Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan rehabilitasi 2 juta hektare lahan kritis melalui penanaman 2 miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan ketahanan air nasional.

Program tersebut difokuskan pada kawasan DAS prioritas dan ekosistem bakau yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Direktur Pengendalian Pencemaran Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan target rehabilitasi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak mengingat luasnya area yang harus dipulihkan.

“Target rehabilitasi 2 juta hektare melalui penanaman 2 miliar pohon adalah tugas mulia yang harus kita kerjakan bersama. Kawasan yang memiliki potensi besar untuk penanaman adalah ekosistem bakau dan daerah aliran sungai, terutama DAS-DAS prioritas di Pulau Jawa. Pohon yang ditanam harus adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar Tulus dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, rehabilitasi DAS diperlukan untuk memperbaiki fungsi hidrologis kawasan hulu. Vegetasi berperan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta menjaga pasokan air pada musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan serapan karbon.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari sejumlah komunitas lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan DAS.

Perwakilan Komunitas Penjaga Sungai Citarum, Didin, mengatakan masih terdapat sekitar 8.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk mempercepat pemulihan DAS.

Dia juga menilai pengelolaan DAS perlu didukung koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, terutama pada sungai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, perwakilan Komunitas Bambu dan Lingkungan Penggerak Masyarakat Kasepuhan Cibarani, Muqodas, menyebut masyarakat adat di wilayah DAS Cisadane siap mendukung program penanaman pohon.

“Kami siap menyukseskan program penanaman 2 miliar pohon. Di wilayah Cibarani terdapat sekitar 4.980 hektare lahan yang siap ditanami bambu dan pohon produktif lainnya. Selama ini masyarakat juga telah melakukan penanaman bambu untuk menjaga sumber mata air, memperkuat daerah resapan, dan mencegah erosi,” kata Muqodas.

Adapun perwakilan Komunitas Patroli Air Surabaya, Imam, menilai keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, edukasi kepada generasi muda juga penting untuk memastikan upaya pelestarian sungai dan sumber daya air dapat berkelanjutan.

Selain program penanaman pohon, KLH/BPLH juga mendorong pembentukan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui rencana penyelenggaraan Kongres Air Nasional. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, komunitas sungai, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berkomitmen merehabilitasi sekitar 12 juta hektare lahan kritis dengan mengandalkan perdagangan kredit karbon sebagai sumber pembiayaan.

Hal ini dikemukakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyusul ditawarkannya 13 juta kredit karbon dari sektor kehutanan dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan International Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk mengembangkan pasar karbon.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Kami akan menindaklanjuti komitmen tersebut dengan mendorong kerja sama internasional agar skema kredit karbon dapat membantu pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis,” kata Rohmat kepada wartawan di sela-sela Global Carbon Summit 2025 di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Rohmat mengemukakan bahwa skema perdagangan kredit karbon merupakan salah satu upaya untuk mengakomodasi pembiayaan internasional dalam membantu rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Selain mekanisme ini, pemerintah juga mengandalkan APBN dan keterlibatan sektor swasta.

“Pemerintah daerah juga akan dilibatkan karena sekitar 50% lahan kritis berada di luar kawasan hutan (APL), yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, partisipasi CSR pihak swasta serta inisiatif masyarakat akan ditingkatkan,” tambahnya.

Rohmat tidak memerinci potensi nilai pembiayaan yang berpotensi diperoleh Indonesia melalui perdagangan kredit karbon. Namun Kementerian Kehutanan meyakini kredit karbon dari sektor kehutanan dapat dibanderol dengan harga tinggi karena memiliki integritas.

Pada kesempatan tersebut, Rohmat kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat dalam 4 tahun ke depan atau hingga 2029. Saat ini terdapat Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas melakukan verifikasi terhadap masyarakat hukum adat sebelum kawasan hutan adat ditetapkan.

Selain itu, Kementerian Kehutanan selama hampir sepuluh tahun terakhir telah menetapkan 8,32 juta hektare lahan perhutanan sosial yang memberikan akses kelola kepada kelompok tani hutan.

Rohmat mengemukakan pengembangan skema kredit karbon ke depan akan melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat adat, sehingga kelompok ini dapat memperoleh manfaat secara langsung dari program tersebut.