Bisnis.com, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini diperluas untuk menyasar lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk lansia dan anak-anak yang putus sekolah.

Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Menurut Dadan, MBG selama ini sudah menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, seluruh anak sekolah hingga usia 18 tahun, serta anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas.

“Tadi Pak Mensos [Menteri Sosial] ingin berbincang lebih lanjut terkait mekanisme pemberian pada lansia. Tentunya itu menjadi tugas Kementerian Sosial, tapi kita akan integrasikan bagaimana caranya agar dalam satu kesatuan ini bisa diberikan di dalam satu daerah,” jelas Dadan.

Terkait mekanisme pemberian MBG, Dadan menegaskan bahwa Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) akan tetap menjadi pusat pelaksanaan. Di lokasi sekolah atau sekolah rakyat, makanan bergizi akan disiapkan dan didistribusikan oleh BGN, baik pada pagi, siang, maupun sore hari.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan MBG, memastikan seluruh kelompok rentan menerima nutrisi yang cukup, dan mendukung peningkatan kualitas gizi di Indonesia secara menyeluruh.

“Nanti mekanismenya harus kita bicarakan lagi, tapi yang jelas kalau untuk sekolah rakyat di mana ada sekolah rakyat, maka di situ ada SPPG dan makannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional,” tandas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa Pemerintah berencana memperluas cakupan program makan bergizi gratis (MBG) agar tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan transformasi sosial yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini tengah dalam tahap pendalaman untuk penyempurnaan teknis pelaksanaannya.

“Kami juga tadi masih mengusulkan tadi kepada Bapak Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Kita akan dalami lagi, nanti kita akan melaporkan pada kesempatan lain,” ujar Gus Ipul usai rapat.

Dia menambahkan program makan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun depan.

“Tahun depan. Ini transformasi dari program kita sebelumnya,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini sudah memiliki program serupa yang menyalurkan makanan bagi kelompok rentan.

Namun, nantinya akan dilakukan peningkatan kualitas dan perbaikan pada aspek menu serta gizi.

“Kita kan juga ada per makanan untuk lansia. Nah ini akan kita perbaiki mulai dari menu-menunya dan lain sebagainya. Sehingga ini tadi baru kami laporkan tadi kepada Presiden yang petunjuknya dimatengkan dulu, nanti kita laporkan lagi pada saatnya,” tandas Gus Ipul.

Bisnis.com, CIREBON - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon dinilai belum melibatkan peran ahli gizi secara optimal dalam sistem pelaksanaannya.

Padahal, kehadiran tenaga gizi menjadi kunci utama dalam memastikan menu yang disajikan sesuai dengan kebutuhan nutrisi peserta didik dan tujuan edukatif program tersebut.

Sekretaris Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kabupaten Cirebon, Musrifah, menilai keterlibatan ahli gizi di lapangan saat ini masih bersifat administratif dan belum substantif.

"Kayaknya keterlibatan orang gizi untuk masuk ke sistemnya itu belum terlalu banyak. Semua ahli gizi ada, tapi apakah mereka difungsikan dengan baik? Itu yang perlu dipertanyakan,” ujar Musrifah saat ditemui di Cirebon, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, sebagian besar ahli gizi yang terlibat dalam program MBG di Cirebon merupakan lulusan baru atau fresh graduate yang belum memiliki pengalaman cukup dalam perencanaan dan pengawasan menu berskala besar.

Kondisi ini diperparah dengan struktur organisasi pelaksana program yang lebih menonjolkan peran pihak non-gizi, seperti tim dapur dan mitra penyedia bahan pangan.

“Ahli gizinya memang ada, tapi di lapangan sering kali mereka kalah suara. Ada pihak internal dapur dan pihak luar, mungkin dari yayasan atau mitra yang punya power lebih. Jadi ketika ahli gizi mengusulkan menu, belum tentu diakomodasi,” katanya.

Musrifah menjelaskan, idealnya ahli gizi tidak hanya berperan di tahap perencanaan menu, tetapi juga dalam pengawasan bahan, takaran, hingga proses pengolahan makanan.

Namun pada praktiknya, banyak keputusan teknis diambil oleh pihak non-gizi dengan alasan efisiensi dan keterbatasan sumber daya.

“Misalnya, ahli gizi sudah mengusulkan menu ayam dengan potongan tertentu dan gramasi yang sesuai standar, tapi yang terjadi di lapangan seringkali tidak sesuai. Ada perbedaan antara yang direncanakan di atas kertas dan yang disajikan ke anak-anak,” tutur Musrifah.

Selain keterbatasan fungsi, Musrifah menyoroti persoalan ketimpangan jumlah tenaga gizi dengan banyaknya dapur penyelenggara program. Ia menyebut, seiring dengan meningkatnya jumlah dapur yang akan dioperasikan, ketersediaan ahli gizi tidak sebanding dengan kebutuhan.

“Sekarang di Kabupaten Cirebon saja sudah banyak sekali dapur yang berdiri, dan kabarnya akan ada sekitar 179 dapur. Kalau pertumbuhannya secepat itu, sementara jumlah ahli gizinya terbatas, tentu pengawasan gizi akan semakin lemah,” ujarnya.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas gizi dari menu yang disajikan, karena pengawasan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh.

Menurut Musrifah, peran ahli gizi seharusnya tidak hanya sebagai pelengkap administrasi, tetapi menjadi bagian inti dari sistem pengawasan mutu makanan bergizi gratis.

“Kalau ingin program MBG benar-benar efektif dan berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, maka sistemnya harus berpihak pada keilmuan gizi. Bukan hanya pelaksanaan logistik atau dapur yang dominan,” tegasnya.

Orangtua murid di salah satu sekolah dasar swasta di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menilai menu yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan justru berpotensi tidak sehat bagi anak-anak. Menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada awal pekan ini berisi biskuit gandum kemasan, donat, susu UHT, dan pisang.

Kombinasi makanan ini dinilai para orang tua jauh dari standar makanan bergizi yang seharusnya mencakup karbohidrat, protein, sayuran, dan buah segar.

Salah satu orang tua murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ia terkejut saat mengetahui menu yang diterima anaknya hanya berupa makanan kemasan dan olahan.

“Kami kira makan bergizi gratis itu akan berisi makanan yang dimasak, seperti nasi dengan lauk pauk, atau minimal makanan rumahan. Tapi ini malah donat dan biskuit kemasan. Ini bukan makanan bergizi, ini jajanan,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Ia menilai, program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi anak justru berpotensi menanamkan kebiasaan makan tidak sehat.

“Kalau anak-anak terus dikasih makanan seperti ini, mereka jadi terbiasa makan manis dan olahan. Padahal pemerintah bilang tujuannya memperbaiki gizi,” katanya dengan nada kecewa.

Orang tua lain menyebutkan, anaknya bahkan tidak mau menghabiskan makanan tersebut.

“Anak saya bilang donatnya keras, biskuitnya manis sekali. Akhirnya dibuang. Sayang sekali, kalau programnya niat baik tapi pelaksanaannya begini,” tutur seorang ibu rumah tangga lain.

Dari pantauan di lapangan, menu yang dibagikan oleh SPPG memang cenderung berupa makanan ringan dan siap saji.

Tidak tampak adanya menu utama berbasis karbohidrat dan protein segar seperti nasi, telur, tempe, atau ayam. Sejumlah orang tua juga mempertanyakan sumber bahan dan proses pengadaan makanan tersebut.

“Kalau makanannya dari pabrikan, berarti ada kontrak pengadaan dengan pihak ketiga. Kami ingin tahu siapa penyedianya dan apakah sudah melalui uji kandungan gizi,” ujar salah satu wali murid yang juga aktif di komite sekolah.