Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perkebunan Jawa Barat terus mempercepat revitalisasi perkebunan teh di kawasan Ciater, Kabupaten Subang.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penanaman 10.000 bibit teh di Blok Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, sebagai upaya mengembalikan produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.

Kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan sejak dua bulan lalu tersebut merupakan bagian dari program pemulihan lahan perkebunan yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Penanaman dilakukan setelah proses pengolahan lahan selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, mengatakan revitalisasi perkebunan teh menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan teh, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan perkebunan teh memiliki peran penting dalam konservasi tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem," ujar Gandjar dikutip Rabu (17/6/2026).

Sebanyak 10.000 bibit teh ditanam di lahan seluas 0,8 hektare dengan melibatkan 23 Hari Orang Kerja (HOK) yang terdiri atas pekerja lapangan dan tim teknis pendukung. Menurut Gandjar, keberhasilan program revitalisasi diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan perkebunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kawasan Ciater, khususnya Blok Tambakan, dapat kembali menjadi areal perkebunan teh yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar," katanya.

Program revitalisasi tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di Ciater.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025 lalu, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal."Kan banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentehkan kembali daerah ini," katanya.

KDM sapaan akrabnya mengatakan biaya penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Melalui program revitalisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kawasan Ciater dapat kembali menjadi sentra perkebunan teh yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan rehabilitasi 2 juta hektare lahan kritis melalui penanaman 2 miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan ketahanan air nasional.

Program tersebut difokuskan pada kawasan DAS prioritas dan ekosistem bakau yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Direktur Pengendalian Pencemaran Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan target rehabilitasi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak mengingat luasnya area yang harus dipulihkan.

“Target rehabilitasi 2 juta hektare melalui penanaman 2 miliar pohon adalah tugas mulia yang harus kita kerjakan bersama. Kawasan yang memiliki potensi besar untuk penanaman adalah ekosistem bakau dan daerah aliran sungai, terutama DAS-DAS prioritas di Pulau Jawa. Pohon yang ditanam harus adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar Tulus dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, rehabilitasi DAS diperlukan untuk memperbaiki fungsi hidrologis kawasan hulu. Vegetasi berperan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta menjaga pasokan air pada musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan serapan karbon.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari sejumlah komunitas lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan DAS.

Perwakilan Komunitas Penjaga Sungai Citarum, Didin, mengatakan masih terdapat sekitar 8.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk mempercepat pemulihan DAS.

Dia juga menilai pengelolaan DAS perlu didukung koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, terutama pada sungai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, perwakilan Komunitas Bambu dan Lingkungan Penggerak Masyarakat Kasepuhan Cibarani, Muqodas, menyebut masyarakat adat di wilayah DAS Cisadane siap mendukung program penanaman pohon.

“Kami siap menyukseskan program penanaman 2 miliar pohon. Di wilayah Cibarani terdapat sekitar 4.980 hektare lahan yang siap ditanami bambu dan pohon produktif lainnya. Selama ini masyarakat juga telah melakukan penanaman bambu untuk menjaga sumber mata air, memperkuat daerah resapan, dan mencegah erosi,” kata Muqodas.

Adapun perwakilan Komunitas Patroli Air Surabaya, Imam, menilai keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, edukasi kepada generasi muda juga penting untuk memastikan upaya pelestarian sungai dan sumber daya air dapat berkelanjutan.

Selain program penanaman pohon, KLH/BPLH juga mendorong pembentukan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui rencana penyelenggaraan Kongres Air Nasional. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, komunitas sungai, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.

PetroChina International Jabung Ltd. mencatat tingkat keberhasilan tinggi dalam rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Jambi. Rehabilitasi ini berhasil memulihkan kawasan seluas 34 hektare dengan tingkat kelangsungan hidup vegetasi mencapai 95,88 persen sebagai bagian dari komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pemulihan dilakukan di kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Area tersebut sebelumnya menjadi bagian dari jalur pipa Blok Jabung, fasilitas produksi, serta sumur eksploitasi milik perusahaan.

Pada 17 Desember 2025, PetroChina secara resmi menyerahkan kembali lahan rehabilitasi seluas 34 hektare itu kepada Kementerian Kehutanan. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Presiden Operasi PetroChina, Khostarosa Andhika Jaya, kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, di Jakarta.

Keberhasilan rehabilitasi tersebut diperkuat hasil evaluasi tim penilaian lintas lembaga yang melibatkan Balai Pengelolaan DAS (BPDAS) Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) XIV Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Hasil evaluasi mencatat tingkat keberlangsungan hidup tanaman mencapai 95,88 persen. Beragam spesies tanaman asli berhasil tumbuh di kawasan itu, mulai dari jelutung rawa, pulai rawa, balangeran, kayu aro, jengkol, nangka, hingga palem areca.

Dalam proses rehabilitasi, vegetasi ditanam dengan pola jarak 3 x 3 meter atau setara sekitar 1.100 pohon per hektare. Rata-rata tinggi tanaman kini mencapai 127,5 sentimeter, menandakan perkembangan vegetasi yang dinilai optimal di kawasan gambut tersebut.

PetroChina telah menjalankan program rehabilitasi hutan gambut dan DAS terlindungi di Tanjung Jabung Timur sejak 2022. Upaya itu menjadi bagian dari kewajiban reklamasi sekaligus strategi keberlanjutan perusahaan di sektor lingkungan.

Komitmen tersebut juga mendapat pengakuan pemerintah. Pada 2023, PetroChina menerima penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas kontribusinya dalam rehabilitasi DAS dan reklamasi lahan. Program itu mencakup rehabilitasi 473 hektare DAS serta pengembangan 40 hektare hutan kota di Muara Sabak Barat.

Tak hanya di Jambi, PetroChina juga aktif menjalankan program penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia. Hingga kini, perusahaan telah menanam lebih dari 93 ribu bibit mangrove secara nasional, termasuk 35.200 bibit di Waitambi, Tanjung Jabung Timur, 10.813 bibit di Pangkal Babu, Tanjung Jabung Barat, 10 ribu bibit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, serta 5 ribu bibit di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026 yang mengusung tema Our Power, Our Planet, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan.

Ini diwujudkan dengan menyelenggarakan konservasi lingkungan melalui penanaman 10 ribu mangrove dan transplantasi 2.000 terumbu karang di Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra strategis dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem pesisir sekaligus penguatan kolaborasi multipihak untuk masa depan bumi yang lebih berkelanjutan.

Aksi ini wujud implementasi inisiatif keberlanjutan Telkom GoZero% - Sustainability Action by Telkom Indonesia, khususnya pada pilar Save Our Planet, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, perlindungan ekosistem, dan percepatan transisi menuju operasional rendah karbon.

SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, Hari Bumi merupakan momentum penting memperkuat kesadaran bahwa pertumbuhan digital harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Telkom memandang keberlanjutan bukan sekadar program pendukung, tetapi bagian dari strategi bisnis jangka panjang.

‘’Melalui konservasi mangrove dan terumbu karang, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi ekosistem pesisir, masyarakat sekitar, sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur digital tetap selaras dengan kelestarian alam,” ujarnya.

Pemilihan lokasi konservasi juga didasarkan pada posisi strategis jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) TelkomGroup Mandalika–Sanur.

Hal tersebut menjadi nilai tambah dengan mempertimbangkan sinergi antara perlindungan ekosistem pesisir dengan upaya menjaga keberlanjutan infrastruktur konektivitas digital yang dimiliki TelkomGroup.

Kehadiran ekosistem pesisir yang sehat di sekitar jalur kabel laut turut mendukung ketahanan kawasan pesisir dari abrasi dan perubahan lingkungan, yang penting bagi keberlangsungan infrastruktur tersebut.

Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon biru (blue carbon), serta habitat berbagai biota laut.

Sementara terumbu karang berfungsi menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan maupun pariwisata.

Karena itu, pelaksanaan konservasi di kawasan Lombok Utara diharapkan memberikan dampak ekologis dan sosial ekonomi secara berkelanjutan. Sepanjang 2025, Telkom juga telah menjalankan berbagai inisiatif konservasi dan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komitmen perusahaan.

Di antaranya pengumpulan lebih dari 3,3 ton sampah plastik atau setara 177.915 botol melalui pemanfaatan Reverse Vending Machine (RVM) di lingkungan Telkom Hub Jakarta, pengelolaan sirkular limbah kabel serat optik dengan tingkat pemulihan mencapai 73 persen, serta standarisasi gedung ramah lingkungan melalui sertifikasi internasional Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) untuk memastikan efisiensi energi dan sumber daya yang terukur.

Sebagai langkah adaptasi perubahan iklim, Telkom turut menjalankan Climate Transition Plan yang menjadi panduan transformasi menuju operasional rendah karbon dan target Net Zero Emission 2060.

Telkom telah menetapkan enam tuas dekarbonisasi (six decarbonization levers) yang menjadi panduan strategi perusahaan pada fase awal (2023-2030) dengan target:

•Penurunan Emisi: Mengurangi 20 persen emisi GRK (Cakupan 1 & 2).

•Efisiensi Energi: Menekan konsumsi energi hingga 10 persen melalui modernisasi teknologi jaringan.

•Energi Terbarukan: Membangun panel surya (Solar PV) dengan kapasitas lebih dari 14 MWp.

•Manajemen Limbah: Reduksi sampah minimal 70 persen dan manajemen limbah serat optik secara maksimal.

VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri menambahkan, keberhasilan transformasi hijau tidak hanya ditentukan oleh investasi besar, tetapi juga konsistensi langkah yang dilakukan bersama.

“Kami percaya perubahan besar dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan. Karena itu, Telkom akan terus mendorong budaya ramah lingkungan di seluruh lini bisnis, mulai dari perilaku sehari-hari insan TelkomGroup hingga pengelolaan infrastruktur digital,’’ kata Gunawan.

Melalui inisiatif sustainability GoZero% yang terintegrasi, jelas dia, Telkom berkomitmen menghadirkan pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pelestarian lingkungan serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Melalui semangat Hari Bumi 2026, Telkom terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan inovasi keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan bisnis.

Komitmen tersebut sejalan dengan langkah perusahaan dalam menghadirkan konektivitas digital yang tidak hanya andal dan inklusif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap bumi dan masa depan yang lestari.

Efisiensi energi seringkali dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit atau bahkan menuntut perubahan gaya hidup secara drastis. Padahal, esensinya jauh lebih sederhana: bagaimana kita menggunakan energi secara bijak tanpa harus mengorbankan kenyamanan hidup. Kita tidak dituntut untuk menolak teknologi, karena justru teknologi adalah hasil kreativitas manusia untuk mempermudah kehidupan. Yang perlu diubah adalah cara kita memanfaatkannya.

Dalam konteks inilah Earth Hour menemukan relevansinya. Sebuah gerakan global yang mengajak semua individu, komunitas, pebisnis dan pemerintah di seluruh dunia untuk mematikan lampu selama satu jam bukanlah sekadar simbolik semata, melainkan pengingat bahwa tindakan kecil, jika dilakukan secara kolektif, dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Satu jam mungkin terdengar singkat, tetapi ketika dilakukan oleh jutaan orang, ia menjadi representasi dari kesadaran bersama untuk mengurangi konsumsi energi dan menjaga lingkungan.

Lebih dari itu, Earth Hour sesungguhnya adalah pintu masuk untuk membangun kesadaran yang lebih luas tentang pengelolaan lingkungan hidup. Di kota seperti Jakarta, persoalan lingkungan bukan lagi isu pinggiran. Kemacetan, polusi udara, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga tekanan terhadap kualitas air dan tanah adalah realitas sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, aksi sederhana justru menjadi penting karena ia membangun fondasi perubahan perilaku.

Namun, agar tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, Earth Hour perlu diterjemahkan menjadi komitmen nyata. Pemerintah, misalnya, memiliki peran penting untuk memberi contoh melalui kebijakan dan praktik langsung, seperti penghematan energi di gedung-gedung publik. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik bahwa sumber daya dikelola dengan bertanggung jawab. Di sisi lain, dunia usaha dan masyarakat juga memiliki insentif yang jelas: efisiensi energi berarti penghematan biaya sekaligus kontribusi terhadap lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, urgensi isu ini semakin meningkat. Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, telah menciptakan ketidakpastian dalam pasokan energi dunia. Harga energi fosil menjadi semakin volatil, dan negara-negara yang masih bergantung pada impor energi menghadapi tekanan yang tidak kecil. Indonesia, meskipun memiliki sumber daya energi yang cukup, tetap tidak sepenuhnya kebal terhadap dinamika ini. Dalam konteks tersebut, efisiensi energi menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Di saat yang sama, ancaman perubahan iklim tidak lagi bersifat abstrak. Laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan bahwa dunia berada di jalur yang berisiko melampaui batas kenaikan suhu 1,5–2 derajat Celsius sebagaimana disepakati dalam Paris Agreement. Dampaknya sudah mulai terasa, termasuk di Indonesia: cuaca ekstrem yang semakin sering, banjir yang meluas, hingga gangguan pada sektor pangan. Dalam situasi ini, efisiensi energi dan transisi ke energi terbarukan bukan lagi pilihan kebijakan, melainkan keharusan.

Dari perspektif ekonomi, manfaat efisiensi energi sebenarnya sangat jelas. Menurut International Energy Agency, efisiensi energi merupakan salah satu cara paling cepat dan murah untuk menurunkan emisi sekaligus menghemat biaya energi. Bagi sektor industri, efisiensi berarti peningkatan daya saing. Bagi pemerintah, ia berarti pengurangan beban subsidi energi.

Dalam konteks Indonesia, dokumen seperti Rencana Umum Energi Nasional dan Nationally Determined Contribution Indonesia juga menegaskan bahwa efisiensi energi berperan penting dalam menekan konsumsi energi nasional dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bahkan, dalam jangka panjang, efisiensi energi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menjaga stabilitas fiskal.

Manfaatnya tidak berhenti di situ. Dari sisi ekologi, pengurangan konsumsi energi berbasis fosil secara langsung berarti berkurangnya tekanan terhadap lingkungan. WWF menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi energi dapat membantu menurunkan tingkat polusi udara, mengurangi degradasi lahan, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Sementara itu, World Bank mencatat bahwa kualitas udara yang lebih baik juga berdampak pada kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi beban biaya kesehatan. Dengan kata lain, efisiensi energi menghasilkan manfaat ganda: ekonomi sekaligus ekologi.

Meski demikian, tantangan di tingkat kota tetap tidak sederhana. Jakarta, misalnya, masih menghadapi tekanan besar akibat pertumbuhan kendaraan pribadi, pembangunan infrastruktur yang kurang sensitif terhadap lingkungan, serta berkurangnya ruang terbuka hijau. Kebijakan yang terlalu berfokus pada kendaraan bermotor pribadi sering kali mengabaikan biaya sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat, seperti kemacetan, polusi, dan penurunan kualitas hidup.

Dalam banyak kasus, nilai-nilai eksternalitas ini tidak dihitung secara memadai dalam perencanaan kota. Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek, tetapi merugikan dalam jangka panjang. Ruang terbuka hijau menyusut, ruang interaksi sosial berkurang, dan kualitas udara terus menurun. Ini adalah biaya tersembunyi yang pada akhirnya harus dibayar oleh masyarakat.

Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Kebijakan tata ruang harus benar-benar mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sistem transportasi perlu diarahkan pada penguatan transportasi publik yang efisien dan rendah emisi. Ruang terbuka hijau harus dipandang sebagai kebutuhan dasar kota, bukan sekadar elemen estetika. Di sini, peran dunia usaha juga penting, tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi melalui investasi dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Indonesia juga mulai mengembangkan berbagai instrumen ekonomi untuk mendorong transisi energi dan perlindungan lingkungan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 (yang menggantikan Perpres No. 98 Tahun 2021), pemerintah membuka jalan bagi mekanisme perdagangan karbon dan pembiayaan berbasis kinerja lingkungan.

Instrumen seperti ini tidak hanya membantu menurunkan emisi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, termasuk lapangan kerja hijau dan investasi berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa agenda lingkungan tidak harus bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi, keduanya justru dapat berjalan beriringan.

Tahun ini, acara simbolis Earth Hour switch off dilaksanakan di Banda Aceh pada akhir Maret lalu. Namun, acara tersebut hanyalah penggalan cerita yang pada akhirnya mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mematikan lampu selama satu jam mungkin tidak akan langsung menyelesaikan seluruh persoalan energi dan lingkungan. Namun, ia menumbuhkan kesadaran yang dapat bergulir menjadi aksi nyata, dan dari kesadaran itulah perubahan dimulai.

Yang perlu kita jaga adalah agar kesadaran itu tidak berhenti pada satu malam dalam setahun. Ia harus diterjemahkan menjadi kebiasaan, kebijakan, dan keputusan sehari-hari. Karena pada akhirnya, masa depan lingkungan tidak ditentukan oleh satu aksi besar, melainkan oleh akumulasi dari banyak tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dan mungkin, dari satu jam yang sederhana itu, kita sedang belajar sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana hidup lebih bijak di bumi yang kita tinggali bersama.

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Raja Inggris Charles III menyepakati komitmen dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian satwa liar dan konservasi lingkungan.

Hal ini terjadi saat Prabowo menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan yang digelar di Lancaster House, London, pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Setibanya di lokasi, Presiden Ke-8 RI itu disambut oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Kesetaraan Inggris Seema Malhotra. Saat memasuki area Lancaster House, Presiden Prabowo menerima penghormatan dari personel jajar kehormatan yang berjaga di sisi kanan pintu masuk.

Kepala negara kemudian diarahkan menuju ruang tunggu. Beberapa saat sebelum kedatangan Raja Inggris Charles III, Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room. Di ruangan tersebut, Prabowo dan Raja Inggris bertemu dan melakukan pertemuan singkat sebelum mengikuti rangkaian utama acara.

Kedua pemimpin selanjutnya menerima penjelasan singkat mengenai Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan dari CEO Circular Bioeconomy Alliance Marc Palahi. Setelah itu, Presiden Prabowo dan Raja Charles diarahkan menuju Grand Hall untuk menghadiri sesi akhir pertemuan.

Pertemuan filantropi ini telah berlangsung sejak pagi hari, dengan kehadiran Presiden Prabowo dan Raja Charles difokuskan pada bagian penutup acara. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Anggota DPR RI Budi Djiwandono, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Inggris terlihat berinteraksi langsung dengan para peserta pertemuan. Kehadiran kedua pemimpin menjadi simbol kuat dukungan politik dan moral terhadap upaya konservasi Gajah Peusangan serta penguatan kemitraan internasional di bidang pelestarian keanekaragaman hayati.

Tujuan dari program konservasi ini adalah menciptakan koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia-gajah, dan melindungi habitat penting yang tersisa bagi Gajah Sumatera. Pendekatan ini juga diarahkan untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Partisipasi Presiden Prabowo dalam forum ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong kolaborasi global dalam perlindungan satwa liar, sekaligus memperkuat diplomasi lingkungan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia di tingkat dunia.

Bisnis.com, JAKARTA –Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Raja Inggris Charles III menyepakati komitmen dalam memperkuat kerja sama internasional di bidang pelestarian satwa liar, khususnya gajah, dan konservasi lingkungan.

Hal ini terjadi saat Prabowo menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan yang digelar di Lancaster House, London, pada Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Setibanya di lokasi, Presiden Ke-8 RI itu disambut oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Kesetaraan Inggris Seema Malhotra. Saat memasuki area Lancaster House, Presiden Prabowo menerima penghormatan dari personel jajar kehormatan yang berjaga di sisi kanan pintu masuk.

Kepala negara kemudian diarahkan menuju ruang tunggu. Beberapa saat sebelum kedatangan Raja Inggris Charles III, Prabowo dipersilakan menuju State Dining Room. Di ruangan tersebut, Prabowo dan Raja Inggris bertemu dan melakukan pertemuan singkat sebelum mengikuti rangkaian utama acara.

Kedua pemimpin selanjutnya menerima penjelasan singkat mengenai Pertemuan Filantropi Konservasi Gajah Peusangan dari CEO Circular Bioeconomy Alliance Marc Palahi. Setelah itu, Presiden Prabowo dan Raja Charles diarahkan menuju Grand Hall untuk menghadiri sesi akhir pertemuan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dan Raja Inggris terlihat berinteraksi langsung dengan para peserta pertemuan. Kehadiran kedua pemimpin menjadi simbol kuat dukungan politik dan moral terhadap upaya konservasi Gajah Peusangan serta penguatan kemitraan internasional di bidang pelestarian keanekaragaman hayati.

Tujuan dari program konservasi ini adalah menciptakan koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia-gajah, dan melindungi habitat penting yang tersisa bagi Gajah Sumatera. Pendekatan ini juga diarahkan untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan konservasi yang melibatkan masyarakat lokal secara aktif.

Partisipasi Presiden Prabowo dalam forum ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong kolaborasi global dalam perlindungan satwa liar, sekaligus memperkuat diplomasi lingkungan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia di tingkat dunia.

Pertemuan filantropi ini telah berlangsung sejak pagi hari, dengan kehadiran Presiden Prabowo dan Raja Charles difokuskan pada bagian penutup acara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Anggota DPR RI Budi Djiwandono, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya.

Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta aparat penegak hukum mengusut aktor utama yang diduga bertanggung jawab kasus penyerobotan lahan teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan kasus ini tidak boleh berhenti pada pekerja lapangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan.

“Namun harapan saya, penindakan jangan berhenti hanya pada pekerja lapangan. Harus dicari siapa aktor utama yang bertanggung jawab,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya menangkap aktor utama menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang di kemudian hari. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif, dengan tetap berpegang pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

“Tentu semua itu bergantung pada alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum,” ujarnya.

KDM—panggilan akrabnya, menilai, lemahnya pengelolaan dan pengawasan PTPN turut membuka ruang bagi terjadinya perusakan dan perubahan fungsi lahan secara ilegal. Praktik penyewaan lahan oleh PTPN menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat berani menggarap lahan perkebunan tidak sesuai peruntukannya.

“Saya harus jujur. Penyebab masyarakat berani itu karena sejak awal PTPN-nya keliru. Ketika lahan disewakan, masyarakat merasa punya legitimasi. Itu yang harus dibenahi. Saya menyampaikan ini terbuka karena mencintai negara dan tanah air,” kata KDM.

Ketidaktegasan PTPN dalam menjaga kawasan perkebunan telah mendorong perubahan fungsi lahan dari tanaman keras menjadi tanaman hortikultura, seperti sayuran. Padahal, tanaman keras memiliki peran penting dalam menjaga fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan.

“Perilaku yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani tegas, termasuk menindak aparat internal yang melakukan pelanggaran. Kita ini diberi amanah untuk menjaga negara, jangan kalah dalam mencintai negeri sendiri,” katanya.

Sebelumnya, enam orang tersangka pelaku pengrusakan lahan kebun teh yakni AM (42), UI (28), AS (43), US (38), AD (44) dan AB (55) ditangkap jajaran Polresta Bandung, pada Rabu (10/12/2025) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM mengungkapkan terdapat puluhan ribu tanah yang belum memiliki sertifikat. Dia meminta KPK untuk mengawal proses sertifikasi lahan yang dikhawatirkan terdapat dugaan unsur pidana.

KDM menjelaskan terdapat lahan-lahan yang tidak memiliki kelengkapan administrasi izin lokasi, termasuk masa HGU sejumlah titik telah habis.

"Penataan aset-aset milik negara, milik BUMN yang sampai saat ini puluhan ribu areal tanah tidak bersertifikat, sehingga kami ingin mendorong sertifikasi," katanya, Kamis (11/12/2025).

KDM menyampaikan lahan tersebut akan dikelola untuk mengembalikan fungsi hutan dan memaksimalkan konservasi lingkungan, fungsi perkebunan, dan fungsi sungai.

KDM juga mengajak perusahaan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Wilayah Sungai, Perusahaan Jasa Tirta, dan Pengembangan Sumber Daya Air. Bagi pihak yang telah menempati lahan tak bertuan itu akan direlokasi.

"Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua konsen kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal, dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita sudah mengingatkan pada PTPN Untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO-KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri," ucap Dedi.

Sebab, dia menyatakan bahwa banyak area pegunungan berubah menjadi pemukiman dan perkebunan. Terutama di kawasan Bandung di mana sebagian pesisir Sungai Citarum yang dibangun pemukiman.

Dia menuturkan pengembalian fungsi lahan untuk memitigasi dampak bencana alam seperti yang menimpa wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Kami ingin mencoba memitigasi, mencegah bencana terjadi di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, menghijaukan lereng, mengembalikan kembali fungsi persawahan, mengembalikan kembali fungsi sungai karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery bencana," jelasnya.

Dia menegaskan akan menutup permanen pertambangan-pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko kerusakan lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, dan Sumedang.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM berjanji menutup permanen aktivitas tambang ilegal di Jawa Barat guna mengalih fungsikan lahan menjadi kawasan hutan dan konservasi lingkungan.

Sebab, aktivitas tersebut memicu tingkat keparahan saat terjadi bencana alam, termasuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan.

"Hari ini kita akan juga menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung. Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko lingkungan seperti di Kabupaten Bandung, di Garut, di Sumedang kita akan tutup permanen. Kenapa? Karena risiko bencana lebih tinggi dibanding tambang yang didapatnya," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/12/2025).

Dia juga memfokuskan pengalihan lahan di area lereng gunung dan pinggiran sungai karena telah dibangun pemukiman sehingga menganggu ekosistem setempat.

Pasalnya, dia mengungkapkan puluhan ribuan tanah tidak memiliki izin administrasi dan masa Hak Guna Usaha telah habis.

Penataan lingkungan ini, katanya, bekerja sama dengan perusahaan BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Balai Besar Wilayah Sungai, Perusahaan Jasa Tirta, dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Proses pengalihan fungsi lahan juga menggandeng KPK, polres, dan polda karena dikhawatirkan adanya unsur pidana di sejumlah lokasi.

"Apakah dalam alih fungsi aset itu ada unsur-unsur pidana korupsinya atau tidak, Itu KPK yang memiliki kewenangan. Yang kedua konsen kita, kita nyatakan bahwa hampir semua alih fungsi lahan itu ilegal, dalam pandangan saya. Yang berikutnya juga kita sudah mengingatkan pada PTPN Untuk tidak lagi melakukan perubahan peruntukan yaitu membuat KSO-KSO pariwisata yang merusak ekosistem perkebunannya sendiri," ucap Dedi.

Secara khusus dia menyampaikan, sejumlah lahan di wilayah Bandung telah dikeruk untuk dialih fungsikan sebagai pemukiman elit sehingga mengakibatkan penurunan tanah. Bahkan menurutnya telah minim area persawahan, rawa, dan danau yang menganggu penyerapan air hujan.

"Menguruk itu mengambil tanah dari mana? Dari tempat lain. Sehingga tempat lain mengalami penurunan permukaan, kawasan elit mengalami peningkatan permukaan. Sehingga ketika hujan tiba yang korban itu yang mengalami penurunan permukaan," tandas Dedi.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kedatangan Dedi Mulyadi untuk koordinasi dan supervisi terkait penyelamatan aset negara, salah satunya pencegahan korupsi pengadaan lahan.

Pria dengan sapaan akrab KDM itu tiba di kantor KPK pukul 08.43 WIB. KDM menjelaskan pencegahan korupsi pengadaan lahan karena dirinya ingin melakukan penghijauan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

"Pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di area-area tanah-tanah negara di Jawa Barat," katanya kepada wartawan.

Kedatangannya sekaligus mengetahui titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat dimitigasi. Dia mengatakan tengah fokus mengembangkan konservasi dan penataan lingkungan yang selama proses tersebut bersinggungan dengan tanah negara.

Oleh sebab itu, dia mengajak sejumlah perusahaan pelat merah di bidang perkebunan hingga Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas pemanfaatan lahan tersebut.

"Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS, PU untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga," ucapnya.

Melalui koordinasi dan supervisi, katanya, fungsi pemanfaatan sungai, hutan, dan perkebunan dapat dimaksimalkan. KDM juga tampak ditemani oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Zein.

PT Pertamina (Persero) memaparkan komitmen dan program pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity) dalam Konferensi Internasional Perubahan Iklim PBB (COP30) yang berlangsung di Belem, Brasil. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak lingkungan.

Senior Vice President HSSE Pertamina, Wenny Ipmawan, menjelaskan bahwa perusahaan terus mengintegrasikan aspek pelestarian keanekaragaman hayati dalam kegiatan operasionalnya. Tujuannya untuk mendukung pemerintah menjaga lingkungan sekaligus memastikan konservasi berjalan berkelanjutan.

"Pertamina terus mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan aspek tersebut dalam kegiatan Perusahaan, untuk mencapai dampak positif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11).

Ia melanjutkan, komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, mulai dari pelestarian flora dan fauna, rehabilitasi daerah aliran sungai, penanaman mangrove, hingga pengembangan hutan sosial.

Pertamina Group tercatat menjalankan sejumlah program konservasi terhadap berbagai satwa dan tanaman endemik Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Gajah Sumatra di Pekanbaru, Orangutan, Beruang Madu, dan Anggrek Hitam di Kalimantan, Owa Jawa, Bunga Krisan (Serunai), dan Elang Kamojang di Jawa Barat.

Di samping itu, juga dilakukan konservasi Rusa Timor di Cilacap dan Tuban, Burung Maleo, Nuri, Kakatua dan Monyet Hitam di Sulawesi, serta Burung Mambruk Ubiaat di Papua.

"Pertamina telah menetapkan pedoman pengelolaan kerja untuk memastikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab, selaras dengan persyaratan peraturan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan jangka panjang di seluruh wilayah operasional, " tambah Wenny.

Dalam sesi pemaparan di COP30, ia juga menegaskan bahwa Pertamina tidak hanya menjalankan kewajiban terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), tetapi turut berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan Hutan Sosial.

Hingga saat ini, total penanaman pohon yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban PPKH mencapai 1.560 hektare. Sementara itu terdapat 337 program konservasi dan reboisasi hutan yang telah dijalankan. Sejak 2018, Pertamina Group telah menanam 8,92 juta pohon.

"Sejalan dengan upaya Pertamina mendukung keberlanjutan energi di Indonesia, kami juga berkomitmen untuk melindungi alam dengan memastikan konservasi keanekaragaman hayati dan mencapai dampak positif bersih melalui praktik yang bertanggung jawab," pungkasnya.

Wenny menambahkan, upaya pelestarian lingkungan tersebut berjalan seiring dengan peran Pertamina sebagai perusahaan energi yang terus mendorong transisi menuju target Net Zero Emission 2060. Seluruh program dilaksanakan selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini operasi perusahaan.