Yang penting gini, besok saya ini, akan ada APBN KiTA, laporan APBN KiTA sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa laporan APBN KiTA (Kinerja dan Fakta) periode April 2026 menunjukkan kinerja fiskal Indonesia berada dalam kondisi baik dan melampaui prediksi pengamat.

Purbaya menyebut pemerintah akan merilis secara resmi laporan APBN KiTA dalam konferensi pers yang berlangsung pada Selasa (19/5). Ia memastikan hasil laporan tersebut mencerminkan fondasi ekonomi nasional yang kuat.

"Yang penting gini, besok saya ini, akan ada APBN KiTA, laporan APBN KiTA sampai April. Itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, posisi fiskal pemerintah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan eksternal global. Ia juga menanggapi kritik dari sejumlah pihak luar negeri yang menilai kondisi fiskal Indonesia bermasalah.

Purbaya menjelaskan strategi pembangunan ekonomi pemerintah tidak hanya mengandalkan belanja negara, tetapi juga mendorong peran aktif sektor swasta.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen merupakan hasil kombinasi kontribusi berbagai sektor ekonomi.

Purbaya menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi prestasi penting karena terjadi saat perekonomian global tengah mengalami tekanan.

"Kondisi fundamental ekonomi kita bagus. Fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN KiTA, yang sebagian menurut majalah Economist bilang (fiskal) kita berantakan. Enggak. Kita bagus sekali dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan," jelasnya.

Ia menambahkan percepatan ekonomi sudah mulai terlihat sejak akhir tahun lalu dan terus berlanjut pada awal 2026.

Menurutnya, kebijakan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum munculnya gejolak global menjadi faktor utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Investor akan mencermati gelombang laporan kinerja perusahaan dan data ketenagakerjaan terbaru untuk mendorong reli saham AS yang diharapkan menguat pekan ini.

Dua sentimen ini akan menjadi perhatian di tengah lonjakan harga minyak dan sikap bank sentral yang semakin hawkish.

Melansir Reuters, indeks saham utama AS menutup pekan lalu di level tertinggi sepanjang masa, setelah rebound tajam selama sebulan. Musim laporan keuangan perusahaan yang kuat menjadi penopang optimisme terhadap saham AS dan menyeimbangkan berbagai tekanan pasar lainnya.

Lebih dari 100 perusahaan dalam S&P 500 dijadwalkan merilis kinerja pekan ini, menandai puncak musim laporan keuangan. Secara keseluruhan, laba perusahaan S&P 500 diperkirakan naik 27,8 persen pada kuartal pertama dibanding tahun lalu, menjadi pertumbuhan tertinggi sejak kuartal IV-2021.

Perusahaan seperti Palantir, Walt Disney, dan McDonald’s termasuk yang akan melaporkan kinerja pekan ini.

Hasil dari produsen chip AMD juga akan menjadi sorotan, mengingat kenaikan tajam sahamnya. Sejak akhir Maret, saham AMD naik lebih dari 80 persen, sementara indeks semikonduktor Philadelphia naik sekitar 48 persen.

Laporan ketenagakerjaan April yang akan dirilis 8 Mei diperkirakan menunjukkan penambahan 60.000 lapangan kerja, lebih rendah dari 178.000 di Maret, tetapi lebih baik dibanding penurunan tajam di Februari.

Data terbaru menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS meningkat di kuartal pertama, didorong lonjakan investasi bisnis di bidang AI.

Namun, harapan pemangkasan suku bunga kini mulai memudar. Rapat Federal Reserve minggu lalu menunjukkan perpecahan internal, dengan beberapa pejabat khawatir inflasi masih membayangi dan mungkin membutuhkan kenaikan suku bunga.

Nada hawkish ini, ditambah lonjakan harga minyak, mendorong imbal hasil obligasi AS naik ke level tertinggi satu bulan. Yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun berada di sekitar 4,38 persen pada Jumat.

Kenaikan yield ini bisa menjadi masalah bagi saham, karena meningkatkan biaya pinjaman bagi konsumen dan perusahaan.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pada penghujung akhir 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 11 kali operasi tangkap tangan (OTT)yang menjaring wakil menteri, gubernur, jaksa, dan paling terbanyak adalah bupati.

Kasusnya beragam, mulai dari pemerasan hingga suap proyek pengadaan barang dan jasa. Para tersangka diduga berupaya memperkaya diri dengan melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis.

Tak hanya itu, di beberapa kasus anggaran pemerintah diutak-atik agar tujuan memperkaya diri tercapai. Alhasil potensi kerugian keuangan negara tidak terelakkan.

Berdasarkan laporan kinerja akhir tahun KPK 2025, sebanyak 118 ditetapkan sebagai tersangka, penanganan perkara 439, hingga total pemulihan keuangan negara mencapai Rp1,53 triliun. Di sisi lain masih banyak kasus yang belum ditangani secara tuntas, seperti dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Berdasarkan catatan Bisnis, berikut 11 OTT di tahun 2025:

1. OTT di Ogan Komering Ulu (OKU)

KPK menggelar operasi senyap di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada 15 Maret 2025, terkait suap proyek di lingkungan Dinas PUPR.

KPK mengamankan Rp2,6 miliar serta sejumlah barang bukti lainnya. Pada 16 Maret, KPK menetapkan tersangka:

• Nopriansyah, Kepala Dinas PUPR OKU

• Ferlan Juliansyah, Anggota DPRD OKU

• M. Fahrudin, Ketua Komisi III DPRD OKU

• Umi Hartati, Ketua Komisi II DPRD OKU

• M. Fauzi alias Pablo, pihak swasta

• Ahmad Sugeng Santoso, pihak swasta

KPK mengendus pengondisian nilai proyek, di mana fee proyek yang semula dalam APBD 2025 sebesar Rp48 miliar disepakati naik menjadi Rp96 miliar.

2. OTT di Sumatra Utara

Pada Kamis malam, 26 Juni 2025, KPK melakukan tertangkap tangan terhadap enam orang terkait dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Adapun tersangka lainnya:

• Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK

• Heliyanto, PPK Satker PJN Wilayah I

• M. Akhirun Efendi Siregar, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup

• Rayhan Dulasmi Pilang, Direktur PT Rona Na Mora

Mereka diduga mengondisikan proyek pembangunan jalan. Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan terdapat 4 proyek di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di lingkungan Satker Pembangunan Jalan Negara Wilayah I Sumut yang akan dimulai tahun ini dengan total nilai mencapai Rp231,8 miliar

Para tersangka mengatur vendor untuk mengerjakan proyek jalan tersebut. Dugaan ini semakin diperkuat dengan informasi yang diperoleh KPK terkait adanya penarikan uang sejumlah Rp2 miliar oleh pihak swasta beberapa waktu sebelumnya. Diduga, uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada pihak terkait.

3. OTT di Kolaka Timur

KPK menangani kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan RSUD Kolaka Timur. Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang sempat terjaring OTT, ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Agustus 2025. Selain Azis, tersangka lainnya yaitu:

• Andi Lukman Hakim, PIC Kementerian Kesehatan untuk proyek tersebut

• Ageng Dermanto, PPK proyek pembangunan RSUD

• Deni Karnady, pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra (PCP)

• Arif Rahman, pihak swasta dari KSO PT PCP

• Yasin selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara

• Hendrik Permana selaku ASN di Kementerian Kesehatan

• Aswin Griksa Direktur Utama PT Griksa Cipta.

Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan DAK Rp126,3 miliar. Namun terjadi kasus dugaan suap penerimaan yang melibatkan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis karena telah mengatur penentuan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut.

Asep mengatakan Abdul Azis bersama GPA (Gusti Putu Artana) selaku Kepala Bagian PJB melakukan pengkondisian dengan PT PCP untuk memenangkan tender pembangunan RSUD kelas C Kab.Koltim.

4. OTT di Lingkungan Inhutani V

Pada perkara ini, KPK menggelar OTT pada 13 Agustus 2025 di lingkungan PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V). Pihak terjaring OTT dan ditetapkan tersangka, yaitu:

• Direktur PT INH V Dicky Yuana Rady (DIC)

• Direktur PT PML Djunaidi (DJN)

• Staf perizinan SB Grup Aditya (ADT).

Asep menjelaskan tim KPK mengamankan sejumlah barang bukti, berupa uang tunai senilai SGD189.000 atau sekitar Rp2,4 miliar uang tunai senilai Rp8,5 juta, 1 unit mobil RUBICON di rumah DIC; serta 1 unit mobil Pajero milik DIC di rumah.

PT PML melalui DJN memberikan Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman ke rekening PT Inhutani V. Adapun dari dana tersebut, DIC diduga menerima uang tunai dari DJN sebesar Rp100 juta.

Alhasil, DIC menyetujui permintaan PT PML dengan mengelola hutan tanaman seluas lebih dari 2 juta hektare di wilayah register 42 dan lebih dari 600 hektare di register 46.

5. OTT di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam perkara ini, KPK menangkap eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel), pada 20 Agustus 2025. Dia menjadi pejabat negara pertama yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Prabowo.

Noel ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Agustus 2025. KPK juga menetapkan 10 tersangka lainnya dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta. Selain itu terdapat empat tersangka baru lainnya sehingga total tersangka menjadi 14.

Mereka diduga melakukan mark-up harga penerbitan sertifikat K3 dari Rp275.000 menjadi Rp6.000.000. Selain itu, KPK telah menyita 32 kendaraan dari para tersangka. Uang hasil pemerasan terkumpul hingga Rp81 miliar untuk diberikan kepada pegawai-pegawai guna mengurus sertifikat K3

6. OTT di Pemerintah Provinsi Riau

Pada Senin (3/11/2025), KPK menggelar OTT di Riau dan mengamankan 10 orang yang merupakan penyelenggara negara. Gubernur Riau, Abdul Wahid termasuk dalam target operasi senyap itu. KPK menetapkan tersangka dan menahan:

• Gubernur Riau Abdul Wahid

• M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau

• Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, terungkap bahwa pada Maret 2025, Sekretaris Dinas PUPR PKPP bernama Ferry menggelar rapat bersama 6 Kepala UPT Wilayah I-VI, Dinas PUPR PKPP, untuk membahas kesanggupan pemberian fee yang akan diberikan kepada Abdul Wahid yakni sebesar 2,5%.

Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar).

Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengancam para pejabat PUPR PKPP dengan dicopot jabatan jika tidak memberikan nominal uang tersebut. Permintaan ini dikenal sebagai "Jatah Preman" di mana Abdul Wahid mendapatkan Rp4,05 miliar.

Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan untuk pergi ke luar negeri mulai dari ke Inggris hingga Brasil. Bahkan kala itu mencanangkan dalam waktu dekat ini ingin lawatan ke Malaysia.

7. OTT di Kabupaten Ponorogo

Pada Jumat (7/11/2025), KPK menggelar operasi senyap di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap peralihan jabatan Direktur Utama RSUD Harjono Ponorogo dan Proyek RSUD Harjono Ponorogo.

Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yaitu:

• Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono,

• Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma

• Sucipto selaku pihak swasta.

Pada perkara ini, Sugiri merupakan pihak penerima. Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus Mahatma. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Pemberian suap untuk mengamankan posisi Yunus sebagai Direktur Rumah Sakit Harjono Kabupaten Ponorogo.

Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

8. OTT di Lampung Tengah

Pada Rabu (10/12/2025), KPK melaksanakan tertangkap tangan di wilayah Lampung Tengah dengan mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Pada Kamis (11/12/2025), KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka berserta empat pihak lainnya.

• Riki Hendra Saputra selaku anggota DPRD Lampung Tengah

• Ranu Hari Prasetyo selaku adik Ardito

• Anton Wibowo selaku Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah

• Mohamad Lukman selaku pihak swasta yaitu Direktur PT Elkaka Mandiri.

Ardito meminta fee sebesar 15%-20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah.

Kader dari Partai Golkar itu melakukan pengkondisian sejak dirinya dilantik menjadi bupati. Dia memerintahkan Riki untuk mengatur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di mana perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut merupakan milik keluarga Ardito.

Ardito memperoleh Rp5,25 miliar pada periode Februari-November 2025 yang diberikan oleh sejumlah rekanan melalui Riki dan Ranu.

Ardito juga mengkondisikan pengadaan jasa alat kesehatan di Dinas Kesehatan melalui Anton dengan memenangkan vendor pengadaan barang tersebut.

Alhasil, PT Elkaka Mandiri dimenangkan memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek Rp3,15 miliar.

Dari pengadaan tersebut, Ardito diduga mendapat fee Rp500 juta dari Mohamad Lukman. Sehingga total uang yang diterima Ardito senilai Rp5,75 miliar.

9. OTT di Kalimantan Selatan

Pada Kamis (18/12/2025), KPK kembali mengumumkan OTT di mana tim penyidik mengamakan enam orang di wilayah Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

KPK menetapkan tiga tersangka pada Sabtu (20/12/2025) dalam kasus dugaan pemerasan agar laporan yang diadukan ke Kejari Hulu Sungai Utara tidak ditangani. Para tersangka adalah:

• Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN)

• Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB)

• Tri Taruna Fariadi (TAR) selaku Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara

Asep menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

Penerimaan uang tersebut, berasal dari dugaan tindak pemerasan APN kepada sejumlah perangkat daerah di HSU, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

Asep menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asis menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

10. OTT di Kabupaten Bekasi

Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

11. OTT di Banten

KPK melakukan giat operasi senyap di Banten yang dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025). Pada Kamis (18/12/2025), lembaga antirasuah mengumumkan telah mengamankan total 9 orang dan menyebut salah satu pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum. Hanya saja kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan telah menonaktifkan sementara tiga jaksa yang diduga terlibat kasus pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan.

Anang nenyebut bahwa pihaknya telah mengamankan uang Rp941 juta yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya sehingga total 5 tersangka, mereka adalah:

• Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK

• Jaksasasa Penuntut Umum berinisial RV

• Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ

• Pengacara berinisial DF

• Penerjemah berinisial MS

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), emiten energi yang terafiliasi dengan pengusaha Happy Hapsoro suami Puan Maharani, melaporkan penurunan laba bersih pada kuartal III 2025 meskipun pendapatan tumbuh.

Berdasarkan laporan keuangannya per 30 September 2025 yang dikutip Kamis (4/12/2025), RAJA membukukan laba bersih USD17,75 juta, turun 8,31 persen dari USD19,36 juta pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut berdampak pada laba per saham dasar dan dilusian yang turun menjadi USD0,00420 dari sebelumnya USD0,00458.

Di sisi top line, perusahaan masih mencatat pertumbuhan. Pendapatan bersih mencapai USD196,04 juta atau meningkat 3,36 persen dibanding USD189,66 juta setahun sebelumnya. Beban pokok pendapatan naik tipis ke USD139,75 juta dari USD138,24 juta, sehingga laba kotor tercatat USD56,28 juta, naik 9,47 persen dari USD51,41 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada pos beban operasional, beban umum dan administrasi meningkat menjadi USD16,13 juta, lebih tinggi dibanding USD13,53 juta pada tahun lalu. Selain itu, perusahaan mencatat rugi selisih kurs USD2,17 juta, berbalik dari posisi laba USD354,73 ribu setahun sebelumnya. Pendapatan lain-lain memberikan kontribusi positif dengan capaian USD4,07 juta, melonjak dari USD577,57 ribu. Sementara beban lain-lain naik menjadi USD1,51 juta dari USD1,29 juta.

Kombinasi faktor tersebut membuat laba usaha tetap meningkat. RAJA mencatat laba usaha USD40,54 juta, lebih tinggi dari USD37,52 juta pada kuartal III 2024. Namun, bagian laba dari entitas asosiasi turun menjadi USD4,01 juta dari USD5,25 juta. Beban keuangan tercatat sedikit lebih rendah, yakni USD7,49 juta dibanding USD7,69 juta pada periode tahun lalu.

Setelah memperhitungkan seluruh komponen pendapatan dan beban, laba sebelum pajak USD37,07 juta, meningkat dari USD35,09 juta. Laba periode berjalan kembali mencatat kenaikan menjadi USD24,09 juta, naik 8,85 persen dibanding USD22,13 juta pada tahun sebelumnya. Namun, peningkatan laba periode berjalan tersebut belum cukup mengompensasi tekanan pada laba bersih.

Pada bagian neraca, ekuitas RAJA meningkat signifikan menjadi USD237,08 juta, dibanding USD171,86 juta pada akhir 2024. Liabilitas juga mencatat kenaikan menjadi USD209,01 juta dari USD159,48 juta. Total aset tumbuh menjadi USD446,1 juta, naik dari USD331,35 juta pada akhir tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak pada saham teknologi diperkirakan kembali meningkat pekan ini seiring dengan sikap investor yang menanti laporan kinerja kuartalan Nvidia Corp., perusahaan yang menjadi pusat perdagangan saham berbasis kecerdasan buatan (AI) di bursa sahamAmerika Serikat (AS) atau Wallstreet.

Melansir Reuters pada Senin (17/11/2025), pada perdagangan Jumat (14/11/2025), indeks saham acuan S&P 500 menutup pekan dengan pergerakan mendatar setelah volatilitas tinggi sepanjang beberapa hari terakhir.

Penguatan pada tiga sesi awal tertekan oleh aksi jual pada Kamis akibat ketidakpastian prospek ekonomi dan arah suku bunga acuan Amerika Serikat, yang meredam optimisme atas berakhirnya penutupan pemerintahan (government shutdown) terpanjang dalam sejarah AS.

Indeks volatilitas saham Cboe VIX, yang kerap disebut sebagai pengukur rasa takut pasar, sempat menyentuh level tertinggi dalam sebulan pada Jumat pagi seiring melemahnya kontrak berjangka indeks. Investor tetap berhati-hati terhadap kerentanan saham teknologi, yang tersandung sepanjang bulan ini akibat kekhawatiran bahwa euforia AI telah mendorong valuasi ke level yang terlalu mahal.

Sebagai produsen chip AI, Nvidia menjadi barometer utama reli sektor tersebut yang telah mengangkat kinerja berbagai saham teknologi dan perusahaan lain yang terlibat dalam ekspansi infrastruktur besar-besaran untuk mendukung penggunaan AI.

Nvidia disebut sebagai “episentrum” pembangunan ekosistem AI, sehingga laporan kinerja yang akan dirilis pada Rabu (19/11/2025) malam waktu setempat dinilai krusial bukan hanya bagi sektor teknologi, tetapi juga industri lain seperti manufaktur dan utilitas.

“Jika pertumbuhan yang diharapkan pasar dari Nvidia tidak tercapai atau komentar manajemennya tidak sepositif yang diperkirakan, maka tekanan terhadap saham-saham bertema AI kemungkinan akan meningkat,” ujar Matt Orton, Chief Market Strategist Raymond James Investment Management.

Saham Nvidia telah melesat sekitar 1.000% sejak peluncuran ChatGPT pada November 2022, termasuk kenaikan lebih dari 40% sejak awal tahun yang menjadikan Nvidia perusahaan pertama yang menembus valuasi US$5 triliun bulan lalu.

Bobot besar Nvidia juga membuat pergerakan saham ini sangat memengaruhi indeks. Nvidia memiliki porsi sekitar 8% di S&P 500 dan sekitar 10% pada indeks Nasdaq 100.

Ramalan Laba Nvidia

Konsensus analis memperkirakan Nvidia membukukan pertumbuhan laba per saham sebesar 53,8% secara tahunan pada kuartal fiskal III, dengan pendapatan mencapai US$54,8 miliar.

Ekspektasi jangka panjang pun meningkat. Proyeksi pendapatan fiskal 2027 perusahaan ini telah naik 15% sejak akhir Mei menjadi sekitar US$285 miliar, berdasarkan data LSEG.

“Pasar sudah memasukkan banyak asumsi positif ke dalam harga saham. Karena itu, arahan manajemen ke depan akan sangat penting,” kata Melissa Otto, Head of Research S&P Global Visible Alpha.

Investor juga menanti komentar Nvidia terkait permintaan dan tren belanja modal (capex). Laporan keuangan sebelumnya dari raksasa teknologi seperti Microsoft dan Amazon menunjukkan belanja pembangunan pusat data dan infrastruktur AI masih tetap kuat.

“Dengan komitmen capex yang besar dari banyak perusahaan, seharusnya tidak ada sinyal pelemahan permintaan,” ujar Jimmy Chang, Chief Investment Officer Rockefeller Global Family Office.

Laporan Nvidia menjadi salah satu katalis pasar terbesar yang tersisa pada 2025. Meski S&P 500 telah membukukan kenaikan sekitar 14% sejak awal tahun, pelaku pasar tetap waspada terhadap kekhawatiran potensi “gelembung AI”.

“Kita memasuki fase di mana investor mulai menuntut bukti lebih kuat mengenai imbal hasil dan arus kas dari investasi AI,” kata James Ragan, Co-CIO dan Direktur Riset Manajemen Investasi D.A. Davidson.

Selain Nvidia, investor juga menanti laporan kinerja kuartalan dari sejumlah peritel besar seperti Walmart dan Home Depot pada pekan depan. Sejumlah data ekonomi yang tertunda akibat shutdown juga berpotensi dirilis.

Di tengah pelemahan sektor teknologi sepanjang bulan ini, sektor lain justru mencatatkan kinerja solid, termasuk kesehatan, material, dan keuangan. “Ada kesadaran baru di kalangan investor bahwa AI bukan satu-satunya tema investasi yang menarik,” ujar Ragan.