Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas aktivis Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang dilihat Bisnis pada Selasa (7/4/2026). Dalam situs tersebut, terlihat penuntut umum yang mengajukan kasasi yaitu Tri Yanti Merilyn pada Senin (16/3/2026).

"Senin, 16 Maret 2026, pemohon kasasi Tri Yanti Merlyn Christin Pardede," dalam SIPP.

Selanjutnya, waktu penyerahan kasasi terhadap termohon Delpedro dkk dilakukan pada Selasa (31/3/2026). Namun, dalam situs tersebut belum mengungkap sosok majelis hakim maupun panitera pengganti Kasasi.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengemukakan bahwa alasan pihaknya mengajukan kasasi karena persidangan kasus Delpedro masih menggunakan KUHAP lama.

Terlebih, pelimpahan perkara kasus Delpedro ke persidangan terjadi sebelum KUHP maupun KUHAP baru ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahan dilakukan pada Desember 2025.

"Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk yang diputus bebas dalam masa pemeriksaan untuk Upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama] sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi," ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas vonis bebas Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya masih berpeluang untuk melayangkan kasasi karena perkara ini masih ditangani menggunakan KUHAP lama.

"Yang jelas, terhadap yang bersangkutan sudah dinyatakan bebas. Tapi kan waktu itu diproses tetap menggunakan masih KUHAP yang lama," kata Anang, di Kejagung, Jumat (13/3/2026.

Anang menegaskan, penuntut umum masih memiliki waktu untuk menganalisis seluruh fakta persidangan sebelum mengajukan upaya hukum kasasi.

"Kita tunggu sikap penuntut umum dalam waktu yang telah ditentukan sesuai aturan. Kita tunggu saja nanti sikap penuntut umum dalam waktu dekat," pungkas Anang.

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengajukan kasasi terkait dengan vonis bebas Tian Bahtiar dkk dalam kasus perintangan penyidikan sejumlah perkara korupsi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pihaknya memutuskan untuk mengajukan kasasi usai mempertimbangkan sejumlah hal.

"Terkait dengan perkara yang perintangan yang divonis bebas, penuntut umum kemarin menyatakan pikir-pikir dan menyatakan kasasi," ujar Anang di Kejagung, Jumat (13/3/2026).

Dia menjelaskan salah satu pertimbangan korps Adhyaksa mengajukan kasasi yaitu hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Tian Bahtiar dkk merupakan bagian dari koridor korupsi.

Selanjutnya, menurut Anang, kasasi diajukan karena proses pengusutan dan persidangan terhadap Tian Bahtiar dkk masih menggunakan KUHAP lama.

"Selama ini perkara terhadap perkara yang persis sama terhadap perintangan banyak terbukti dan itu masih menggunakan KUHAP yang lama," imbuhnya.

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa dirinya tetap menghormati keputusan vonis yang dikeluarkan oleh hakim.

"Kami tetap menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dan kami juga menyatakan upaya hukum kasasi penuntut umum," pungkasnya.

Sekadar informasi, tiga terdakwa yang divonis bebas dalam kasus perintangan perkara korupsi adalah Direktur Pemberitaan JakTV Tian Bahtiar; Ketua Cyber Army Adhiya Muzakki; dan Advokat sekaligus Akademisi Junaedi Saibih.

Dalam pertimbangan vonis Tian Bahtiar, hakim berpendapat bahwa pemberitaan negatif tidak masuk dalam ranah pidana. Sebab, pemberitaan tersebut masih dalam koridor kejurnalistikan yang dimuat berdasarkan fakta yang ada.

Melalui putusan ini, Tian Bahtiar Cs juga telah dilepaskan dari semua tuntutan dan dibebaskan dari sel tahanan putusan diketok hakim pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, SEMARANG - Sidang dugaan korupsi terkait pencairan fasilitas kredit PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Selasa (13/1/2026).

Agenda sidang hari ini berisi tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan Babay Parid Wazi, mantan Direktur Kredit dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bank DKI.

Babay Parid, bersama beberapa direktur dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) lain, ikut terseret dalam kasus pencairan kredit untuk Sritex. JPU mendakwa Babay telah lalai dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp180 miliar.

Tim Kuasa Hukum Babay Parid menyebut eksepsi yang telah disampaikan terdakwa pada pekan lalu secara esensi memperlihatkan bahwa dakwaan JPU tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap.

Eksepsi tersebut ditolak dalam agenda sidang hari ini, tetapi Tim Kuasa Hukum tetap menilai Babay Parid hanyalah korban dalam kasus korupsi yang melibatkan raksasa tekstil dari Surakarta itu.

Dalam agenda sidang tersebut juga, Tim Kuasa Hukum Babay Parid menyampaikan dua catatan yang berkaitan erat dengan jalannya proses persidangan. Pertama, terkait penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dalam persidangan, serta kondisi dokumen Berita Acara Pengadilan (BAP) yang rusak.

"Jaksa berpendirian tetap menggunakan KUHAP yang lama, sedangkan sejak diterbitkan KUHAP yang terbaru tertanggal 2 Januari 2026, idealnya harus menggunakan KUHAP yang baru," jelas Budi Jatmiko, anggota Tim Kuasa Hukum Babay Parid saat ditemui wartawan.

Budi menjelaskan bahwa meskipun tidak banyak berubah, penggunaan KUHAP lama yaitu UU No.8/1981 menyebabkan perbedaan prosedur acara pengadilan dalam sidang tersebut. Catatan itu diberikan untuk memastikan jalannya proses persidangan agar sesuai dengan ketentuan KUHAP yang baru.

Sementara itu, terkait dokumen BAP yang rusak, Budi menyebut pihaknya telah mengajukan permohonan tertulis untuk bisa menerima salinan dokumen yang baru.

"Harapannya tidak terpakai, karena akan selesai di putusan selanjutnya. Namun kami tetap perlu mempelajari dokumen perkara dan BAP yang rusak atau tidak jelas itu. Itu merupakan saksi yang cukup penting dari pihak Bank DKI maupun dari pihak Sritex," ujarnya.

Hakim Ketua dalam proses persidangan Babay Parid telah mendengar eksepsi serta tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa. Putusan belum bisa dikeluarkan dalam sidang kali ini. Rencananya, sidang bakal kembali dilanjutkan pada 20 Januari 2026, pekan depan.