Jakarta: Pemerintah terus mendorong penyediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui Danantara Housing.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan proyek tersebut akan dibangun di atas lahan hibah yang disiapkan untuk mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengatakan Danantara Housing akan membangun rumah susun atau rusun subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan hibah kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Kita ada nanti Danantara Housing yang akan membangun. Dan juga tentunya kalau pembiayaannya dengan pihak perbankan. Dan ini yang paling penting, kita juga akan menghitung berapa pastinya agar bisa cicilan ini tidak memberatkan dan benar-benar bisa dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Rosan di Jakarta dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Danantara siapkan pembangunan dan skema pembiayaan

Ia mengatakan sebagai pelaksana pembangunan dan juga pembiayaan, Danantara sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyiapkan perencanaannya, targetnya, implementasinya, agar semua dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.

Karena yang dibangun itu berupa rumah susun subsidi untuk segmen MBR, maka ia mengatakan nantinya harganya tentu harus terjangkau.

"Dan tidak hanya mulai dari segi pembangunan perumahan tersebut, tapi kita pun melakukan pembiayaan, baik pembiayaan untuk proyek itu sendiri (maupun) juga tentunya pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, agar bisa mendapatkan akses finansialnya dari pihak perbankan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan hibah di wilayah Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bakal dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak huni dan terjangkau bagi rakyat.

Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian untuk MBR dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.

Proyek tersebut merupakan salah satu proyek hunian vertikal terbesar yang diharapkan dapat membantu masyarakat pekerja memiliki rumah layak di dekat pusat ekonomi dan industri.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare (Ha).

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyambut hal itu, pemerintah memastikan bahwa penyelesaian administrasi hibah lahan tersebut akan dipercepat agar optimalisasi aset bisa dilaksanakan secepat mungkin.

Purbaya menyebut, pihaknya juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan pajak terhadap Lippo Group atas aset yang dihibahkan.

“Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Ternyata, pajak tanah yang diserahkan diharapkan untuk jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin?” tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa proses hibah tersebut akan tetap dijalankan secara penuh hati-hati dengan tata kelola yang baik.

“Ditegaskan bahwa seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian atau prudent,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.

Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi yang digelontorkan Lippo Group untuk mendukung pengadaan lahan seluas 30 Ha yang bakal dibangun rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.