

Selain itu, demi efisiensi energi, ASN yang akan melaksanakan WFH wajib memastikan kondisi ruang kerja di kantor dalam keadaan aman, mematikan pendingin ruangan (AC), lampu, hingga mencabut seluruh kabel dari stop kontak listrik, sebelum meninggalkan kantor pada Kamis.

Pemprov Jatim menilai pola kerja fleksibel ini menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi berbasis teknologi, dengan catatan performa dan kuantitas layanan masyarakat tidak berkurang sedikit pun.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim sebelumnya memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap Rabu, terhitung sejak 1 April 2026. Langkah ini berbeda dengan instruksi pemerintah pusat, yang menerapkan WFH tiap Jumat, sebagai langkah efisiensi BBM di tengah krisis energi akibat konflik Timur Tengah.

Khofifah menjelaskan kebijakan WFH pada hari Rabu telah melalui proses pertimbangan yang matang. Ia sengaja menghindari WFH pada Jumat untuk mencegah adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang pada akhir pekan (long weekend), yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung.

"Semula kita melakukan exercise kira-kira kalau WFH itu hari Jumat bagaimana? Kalau hari Jumat ada kecenderungan bablas long weekend. Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," tutur Khofifah, Rabu (25/3/2026) silam.

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur membidik percepatan target swasembada gula konsumsi nasional pada akhir 2026. Optimisme tersebut didorong tren peningkatan produktivitas tebu dan realisasi produksi gula kristal putih (GKP) Jawa Timur yang mendominasi lebih dari separuh produksi nasional.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan Jatim memegang posisi strategis sebagai motor utama industri gula nasional dengan kontribusi mencapai 51% terhadap produksi nasional.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi GKP Jawa Timur pada 2025 mencapai 1,34 juta ton, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Volume tersebut melampaui produksi Provinsi Lampung sebesar 663.198 ton dan Jawa Tengah sebanyak 344.243 ton.

“Target nasional yang diharapkan adalah swasembada gula konsumsi. Maka yang harus terus diperkuat adalah produktivitas dan perluasan lahan, khususnya di Jawa Timur yang konsisten memproduksi di atas 1 juta ton per tahun,” ujar Khofifah saat meninjau proses produksi di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo, Kediri, dikutip Kamis (28/5/2026).

Khofifah menjelaskan rata-rata produksi gula Jawa Timur sepanjang periode 2021–2025 berada pada level 1,18 juta ton per tahun. Untuk menjaga tren positif tersebut, dia meminta manajemen pabrik gula mengoptimalkan proses giling pada musim panen tahun ini demi menjaga kualitas dan mengurai antrean bahan baku tebu.

Secara khusus, Khofifah menekankan pentingnya peningkatan rendemen atau kadar kandungan gula dalam tebu guna mendongkrak volume produksi.

“Kami berharap pada musim giling sekarang, rendemen bisa menyentuh angka 8,5%. Ini akan menjadi peningkatan yang signifikan dibanding musim-musim sebelumnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, PG Ngadirejo merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) di lini bisnis gula.

Pabrik tersebut memiliki kapasitas giling terpasang sebesar 7.000 ton cane per day (TCD). Pada musim giling 2025, PG Ngadirejo mencatat realisasi giling sebanyak 1,06 juta ton tebu atau setara 10,67 juta kuintal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi menyatakan perseroan optimistis target swasembada gula nasional dapat terealisasi pada akhir tahun ini.

Optimisme itu ditopang perbaikan produktivitas dari hulu hingga hilir, peningkatan yield gula, serta digitalisasi dan inovasi proses pabrikasi di berbagai daerah operasional SGN.

“Khusus untuk wilayah Jawa Timur, produktivitas tebu tahun ini tercatat meningkat hingga 1,5 juta ton dibandingkan dengan tahun lalu. Kami memproyeksikan PG Ngadirejo menjadi salah satu pilar utama dalam menyokong swasembada gula nasional,” jelas Mahmudi.

Insya Allah antrean ini segera terurai karena beberapa pabrik gula lain juga mulai melakukan penggilingan. Jadi proses perbaikan di berbagai lini terus dilakukan supaya ritme produksi bisa semakin baik,

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis Jawa Timur mampu mencapai target swasembada gula konsumsi nasional lebih cepat melalui peningkatan produktivitas tebu dan optimalisasi penggilingan pabrik gula di daerah itu.

"Alhamdulillah, target nasional yang diharapkan adalah swasembada gula konsumsi. Maka yang harus terus diperkuat adalah produktivitas dan luas lahan, khususnya di Jatim," kata Khofifah saat meninjau proses produksi gula di Pabrik Gula (PG) Ngadirejo, Kabupaten Kediri, seperti keterangan diterima di Surabaya, Kamis.

Dalam kunjungan itu, Khofifah melihat langsung proses pembongkaran tebu dari truk pengangkut, penggilingan, penyaringan nira, pengkristalan hingga pengemasan gula.

Aktivitas pabrik tampak padat dengan antrean truk tebu yang terus berdatangan sejak pagi untuk memasok kebutuhan giling.

Menurut dia, tingginya aktivitas pengiriman tebu menunjukkan antusiasme petani sekaligus meningkatnya produktivitas musim panen tahun ini.

"Insya Allah antrean ini segera terurai karena beberapa pabrik gula lain juga mulai melakukan penggilingan. Jadi proses perbaikan di berbagai lini terus dilakukan supaya ritme produksi bisa semakin baik," ujarnya.

PG Ngadirejo merupakan unit usaha milik PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) dengan kapasitas penggilingan terpasang mencapai 7.000 ton cane per day (TCD). Pada musim giling 2025, pabrik tersebut mencatat penggilingan sebanyak 10.676.262 kuintal tebu.

Khofifah mengatakan, kapasitas penggilingan yang besar harus diikuti peningkatan kualitas produksi, terutama melalui penguatan rendemen gula.

"Yang diharapkan tentu peningkatan rendemen. Insya Allah musim giling sekarang ini sudah bisa mencapai 8,5 persen. Artinya sudah ada peningkatan dibanding sebelumnya," katanya.

Kontribusi Jawa Timur terhadap produksi gula nasional saat ini mencapai 51 persen. Pada 2025, produksi gula kristal putih Jawa Timur tercatat mencapai 1.343.995 ton atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Jumlah tersebut melampaui produksi gula Provinsi Lampung sekitar 663.198 ton dan Jawa Tengah sekitar 344.243 ton.

Berdasarkan publikasi Outlook Tebu/Gula 2025 Direktorat Jenderal Perkebunan, rata-rata produksi gula Jawa Timur selama periode 2021-2025 mencapai 1,185 juta ton per tahun sehingga menempatkan provinsi itu sebagai kontributor terbesar produksi gula nasional.

Khofifah juga mengapresiasi sinergi petani tebu, pabrik gula, sektor perkebunan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas produksi gula nasional.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh petani tebu, pabrik gula, sektor perkebunan serta seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi menjaga produktivitas dan stabilitas gula nasional. Semangat kolaborasi ini menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan swasembada gula nasional tahun 2026 ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi optimistis target swasembada gula nasional dapat tercapai pada akhir 2026.

“Bahkan untuk produktivitas tebu di Jawa Timur tahun ini meningkat 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya, kami berharap PG Ngadiredjo menjadi pilar swasembada gula nasional,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur tercatat menurun signifikan hingga menyentuh 0,29% pada 2025. Realisasi tersebut diketahui berada di bawah rata-rata catatan secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut terpangkas dari posisi sebelumnya yakni mencapai 4,55% pada 2020.

Penurunan sebesar 4,26% poin yang terjadi selama periode 2020-2025 ini juga lebih tinggi dibanding dengan penurunan nasional yang tercatat hanya sebesar 3,05%.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan tren penurunan yang konsisten ini menjadi bukti bahwa program pembangunan dan perlindungan sosial di wilayahnya berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29% atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85%. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (25/5/2026).

Rinciannya, progres penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim tercatat sebesar 2,23% pada 2021, lalu turun menjadi 1,80% pada 2022. Tren positif berlanjut pada 2023 menjadi 0,82%, kemudian 0,59% pada 2024, hingga menyentuh 0,29% pada 2025.

Menurut Khofifah, capaian ini tetap terjaga positif meski terdapat penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya US1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US2,15 PPP sepanjang periode 2024 hingga 2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” ucapnya.

Penurunan kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan perbaikan indikator makro ekonomi Jatim lainnya. BPS mencatat persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 berada di angka 9,30%, turun dari posisi pada Maret 2025 sebesar 9,50%.

Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim per Februari 2026 juga turun menjadi 3,55% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka ketenagakerjaan ini didukung oleh serapan lulusan SMK yang membaik, di mana angka pengangguran dari sektor tersebut terkoreksi menjadi 5,73%.

“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” tegasnya.

Adapun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang Triwulan I/2026 tercatat tumbuh 5,96% (yoy), sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Secara struktur, perekonomian Jatim masih ditopang oleh sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 31,45%, diikuti perdagangan 18,77%, dan pertanian sebesar 10,51%.

Khofifah menekankan bahwa keberhasilan ini didorong oleh berbagai program integrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, hingga intervensi data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” jelasnya.

Pemprov Jatim berkomitmen agar penanganan kemiskinan terus berdampak konkret pada kesejahteraan riil masyarakat, bukan sekadar perbaikan data statistik di atas kertas.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Khofifah juga mengapresiasi kerja kolektif serta kolaborasi dari segenap elemen lintas sektor yang telah ikut mengawal jalannya program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Setiap menjelang hari besar Islam termasuk Idul Adha ada kecenderungan kebutuhan logistik keluarga meningkat

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga bahan pokok di Jatim tetap stabil dan stok aman menjelang Idul Adha usai meninjau langsung kondisi perdagangan di Pasar Banjarejo, Kabupaten Bojonegoro, Senin, bersama jajaran pemerintah daerah setempat.

"Setiap menjelang hari besar Islam termasuk Idul Adha ada kecenderungan kebutuhan logistik keluarga meningkat. Ketika permintaan naik sementara suplai tetap, biasanya ada kecenderungan kenaikan harga beberapa komoditas. Karena itu kami turun langsung ke pasar untuk memastikan stok aman dan harga tetap terkendali," kata Khofifah.

Khofifah menambahkan bahwa harga bahan pokok di Pasar Banjarejo terpantau sangat stabil.

Didampingi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro, Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Iwan, Khofifah meninjau lapak pedagang untuk memantau harga dan distribusi bahan pokok.

Dari hasil pemantauan di lapangan, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan lima kilogram dijual Rp62.500 dan stoknya dipastikan aman.

"Pasokan beras SPHP aman dan harganya standar. Beras medium SPHP 5 kg dijual Rp62.500," katanya.

Selain itu, ketersediaan Minyakita di Pasar Banjarejo dinilai cukup baik dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

"Minyakita hari ini stoknya bagus. Mudah-mudahan kontinuitas pasokannya bisa terus terjaga dan harganya tetap sesuai HET yakni Rp15.700," ucapnya.

Untuk komoditas hortikultura, harga cabai rawit berada di kisaran Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram, sedangkan cabai merah sekitar Rp20 ribu per kilogram. Adapun bawang putih dijual Rp24 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram.

Namun demikian, bawang merah mengalami kenaikan harga dari sekitar Rp33 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram.

"Kalau cabai memang fluktuatif, kadang naik kadang turun. Tetapi harga Rp65 ribu masih dalam keterjangkauan masyarakat. Yang mengalami kenaikan saat ini bawang merah, dari Rp33 ribu menjadi Rp45 ribu," katanya.

Khofifah juga menyebut harga gula pasir di Pasar Banjarejo bervariasi tergantung merek dan kemasan.

Gula pasir curah dijual sekitar Rp16 ribu per kilogram, sedangkan gula kemasan bermerek berada di kisaran Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga telur ayam ras berada di kisaran Rp26 ribu per kilogram atau lebih rendah dibanding menjelang Idul Fitri lalu.

"Harga telur sekarang rata-rata Rp26 ribu. Kalau dibanding menjelang Idul Fitri lalu, harga telur hari ini jauh lebih murah," katanya.

Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam ras yang dijual rata-rata Rp33 ribu per kilogram atau masih di bawah HET.

"Daging ayam rata-rata Rp33 ribu per kg, artinya masih di bawah HET yang berada di kisaran Rp34 ribu sampai Rp35 ribu," katanya.

Sedangkan harga daging sapi mulai mengalami kenaikan sekitar Rp5 ribu per kilogram. Sebagian pedagang menjual Rp120 ribu per kilogram dan sebagian lainnya Rp125 ribu per kilogram.

"Kami cek harga daging sapi, ada yang naik dari Rp120 ribu menjadi Rp125 ribu per kg. Ada juga yang masih Rp120 ribu tetapi pedagang memberi sinyal kemungkinan besok naik Rp5 ribu menjadi Rp125 ribu" katanya.

Khofifah berharap kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha dapat terpenuhi baik dari sisi jumlah maupun keterjangkauan harga. Selain itu, tingginya aktivitas transaksi di pasar menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.

"Tadi saya juga tanya ke pedagang, Alhamdulillah pembelinya ramai. Ini penting untuk melihat bahwa daya beli masyarakat tetap baik,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026