Jakarta (ANTARA) - Peran lembaga inkubator sebagai pemberi fasilitas pembinaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting untuk memastikan keberlangsungan usaha dari risiko kegagalan pada tahap awal perintisan berusaha, kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik.

Ia mengatakan dengan adanya proses fase inkubasi yang baik, risiko gagal UMKM rintisan bisa ditekan sebanyak 80 persen sampai 90 persen, seperti yang sudah dilakukan pada beberapa negara seperti Afrika Selatan, New Zealand hingga Jerman.

“Tentu dengan demikian, risiko gagal yang diperkecil ini akan memberikan keyakinan yang lebih, baik itu kepada lembaga pembiayaan, kepada mitra-mitra strategisnya, kepada pasar, untuk bisa membangun kerjasama yang lebih baik lagi kepada UMKM-UMKM kita,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan peran inkubasi bukan sekadar pendampingan biasa, melainkan strategi inti pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha dan keamanan investasi.

Inkubasi, lanjutnya, berfungsi sebagai pelatihan yang memperbaiki model bisnis, manajemen keuangan, dan mentalitas kewirausahaan sebelum UMKM dilepas ke pasar yang kompetitif.

Riza mengatakan hingga saat ini sudah ada 754 lembaga inkubator yang teregistrasi di Kementerian UMKM di seluruh Indonesia, dengan jumlah lebih banyak di pulau Jawa, 17 inkubator diantaranya masuk grade A sementara sisanya masuk grade B dan grade C.

“Ada 754 yang sudah terdaftar dan mudah-mudahan ini akan menjadi kendaraan kita, menjadi another arm yang bisa kita gunakan dalam rangka untuk memastikan tadi risiko gagal daripada UMKM kita bisa dicegah sejak dini,” ujar dia.

Ia mengatakan tujuan dari inkubasi bukan hanya agar UMKM bisa bertahan hidup, tetapi agar bisa memiliki kualitas untuk melakukan ekspansi, termasuk untuk mendorong perluasan jejaring, memiliki jangkauan pasar lebih luas, yang secara otomatis akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang stabil dan berkualitas di masyarakat.

Dalam rangka untuk penguatan proses inkubasi tersebut, Kementerian UMKM menjalankan dua program yakni, pertama, Prokesra untuk mencetak 10 juta penduduk berusaha dan bekerja dengan perbaikan, penguatan dari sisi pelatihan dan pendampingan.

Kedua adalah Bursa Wirausaha Unggulan yakni sebuah ekosistem pada tahap penghujung inkubasi dengan penyediaan akses pembiayaan, karantina dan akses perluasan pasar.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengatakan Program Perhutanan Sosial mulai menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

"Ternyata melalui Program Perhutanan Sosial muncul 30 persen lapangan pekerjaan baru yang tadinya mungkin tidak ada di masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan," kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan hal itu usai pembukaan acara "Refleksi dan Harapan: Pengalaman RECOFTC Indonesia Memperkuat Kapasitas dan Kemitraan Hutan Berbasis Masyarakat".

Menurut dia, Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mengentaskan kemiskinan melalui pemberian akses legal dan pendampingan kepada masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan.

Ia mengatakan pendampingan tersebut mendorong masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian berusaha, tetapi juga mampu mengembangkan usaha berbasis kehutanan yang membuka peluang kerja dan meningkatkan pendapatan.

Endah menjelaskan sejumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bahkan telah berkembang hingga kategori Platinum, yakni kelompok yang mampu mengelola usaha secara mandiri, menciptakan lapangan kerja, dan memasarkan produknya ke luar daerah.

"Platinum ini artinya mereka bisa mengelola perhutanan sosial selain untuk kehidupannya sendiri, tentunya juga ada merekrut lapangan pekerjaan baru, tenaga kerja baru, dan juga bisa menjual hasilnya ke luar dari daerahnya," ujar dia.

Berdasarkan data Kemenhut yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, KUPS kategori Platinum baru mencapai 0,79 persen, sedangkan mayoritas masih berada pada kategori Blue sebesar 52,79 persen, Silver 37,67 persen, dan Gold 8,75 persen.

Ia mencontohkan pengembangan usaha tidak lagi berhenti pada kegiatan budi daya, tetapi telah melahirkan berbagai peluang usaha baru di tingkat masyarakat.

Pada komoditas kopi, misalnya, masyarakat tidak hanya menjual biji kopi, tetapi juga mengolahnya menjadi green bean, melakukan roasting, hingga bekerja sebagai barista.

Selain itu, ia juga memberikan contoh pengolahan produk kemiri menjadi minyak, produk kerajinan, dan munculnya lapangan kerja baru dalam pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan kelompok.

Menurut Endah, perubahan kapasitas masyarakat tersebut tidak lepas dari kolaborasi pemerintah, lembaga donor, organisasi pendamping, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Program Perhutanan Sosial.

Ia menyebut Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific (RECOFTC) menjadi salah satu mitra yang mendampingi KUPS dalam memperkuat kapasitas, kelembagaan, serta kemitraan di tingkat tapak.

Salah satu contoh manfaat ekonomi terlihat pada KUPS Rimba Sejahtera di Kabupaten Siak, Riau, yang mengembangkan agroforestri di lahan gambut melalui tanaman tahunan, nanas, dan sayuran.

Ketua KUPS Rimba Sejahtera Mustain mengatakan pengembangan agroforestri membuat masyarakat yang sebelumnya bergantung pada perkebunan sawit mulai memiliki pilihan sumber pendapatan lain.

Ia mengatakan kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi kelompok wanita tani untuk terlibat dalam penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil pertanian.

"Yang jelas secara keuntungan penambahan penghasilan itu pasti ada dari kegiatan agroforestry tadi," kata Mustain.

Perwakilan kelompok perempuan KUPS Rimba Sejahtera Yurmayanti mengatakan kelompok wanita tani di wilayahnya berkembang dari semula 10 orang menjadi sekitar 16 orang setelah mengikuti kegiatan agroforestri.

Ia mengatakan para anggota kelompok kini memperoleh tambahan penghasilan total sekitar 20 hingga 30 persen dari penanaman sayuran dan nenas, sementara pemasaran hasil panen dilakukan secara bersama oleh anggota kelompok.

"Untuk dampak penghasilan bagi ibu-ibu, Alhamdulillah berdampak sekali," ujar Yurmayanti.

​​​​​​​Selain agroforestri, Program Perhutanan Sosial juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, seperti yang dilakukan Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Koperasi Pesona Alam Leuwi Hejo Aris Munandar mengatakan pengelolaan wisata alam di wilayahnya mampu menyerap masyarakat setempat sebagai pengelola maupun pelaku usaha.

"Alhamdulillah untuk anggota pengelolaan di sana hampir 90 persen anggota masyarakat setempat. Dan para pelaku usaha mulai dari warung dan lainnya hampir masyarakat setempat," kata Aris.

Menurut dia, pengembangan ekowisata memberi manfaat ekonomi bagi warga sekaligus mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang menjadi sumber pendapatan mereka.

Lebih lanjut, Kemenhut berharap pendampingan dan kemitraan multipihak terus diperkuat agar semakin banyak kelompok perhutanan sosial naik kelas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status permanent resident atau izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh. “Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” ungkap Evita.

Namun, di sisi lain jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Dia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” jelas Evita.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.

“Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip selective policy, asas resiprositas (reciprocal principle), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional,” tegas politisi PDIP itu.

Evita mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogyanya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

“Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Evita.

Pimpinan Komisi Pariwisata DPR ini memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.

“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya.

“Karena itu, saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” tambahnya.

Menurut Evita, negara-negara tersebut merupakan pasar potensial wisatawan berkualitas dan memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. “Sekaligus berpotensi meningkatkan investasi, penyelenggaraan kegiatan internasional, dan hubungan ekonomi Indonesia,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Meski begitu, Evita menilai kebijakan ini harus tetap disertai evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik.

“Jangan sampai kita hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa, tetapi mengabaikan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi yang dihasilkan dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” ujar Evita.

“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.

Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui budidaya ikan nila yang menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kepala Lapas Kelas III Namlea Muhammad M. Marasabessy dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan program budidaya ikan nila merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, selain pertanian, kami tetap konsisten mengembangkan budidaya ikan nila sebagai program pembinaan unggulan di Lapas Namlea," katanya.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap hasil budidaya warga binaan menjadi indikator bahwa program pembinaan berjalan dengan baik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini Lapas Namlea membudidayakan sekitar 4.000 ekor ikan nila yang tersebar di enam kolam bioflok dengan berbagai ukuran. Jumlah tersebut terdiri atas 1.000 ekor nila super, 3.000 ekor ikan nila ukuran dewasa, serta sekitar 500 ekor benih ikan nila.

Sistem bioflok merupakan metode budidaya ikan yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik di dalam kolam menjadi gumpalan (flok) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan.

Dalam penerapannya, kolam dilengkapi aerasi untuk menjaga kadar oksigen, sementara kualitas air dikontrol melalui penambahan probiotik dan sumber karbon agar mikroorganisme tetap berkembang. Metode ini dinilai mampu meningkatkan kepadatan tebar ikan, menghemat penggunaan air dan pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya.

Ia mengatakan respons positif masyarakat terhadap hasil budidaya perikanan menunjukkan bahwa pemberdayaan warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses pembinaan.

Marasabessy berharap pengembangan budidaya ikan nila dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan usaha yang dapat menjadi modal saat kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Alijah mengapresiasi pengelolaan budidaya ikan nila yang dilakukan warga binaan. Menurutnya, kualitas ikan yang dihasilkan menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan secara optimal.

"Budidayanya cukup menjanjikan dan ukuran ikannya juga besar-besar. Ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk sektor perikanan," ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Peredaran narkoba bukan hanya menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat dan keamanan negara. Di balik jaringan distribusi barang haram tersebut, bisnis ilegal bernilai fantastis beroperasi dengan perputaran uang ditaksir tembus ratusan triliun rupiah.

Secara global, perdagangan narkotika telah lama disebut sebagai salah satu ekonomi ilegal terbesar di dunia. Keuntungan yang diperoleh para bandar dan sindikat internasional bahkan mampu menyaingi pendapatan sejumlah sektor ekonomi legal.

Di Indonesia, besarnya nilai bisnis narkoba mulai terlihat dari hasil pelacakan transaksi keuangan yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga itu menemukan aliran dana bernilai ratusan triliun rupiah yang diduga terkait tindak pidana narkotika dan pencucian uang.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan sepanjang periode 2022 hingga 2025 pihaknya telah menyampaikan 382 hasil analisis terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika kepada aparat penegak hukum.

Dari ratusan hasil analisis tersebut, PPATK menemukan perputaran dana mencapai Rp154,5 triliun. Angka itu hanya berasal dari kasus-kasus yang berhasil dianalisis oleh PPATK dan disampaikan kepada Polri maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Ivan, nilai sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena tidak semua kasus narkotika berhasil ditelusuri aliran dananya.

"Potensi perputaran dana narkotika nasional akan lebih besar mengingat belum seluruh kasus narkotika dilakukan analisis oleh PPATK," ujar Ivan kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan dalam kegiatan penjualan narkoba, transaksi pada level paling bawah yaitu dari pengedar ke pemakai biasanya dilakukan secara sederhana, yang paling umum menggunakan uang tunai.

Namun, perkembangan teknologi membuat sebagian transaksi mulai memanfaatkan transfer bank dan dompet digital atau e-wallet. Ketika masuk ke tingkat jaringan yang lebih besar, pola pergerakan uang menjadi jauh lebih kompleks.

Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penggunaan rekening atas nama orang lain atau nominee. Rekening tersebut dipakai untuk menampung sekaligus memindahkan dana hasil penjualan narkoba sehingga identitas pemilik sebenarnya sulit dilacak.

"Di tingkatan yang lebih tinggi, aliran dana hasil peredaran gelap narkoba akan menggunakan transaksi setoran tunai, menggunakan rekening milik pihak ketiga (nominee), dan penggunaan money changer dan perusahaan remitansi baik yang berizin maupun yang ilegal," jelasnya.

Selain itu, PPATK melihat bahwa jaringan narkoba juga memanfaatkan perusahaan remitansi dan money changer, baik yang berizin maupun ilegal. Menurut Ivan, tren terbaru menunjukkan aset kripto semakin sering digunakan oleh bandar narkoba.

"Saat ini aset kripto telah dimanfaatkan oleh jaringan bandar narkoba sebagai sarana penyimpanan serta dalam rangka pengiriman dana hasil peredaran narkoba ke pemasok berbagai negara," ujarnya.

Ivan mengungkap ada enam modus yang dilakukan jaringan narkoba dari analisis yang dilakukan PPATK yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum selama tahun 2022-2025:

a. Penggunaan rekening nominee atau pihak ketiga untuk menampung dan mentransfer dana hasil peredaran gelap narkoba.b. Pembawaan uang tunai dalam pecahan mata uang asing lintas batas dalam jumlah yang besar dari Indonesia ke luar negeri. Uang yang dibawa secara tunai tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkoba.c. Pembelian aset mata uang kripto dalam jumlah besar dan langsung dikirimkan kepada wallet yang berlokasi di luar negeri, sebagai sarana untuk pengiriman dana hasil peredaran narkotika ke berbagai negara.d. Pemanfaatan Safe Deposit Box (SDB) di bank untuk menempatkan dana hasil tindak pidana narkotika (Rupiah/Valuta Asing).e. Penggunaan rekening bank asing yang ada di luar negeri untuk menampung dana hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh jaringan narkoba. Dari dana tersebut kemudian dibelikan aset berupa properti di luar negeri oleh pemasok di luar negeri.f. Penggunaan hotel dan restoran sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba. Dana hasil tindak pidana narkoba dicampur dengan usaha bisnis legal (co-mingling).

Pada 2024 saja, PPATK mendeteksi perputaran dana TPPU terkait narkoba mencapai Rp16,8 triliun dari 41 laporan hasil analisis.

Sementara sepanjang 2025, PPATK telah menyampaikan 94 hasil analisis, dua hasil pemeriksaan, dan 11 informasi kepada penyidik terkait dugaan TPPU narkotika dengan total transaksi yang dianalisis pada tahun ini mencapai Rp4,79 triliun.

Modus yang digunakan antara lain rekening nominee, e-wallet, aset kripto, perusahaan cangkang, hingga jasa remitansi.

Besarnya keuntungan dari perdagangan narkoba membuat para pelaku harus mencari cara untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih mengatakan salah satu ancaman terbesar bukan hanya besarnya nilai transaksi narkoba, melainkan bagaimana uang hasil kejahatan itu masuk ke sektor ekonomi legal.

Menurut Yenti, temuan PPATK mengenai perputaran dana Rp154,5 triliun menunjukkan betapa masifnya aliran uang hasil perdagangan narkotika.

Dana tersebut tidak berhenti di tangan bandar, tetapi mengalir ke berbagai aktivitas ekonomi yang tampak sah di permukaan.

"Temuan PPATK ada sekitar Rp154 triliun berasal dari perdagangan ilegal narkotika. Yang mengalir dan kemudian co-mingling masuk ke berbagai kegiatan," kata Yenti.

Dalam praktik pencucian uang, proses tersebut dikenal dengan istilah co-mingling, yakni mencampurkan dana hasil kejahatan dengan pendapatan dari bisnis legal. Melalui cara itu, uang haram menjadi lebih sulit dibedakan dari dana yang diperoleh secara sah.

Yenti menjelaskan para bandar narkoba pada umumnya tidak dapat menikmati hasil kejahatan mereka secara terbuka. Lonjakan kekayaan yang tidak wajar justru berpotensi menarik perhatian aparat penegak hukum karena itu, mereka berusaha menyamarkan kepemilikan dana melalui berbagai cara.

"Jadi, selain bandar itu sendiri mungkin bikin perusahaan, bikin hotel, kan memang begitu dulu tuh TPPU itu didirikan, dibentuk undang-undang TPPU di dunia adalah bahwa untuk bandar-bandar ini dia tidak bisa hidup dengan aman kalau tiba-tiba dia kaya," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Namun, ketika dana hasil narkoba berhasil masuk ke perusahaan-perusahaan sah, dampaknya menjadi jauh lebih luas. Bukan hanya menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas sistem keuangan nasional.

Yenti bahkan mengingatkan kemungkinan uang hasil narkoba merembes ke sektor-sektor strategis lainnya. Ia mengaku khawatir dana tersebut dapat masuk ke berbagai aktivitas ekonomi maupun politik yang sulit terdeteksi.

"Kalau sudah masuk ke perusahaan nasional, ini bisa mengganggu neraca keuangan nasional," imbuhnya.

Karena itu, ia menilai penelusuran dan penyitaan aset hasil kejahatan narkotika harus menjadi prioritas. Menurutnya, perang terhadap narkoba tidak cukup hanya menangkap pelaku, tetapi juga harus memutus aliran uang yang menjadi sumber kekuatan utama sindikat.

"Ini yang masih menjadi tugas bersama. Sebab, semua dampaknya sangat luas dari hasil narkoba ini. Bahkan bisa jadi masuk juga ke proses pemilu, pilkada dan itu sudah sangat, sudah diindikasikan diwanti-wanti sejak awal," pungkasnya.

SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - PT Indo Sino Oil Dan Gas (ISOG) berhasil mencapai gas pertama (first gas) dari Lapangan Karamba di Wilayah Kerja Wain PSC, onshore Kalimantan Timur, yang menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional.

“SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Rabu.

Lapangan Karamba akan memulai produksi awal sebesar 4 juta standar kaki kubik gas per hari (MMscfd) dan ditargetkan meningkat hingga mencapai tingkat produksi stabil (plateau) sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV 2026.

Gas yang diproduksikan akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi Kilang Unit V Balikpapan melalui kerja sama pemanfaatan infrastruktur dengan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Keberhasilan ini diraih melalui pengembangan proyek yang berlangsung cepat. ISOG menyelesaikan proyek Karamba hanya dalam waktu 25 bulan sejak kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) diberikan pada April 2024.

“Kami berharap produksi dari Lapangan Karamba dapat mencapai target dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi gas nasional,” ujar Djoko.

Direktur Utama ISOG Tang Zhongfu mengatakan pencapaian tersebut menjadikan Karamba sebagai proyek gas pertama ISOG di Kalimantan Timur yang berhasil dikembangkan dengan skema fast-track development.

“Pencapaian Gas Pertama Lapangan Karamba merupakan wujud komitmen ISOG untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber daya gas yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kami optimis proyek ini akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pasokan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Tang.

Lapangan Karamba memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P).

Pengembangan lapangan ini mencakup re-entry sumur KUD-1, pengeboran dua sumur pengembangan baru, pembangunan Central Processing Facility (CPF), pembangunan pipa gas sepanjang 16,3 kilometer, serta fasilitas pendukung lainnya.

Sebelum mencapai fase produksi, sumur KUD-1 berhasil mencatat hasil uji produksi yang menggembirakan dengan laju alir gas mencapai 9,5 MMscfd. Hasil tersebut menunjukkan potensi reservoir yang kuat dan menjadi dasar optimisme terhadap keberlanjutan produksi Lapangan Karamba dalam jangka panjang.

Selain meningkatkan pasokan gas domestik, proyek ini juga memberikan nilai tambah melalui optimalisasi infrastruktur eksisting, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri baik barang maupun tenaga kerja baru, serta penciptaan peluang pengembangan migas baru di wilayah onshore Cekungan Kutai.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai program magang dan pelatihan vokasi berpotensi memperkuat konsumsi rumah tangga dalam jangka panjang melalui peningkatan akses pekerjaan dan pendapatan.

Adapun program magang dan vokasi menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk semester II 2026.

“Ketika stimulusnya sudah dilepas, mereka sudah mendapatkan cantolan pekerjaan yang lebih baik dan income yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Itu yang diharapkan sebetulnya dari program magang dan vokasi,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Faisal juga mengingatkan, efektivitas program magang dan vokasi tidak cukup hanya bergantung pada pelatihan atau pendidikan keterampilan.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu untuk terus memastikan peserta memperoleh akses ke dunia kerja melalui mekanisme penyaluran dan pendampingan yang menghubungkan lulusan program dengan pemberi kerja.

Di sisi lain, paket stimulus ekonomi semester II tahun ini juga masih mencakup bantuan yang bersifat jangka pendek yakni bantuan pangan.

Secara umum, Faisal menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi secara agregat dan membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam waktu terbatas, meski dampaknya cenderung tidak bertahan lama karena akan berakhir seiring dihentikannya program bantuan.

Ia juga menyoroti kondisi kelas menengah yang hingga kini masih menghadapi tekanan daya beli. Menurutnya, belanja kelompok tersebut cenderung melemah, bahkan sebagian masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas ekonomi akibat menurunnya daya beli.

“Artinya stimulus yang diberikan ini memang bisa dikatakan mendorong konsumsi, tapi dari sisi signifikansi dan juga distribusi masih banyak catatannya,” kata Faisal.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga pada semester II masih dibayangi sejumlah tantangan, mulai dari potensi kenaikan inflasi akibat harga energi global yang lebih tinggi hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berisiko menekan realisasi konsumsi, terutama pada kelompok masyarakat menengah.

Meski demikian, menurut dia, konsumsi secara agregat masih berpotensi tumbuh, yang akan lebih banyak ditopang oleh kelompok masyarakat berpendapatan atas.

Secara keseluruhan, Faisal memperkirakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada semester II 2026 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Bahkan, tanpa adanya stimulus, pertumbuhan konsumsi berpotensi berada di bawah level tersebut.

“Kalau stimulus dalam implementasi penyalurannya tidak efektif, kemudian kalau kita lihat magnitude-nya kan cuma Rp26 triliun, bisa jadi belum mengompensasi kenaikan biaya riil yang terjadi dari sisi inflasi,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Rinciannya, stimulus insentif transportasi periode libur sekolah serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sekitar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Beberapa insentif transportasi pada masa libur sekolah seperti diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027. Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang nasional (MagangHub) serta pelatihan vokasi untuk lulusan SMK dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima. Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memproyeksikan jumlah pekerjaan ramah lingkungan atau green jobs di Indonesia mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Peluang kerja baru ini diperkirakan tumbuh seiring percepatan transisi menuju ekonomi hijau dan pengembangan industri berkelanjutan.

Proyeksi tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker. Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, ekonomi hijau menjadi salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru di tengah transformasi ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara global.

Menurut dia, perkembangan sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri akan mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Butuh 1,5 Juta Pekerja, Menaker Blak-blakan Soal Ketersediaan SDM Sektor Energi Hijau



"Outlook Ketenagakerjaan 2026 memproyeksikan jumlah green jobs mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan kajian tersebut, peluang kerja hijau diperkirakan muncul di berbagai bidang industri. Pada sektor energi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat seiring pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, panas bumi, hingga biomassa.

Sementara itu, pada sektor manufaktur, peluang kerja akan tumbuh melalui modernisasi industri yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan teknologi rendah emisi, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan.

Lapangan kerja baru juga diperkirakan muncul dari berkembangnya ekonomi sirkular, termasuk kegiatan daur ulang, pengelolaan limbah, pemanfaatan kembali material, dan industri yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Selain itu, percepatan elektrifikasi transportasi diproyeksikan menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru pada industri kendaraan listrik, produksi baterai, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan pendukung ekosistem kendaraan listrik.

Meski peluangnya besar, Anwar menegaskan penciptaan green jobs harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Bappenas Ungkap Peran Penting Pengembangan Pekerjaan Hijau



"Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting," ujarnya.

Kemnaker menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari transisi ekonomi hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pelatihan vokasi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan standar kompetensi kerja dengan kebutuhan industri.

Dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kemnaker juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor hijau dapat terpenuhi.

Dengan proyeksi hampir 4 juta pekerjaan hijau pada tahun depan, ekonomi hijau dinilai tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menjadi mesin baru penciptaan lapangan kerja nasional.

Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, ekonomi Indonesia harus semakin mandiri di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang dagang serta perang Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

“Dalam suatu ketidakpastian yang tinggi, kita harus semakin mandiri. Kita harus semakin mandiri. Apapun yang terjadi di global, we have to move on,” kata Perry dalam acara Kick Off Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu di Jakarta, Senin.

Perry mengingatkan bahwa gejolak global merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia. Karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik agar tetap mampu tumbuh di tengah berbagai tantangan eksternal.

“Kalau globalnya bergejolak, ya, kita tidak bisa mengendalikan global. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Mari kita perkuat kekuatan kita,” kata Perry.

Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu alasan penting diluncurkannya Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu pada Senin (22/6). Program ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan ekonomi nasional melalui pengembangan UMKM.

Selain untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Perry mengatakan bahwa program tersebut penting karena UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia yang mayoritas berskala kecil dan menjadi penyerap tenaga kerja.

Perry juga menyoroti besarnya kontribusi perempuan dalam pengembangan UMKM. Menurut dia, memajukan UMKM berarti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan generasi mendatang.

“UMKM itu betul-betul pilar penting bagi pertumbuhan, kesejahteraan, kemudian dorongan untuk generasi yang akan datang,” kata dia.

Lebih lanjut, Perry mengatakan Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Mari kita jadikan program ini sebagai bagian penting dari Asta Cita untuk ekonomi kerakyatan,” ujar dia.

Perry menegaskan, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, BI, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Oleh sebab itu, Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu disebut sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di samping itu, program tersebut merupakan wujud komitmen BI, pemerintah, dan mitra strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui pelatihan kewirausahaan terpadu dan pengembangan UMKM yang lebih maju.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini adalah bentuk nyata komitmen kita bersama. Komitmen kita bersama: bersatu kita teguh dan bersatu kita maju, dan semakin sukses,” kata Perry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Cilacap (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi program ketahanan pangan yang dikembangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan karena berhasil mengubah lahan tidak produktif menjadi kawasan penghasil berbagai komoditas pangan.

Usai mengunjungi sejumlah lokasi kegiatan ketahanan pangan di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) yang ada di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu sore, dia mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor pangan dapat dikembangkan secara optimal apabila didukung kemauan dan kreativitas pengelola.

"Hari ini (20/6) kami dari Komisi IV DPR RI datang ke Nusakambangan untuk melihat langsung upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kami melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini menjadi lahan produktif, mulai dari padi, anggur, peternakan ayam, budi daya udang hingga sidat," katanya.

Menurut dia, hasil yang dicapai Lapas di Nusakambangan layak menjadi contoh bagi daerah maupun instansi lain yang memiliki lahan potensial untuk dikembangkan guna mendukung program swasembada pangan nasional.

Dia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Saya atas nama Komisi IV DPR RI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Imipas beserta jajarannya. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain," kata legislator yang akrab disapa Titiek Soeharto itu.

Menurut dia, keberhasilan pengembangan kawasan pangan di Nusakambangan membuktikan bahwa berbagai wilayah di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk meningkatkan produksi pangan apabila dikelola secara serius.

"Kalau Nusakambangan saja bisa seperti ini, apalagi daerah lain. Indonesia memiliki tanah yang subur dan sumber daya alam yang besar. Tinggal bagaimana kita mengolah bumi dan laut ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Selain menghasilkan berbagai komoditas pangan, program tersebut juga dinilai memiliki dampak sosial karena melibatkan warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan produksi.

Menurut dia, keterlibatan warga binaan menjadi nilai tambah karena mereka memperoleh keterampilan dan insentif yang dapat menjadi bekal saat kembali ke masyarakat.

"Yang lebih penting lagi, program ini melibatkan warga binaan. Sebelum mereka kembali ke masyarakat, mereka dibekali keterampilan dan mendapatkan premi dari pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat menjadi bekal saat bebas nanti," kata Titiek

Sementara itu, Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan kunjungan Komisi IV DPR RI menjadi masukan penting untuk penyempurnaan program ketahanan pangan yang dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan. Beberapa evaluasi dan arahan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan program yang sudah berjalan," katanya.

Ia mengatakan pemanfaatan lahan tidak produktif tidak hanya dilakukan di Nusakambangan, tetapi juga diterapkan di berbagai lapas dan rumah tahanan negara (rutan) di seluruh Indonesia.

Menurut dia, seluruh jajaran pemasyarakatan didorong mengoptimalkan lahan yang tersedia guna mendukung ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan internal warga binaan dan petugas.

"Ini juga merupakan upaya membantu pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Misalnya untuk kebutuhan telur, kami mendorong lapas dan rutan memproduksi sendiri sehingga tidak menambah tekanan permintaan di pasar dan berkontribusi terhadap inflasi," kata Agus.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) lepas pantai Sejadi di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Timur, berhasil menambah produksi 1.865 barel minyak per hari (barrel oil per day/BOPD) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi nasional.

"Tambahan produksi minyak mulai dicatat pada 12 Juni 2026 melalui sumur SJ-6 dan SJ-4RD1 di lapangan Sejadi," ujar General Manager Zona-10 PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) Darmapala, dalam keterangan pers tertulis yang diterima ANTARA di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis.

Pencapaian tersebut memperkuat keyakinan PT PHKT sebagai pengelola lapangan Sejadi tersebut, bahwa peluang peningkatan produksi masih terbuka melalui pengelolaan aset dan pengembangan lapangan secara berkelanjutan.

Capaian semakin memperkuat keyakinan bahwa peluang pertumbuhan produksi masih terbuka, kata dia, melalui pengelolaan aset yang tepat dan pengembangan lapangan yang berkelanjutan.

Keberhasilan di lapangan Sejadi menjadi hasil nyata dari semangat kolaborasi, inovasi, dan keunggulan operasional (operational excellence), lanjut dia, yang terus dibangun untuk menghadirkan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara.

Sumur SJ-6 dan SJ-4RD1 merupakan bagian dari strategi pengembangan lapangan Sejadi untuk mengoptimalkan potensi cadangan migas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sumur Sejadi SJ-6 merupakan sumur baru (new drill well) dengan lintasan pengeboran S-type directional dengan total kedalaman mencapai 11.266 kaki measured depth/ftMD, hasil uji produksi sumur itu menghasilkan produksi 942 BOPD.

Kemudian sumur Sejadi SJ-4RD1 merupakan sumur pengeboran ulang (re-drill well) dengan lintasan pengeboran yang sama dengan total kedalaman 9.112 ftMD, hasil uji produksi sumur tersebut menghasilkan 923 BOPD.

Kedua sumur di lapangan Sejadi tersebut menyumbang tambahan produksi minyak 1.865 BOPD untuk mendukung pasokan energi nasional, jelas dia, dan juga dari hasil uji produksi di sumur SJ-4RD1 ada gas 0,853 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

PT PHKT melaporkan proses pengeboran kedua sumur berhasil diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan, kendati menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan Sejadi.

Pengembangan lapangan Sejadi, menunjukkan bahwa lapangan migas yang telah lama berproduksi masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui strategi yang terukur dan selektif, demikian Darmapala.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026