Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri mengatur soal kepastian izin bagi investor yang akan mendirikan usahanya.

Selain soal banyaknya jenis perizinan seperti infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata ruang, menurut dia, selama ini tidak ada waktu yang pasti terkait terbitnya izin tersebut bagi pelaku industri. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu memastikan berapa lama waktu penerbitan izin itu.

"Ada investor yang ingin menginvestasi untuk bahan baku, 2 tahun izinnya enggak keluar, akhirnya dia hengkang lari ke negara lain. Nah, bagaimana? Apa yang kita harus proteksi di RUU ke depan ini," kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan investor membutuhkan kepastian seluruh proses perizinan itu bisa selesai dengan waktu yang jelas, tidak hanya sekadar melalui sistem perizinan (online single submission/OSS).

Maka dari itu, dia pun mengusulkan RUU tersebut mengatur standar pelayanan atau service legal agreement (SLA) bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri.

"Kalau kita RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan stakeholder terkait dan pelaku industri, kita turun ke lapangan, persoalan itu (perizinan) selalu muncul," ujar Evita.

Selain perizinan, dia pun menginginkan agar RUU itu juga memastikan keamanan di kawasan industri, terutama guna menghindari gangguan keamanan hingga pungutan-pungutan liar.

Dia mengatakan berbagai hambatan nonteknis itu kerap membuat kepercayaan investor menurun. Untuk itu, RUU Kawasan Industri juga perlu menjamin perlindungan investasi.

"Belum ada nih di draf RUU ini, jaminan perlindungan investasi bukan hanya mengatur keamanan kawasan secara administratif saja," kata Evita.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial yang meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori khusus yakni Makau, dengan skema fasilitas perluasan (+1) bagi pemegang status permanent resident atau izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko yang meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya wisatawan yang tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan yang sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berdampak signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait hal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.

“Saya menghormati pandangan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mengingatkan agar kebijakan bebas visa dikaji secara hati-hati. Namun, menurut saya evaluasi kebijakan ini tidak boleh hanya didasarkan pada hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa atau pengalaman kebijakan tahun 2016,” ungkapnya.

Menurut Evita, seharusnya isu bebas visa kunjungan dilihat dari kaca mata manfaat ekonomi secara menyeluruh. “Memang benar, apabila suatu negara diberikan fasilitas bebas visa, negara kehilangan potensi PNBP dari pembayaran visa,” ungkap Evita.

Namun, di sisi lain jika kebijakan tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, maka perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat jauh lebih besar daripada PNBP yang hilang.

Evita mengatakan kebijakan perluasan BVK dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki banyak manfaat. Dia merinci berbagai manfaat perekonomian dari peningkatan kunjungan wisatawan berkualitas yang dapat didorong dengan pendekatan BVK.

“Belanja wisatawan akan menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, UMKM, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja,” jelas Evita.

Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan bebas visa seharusnya dihitung berdasarkan manfaat ekonomi bersih (net economic benefit), bukan hanya dari penerimaan visa.

“Saya juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan harus tetap berlandaskan prinsip selective policy, asas resiprositas (reciprocal principle), asas manfaat, serta mempertimbangkan aspek keamanan nasional,” tegas politisi PDIP itu.

Evita mengatakan, negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia seyogyanya juga memberikan kemudahan yang sama bagi Warga Negara Indonesia.

“Di kawasan regional, negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menjadikan kemudahan akses masuk sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Evita.

Pimpinan Komisi Pariwisata DPR ini memandang Indonesia tidak boleh tertinggal dalam kompetisi tersebut. Perluasan kebijakan BVK harus dilihat sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing ekonomi.

“Di tengah pilihan destinasi yang semakin beragam, kemudahan akses telah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung,” ujarnya.

“Karena itu, saya mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata untuk memberikan fasilitas bebas visa secara selektif kepada enam negara prioritas, yaitu Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Kazakhstan,” tambahnya.

Menurut Evita, negara-negara tersebut merupakan pasar potensial wisatawan berkualitas dan memiliki tingkat pengeluaran yang tinggi. “Sekaligus berpotensi meningkatkan investasi, penyelenggaraan kegiatan internasional, dan hubungan ekonomi Indonesia,” kata legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Meski begitu, Evita menilai kebijakan ini harus tetap disertai evaluasi berkala terhadap manfaat ekonomi, aspek keamanan, dan penerapan asas timbal balik.

“Jangan sampai kita hanya menghitung kehilangan miliaran rupiah dari PNBP visa, tetapi mengabaikan potensi triliunan rupiah perputaran ekonomi yang dihasilkan dari meningkatnya kunjungan wisatawan,” ujar Evita.

“Yang harus kita cari adalah titik keseimbangan terbaik antara penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi, daya saing pariwisata, investasi, dan keamanan nasional. Itulah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan nasional,” tambahnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh berhenti sebagai instrumen pengelolaan devisa semata. Kebijakan ekspor untuk sumber daya alam (SDA) strategis lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) harus dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempercepat hilirisasi nasional.

“Pemerintah perlu menjadikan DSI sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita Nursanty, Rabu (17/6/2026).

Seperti diketahui, Pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk sumber daya alam strategis, yakni batubara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) di mana PT DSI ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Kebijakan ini dilaksanakan secara bertahap dengan tahap transisi pada Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026, dan penerapan penuh dimulai 1 Januari 2027.

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah untuk memperbaiki tata kelola devisa, mengoptimalkan penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. PT DSI sebagai BUMN menjadi perantara tunggal untuk memastikan transparansi harga dan mencegah praktik underinvoicing.

Lewat kebijakan tersebut, harga jual komoditas dan margin keuntungan yang wajar nantinya akan ditentukan langsung oleh BUMN Ekspor. Kemudian hasil dari pembayaran ekspor akan diteruskan oleh BUMN kepada pelaku usaha pengelola kegiatan di dalam negeri.

Terkait hal ini, Evita memandang pemerintah harus memiliki kemampuan menentukan prioritas pemanfaatan sumber daya alam antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor. “Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ungkap Evita.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan industri dan hilirisasi itu pun meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kebijakan ini akan mendukung pembangunan industri pengolahan dalam negeri. Khususnya, kata Evita, untuk sektor batu bara dan ferro alloy.

“Termasuk penyediaan bahan baku untuk kawasan industri strategis dan proyek hilirisasi nasional,” tambah Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.

“Pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan/pemurnian (smelter dan industri turunan) dalam negeri dengan harga yang kompetitif sebelum diekspor,” sambung Evita.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan Pemerintah untuk memastikan bahwa penguatan kontrol terhadap ekspor berjalan seiring dengan penguatan kapasitas produksi industri nasional. “Kami di DPR akan mendorong Pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” papar Evita.

“Tanpa parameter tersebut, kebijakan ekspor satu pintu berisiko menjadi perubahan administratif yang tidak menghasilkan transformasi ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Menurut Evita, Indonesia selama ini masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam namun belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor. “Di sinilah pentingnya pendekatan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan ini harus menjadi instrumen yang memperkuat hilirisasi, bukan sekadar mengubah jalur penjualan komoditas,” terang Evita.

Evita pun menegaskan, pengaturan komoditas strategis melalui kebijakan ekspor satu pintu harus mampu mendukung hilirisasi nasional. “Lewat aturan ekspor satu pintu, kita ingin ada jaminan pasokan bahan baku industri dalam negeri dan stabilitas harga. Artinya pendekatan ini harus bisa melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas mentah di pasar global,” tuturnya.

Evita juga menekankan manfaat kebijakan ekspor satu pintu dapat menjadi sarana untuk mendukung kemandirian industri. “Kita ingin aturan ekspor terpusat untuk komoditas strategis bisa mengurangi ketergantungan industri manufaktur nasional terhadap bahan baku impor hasil olahan luar negeri sehingga Indonesia semakin bisa memiliki kemandirian industri,” sebut Evita.

Ditambahkan Evita, kepastian regulasi ekspor satu pintu pun dapat menarik minat investor asing dan domestik untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan sentral industri nasional. “Dengan begitu adopsi Indonesia dapat mempercepat teknologi tinggi dalam negeri untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi,” ungkapnya.

Tak hanya memperkuat struktur industri dengan peningkatan value chain yang dapat mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor tanah dan batuan menjadi produsen produk bernilai tinggi seperti baterai EV atau produk turunan sawit tingkat lanjut, kebijakan ekspor satu pintu dimaksudkan untuk mengintegrasikan industri hulu dan hilir.

“Harapannya, aturan ini dapat memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok dari lokasi tambang atau perkebunan langsung ke pabrik pengolahan,” kata Evita.

Evita menyatakan, pengawasan ekspor satu pintu harus memastikan produk hilir yang keluar memiliki kualitas seragam dan memenuhi standar mutu internasional. “Ini juga berkaitan dengan penguatan daya saing produk hilir di pasar global sehingga produk Indonesia memiliki daya tawar tinggi karena kita jadi memiliki kontrol lebih kuat terhadap volume produk yang beredar di pasar global, sehingga mampu menjaga stabilitas harga jual produk hilir,” urainya.

Selain itu, Evita menyebut tujuan mengurangi potensi underinvoicing dan praktik perdagangan tidak sehat lewat kebijakan ekspor satu pintu pun diharapkan dapat memaksimalkan margin keuntungan. “Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai infrastruktur hilirisasi,” ujarnya.

“Dan tentunya Pemerintah perlu memberikan kepastian iklim usaha yang lebih sehat. Skema sentralisasi ekspor ini pun harus betul-betul membuka peluang insentif atau pengecualian ekspor secara khusus bagi korporasi yang telah berinvestasi membangun fasilitas di sektor hilirisasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) VI Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks dan dinamis. Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty menegaskan bahwa kekuatan organisasi hanya dapat dibangun melalui persatuan, loyalitas, dan kebersamaan seluruh anggota.

Dalam sambutannya di hadapan peserta Munas dari 34 provinsi, Evita menyampaikan bahwa tema “Solid untuk Polri dan Negeri” dipilih sebagai bentuk komitmen KBPP Polri dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional bersama Polri.

“Organisasi yang terpecah belah adalah organisasi yang lemah. Organisasi seperti itu tidak akan mampu melangkah jauh dan mencapai tujuan mulianya,” ujar Evita.

Soliditas bukan sekadar menunjukkan kekompakan secara lahiriah melainkan mencerminkan kuatnya persatuan, loyalitas, semangat persaudaraan, serta kesamaan visi dan arah perjuangan di seluruh tingkatan organisasi.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya berbagai ancaman seperti disinformasi, intoleransi, hingga radikalisme, KBPP Polri harus terus bertransformasi dan hadir mengambil peran nyata di tengah masyarakat.

“KBPP Polri tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial. KBPP Polri harus menjadi organisasi yang hadir di tengah masyarakat, menjadi perekat kebangsaan, menjadi mitra strategis Polri, serta menjadi bagian dari solusi bangsa,” ungkapnya.

Evita mengingatkan KBPP Polri memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan organisasi karena lahir langsung dari semangat pengabdian keluarga besar Polri dan berdiri berdasarkan TR Kepolisian RI pada 2001.

Melalui transformasi digital dan berbagai kegiatan sosial maupun olahraga, KBPP Polri kini semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Karyoto berharap KBPP Polri dapat terus menjadi organisasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Jadilah agen yang ikut mengambil bagian dalam pembangunan,” katanya.

Dia mendorong KBPP Polri mengambil peran sebagai akselerator program pemerintah, mulai dari penyuluhan bahaya narkoba, penggerak ekonomi kerakyatan, hingga edukasi ketahanan pangan sederhana di lingkungan masyarakat.

“Yang jelas, KBPP Polri harus punya nilai manfaat sebagai organisasi kemasyarakatan karena memang sifatnya sosial kemasyarakatan,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Dia juga menyinggung situasi keamanan nasional di tengah isu kenaikan harga dan BBM. Dia memastikan kondisi Indonesia masih aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal.

“Jalan raya masih macet, masyarakat di mal dan pasar juga masih beraktivitas seperti biasa. Tidak ada ketakutan atau kepanikan, berarti Indonesia masih aman, insyaallah,” tuturnya.

Pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM dan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam seminggu sebagai bentuk efisiensi dan penghematan. Terkait harga kebutuhan pokok, Karyoto meminta seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran bersama agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.

“Kalau memang wajarnya naik Rp500, jangan dinaikkan sampai Rp3.000. Jangan karena harga BBM naik, semua harga ikut dinaikkan berlebihan. Kasihan masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Pengurus Pusat KBPP Polri melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Audiensi tersebut dalam rangka melaporkan kesiapan pelaksanaan Munas VI KBPP Polri yang akan diselenggarakan pada 14–16 Mei 2026 di Jakarta.

KBPP Polri merupakan organisasi tunggal Keluarga Besar Putra Putri Polri yang dilahirkan berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri 2001 sebagai wadah berhimpunnya putra putri Polri dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Kadiv Propam Polri, serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri lainnya.

Sementara dari Pengurus Pusat KBPP Polri hadir Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Ketua Panitia Penyelenggara Munas VI Ryco Menoza, Ketua SC Adyalaksmita, Bendahara Panitia Hervino, dan Sekretaris Jenderal Paul Oroh.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memberikan arahan agar pelaksanaan Munas VI KBPP Polri dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif serta tetap menjaga soliditas organisasi sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Kapolri juga berharap agar KBPP Polri ke depan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis Polri dalam mendukung tugas-tugas kemasyarakatan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kapolri terhadap keberlangsungan organisasi KBPP Polri.

“Arahan Kapolri menjadi motivasi bagi seluruh kader KBPP Polri untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat kontribusi organisasi di tengah masyarakat,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Evita juga melaporkan sekaligus memohon dukungan kepada Kapolri selaku Ketua Dewan Pembina KBPP Polri, beserta Wakapolri dan para Pejabat Utama Polri yang hadir, atas pencalonan kembali dirinya sebagai Ketua Umum KBPP Polri pada Munas VI mendatang. Evita menyampaikan dirinya telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Evita menjelaskan hingga saat ini dirinya telah memperoleh surat dukungan dari 31 Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri dari total 34 PD se-Indonesia. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan dan harapan agar KBPP Polri terus menjaga soliditas organisasi, memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan institusi Polri.

“Munas VI KBPP Polri harus menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran KBPP Polri sebagai organisasi yang solid, kuat, modern, dan berwibawa. Saya berharap seluruh rangkaian Munas dapat berjalan dengan baik, penuh semangat kebersamaan, dan semakin memperkuat posisi KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dan negara,” ujar Evita.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) melalui anak usahanya, ITDC Nusantara Utilitas (ITDC NU) memperkuat implementasi pengelolaan kawasan pariwisata berkelanjutan melalui sistem Integrated Waste Management dan utilitas terintegrasi di kawasan The Nusa Dua. Komitmen tersebut mendapat perhatian dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Selasa (5/5/2026). Komisi VII meninjau implementasi sistem pengelolaan lingkungan dan utilitas kawasan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) di The Nusa Dua, Bali.

The Nusa Dua adalah destinasi pariwisata terintegrasi pertama di Indonesia yang dikembangkan sejak 1973. The Nusa Dua telah berkembang dari proyek berbasis dukungan World Bank menjadi benchmark nasional pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan. Kawasan seluas 350 hektar, saat ini menaungi lebih dari 20 hotel internasional, sekitar 5.000 kamar, menyerap ±21.000 tenaga kerja, serta melayani sekitar ±3,8 juta kunjungan wisatawan setiap tahun.

Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar menyampaikan pengembangan kawasan pariwisata masa depan perlu didukung oleh infrastruktur hijau dan sistem utilitas yang berkelanjutan. “The Nusa Dua merupakan bukti keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan melalui sistem utilitas dan pengelolaan limbah yang modern, terintegrasi, dan berbasis sirkular,” ujarnya.

Dalam pengelolaan kawasan, ITDC melalui ITDC NU mengembangkan berbagai utilitas strategis meliputi pengolahan air bersih melalui Seawater Reverse Osmosis (SWRO), reclaim water, pengolahan air limbah, dan distribusi Liquefied Natural Gas (LNG). Sementara itu, pengelolaan sampah terpadu, dan fasilitas komposting kawasan dikelola oleh Strategic Business Unit (SBU) The Nusa Dua sebagai bagian dari implementasi Integrated Waste Management System.

Saat ini, produksi sampah di kawasan The Nusa Dua mencapai sekitar ±32,3 ton per hari, dimana sekitar 70,5 persennya ialah sampah organik yang diolah kembali menjadi kompos. Secara keseluruhan, sekitar 95 persen sampah kawasan telah dikelola secara sistematis dan terintegrasi melalui pendekatan ekonomi sirkular. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk dimanfaatkan kembali pada kebutuhan landscape kawasan, sedangkan sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sebagai material bernilai ekonomi.

Melalui sistem tersebut, ITDC membangun ekosistem pengelolaan sampah berbasis sirkular yang mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai tambah sekaligus mendukung operasional kawasan yang lebih ramah lingkungan.

Selain pengelolaan sampah, kawasan The Nusa Dua juga mengimplementasikan Integrated Lagoon & Utilities System yang berfungsi sebagai centralized utility system kawasan. Sistem ini mencakup pengolahan air limbah, pengolahan air bersih, fasilitas komposting, hingga distribusi gas terintegrasi.

“The Nusa Dua menjadi model kawasan pariwisata terintegrasi berbasis ESG yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan melalui sistem sirkular dan infrastruktur hijau,” kata Fajar.

JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) menyampaikan proses penjaringan Bakal Calon Ketua Umum untuk periode 2026–2031 telah selesai dilaksanakan. Proses penjaringan dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku, secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Steering Committee (SC) Enita Adyalaksmita bersama anggota Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) KBPP Polri, Selasa (21/4/2026).

Enita menjelaskan, proses penjaringan dilaksanakan pada 5-14 April 2026 melalui tahapan sosialisasi, penerimaan dukungan dari Pengurus Daerah (PD), serta pemenuhan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi.

"Seluruh proses tersebut mencerminkan partisipasi aktif dari PD KBPP Polri di seluruh Indonesia sebagai representasi suara kader secara nasional," ujarnya.

Selanjutnya, proses verifikasi dan penetapan hasil penjaringan dilakukan oleh Panitia Pengarah (SC) pada 19 April 2026, yang memutuskan bahwa hanya terdapat satu kandidat yang melakukan mendaftaran dan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan mendapat dukungan dari 27 PD yaitu Dr. Evita Nursanty, MSc.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



"Dukungan tersebut diberikan secara sah oleh mayoritas Pengurus Daerah KBPP Polri di seluruh Indonesia, sehingga mencerminkan aspirasi mayoritas kader dan memberikan legitimasi yang kuat terhadap hasil penjaringan," ucapnya.

Seluruh tahapan ini juga telah dilaporkan dan dikomunikasikan kepada Pembina organisasi, serta mendapatkan arahan agar proses tetap berjalan sesuai dengan koridor organisasi dan menjunjung tinggi soliditas serta marwah KBPP Polri.

Munas KBPP Polri yang akan diselenggarakan pada 14–16 Mei 2026 menjadi momentum penting dalam rangka konsolidasi organisasi, evaluasi program kerja, serta penguatan peran KBPP Polri ke depan sebagai organisasi yang solid, kuat, modern, dan berwibawa dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

"KBPP Polri mengajak seluruh kader di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, memperkuat soliditas, serta bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Munas dengan penuh tanggung jawab dan semangat kebersamaan," katanya.

JAKARTA - Perkembangan situasi geopolitik antara Israel dan Iran yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan. Kondisi ini memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus di kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan.

"Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety," ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal. Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.

"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan. Saya juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga — antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait — agar respons berjalan cepat dan terintegrasi," ujarnya.

Menurut Evita, posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.

Selain itu, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

"Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini," ucapnya.

Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai.

"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," kata Evita.

Komisi VII DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas.

"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," tegasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty menyoroti kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun yang diamankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) . Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.

Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra & Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.

Evita menilai dengan nilai proyek yang mencapai Rp24,66 triliun, kebijakan ini memiliki dampak strategis, tidak hanya terhadap distribusi pangan desa tetapi juga terhadap arah kebijakan industri nasional.

“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Dukung Sikap Kemenperin

Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR mendukung pernyataan Kemenperin yang menegaskan bahwa industri otomotif nasional memiliki kapasitas produksi kendaraan pick up hingga sekitar satu juta unit per tahun.

Menurut Evita, kapasitas tersebut menunjukkan bahwa secara volume, industri dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda (4x2).

“Kami sejalan dengan Kementerian Perindustrian bahwa pengadaan pemerintah harus menjadi instrumen untuk memperkuat industri dalam negeri. Kapasitas produksi nasional kita sangat memadai,” tegasnya.

Evita juga menyoroti pentingnya transparansi dan rasionalisasi spesifikasi teknis, terutama apabila pengadaan diarahkan pada tipe penggerak empat roda (4x4).

Menurutnya, tidak semua jalan desa di Indonesia membutuhkan fungsi 4x4. Mayoritas distribusi logistik desa masih dapat dilayani kendaraan 4x2 produksi dalam negeri.

“Kalau memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Evita menambahkan, kendaraan 4x4 memiliki harga pembelian dan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan 4x2, sehingga keputusan spesifikasi harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan keberlanjutan operasional koperasi.

"Kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025," katanya.

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa kementerian/lembaga wajib mengutamakan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40%. Impor hanya dapat dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi.

“Karena itu, argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia,” kata Evita.

Dia menegaskan penguatan industri dalam negeri merupakan bagian dari strategi industrialisasi nasional yang konsisten disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

“Pengadaan sebesar ini harus menjadi momentum untuk memperkuat manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor. Itu sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam memperkuat kemandirian ekonomi,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta pengelola Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 untuk menyediakan free tour bagi penumpang pesawat maupun yang transit di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, hal itu bisa dilakukan karena PIK 2 yang berlokasi di Tangerang, Banten, berdekatan dengan bandara yang diakses oleh penumpang internasional itu. Dia pun mencontohkan bahwa bandara di Singapura pun menyediakan hal itu bagi penumpang pesawat yang transit.

"Kalau Singapura itu kalau kita transit 3 jam 4 jam itu ada counter free tour-nya, gratis. Ini kan cuma 15 menit dari bandara," kata Evita usai kunjungan kerja spesifik ke PIK 2, Kamis.

Dengan membawa penumpang maupun wisatawan internasional ke PIK 2 melalui free tour itu, dia berharap ke depannya wisatawan secara luas bisa mengetahui keberadaan PIK, dan selanjutnya betul-betul berkunjung ke area tersebut.

Pada prinsipnya, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI ingin agar pengelola kompleks elit itu turut membangun ekosistem perekonomian masyarakat sekitar, baik ekonomi kreatif maupun UMKM.

Dia mengingatkan bahwa PIK adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diberikan kemudahan cukup banyak oleh pemerintah. Maka dari itu, menurut dia, PIK harus memberikan dampak secara langsung kepada ekonomi rakyat.

Selain itu, dia juga meminta kepada PIK 2 agar mengontrol harga-harga produk apapun yang dijual. Jangan sampai, kata dia, produk-produk yang dijual di kawasan itu justru terkenal berharga mahal, sehingga dihindari oleh wisatawan domestik.

"Turis domestik adalah penopang pembangunan dan pendapatan daripada pariwisata Indonesia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mengunjungi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek yang tergolong besar tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pihaknya memahami bahwa PIK 2 berkembang sebagai kawasan pariwisata urban terpadu yang mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi kreatif dan UMKM, namun pengembangan berskala besar itu memerlukan pengawasan.

"Jadi, kami hadir dalam rangka melakukan fungsi kami sebagai DPR RI fungsi pengawasan pak," kata Evita saat membuka agenda kunjungan kerja spesifik tersebut di kawasan PIK 2.

Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan itu bersama mitra komisi, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian UMKM.

Menurut Evita, seluruh anggota Komisi VII DPR RI yang terdaftar dalam agenda kunjungan kerja tersebut, sudah hadir di lokasi.

Selain melakukan dialog dengan Agung Sedayu Group selaku pengembang dan pengelola PIK 2, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke lapangan dan pantai di wilayah tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten III mengapresiasi dengan upaya dan fasilitas dari PIK 2 untuk menumbuhkan ekonomi.

Namun, dia mengatakan bahwa harga makanan-makanan yang dijual di wilayah PIK 2 itu banyak yang mahal dan tak terjangkau bagi masyarakat lokal.

"Jangan sampai PIK 2 yang kini menjadi destinasi yang populer hanya bisa dinikmati oleh masyarakat kelas atas," tambahnya.

Dia berharap pariwisata di PIK 2 harus dibangun secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Jangan sampai kondisi PIK 2 dengan area sekitarnya sangat jomplang, seperti Israel dan Palestina.

"Nggak tahu siapa nanti yang mengelola ini, saya mohon ini dari pemda jangan diam saja, Satpol PP, pemda harus benar-benar mengawasi," kata Mujakkir.

Direktur Utama Agung Sedayu Group Nono Sampono menyatakan menyambut kunjungan kerja dari Komisi VII DPR RI tersebut dalam melakukan pengawasan.

Dia berharap kunjungan kerja dari DPR itu bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, terukur, dan berkeadilan.

"Sehingga pengembangan kawasan pariwisata urban PIK 2 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta sejalan dengan kebijakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan," kata Nono.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pimpinan Komisi VII DPR mengingatkan pentingnya penguatan atau reformasi total faktor keselamatan dan keamanan wisatawan di seluruh destinasi wisata di Indonesia. Hal itu harus dilakukan setelah berbagai kejadian kecelakaan yang dialami oleh para wisatawan sepanjang 2025.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, faktor keselamatan dan keamanan harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan destinasi wisata Indonesia.

"Harus ada perbaikan yang serius dari sisi tata kelola pariwisata nasional dengan menempatkan faktor safety and security atau faktor ’S’ sebagai yang utama setelah aksesibilitas, amenitas, atraksi atau 3A+S. Safety and security tourism harus menjadi pilar utama pariwisata Indonesia, agar sektor ini tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan,” katanya di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Sejumlah tragedi kecelakaan terjadi sepanjang 2025 yang menyebabkan jatuhnya korban wisatawan. Di antaranya tenggelamnya kapal wisata phinisi di Selat Padar, Labuan Bajo, dekat Komodo National Park, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat 26 Desember 2025 yang menyebabkan 4 wisatawan asal Spanyol tewas.

Kemudian meninggalnya wisatawan asal Australia saat melakukan scuba diving di Segara Beach, Tulamben, Bali pada Selasa, 30 Desember 2025.

Sebelumnya tragedi juga dialami wisatawan asal Brasil saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, Lombok, NTB yang tewas setelah tergelincir dan jatuh ke jurang curam.

Termasuk kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025 menyebabkan 17 orang tewas dan puluhan hilang, tenggelamnya dua wisatawan di kawasan Pasir Putih, TWA Cagar Alam Pananjung, Pantai Pangandaran, Kamis 25 Desember 2025 pagi.

Tenggelamnya seorang wisatawan terseret ombak di Pantai Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, 27 Desember 2025 dan banyak peristiwa lainnya di objek wisata.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, menjamin keselamatan wisatawan, pekerja pariwisata dan masyarakat lokal harusnya sejajar dengan upaya keras pemerintah untuk mengejar lebih banyak kunjungan wisatawan, meningkatkan length of stay, dan memperbesar pengeluaran wisatawan di destinasi wisata.

Apalagi perlu diingat Indonesia merupakan negara kaya wisata maritim dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, dan negara ring of fire karena posisinya di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia dengan ratusan gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan harusnya menjadi prioritas. Termasuk transportasi darat dan udara.

“Berulangnya kecelakaan di destinasi wisata menunjukkan bahwa keselamatan dan keamanan belum menjadi prioritas utama kebijakan pariwisata. Satu nyawa yang hilang adalah kegagalan sistem. Ini tidak boleh dianggap hal biasa,” tegasnya.

Evita berharap Kementerian Pariwisata RI bisa mengambil inisitif baru untuk melakukan reformasi total sisi keselamatan dan keamanan pariwisata Indonesia dengan melibatkan stakeholders terkait seperti Basarnas, Kepolisian, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, Pemda, asosiasi meliputi reformasi regulasi, koordinasi, kelembagaan, operasional dan penegakan hukum dengan menyentuh semua aspek termasuk kelemahan yang ada.

Antara lain perlunya penetapan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata termasuk dalam konteks respons cepat ketika terjadi peristiwa dengan pengerahan sumber daya, sertifikasi wajib bagi operator, sistem early warning system dan koordinasi.

"Bila perlu, untuk mencegah wilayah abu-abu mengenai siapa bertanggung jawab terhadap apa, bisa saja dibentuk desk khusus atau organ yang sifatnya koordinatif," ujarnya.

Yang bisa juga bertanggung jawab di destinasi wisata itu dari hari ke hari secara langsung untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan standar atau SOP yang sudah dibuat tanpa mengurangi tugas dan fungsi lembaga yang sudah ada.

”Bagaimanapun harus ada yang leading yang menjadi koordinator yang mengatur semua sumber daya yang kita miliki secara cepat. Karena di kita itu semua sudah ada lembaganya yang menjalankan fungsi masing-masing. Yang lemahnya itu pelaksanaan di lapangan, siapa yang mengawasi dari hari ke hari, siapa yang menjalankannya, termasuk pre-emtif, dan preventif," ucapnya.

"Nah ini perlu didiskusikan lagi, kita harus bongkar sisi lemahnya. Apakah syahbandar, penjaga pantai, petugas Taman Nasional, atau lainnya sudah benar-benar menjalankan tugasnya dan lainnya,” sambung Evita.

Dari sisi wisatawan, Evita juga berharap munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya keselamatan dan keamanan wisata dengan bersikap kritis terhadap prosedur dan penanganan keselamatan yang ditemuinya di lapangan.

”Harus kritis, wisatawan kita berdayakan juga. Wisatawan harus berani meminta jaminan keselamatan dari operator, jika ragu jangan ikut,” ucapnya.