Bisnis.com, JAKARTA - Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka bisa melakukan cek desil agar bisa mendapatkan bansos dan uang tunai.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Sosial, Kamis (25/6/2026), pemerintah membagi masyarakat dalam 10 kelompok desil, mulai dari paling miskin hingga yang sejahtera. Desil merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Penentuan desil oleh Kemensos sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial.

Desil Berapa yang Bisa Bansos?

Pada kuartal I/2026, Kementerian Sosial melakukan pembaruan kriteria desil penerima bantuan sosial. Tujuannya, untuk memperbaiki ketepatan data sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan utama penentuan penerima bansos. Data ini memuat informasi tingkat kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang telah dikelompokkan secara nasional.

Berdasarkan keterangan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), seluruh penduduk yang terdaftar dalam DTSEN telah diklasifikasikan ke dalam sepuluh kelompok desil, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Pengelompokan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan siapa saja yang berhak memperoleh bantuan sosial.

Pada ketentuan sebelumnya, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako dapat diterima oleh masyarakat yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5.

Mulai 2026, kriteria tersebut disesuaikan dan dibatasi hanya untuk masyarakat dalam Desil 1 sampai Desil 4. Dengan perubahan ini, keluarga yang berada pada Desil 5 tidak lagi termasuk sebagai penerima bantuan sembako.

Posisi tersebut akan dialihkan kepada keluarga dalam Desil 1–4 yang diusulkan oleh masyarakat melalui pemerintah desa, kalurahan, atau Dinas Sosial setempat sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagaimana Cara Cek Desil?

Cara Cek Desil agar Dapat Bansos

1. Lewat Website cekbansos.kemensos.go.id

Langkah-langkah cek desil untuk bansos di website:

1. Kunjungi laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan data sesuai KTP.
3. Masukkan kode captcha.
4. Klik cari data.
5. Jika terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan status, dan jenis bantuan.

2. Lewat Aplikasi Cek Bansos Kemensos

Langkah-langkah cek desil untuk bansos di aplikasi:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store.
2. Klik "Daftar" bagi pengguna baru dan isi data secara lengkap.
3. Verifikasi akun dengan mengunggah foto KTP dan swafoto.
4. Login jika akun telah terverifikasi.
5. Buka menu "Profil" atau "Cek Bansos".
6. Lihat status desil, angka yang muncul menunjukkan peringkat rumah tangga di DTSEN.

Itulah cara cek desil untuk dapat bansos 2026.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat kepercayaan publik melalui mekanisme digitalisasi data penerima bantuan sosial (bansos). Salah satunya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition untuk verifikasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penguatan perlindungan sosial perlu bertumpu pada tiga hal utama, yaitu data akurat, sasaran tepat, dan Sekolah Rakyat.

“Kalau datanya tidak akurat, maka sasarannya juga tidak tepat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Nantinya, penerima akan terdeteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi ini digunakan untuk memastikan bahwa orang yang melakukan verifikasi benar-benar berada di depan kamera, bukan menggunakan foto, rekaman video, atau manipulasi digital.

Dia menilai teknologi penting untuk memperkuat validasi penerima manfaat bantuan sosial. Teknologi seperti ini, menurutnya, mendukung proses penyaluran bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. “Kita dorong, kita setujui ini,” ujar ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa teknologi ini bekerjasama dengan GoTo. Pada tahap awal, GoTo memberikan dukungan sebanyak 5 juta hits atau verifikasi untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial. Dukungan tersebut menjadi bagian dari uji coba layanan verifikasi bagi penerima manfaat.

“Terima kasih dikasih bantuan 5 juta ini. Tapi kita juga harus cek cost dan biayanya. Mulai sekarang dibuat perencanaan. Nanti 5 juta ini habis, kita ke mana,” kata Gus Ipul.

Uji coba layanan yang telah dikembangkan sejak 2022 tersebut dilakukan di 42 kabupaten/kota. Dalam paparan yang disampaikan, layanan telah digunakan terhadap 28.961 percobaan dengan tingkat keberhasilan sekitar 98,4% persen.

Selain bantuan sosial, Mensos juga berharap ada dukungan teknologi untuk pengelolaan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut dapat mencakup sistem manajemen sekolah, pemantauan aktivitas siswa, atau pengelolaan transaksi.

“Sekolah Rakyat ini bagus sekali, Pak. Ini untuk orang paling miskin. Yang jelas saya butuh sistem yang aman,” ujarnya.

Mensos mengatakan bahwa teknologi yang aman dan tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah memastikan bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, PRINGSEWU -- Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Handayani Jakarta menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan, lanjut usia (lansia), anak, dan penyandang disabilitas dalam rangka Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-30. Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Pringsewu, Lampung, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan bakti sosial ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono, didampingi jajaran Tenaga Ahli Wakil Menteri Sosial serta Kepala Sentra Handayani Jakarta Hisyam Cholil. Turut hadir Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, Wakil Bupati Pringsewu, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kegiatan ini merupakan bentuk perwujudan amanat Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Sosial yang selalu ada untuk wong cilik. Pemerintah tidak pernah meninggalkan masyarakat yang membutuhkan. Kami hadir di tengah-tengah mereka, memberikan bantuan, perlindungan, dan dukungan agar setiap warga negara Indonesia, terutama kelompok rentan, dapat hidup dengan layak dan bermartabat," ujar Agus Jabo dalam siaran persnya.

Pada kesempatan tersebut, bantuan ATENSI diberikan kepada 579 penerima manfaat yang terdiri atas kelompok rentan, lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas. Bantuan yang disalurkan meliputi paket pemenuhan hidup layak, bantuan kewirausahaan, alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, layanan operasi katarak, khitan massal bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, serta fasilitasi isbat nikah bagi pasangan tidak mampu guna memastikan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat.

Selain itu, Kementerian Sosial juga melaksanakan layanan bebas pasung bagi penyandang disabilitas mental sebagai bagian dari upaya pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghapus praktik pemasungan serta memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap layanan sosial dan kesehatan yang layak.

Para penerima manfaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah melalui berbagai program kesejahteraan sosial. Kehadiran pemerintah melalui penyaluran bantuan dan layanan sosial ini menjadi bukti nyata bahwa negara selalu hadir untuk mendampingi, melindungi, dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara rutin menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, salah satu program yang disalurkan adalah bantuan beras dan minyak goreng yang ditujukan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu.

Melalui program ini, penerima manfaat berhak memperoleh bantuan berupa beras dan minyak goreng yang disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan tersebut karena penyalurannya diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Syarat Penerima Bansos Beras dan Minyak Goreng

Agar dapat menerima bantuan pangan dari pemerintah, masyarakat harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.
2. Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Masuk dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan pemerintah.
4. Memiliki dokumen identitas yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
5. Menerima surat undangan atau pemberitahuan sebagai penerima bantuan dari pemerintah daerah atau instansi terkait.

Masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS umumnya tidak dapat menerima bantuan pangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan data kependudukan dan data kesejahteraan sosial selalu diperbarui melalui pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat.

Cara Mengambil Bantuan Pangan

Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat, bantuan dapat diambil dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Datang ke lokasi penyaluran sesuai informasi yang tercantum dalam surat undangan atau pemberitahuan resmi.
2. Membawa dokumen identitas berupa KTP dan KK.
3. Menunjukkan surat undangan kepada petugas penyalur.
4. Mengikuti proses verifikasi data yang dilakukan petugas.
5. Menerima bantuan sesuai jumlah yang telah ditetapkan pemerintah.

Bagi penerima lanjut usia (lansia) atau yang sedang sakit sehingga tidak dapat hadir langsung, pengambilan bantuan biasanya dapat diwakilkan sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Cara Mengecek Status Penerima Bantuan

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan bantuan sosial melalui data yang dimiliki pemerintah. Pengecekan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat maupun melalui layanan resmi Kementerian Sosial yang terhubung dengan DTKS.

Jika data belum sesuai atau terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah daerah agar dapat diverifikasi dan dipertimbangkan dalam program bantuan sosial berikutnya.

Program bantuan beras dan minyak goreng diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin. Karena itu, memastikan data kependudukan dan data kesejahteraan sosial tetap valid menjadi langkah penting agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.

JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Ia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Gus Ipul.

Lihat juga: BGN DAN IMIGRASI: DUA KASUS KORUPSI YANG MENGUJI JANJI BERSIH-BERSIH NEGERI

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

“Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjutnya, menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” ujar Gus Ipul.

Terakhir, Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas, menurut Gus Ipul, menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

JAKARTA - Kementerian Sosial ( Kemensos ) akan melelang logam mulia serta perhiasan emas dan mutiara yang ditaksir senilai Rp10 miliar lebih. Barang-barang ini merupakan hadiah tidak tertebak (HTT) dan hadiah tidak diambil pemenangnya (HTDP) yang kemudian sesuai aturan diserahkan ke Kemensos.

"HTT itu hadiah tidak tertebak. Jadi hadiahnya sudah ada, tapi tidak ada yang mengambil. Ada juga HTDP, hadiah tidak diambil pemenangnya. Kalau HTDP itu pemenangnya sudah ada, tapi tidak diambil," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dikutip Kamis (21/5/2026).

Adapun barang yang dilelang merupakan barang hasil Undian Gratis Berhadiah (UGB) sejak tahun 2008, terdiri dari:

- logam mulia sebanyak 738 keping dengan total berat 3.230 gram;

- perhiasan emas sebanyak 832 keping dengan total berat 2.967 gram; dan

- perhiasan mutiara sebanyak 756 pasang.

Total nilai limit lelang ditetapkan sebesar Rp10.176.929.000.

Gus Ipul menyampaikan bahwa hasil lelang akan digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan dukungan sosial maupun ekonomi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga dukungan pemberdayaan ekonomi.

"Nanti hasilnya sepenuhnya membantu keluarga-keluarga yang memang secara nyata membutuhkan bantuan, baik itu untuk pembangunan rumah supaya lebih layak huni atau bantuan-bantuan usaha sebagai dukungan agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi."

Pelaksanaan aanwijzing akan dilakukan pada Kamis, 21 Mei 2026 pukul 13.30 WIB hingga 15.00 WIB melalui Zoom Meeting. Sementara, proses lelang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 25 Mei 2026 pukul 14.35 WIB sesuai waktu server.

Gus Ipul menegaskan bahwa lelang terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan mendapat banyak peminat sehingga hasil lelang dapat semakin optimal membantu masyarakat.

"Ini terbuka, siapa pun yang ingin ikut silakan. Semakin banyak peminat tentu semakin bagus, lebih-lebih kalau nilainya juga meningkat terus. Niatnya juga membantu mereka yang membutuhkan."

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait pentingnya budaya menabung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program BAGI HOKI 2026 yang juga menjadi bentuk apresiasi kepada para nasabah setia.

Dalam program tersebut, nasabah berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa Tabungan senilai Rp1 miliar.

Menariknya, seluruh pajak hadiah pemenang ditanggung sepenuhnya oleh Bank Artha Graha Internasional, sehingga nasabah tidak dikenakan biaya tambahan.

Pengundian hadiah BAGI HOKI Periode 1 Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026, di Ruang Serbaguna Gedung Artha Graha, kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Proses pengundian akan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta notaris guna memastikan transparansi dan keabsahan hasil undian.

Selain hadiah utama, terdapat total 2.400 hadiah menarik lainnya yang dibagikan selama program berlangsung, di antaranya:

Program BAGI HOKI 2026 telah berlangsung sejak 3 Februari hingga 31 Juli 2026 dan dibagi dalam dua tahap pengundian. Pada tahap pertama yang digelar 21 Mei 2026, sebanyak 600 pemenang akan diumumkan.

Bagi nasabah yang belum beruntung di tahap pertama, kesempatan memenangkan 1 Miliar dan ribuan hadiah lainnya masih tersedia pada pengundian tahap kedua yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026.

Direktur Bank Artha Graha Internasional, Selvy Hutomo, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan program tersebut secara matang sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah.

"Kami telah mempersiapkan rangkaian program ini dengan sangat matang khusus untuk seluruh nasabah setia kami," kata Selvy dalam keterangannya dikutip Rabu (20/5).

"Pengundian periode pertama ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari Bank Artha Graha Internasional atas kepercayaan besar yang telah diberikan oleh nasabah kepada kami," ujar Selvy.

Bank Artha Graha Internasional juga memberikan kemudahan bagi nasabah baru maupun lama untuk mengumpulkan kupon sebanyak-banyaknya melalui dua cara:

1. Buka Rekening Baru: Setoran awal minimal Rp500.000 (New CIF) langsung mendapatkan 10 kupon undian.

2. Tingkatkan Saldo: Setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100.000 (berlaku kelipatan) akan mendapatkan tambahan 1 kupon undian.

Semakin tinggi saldo yang dijaga, semakin besar peluang untuk menang. Namun, nasabah diimbau untuk memastikan saldo rata-rata bulanan tidak menurun agar kupon yang telah dikumpulkan tidak hangus. www.arthagraha.com

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terkait isu mark up harga dalam pengadaan sepatu dan perlengkapan di Sekolah Rakyat. Investigasi terkait hal ini ditargetkan rampung pekan depan.

"Minggu depan harus sudah clear! Terkait investigasi pengadaan ini," kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5/2026).

Agus meminta agar investigasi dengan melibatkan tim audit internal ini dilakukan secara mendalam. Selanjutnya, hasil pendalaman itu akan langsung diserahkan ke aparat penegakan hukum (APH).

"Saya minta hasil investigasi ini dilakukan secara mendalam, karena nanti akan kita serahkan ke aparat penegak hukum," tegas Agus Jabo.

Mengakhiri arahannya, Wamensos menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai atas kerja keras dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat. Dia juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dan bekerja sesuai aturan.

"Kita harus solid, bekerja sesuai aturan, dan tetap bekerja dengan riang gembira," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto buka suara terkait sorotan terhadap anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos). Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Setyo, pengawasan diperlukan agar program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia mengingatkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga kualitas barang yang diberikan serta manfaat yang diterima masyarakat.

"Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif," ujar Setyo dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Sementara, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan hal senada. Menurutnya, kualitas terhadap barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang direncanakan.

"Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan," tegas Ibnu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan merespons sorotan publik terkait isu pengadaan sepatu Rp700.000 yang sempat viral.

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026), Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengapresiasi masukan masyarakat yang dinilai menjadi bahan evaluasi pemerintah.

“Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan pendapat, kritik, saran, dan koreksi terhadap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan dasar siswa—mulai dari makan, seragam, hingga sepatu—ditanggung negara melalui APBN. Karena itu, pengadaannya harus melalui mekanisme yang transparan, termasuk proses lelang.

Gus Ipul juga meluruskan informasi yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Ia menegaskan sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan khusus dari pemerintah daerah.

“Itu sepatu dari Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur, bukan dari Kementerian Sosial,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan tahapan pengadaan barang yang dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan. Setelah itu ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

Tahapan berikutnya, yaitu proses lelang yang dilakukan secara kompetitif dan akuntabel, mulai dari evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga kualifikasi penyedia.

Dalam contoh pengadaan sepatu PDL, Gus Ipul menyebut harga pemenang tender sebesar Rp576.577, yang kemudian menjadi sekitar Rp640.000 setelah pajak.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan diawasi secara berlapis, baik internal maupun eksternal, termasuk oleh Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, audit rutin juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Gus Ipul menegaskan komitmen Kementerian Sosial untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia juga menekankan pentingnya pengawasan publik sebagai bagian dari akuntabilitas, sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai prinsip transparansi dan tepat sasaran.

“Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” tegasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan puluhan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah diberhentikan akibat pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026), usai menerima kunjungan kerja pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Menurut Gus Ipul, pada 2025 tercatat ada sebanyak 49 pendamping PKH yang telah diberhentikan. Sementara pada tahun ini sudah ada 4 pendamping yang juga diberhentikan.

“Pendamping PKH ini sekarang sudah menjadi bagian dari P3K. Ada ketentuannya, ada aturannya, dan juga ada kinerjanya yang kita ukur setiap hari. Bagi yang melaksanakan tugas dengan baik kita apresiasi, kita berikan rasa hormat, kita berikan tunjangan yang seharusnya. Tapi bagi yang melanggar, kita tidak segan-segan untuk memberhentikan,” ujar Gus Ipul.

Ia menyebut, sepanjang tahun lalu ratusan pendamping telah mendapatkan sanksi administratif, hingga berujung pada pemberhentian.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Sosial, total terdapat 495 sanksi yang dijatuhkan kepada pendamping PKH. Rinciannya meliputi 397 surat peringatan (SP) 1, 45 SP 2, dan 49 SP 3. Selain itu, terdapat satu kasus hukuman disiplin serta tiga kasus yang masih dalam proses pemberhentian sementara terkait perkara hukum.

“Tahun lalu hampir 500 yang kita berikan surat peringatan satu dan dua. Kemudian 49 di antaranya sudah kita berhentikan. Kemudian tahun ini sudah ada 4 pendamping PKH yang juga sudah kita berhentikan,” lanjutnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia guna memperbaiki tata kelola penyaluran bansos.

“Jadi ini adalah bagian tindak lanjut dan rekomendasi dari Ombudsman yang sudah kita kerjakan supaya semua menyadari kerja kita terutama para pendamping ini tidak hanya diawasi oleh lembaga-lembaga resmi tapi juga diawasi oleh masyarakat luas,” katanya.

Gus Ipul menekankan bahwa pendamping PKH merupakan ujung tombak karena berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga integritas menjadi hal utama.

“Apalagi pendamping PKH itu hari-harinya bertemu langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution menjelaskan, laporan yang masuk terkait pelayanan di Kementerian Sosial umumnya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Misalnya ada masyarakat yang merasa berhak menerima bansos namun tidak mendapatkannya.

“Enggak dapat (bansos) gitu ya, mungkin belum terima harusnya dapat terus lapor ke Ombudsman gitu ya. Kira-kira highlight-nya dia mengaku berhak tapi enggak menerima, tapi setelah kita tindak lanjuti ya menjadi grup checking, verifikasi, divalidasi oleh petugas, nanti akan dinyatakan apakah berhak atau tidak,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses tersebut menjadi bagian dari kewenangan Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan.

Adapun data pelaporan pelayanan Kementerian Sosial yang masuk ke Ombudsman dalam empat tahun terakhir tercatat relatif fluktuatif, yakni 4 laporan pada 2022, 4 laporan pada 2023, meningkat menjadi 8 laporan pada 2024, dan 5 laporan pada 2025.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mewanti-wanti jajarannya untuk menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini diungkapkan Gus Ipul menyusul polemik anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat .

Diketahui, sorotan publik mencuat setelah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP menunjukkan alokasi anggaran sebesar Rp27 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu.

Dari angka tersebut, harga satuan sepatu diperkirakan mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang. Harga tersebut dinilai sebagian pihak lebih tinggi dari harga pasar.

Menanggapi hal itu, Gus Ipul menyebut pihak kementerian berkomitmen untuk tidak akan mencampuri proses pengadaan. "Itu yang kami terus sampaikan kepada teman-teman, khususnya juga yang diberi tugas melakukan pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menambahkan, pihaknya selalu mengingatkan jajaran agar berpegang pada ketentuan dan etika dalam setiap proses pengadaan. "Ini adalah tekad dan komitmen kami berdua. Kami selalu memberikan arahan untuk betul-betul berpegang kepada ketentuan-ketentuan dan etika-etika yang seharusnya dipegang oleh para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa."

Gus Ipul juga memastikan bahwa seluruh program, termasuk pengadaan pada tahun sebelumnya telah melalui proses audit. "Nah, untuk itulah, ya, teman-teman sekalian, proses-proses telah dilaksanakan dan pada tahun 2025 tentu program-program sudah berjalan, dan seluruh program itu juga diaudit oleh BPKP, diaudit juga oleh BPK. Setiap temuan-temuan tentu akan segera kami tindak lanjuti sebagai catatan agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Sebelumnya, Gus Ipul memaparkan rincian pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun 2025 yang mencakup berbagai jenis sepatu untuk siswa dan guru. Ia menyebut terdapat selisih antara pagu anggaran dan harga realisasi dalam sejumlah item.

Contohnya, sepatu PDL siswa memiliki pagu anggaran Rp700 ribu, tetapi direalisasikan sebesar Rp640 ribu per pasang, sehingga terdapat selisih Rp60 ribu.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa sepatu yang sempat viral di media sosial saat dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan kepada siswa bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan pribadi dari pemerintah daerah. Ia pun mempersilakan publik untuk mengawasi dan mengaudit proses pengadaan tersebut.

"Selebihnya nanti bisa dicek ya. Boleh diaudit, boleh dicek selebihnya apakah ini sudah memenuhi standar apa belum nanti kan ada proses," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah belum mengumumkan akan kembali memberikan bantuan langsung tunai Rp900 ribu kepada masyarakat yang membutuhkan pada Mei 2026 ini.

Karena itu, bagi masyarakat diimbau tidak termakan hoax yang menyatakan bahwa BLT Kesra Rp900 ribu bakal cair sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah.

Masyarakat juga bisa mengecek langsung pemberian BLT tersebut di website resmi pemerintah.

Karena jika BLT Kesra Rp900 ribu dicairkan, akan ada pengumuman resminya.

Selain itu, Anda juga bisa mengecek penerima BLT Kesra Rp900 ribu melalui website resmi atau aplikasi bansos.

Cara mengecek penerima BLT Rp900 ribu 2025 menggunakan KTP lewat aplikasi

Pengecekan status penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairan-nya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Cara mengecek penerima BLT Rp900 ribu menggunakan kTP melalui situs resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, Anda bisa langsung mengunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas di KTP.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka situs resmi di https://cekbansos.kemensos.go.id

2. Isi data wilayah tempat tinggal termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

3. Kemudian isi nama lengkap sesuai KTP.

3. Masukkan kode captcha yang muncul di layar, kemudian klik tombol “Cari Data”.

4. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian yang berisi informasi status kepesertaan bantuan sosial Anda.