Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lahan hibah yang diberikan Lippo Group bakal disiapkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Bendahara negara tersebut menjelaskan, injeksi modal itu diberikan dalam rangka mempercepat realisasi pengembangan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, lahan hibah tersebut berada di Kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan total luas mencapai 30 hektare (Ha).

“Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut, aset ini direncanakan diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara (PMN) untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN,” jelasnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menyambut hal itu, pemerintah memastikan bahwa penyelesaian administrasi hibah lahan tersebut akan dipercepat agar optimalisasi aset bisa dilaksanakan secepat mungkin.

Purbaya menyebut, pihaknya juga berencana memberikan insentif berupa pembebasan pengenaan pajak terhadap Lippo Group atas aset yang dihibahkan.

“Tadi saya ditanya, bisa enggak ngasih insentif kepada Lippo? Saya bingung insentif apa? Ternyata, pajak tanah yang diserahkan diharapkan untuk jangan dipajakin. Oh, itu mah gampang. Masa orang mau ngasih kita pajakin?” tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa proses hibah tersebut akan tetap dijalankan secara penuh hati-hati dengan tata kelola yang baik.

“Ditegaskan bahwa seluruh proses hibah akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan kehati-hatian atau prudent,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi.

Mengacu pada asumsi tersebut, kontribusi yang digelontorkan Lippo Group untuk mendukung pengadaan lahan seluas 30 Ha yang bakal dibangun rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare (Ha) artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Pemerintah membuka opsi merombak total hingga merobohkan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kawasan eks Hotel Sultan itu disebut akan ditata ulang menjadi ikon baru Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan kawasan GBK secara menyeluruh, termasuk area bekas Hotel Sultan yang baru saja kembali berada di bawah kendali negara.

"Rencananya itu (kawasan Hotel Sultan) akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih luasnya 200 hektare," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Rosan mengatakan konsep pengembangan yang disiapkan tak hanya mencakup pembangunan hotel. Kawasan tersebut akan ditata sebagai kawasan terpadu yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru di Jakarta.

Menurut Rosan, arahan Prabowo adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon baru Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga, dan tidak satu. Tapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia, sehingga perencanaannya itu harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga paling penting kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Rosan memberi sinyal Hotel Sultan berpotensi mengalami perubahan besar dalam proyek penataan kawasan GBK yang tengah disiapkan pemerintah.

Meski belum merinci bentuk pengembangannya, Rosan mengatakan area tersebut pada akhirnya akan ditransformasi menjadi kawasan baru sebagai bagian dari desain ulang kawasan GBK seluas sekitar 200 hektare (ha).

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya, eventually (Hotel Sultan akan dirobohkan)," ujar Rosan.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari arahan Prabowo yang meminta kawasan eks Hotel Sultan disiapkan sebagai ikon baru Indonesia dengan konsep yang terintegrasi dengan kawasan GBK dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain hotel, pemerintah juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata karena lokasinya yang terintegrasi dengan kompleks GBK. Namun, Rosan menilai masih terlalu dini untuk menjelaskan konsep rinci yang sedang disusun.

Ia hanya memastikan kawasan GBK akan tetap dipertahankan sebagai pusat olahraga nasional, tetapi dengan fasilitas yang ditingkatkan ke standar internasional.

"GBK ya tetap ada GBK-nya, tapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard, sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," katanya.

Rosan juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi pengelola untuk kawasan eks Hotel Sultan setelah proses pengambilalihan aset selesai dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut dia, pengelolaan kawasan tersebut berpotensi diserahkan kepada perusahaan pelat merah sektor pariwisata, mulai dari InJourney hingga The Meru Sanur yang berada di bawah ekosistem BUMN pariwisata.

"Kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru. Nanti kalau ini sudah selesai semua di Mensesneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney (hingga) Meru," ujarnya.

Rosan menambahkan pengembangan kawasan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dan Danantara untuk memperkuat sektor pariwisata nasional.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN dari sisi jumlah wisatawan maupun rata-rata pengeluaran wisatawan.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong pengembangan destinasi yang tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan belanja wisatawan selama berada di Indonesia.

Rencana penataan ulang kawasan Hotel Sultan muncul setelah pemerintah mengambil alih kembali lahan yang selama ini dikelola PT Indobuildco milik keluarga Sutowo.

Eksekusi lahan Hotel Sultan pada Kamis (19/6) sempat diwarnai kericuhan. Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban aset negara yang diperintahkan Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan Sang Kepala Negara meminta seluruh aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain dikembalikan ke bawah kontrol pemerintah.

Pengambilalihan itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hotel Sultan sendiri memiliki sejarah panjang. Bangunan yang awalnya bernama Hotel Hilton Jakarta itu dibangun pada era 1970-an untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata Asia Pasifik.

Setelah kontrak dengan jaringan Hilton berakhir pada 2006, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengkonsolidasikan 258 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam waktu dekat, super holding perusahaan pelat merah ini menargetkan 300 BUMN bakal dikonsolidasikan lebih lanjut sebagai bagian dari transformasi.

Hal tersebut dilaporkan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).

"Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ungkap Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (21/6).

Teddy menjelaskan transformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola BUMN, hingga mengurangi beban negara.

Ia pun menyebut pengelolaan aset negara perlu dilakukan lebih baik untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," terangnya.

Selain konsolidasi BUMN, Teddy mengungkapkan pertemuan tersebut juga membahas berbagai peluang ekonomi baru yang dapat didorong Danantara.

Peluang itu mencakup industri kreatif dan sektor pariwisata, termasuk kegiatan olahraga hingga konser musik.

"Peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat didorong oleh Danantara, termasuk penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event olahraga, konser musik, hingga industri kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan perputaran ekonomi nasional," ujar Teddy.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia belum merilis laporan keuangan kepada publik.

Menurutnya, proses penyusunan laporan keuangan masih berlangsung karena Danantara tengah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya.

Rosan mengatakan penyampaian laporan keuangan Danantara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu seribu perusahaan lebih, itu yang pertama," kata Rosan saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan, berbeda dengan perusahaan terbuka (Tbk) yang wajib menyampaikan laporan keuangan pada akhir Maret, perusahaan non-Tbk memiliki batas waktu hingga akhir Juni untuk menerbitkan laporan keuangan.

"Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni," ujarnya.

Selain proses konsolidasi, Rosan menyebut seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit terhadap lembaga tersebut.

"Kemudian ini kita juga sudah serahkan datanya semua ke BPK karena BPK adalah yang akan melakukan audit di kami," katanya.

Rosan menegaskan keterlambatan publikasi laporan keuangan bukan berarti Danantara menutup diri dari investor.

Menurutnya, dalam berbagai kegiatan promosi investasi atau roadshow, pihaknya tetap membuka data dan informasi keuangan kepada calon investor.

"Nah tapi ini kan pada saat kita melakukan roadshow, data-data kita kasih tahu mereka. Mereka juga nggak mungkin investasi tanpa melihat keuangan kita," ujarnya.

Dia mengatakan para investor memahami bahwa proses audit laporan keuangan Danantara masih berlangsung dan dilakukan oleh BPK. Karena itu, mereka tetap dapat menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data yang telah disampaikan.

"Tapi mereka juga memahami sekali bahwa ini untuk Danantara dilakukan oleh BPK," lanjutnya.

Rosan menegaskan transparansi tetap menjadi prinsip utama yang dijalankan Danantara. Menurutnya, seluruh data keuangan yang tersedia telah dibuka kepada para calon investor sehingga mereka dapat melakukan analisis secara independen.

"Sekali lagi kami justru selama ini yang saya tekankan itu apa sih? Transparansi kok," kata Rosan.

Dia menjelaskan laporan keuangan yang disampaikan kepada investor merupakan data aktual yang belum diaudit oleh BPK, namun tetap menggambarkan kondisi keuangan Danantara secara apa adanya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, mereka bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, yang kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," ujarnya.

Menurut Rosan, keterbukaan tersebut mendapat respons positif dari para investor yang mengikuti perkembangan Danantara sejak awal pembentukannya.

"Kita kasih tahu apa adanya kok. Dan kita lihat responsnya ternyata positif karena kita memberikan laporan keuangan juga apa adanya. Mereka juga bisa mengikuti semua perkembangan yang ada di sini," tandas Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra atau jalur kereta Trans Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN. Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini akan kita matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat kredit Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM), entitas investasi yang berada di bawah struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski demikian, Moody's menetapkan outlook negatif, sejalan dengan prospek peringkat utang Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), Moody's menilai peringkat Danantara Investment Management setara dengan peringkat negara Indonesia karena kuatnya keterkaitan antara DIM dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan jika dibutuhkan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, mengatakan peringkat Baa2 untuk DIM didukung oleh struktur kelembagaan Danantara yang menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam pengelolaan investasi negara.

"Danantara Investment Management memperoleh peringkat Baa2 dengan outlook negatif yang selaras dengan peringkat sovereign Pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka kelembagaan Danantara dan ekspektasi kami terhadap dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu," tulis Moody's dalam laporannya.

Moody's juga memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program penerbitan surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan tersebut.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau entitas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah.

Menurut Moody's, DIM masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang maupun aktivitas usaha yang cukup untuk dinilai secara mandiri. Karena itu, lembaga pemeringkat tersebut belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) atau penilaian kekuatan kredit independen kepada DIM.

Sebaliknya, peringkat yang diberikan saat ini lebih mencerminkan kedekatan dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan.

DIM sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur Danantara. Perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Moody's menilai hubungan kepemilikan tersebut bersifat kuat dan berkelanjutan karena setiap perubahan kepemilikan memerlukan perubahan regulasi melalui amendemen undang-undang.

Pengawasan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Dalam penilaiannya, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap DIM.

Anggaran tahunan DIM merupakan bagian dari anggaran BPI Danantara yang harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Dewan tersebut beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif di kabinet.

Selain itu, rencana kerja dan anggaran perusahaan juga wajib dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap keputusan investasi yang dilakukan DIM juga harus melalui mekanisme persetujuan berlapis, mulai dari Komite Investasi internal, direksi, dewan komisaris hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham, tergantung besaran dan materialitas transaksi.

Moody's menilai struktur tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa secara cepat apabila diperlukan.

Dari sisi keuangan, Moody's menilai posisi likuiditas DIM sangat kuat. Perusahaan telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada 2025 dan diperkirakan memperoleh tambahan Rp50 triliun pada 2026 dari BPI Danantara.

Selain modal tersebut, DIM juga telah menghimpun dana melalui penerbitan Patriot Bonds senilai Rp68,4 triliun serta fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) sebesar US$10 miliar, dengan komitmen pendanaan sekitar US$1 miliar.

Peringkat Akan Bergerak Sejalan dengan Indonesia

Meski memperoleh peringkat investment grade, Moody's menegaskan bahwa prospek negatif pada DIM mencerminkan outlook negatif yang saat ini melekat pada peringkat sovereign Indonesia.

Ke depan, perubahan peringkat DIM kemungkinan besar akan mengikuti arah peringkat kredit Indonesia. Jika peringkat sovereign Indonesia meningkat, peringkat DIM berpotensi ikut naik selama hubungan perusahaan dengan pemerintah tetap kuat. Sebaliknya, penurunan peringkat sovereign atau melemahnya hubungan DIM dengan pemerintah dapat menjadi faktor yang menekan peringkat perusahaan.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan BUMN ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tak akan menghilangkan lini bisnis para eksportir.

Dony menyampaikan tugas BUMN baru tersebut untuk memastikan harga ekspor benar yang mewakili rakyat Indonesia, tanpa mencaplok lini bisnis pengusaha.

"Kan tetap ekspor. Enggak, kalau mereka bisnisnya normal, enggak ada bedanya kan. Tadinya dia jual harga X ke luar, sekarang dia jual ke kita juga harga X," ujar Dony saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia juga menjelaskan DSI berfungsi untuk sentralisasi penjualan, bukan untuk merugikan para pengusaha.

"Kalau pengusahanya yang normal, mereka senang-senang aja. Mereka tidak melakukan under invoicing, tidak melakukan transfer pricing, buat mereka sama aja. Kalau ada yang khawatir-khawatir, berarti ada something wrong, betul enggak?" ucap Dony.

"Jadi contohnya, dulu beli bayar jualnya langsung ke X, sekarang jual dengan harga yang sama, lewat ada yang memonitor harganya bener enggak. Betul kan? Karena apa, harga itu akan menentukan nanti pajak yang kita terima. Pajak itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," tambahnya.

Dengan demikian, Dony menekankan dasar pembentukan DSI adalah menghindari praktik under invoicing dan transfer pricing yang menyebabkan pendapatan negara berkurang.

"Ini yang juga perlu disampein kepada masyarakat. Harus memahami basic-nya kenapa ini dilakukan. Karena tentu ada latar belakangnya. Yang pertama tentu masyarakat yakin bahwa yang namanya kekayaan alam Indonesia itu harus untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ungkap Dony.

Sebelumnya, Dony juga memastikan DSI telah resmi berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) pada hari ini. Perubahan status itu telah rampung setelah proses penandatanganan saham negara dilakukan pada pagi hari.

"Hari ini kan sudah menjadi BUMN, kan? Karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN. Dia sudah selesai tadi pagi, kita sudah tanda tangan," kata Dony di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi perkembangan terbaru dari pembentukan PT DSI yang sebelumnya diumumkan pemerintah sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Meski status perusahaan telah resmi berubah menjadi BUMN, Dony mengatakan mekanisme detail terkait operasional ekspor melalui PT DSI masih dalam tahap proses pembahasan pemerintah.

"Nanti kan akan disampaikan, sedang diproses kan. Yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian nanti details-nya akan disampaikan kepada teman-teman sekalian," ujarnya.

Chief Operation Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria memastikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi berubah status menjadi badan usaha milik negara (BUMN) pada hari ini.

Perubahan status itu disebut telah rampung setelah proses penandatanganan saham negara dilakukan pada pagi hari.

"Hari ini kan sudah menjadi BUMN, kan? Karena kan prosesnya harus ada 1 persen saham milik negara dengan kuasa khusus. Hari ini sudah menjadi BUMN. Dia sudah selesai tadi pagi, kita sudah tanda tangan," kata Dony di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi perkembangan terbaru dari pembentukan PT DSI yang sebelumnya diumumkan pemerintah sebagai BUMN khusus ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

Meski status perusahaan telah resmi berubah menjadi BUMN, Dony mengatakan mekanisme detail terkait operasional ekspor melalui PT DSI masih dalam tahap proses pembahasan pemerintah.

"Nanti kan akan disampaikan, sedang diproses kan. Yang pasti sudah menjadi BUMN, kemudian nanti details-nya akan disampaikan kepada teman-teman sekalian," ujarnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut PT DSI akan berubah status menjadi BUMN pada pekan ini. Perusahaan tersebut nantinya akan menjadi pintu utama ekspor komoditas SDA strategis Indonesia.

Pembentukan PT DSI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Lewat aturan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor. Pemerintah menyebut hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, PT DSI dibentuk sebagai upaya pemerintah menjalankan sistem ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, minyak kelapa sawit, dan paduan besi atau ferro alloys.

Penandatanganan perubahan status PT DSI menjadi BUMN juga diunggah melalui akun Instagram resmi milik Rosan. Dalam unggahan tersebut, penandatanganan dilakukan oleh Rosan bersama Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

Dalam unggahannya, Rosan menyebut pembentukan PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor bertujuan meningkatkan transparansi transaksi ekspor nasional.

"Keberadaan kami ini nantinya juga justru ingin lebih menyempurnakan terutama dari distorsi data ekspor yang mungkin selama ini sudah terjadi," kata Rosan dalam unggahan tersebut.

Rosan sebelumnya juga mengumumkan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI. Menurut Rosan, Luke dipilih karena memiliki pengalaman panjang di industri pertambangan dan perdagangan komoditas, termasuk saat berkarier di PT Vale Indonesia Tbk.

"Yang paling penting justru kita lihat pengalaman trading-nya ada, minerals-nya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral, jadi networking-nya juga baik," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (22/5).

Presiden Prabowo Subianto membanggakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara (BPI Danantara) mengelola kekayaan bangsa sebesar US$1 triliun atau sekitar Rp17 ribu triliun.

Hal itu disampaikan Prabowo di depan warga Kebumen, Jawa Tengah dalam acara Panen Raya Udang di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan, Sabtu (23/5).

Menurut Prabowo, Danantara adalah dana kedaulatan Indonesia yang mengelola lebih dari seribu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan total aset Rp17 triliun tersebut.

"Jadi mereka mengelola kekayaan seluruh bangsa. Untuk anak dan cucu kita selanjutnya," kata Prabowo.

Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus menitipkan pesan kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria untuk mengelola kekayaan itu dengan baik. Sebab, itu adalah uang rakyat yang harus dikembalikan untuk kesejahteraan mereka.

"Jadi harus diurus baik-baik ya. Pak Doni sama semua stafnya. Jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu," tegasnya.

BPI Danantara adalah Sovereign Wealth Fund Indonesia yang mengelola aset negara secara terpusat. Lahir di masa kepemimpinan Prabowo dengan modal dasar sekitar Rp1.000 triliun.

Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer (CEO). Di bawah kepemimpinannya, Danantara baru saja membentuk BUMN baru yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang mengatur tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Adapun fokus utama Danantara adalah mengelola dan mengonsolidasikan aset BUMN besar serta bertindak sebagai pengawas terpusat untuk transaksi ekspor komoditas guna menutup celah kebocoran devisa.

Bisnis.com, JAKARTA – Laporan keuangan perdana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tengah disorot belakangan. Pasalnya, setahun lebih sovereign wealth fund ini dibentuk, publik tengah menanti realisasinya dalam mendatangkan investasi ke RI.

Danantara dalam laman resminya, angkat suara perihal sorotan ini. Manajemen memastikan bahwa ketentuan pelaporan keuangan perdana Danantara masih akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

Adapun UU Nomor 16 Tahun 2025, mengatur tentang perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pasal 43J Ayat 1, dijelaskan bahwa penyampaian laporan tahunan kepada kepala BP BUMN dilakukan maksimum 6 bulan setelah tahun buku berakhir.

”Sebagai badan sui generis yang dilahirkan langsung melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ketentuan pelaporan Danantara Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan peraturan-peraturan turunannya,” kata manajemen dalam laman resminya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Pengaturan mengenai pelaporan laporan keuangan juga termaktub dalam PP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dalam aturan itu, disebutkan bahwa laporan keuangan Danantara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Danantara sendiri merupakan pihak yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Namun, PP tersebut tidak terang menyebutkan tenggat waktu penyampaian laporan keuangan kepada Dewan Pengawas Danantara. Dewan Pengawas, dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh salah satunya komite audit.

Manajemen Danantara, menerangkan bahwa penyampaian laporan keuangan tahun buku 2025 akan dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor pemerintah.

”Sebagai badan sui generis, Danantara Indonesia tetap melaporkan laporan keuangan tahunan kepada auditor pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan P Roeslani mengatakan bahwa pemerintah bakal membentuk badan otorita baru untuk mengurus Pusat Keuangan Indonesia (Indonesia Financial Center/ IFC).

Hal ini disampaikan Rosan sekaligus menekankan bahwa pusat keuangan internasional yang dibangun di Bali itu tidak dikelola oleh Danantara.

"Nanti itu ada badan otoritas center sendiri," ujarnya ditemui di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5).

Namun, Danantara sebagai penggagas pengembangan International Financial Center dinilai akan turut membantu dalam pembangunannya, baik dari sisi membuat kebijakan hingga pendanaan.

"Dalam hal ini kita akan sebagai pemrakarsa juga untuk mungkin untuk pembangunan dari kawasan financial center itu sendiri," jelasnya.

Rosan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dinilai akan bertugas untuk menyusun apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan regulasi. Misalnya dari sisi hukum maupun insentifnya.

"Pembahasannya seperti itu dan kurang lebih PR-nya apa saja yang kita mesti tindak lanjuti," tegasnya.

Rosan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto dan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria sebelumnya telah meninjau pengembangan KEK Kura Kura Bali dan KEK Sanur, Jumat (1/5), yang rencananya akan menjadi lokasi Indonesia Financial Centre.