Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali mengingatkan peran pengelolaan air limbah sebagai ‘kriteria’ keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memastikan air limbah yang hasilkan telah dikelola, hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH Tulus Laksono mengatakan, pihaknya telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Regulasi tersebut juga selaras dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG.

“Setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa,” kata Tulus, dalam diskusi di rangkaian Invirotech 2026, dikutip pada Senin (15/6).

Tulus mengatakan, bertambahnya SPPG di berbagai daerah menunjukkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah semakin krusial.

“Aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan daput, hingga kegiatan sanitasi menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan bila tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

Pengelolaan Air Limbah untuk Mencegah Pencemaran

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment, Habibi, mengungkap limbah cair dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amoniak, deterjen, serta minyak dan lemak.

“Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Habibi.

Karena itu, keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi penting untuk memastikan kualitas air limbah sebelum masuk ke lingkungan. Kepmen LH 2760/2026 menentukan, air limbah domestik – baik dari kakus maupun nonkakus – harus memenuhi baku mutu air limbah dan standar pengolahan air limbah.

Baku mutu air limbah domestik ini memiliki sejumlah parameter, yaitu tingkat keasaman, kebutuhan oksigen biokimiawi, kebutuhan oksigen kimiawi, padatan tersuspensi total, amoniak, deterjen total, minyak dan lemak, sisa klorin, serta fecal coliform atau bakteri yang hidup di usus manusia dan hewan.

Sementara itu dari aspek standar teknologi, air limbah domestik harus dipisahkan terlebih dahulu dengan minyak dan lemak di unit pemisah, kemudian masuk ke bak ekualisasi atau penampungan sementara.

Setelahnya, air limbah masuk ke proses anaerobik atau anoksik untuk menguraikan bahan organik dengan mikroorganisme, tanpa menggunakan oksigen. Selanjutnya ke proses aerobik, penguraian bahan organik dengan mikroorganisme yang memerlukan oksigen. Bahan organik yang terdegradasi akan menjadi senyawa yang lebih sederhana, misalnya air, karbon dioksida, atau biomassa sel mikroba.

Air limbah kemudian disalurkan ke clarifier tank atau tank sedimentasi untuk memisahkan partikel padat tersuspensi dari air, dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Partikel yang berat akan mengendap, sementara air yang bersih dapat melalui proses desinfeksi untuk menghilangkan mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, atau parasit penyebab penyakit.

Air yang telah terolah akan ditampung dalam bak efluen sebelum kembali dialirkan ke lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menargetkan rehabilitasi 2 juta hektare lahan kritis melalui penanaman 2 miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan penguatan ketahanan air nasional.

Program tersebut difokuskan pada kawasan DAS prioritas dan ekosistem bakau yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memperbaiki kualitas lingkungan.

Direktur Pengendalian Pencemaran Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan target rehabilitasi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak mengingat luasnya area yang harus dipulihkan.

“Target rehabilitasi 2 juta hektare melalui penanaman 2 miliar pohon adalah tugas mulia yang harus kita kerjakan bersama. Kawasan yang memiliki potensi besar untuk penanaman adalah ekosistem bakau dan daerah aliran sungai, terutama DAS-DAS prioritas di Pulau Jawa. Pohon yang ditanam harus adaptif, bermanfaat bagi masyarakat, dan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujar Tulus dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurut dia, rehabilitasi DAS diperlukan untuk memperbaiki fungsi hidrologis kawasan hulu. Vegetasi berperan meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta menjaga pasokan air pada musim kemarau.

Selain itu, penanaman pohon juga mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan serapan karbon.

Dukungan terhadap program tersebut datang dari sejumlah komunitas lingkungan dan kelompok masyarakat yang berada di kawasan DAS.

Perwakilan Komunitas Penjaga Sungai Citarum, Didin, mengatakan masih terdapat sekitar 8.000 hektare lahan kritis di Jawa Barat yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas lingkungan diperlukan untuk mempercepat pemulihan DAS.

Dia juga menilai pengelolaan DAS perlu didukung koordinasi yang lebih kuat antarinstansi, terutama pada sungai yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, perwakilan Komunitas Bambu dan Lingkungan Penggerak Masyarakat Kasepuhan Cibarani, Muqodas, menyebut masyarakat adat di wilayah DAS Cisadane siap mendukung program penanaman pohon.

“Kami siap menyukseskan program penanaman 2 miliar pohon. Di wilayah Cibarani terdapat sekitar 4.980 hektare lahan yang siap ditanami bambu dan pohon produktif lainnya. Selama ini masyarakat juga telah melakukan penanaman bambu untuk menjaga sumber mata air, memperkuat daerah resapan, dan mencegah erosi,” kata Muqodas.

Adapun perwakilan Komunitas Patroli Air Surabaya, Imam, menilai keberhasilan rehabilitasi DAS tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon yang ditanam, tetapi juga pemeliharaan tanaman dan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut dia, edukasi kepada generasi muda juga penting untuk memastikan upaya pelestarian sungai dan sumber daya air dapat berkelanjutan.

Selain program penanaman pohon, KLH/BPLH juga mendorong pembentukan ruang kolaborasi yang lebih luas melalui rencana penyelenggaraan Kongres Air Nasional. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, komunitas sungai, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil guna memperkuat pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pengawasan pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah yang berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga sanitasi.

Ketentuan pengelolaan limbah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG. Regulasi itu mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah yang dihasilkan selama operasional.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.
Menurut dia, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai keberadaan sistem pengolahan air limbah yang memadai menjadi makin penting seiring perluasan jaringan SPPG di berbagai daerah.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, mengatakan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair dari kegiatan operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.
KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah mendorong pengelola SPPG menerapkan pengelolaan air limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi risiko pencemaran terhadap sungai dan sumber air di sekitar lokasi operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, tampil dengan booth bertajuk 'MINERALive: Tambang yang Menghidupkan' dalam ajang Invirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (11/6). Booth ini menjadi ruang bagi perusahaan untuk memperlihatkan pendekatan nyata pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular kepada publik.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat turut mengunjungi booth tersebut dan meninjau langsung berbagai program pengelolaan lingkungan yang dipamerkan. Dalam pembukaan Invirotech 2026, ia menegaskan peran strategis dunia usaha dalam mendorong transisi menuju industri yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

"Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Kehadiran MIND ID di Invirotech 2026 dirancang untuk menunjukkan bahwa limbah yang dikelola secara tepat dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang memberi manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi. Booth ini menampilkan tiga area utama yang merepresentasikan pendekatan pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Area pertama memperlihatkan program pengolahan sampah organik berbasis maggot yang telah berjalan di berbagai wilayah operasional MIND ID. Selama penyelenggaraan Invirotech 2026, sampah organik dari pengunjung diolah secara langsung, dengan hasil berupa volume sampah terurai dan pupuk organik yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pengunjung yang berpartisipasi mendapatkan pupuk organik hasil olahan tersebut sebagai ajakan nyata untuk bersama memulihkan kelestarian alam. Program ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana limbah organik dapat dimanfaatkan kembali di tingkat komunitas.

Area kedua menghadirkan demonstrasi pengelolaan sampah plastik menggunakan alat plastic press dan plastic crusher sebagai representasi implementasi program bank sampah di masyarakat. Pengunjung dapat langsung menyetorkan sampah plastik mereka untuk diolah dan disaksikan prosesnya sebagai bagian dari rantai daur ulang.

Di area yang sama, MIND ID juga memamerkan teknologi 3D printer yang memanfaatkan limbah anorganik sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk kerajinan tangan bernilai ekonomi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, limbah industri dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

"INDO ENVIROTECH merupakan ruang yang mempertemukan gagasan dengan kebutuhan, teknologi dengan persoalan lapangan, inovasi dengan kebijakan, serta komitmen dengan implementasi," kata Jumhur.

Pada bagian atas booth, MIND ID menghadirkan instalasi bertema "awan mendung dan awan cerah" sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Instalasi ini merepresentasikan tujuan jangka panjang dari seluruh program pengelolaan limbah yang dijalankan, yakni menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MIND ID meyakini bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari transformasi industri pertambangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Bagi perusahaan, pertambangan bukan hanya soal menghasilkan mineral, tetapi juga memastikan setiap prosesnya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya," imbuh Jumhur.

Melalui keikutsertaan di Invirotech 2026, MIND ID berharap semakin banyak dukungan publik terhadap penguatan praktik pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan teknologi. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Jumhur menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

"Membangun Indonesia bukan berarti mengabaikan lingkungan. Memelihara lingkungan juga bukan berarti melupakan pembangunan. Jangan mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya pemilahan sampah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi sektor limbah sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Menurut Diaz, berbagai teknologi pengolahan sampah seperti waste-to-energy (WTE) dan refuse-derived fuel (RDF) bergantung pada efektivitas pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

"Yang ingin saya soroti adalah pengelolaan sampah seperti WTE, RDF Plant, berisiko tidak berjalan kalau tidak ada pemilahan yang baik, sehingga apa yang dilakukan di hulu, seperti pemilahan kelihatannya sepele, tetapi pengaruhnya signifikan, termasuk pada capaian NDC kita," kata Diaz.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Ministerial Dialogue on Climate Change: Akselerasi Pencapaian NDC melalui Nilai Ekonomi Karbon yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta pada Kamis (11/6/2026).

Diaz mengatakan KLH bertanggung jawab atas pencapaian target penurunan emisi dari sektor limbah. Dalam dokumen NDC, sektor tersebut ditargetkan berkontribusi menurunkan emisi hingga 40 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

"Untuk sektor limbah, pengampunya di KLH dan ada target untuk menurunkan 40 juta ton dari sektor limbah, hal ini dilakukan dengan berbagai cara dari hulu hingga hilir," jelasnya.

Pada tahap hulu, pemerintah mendorong pengurangan emisi melalui pengomposan yang didukung pemilahan sampah dari sumbernya. Program tersebut mulai diterapkan di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Utara yang terhubung dengan fasilitas RDF di Rorotan.

"Pertama, kita lakukan dengan pengomposan dan melakukan pemilahan, di daerah Rorotan ada RDF Plant dan kita mulai memberlakukan program pemilahan di Jakarta Utara, setelah pemilahan bisa dijadikan bubur yang nanti dibawa ke peternak maggot."

Selain rumah tangga, KLH/BPLH juga mendorong praktik pengelolaan sampah berbasis pengomposan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Sekolah Rakyat.

"Untuk SPPG dan Sekolah Rakyat, kita mempromosikan composting di sana untuk meningkatkan metode pengomposan."

Untuk menangani timbulan sampah dalam jumlah besar, pemerintah menyiapkan pemanfaatan teknologi WTE dan RDF yang mampu mengolah sampah antara 1.000 hingga 2.500 ton per hari.

Menurut Diaz, sejumlah proyek WTE saat ini tengah berjalan, sementara fasilitas RDF Rorotan telah kembali beroperasi.

"WTE sudah banyak dibahas dan batch 1 sudah selesai, batch 2 sedang proses lelang di Danantara, ini termasuk Jogja, Bogor Raya dan sebagainya, kalau RDF di Rorotan, mereka sudah mulai operasional lagi untuk 800 ton per hari, saya rasa tinggal ditingkatkan saja," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, termasuk di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan seluruh TPA tidak lagi diperbolehkan menerapkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026. Sembari menunggu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), masyarakat diminta melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jumhur, Bali menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping. Praktik tersebut dinilai tidak lagi dapat dipertahankan karena menimbulkan dampak lingkungan.

" Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya," jelas Jumhur, Rabu (10/6/2026).

Dia mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70%. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Koster, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton per hari dan Kabupaten Badung 547 ton per hari. Adapun kabupaten lainnya menghasilkan sampah antara 112 ton hingga 413 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas perniagaan 11%, dan pasar 7%," jelas Gubernur Koster.

Dia menilai persoalan sampah di Bali telah menjadi isu serius. Saat ini, sekitar 23% sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Sementara itu, 43% sampah dibawa ke TPA, 18% berhasil dikurangi, dan 16% ditangani melalui berbagai metode pengelolaan.

"Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Gubernur Koster.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Laksmi Widyajayanti mengatakan pemerintah menargetkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui Gerakan Indonesia ASRI.

"Pemerintah sudah mencanangkan menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui platform gerakan ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Harapannya nilai ekologis tidak lagi menjadi narasi makro yang abstrak tetapi sudah menjadi gaya hidup baru yang melekat pada seluruh individu di Indonesia," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 dimanfaatkan untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di berbagai daerah. Program tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap agenda lingkungan global.

"Melalui Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional ASRI secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," katanya.

KLH juga meminta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Laksmi menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI dibangun atas empat pilar utama. Pilar Aman berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Pilar Sehat menitikberatkan pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Sementara itu, pilar Resik diarahkan pada pengelolaan kebersihan dan sampah secara terintegrasi. Adapun pilar Indah berfokus pada penciptaan lingkungan dan ruang publik yang nyaman serta memiliki nilai estetika.

"Hal ini mencakup Aman, yaitu berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat, yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Resik berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi, serta Indah yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman," ujarnya.

Menurut Laksmi, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam implementasi Gerakan Indonesia ASRI. Pemerintah menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada 2029 sesuai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Melalui kegiatan Indonesia ASRI ini kita juga ada program-program prioritas yang harus kita kerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas), Subholding Gas PT Pertamina (Persero), meraih tiga penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berkat program berkelanjutan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian di wilayah operasional.

"Penghargaan ini menegaskan konsistensi sekaligus komitmen kuat Pertagas dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan," kata Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq kepada Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring dan Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo, dalam ajang Proper di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Menurut Indra, capaian itu menjadi pengakuan atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi dalam menjalankan operasionalnya, tetapi juga melampaui standar (beyond compliance) melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dia juga mengatakan capaian Proper Emas juga merupakan bentuk pengakuan atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi dalam menjalankan operasionalnya, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas program TJSL perusahaan yang dijalankan secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata, baik dari sisi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Indra.

Ia menambahkan keberhasilan itu tidak terlepas dari implementasi berbagai program inovatif di wilayah operasi yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan.

Kontribusi lingkungan Pertagas diperkuat melalui berbagai program eco-inovasi.

Di Operation East Java Area, program Eco Pori mengolah sampah plastik menjadi ecobrick untuk mendukung irigasi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

Di Kalimantan Area, PISPA 2.0 memanfaatkan limbah pipa dan sampah organik menjadi sarana irigasi dan pemupukan yang menekan emisi.

Sementara, di South Sumatera Area, program PESONA mengolah limbah urine sapi menjadi pestisida organik guna mendukung pertanian ramah lingkungan.

Sejalan dengan itu, program pemberdayaan masyarakat juga terus diperkuat. Pertamina Gas Operation Kalimantan Area tercatat meraih Proper Emas keempat secara berturut-turut sejak 2022.

Sementara, Pertamina Gas Operation South Sumatera Area meraih PROPER Emas kedua sejak 2024 dan Pertamina Gas Operation East Java Area kembali memperoleh Proper Emas ketiga setelah sebelumnya diraih pada 2019 dan 2020.

Melalui program Karyadarsa di Kalimantan Area, Pertagas meningkatkan akses air bersih melalui inovasi Pengelolaan Air Terpadu (Aquagrid System) serta mengubah lahan kritis seluas 2,5 hektare menjadi produktif.

"Program ini juga mendorong efisiensi biaya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes dan perluasan akses pasar UMKM," ujarnya.

Di South Sumatera Area, program Pusaka Artha berhasil mengembangkan ekonomi sirkular yang inklusif melalui optimalisasi pengelolaan air dan pemanfaatan limbah ternak menjadi produk bernilai ekonomi. Dampaknya, pendapatan masyarakat meningkat, regenerasi petani dan keterlibatan pemuda semakin kuat.

Sementara itu, program Cita Sembada di East Java Area mendorong peningkatan produktivitas pertanian hingga tiga kali panen per tahun yang berdampak langsung pada kenaikan pendapatan petani.

Program ini juga memperkuat pengelolaan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah terpadu serta mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih efisien dan berdaya saing melalui pelibatan kelompok rentan termasuk perempuan dan pasien kesehatan jiwa ikut diberdayakan dalam aktivitas ekonomi produktif.

"Secara keseluruhan, program TJSL Pertagas telah menjangkau 17 kelompok masyarakat dengan lebih dari 11 ribu jiwa sebagai penerima manfaat langsung," tambah Indra.

Capaian tersebut juga tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,49 dengan kategori sangat baik, serta nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 1,49 yang menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan program.

"Kami berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus selaras dengan pertumbuhan bisnis perusahaan," imbuhnya.

Melalui capaian ini, Pertagas menegaskan bahwa capaian itu bukan sekadar penghargaan, melainkan hasil nyata dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi atas tantangan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan bakal ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas insiden longsor sampah yang menyebabkan tujuh orang meninggal di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, pada Maret lalu.

“Mungkin minggu-minggu depan ya (diumumkan), menunggu kelengkapan prosesnya,” kata Hanif, saat ditemui di kantor Danantara pada Selasa (14/4). Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan tak menutup kemungkinan pemidanaan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hanif tidak memerinci siapa-siapa yang akan terseret. Yang jelas, “Pengelola Bantargebang yang nanti harus bertanggung jawab terhadap kasus ini,” ucap dia. Sebagai informasi, TPST ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Longsor Mematikan yang Berulang

Longsor sampah yang terjadi di TPST Bantargebang pada awal Maret lalu disinyalir karena kelebihan kapasitas sampah, ditambah sampah ditempatkan langsung di atas hamparan tanah alias open dumping. Alhasil, longsor tak terelakkan ketika hujan lebat mengguyur lokasi dengan durasi lama.

Gunungan sampah yang longsor tepatnya berada di Zona IV C. Longsor menimpa warung, sejumlah truk sampah, hingga warga yang beraktivitas di area tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat di lokasi tersebut pernah terjadi longsor pemukiman pada 2003, runtuhnya Zona 3 pada 2006 yang menelan korban jiwa dan menimbun puluhan pemulung, dan amblasnya landasan yang menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai pada Januari 2026.

Sebelum insiden mematikan terakhir pada Maret lalu, Kementerian Lingkungan Hidup diketahui tengah melakukan penyidikan terkait praktik open dumping Bantargebang.

Kementerian menyatakan praktik open dumping melanggar aturan karena membahayakan keselamatan dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Saat ini, Kementerian tengah dalam proses penertiban tempat-tempat pembuangan atau pemrosesan sampah yang masih menerapkan praktik ini.

ini didukung implementasi 2 program unggulan, yaitu Eco Inovasi Penerimaan FAME melalui jalur pipa serta program pemberdayaan masyarakat Lentera Pagesangan

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), melalui unit Integrated Terminal (IT) Surabaya, meraih predikat Proper Emas dalam pengelolaan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada ajang Anugerah Lingkungan Proper 2025.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan pencapaian ini didukung implementasi dua program unggulan, yaitu Eco Inovasi Penerimaan FAME melalui jalur pipa serta program pemberdayaan masyarakat Lentera Pagesangan, yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Menurut dia, capaian ini merupakan bagian dari konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi sosial dan lingkungan di berbagai wilayah operasional.

Capaian PROPER Emas ini menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan prinsip ESG secara konsisten.

"Program di IT Surabaya merupakan salah satu dari tujuh unit Pertamina Patra Niaga yang meraih Proper Emas melalui inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan," ujar Roberth.

Ia menambahkan keberhasilan ini menunjukkan sinergi antara inovasi operasional dan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat.

Program Eco Inovasi Penerimaan FAME menghadirkan perubahan signifikan dalam proses operasional, dari sistem penerimaan berbasis truk tangki menjadi penerimaan langsung dari kapal melalui jalur pipa.

Transformasi ini meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional sekaligus memperkuat upaya pengurangan dampak lingkungan.

Implementasi program ini berhasil menurunkan global warming potential hingga 45,6 persen.

Sementara itu, program Lentera Pagesangan berangkat dari Gerakan Balik Kanan yang mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap limbah dan sungai, dari sumber permasalahan menjadi sumber daya yang bernilai.

Pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

Masyarakat terlibat dalam pengelolaan limbah cair domestik melalui IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan IPAS (instalasi pengolahan air sungai) dengan pemanfaatan filter eceng gondok.

Dari implementasi tersebut, program Lentera Pagesangan memberikan berbagai dampak nyata, antara lain penghematan air sebesar 345,21 m3 per tahun, pemanfaatan 83 kg sampah organik, serta efisiensi biaya penurunan pencemaran air sebesar Rp911.418 per tahun.

Program ini juga melibatkan 1.141 penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyampaikan keberhasilan program ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai penggerak utama perubahan.

"Program Lentera Pagesangan menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari tingkat komunitas. Melalui kolaborasi yang kuat, masyarakat mampu mengelola sumber daya di sekitarnya menjadi lebih bernilai sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan bersama," ujar Ahad.

Salah satu penggerak program, Melik, yang merupakan kader lingkungan sekaligus tokoh masyarakat, menyampaikan perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

"Untuk Bumi, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi," ungkapnya.

Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi tersebut, tambah Roberth, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menghadirkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang lebih bersih, sehat dan produktif.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping paling lambat Juli 2026.

"Tahun 2026 kita akan akhiri semua kegiatan open dumping. Kami memberi waktu kepada bupati/wali kota dengan pengawasan gubernur untuk menyelesaikan TPA open dumping paling lambat Juli 2026," kata Hanif di Jakarta, Jumat (10/4/2026), dikutip dari Antara.

Hanif menegaskan, apabila praktik tersebut tidak dihentikan sesuai tenggat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menempuh langkah penegakan hukum.

"Selepasnya kami akan melakukan pendekatan pidana dalam rangka memaksa semua penyelenggara pengelolaan sampah di Tanah Air untuk menutup open dumping," tambahnya.

Menurutnya, penutupan TPA open dumping penting untuk mencegah potensi bencana. Dia menyoroti insiden longsor sampah di TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang.

Selain itu, penghentian praktik tersebut juga menjadi bagian dari upaya mencapai target pengelolaan sampah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Hanif menyebut tingkat pengelolaan sampah saat ini baru mencapai 26%. Namun, jika seluruh TPA open dumping dapat ditutup, angka tersebut berpotensi meningkat menjadi 57,75%.

"Sehingga sisa target yang 63,41 persen kita akan penuhi dengan menutup semua TPS ilegal," kata Menteri Hanif.

Berdasarkan data KLH/BPLH, timbulan sampah nasional mencapai 141.926 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.001 ton per hari telah terkelola.

Sebagian besar sampah yang terkelola masuk ke TPA landfill sebesar 15.189 ton per hari, sementara 9.450 ton dikelola oleh sektor informal. Sisanya ditangani melalui fasilitas kompos, Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta bank sampah.

Target Penurunan Open Dumping

Dalam kesempatan terpisah, KLH mencatat praktik pembuangan sampah terbuka di Indonesia berhasil ditekan dari 99% pada 2025 menjadi 69% pada awal 2026.

Hanif menyampaikan bahwa pengurangan open dumping masih memerlukan upaya percepatan untuk mencapai target nasional 63,4% yang merupakan bagian dari strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.

“Penghapusan praktik ini di seluruh TPA, termasuk kota-kota besar demi keselamatan publik dan lingkungan,” kata dia saat kunjungan kerja di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (9/4/2026).

Ia mengingatkan peristiwa tragis di TPA Bantargebang yang menewaskan tujuh pekerja akibat longsoran sampah beberapa bulan lalu sebagai bukti nyata risiko open dumping.

“Kejadian itu menjadi pelajaran pahit bahwa praktik tersebut bukan sekadar melanggar hukum, tetapi mengancam keselamatan manusia secara langsung,” katanya.

Pada 2025, KLH memberikan sanksi administrasi kepada 344 TPA di kabupaten dan kota se-Indonesia, karena melakukan pengelolaan sampah open dumping. Kemudian pada Januari 2026, Deputi Gakkum KLH kembali memberikan sanksi kepada 23 pengelola TPA.

Hanif menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi praktik open dumping baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pelanggar akan ditindak tegas.

“Seluruh instrumen hukum siap ditegakkan demi mengakhiri praktik open dumping,” tuturnya.

Sejak UU 2008, ia mengungkapkan target penghapusan open dumping seharusnya tercapai lima tahun kemudian, namun realitas hingga 2025 menunjukkan praktik tersebut masih mencapai 99%.

Menurut dia, penurunan menjadi 69% pada awal 2026 menunjukkan keberhasilan awal, karena masih menyisakan tantangan signifikan untuk menuju target nasional.

Menteri LH Hanif menjelaskan bahwa percepatan capaian target akan dilakukan melalui program pengelolaan sampah terpadu, termasuk peningkatan kapasitas TPA, optimalisasi teknologi pengolahan, dan pengawasan ketat pelaksanaan regulasi di tingkat daerah, agar praktik open dumping bisa dihentikan secara menyeluruh.

Selain penegakan hukum, KLH juga mendorong inovasi pengelolaan sampah melalui integrasi teknologi modern dan partisipasi aktif masyarakat, program edukasi, sosialisasi, dan insentif bagi praktik pengelolaan sampah ramah lingkungan guna mempercepat penutupan celah target nasional.

Dia menekankan bahwa keberhasilan penghapusan open dumping bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan komitmen nasional terhadap keselamatan publik, lingkungan, dan keberlanjutan.

“Setiap daerah harus bergerak cepat dan bertanggung jawab demi target yang telah ditetapkan,” ujar Hanif.

Ia pun menekankan koordinasi intensif, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menyelesaikan sisa 69% open dumping hingga akhir 2026, tentunya dengan harapan tidak hanya menutup praktik berisiko tinggi tetapi juga membangun sistem pengelolaan sampah modern dan aman bagi seluruh warga.

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo untuk ketiga kalinya kembali meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Penghargaan ini turut menegaskan konsistensi kepemimpinan Darmawan dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.

Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian yang positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan, yang mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional bisnis.

Menerima apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Darmawan menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

"Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan," ucap Darmawan di Jakarta, Selasa (7/4).

Ke depannya, Darmawan menegaskan bahwa PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), mempercepat target Net Zero Emissions 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

"Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER adalah momentum untuk bertransformasi dari sekadar compliance menjadi lead dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, tapi juga memastikan listrik tersebut semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, PLN menerapkan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi, hingga pengembangan pembangkit EBT. Tercatat pada periode 2021 hingga 2025, PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.

Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025.

Sementara itu, sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, telah dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, pemanfaatan green hydrogen dapat semakin dioptimalkan sebagai co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.

"Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, namun juga dapat memberikan multiplier effect dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional," ujar Darmawan.

Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan apresiasi atas kontribusi para pemimpin perusahaan dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

"Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari compliance yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung," tutur Hanif.

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

"Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih," pungkas Hanif.