Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas layanan halal melalui “Dashboard Sistem Aplikasi Jaga Sertifikasi Halal”.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini merupakan penguatan sinergi pencegahan korupsi di lingkungan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal, sekaligus upaya preventif dalam memitigasi risiko korupsi pada layanan sertifikasi halal.

“Anti korupsi bukan sekadar agenda administratif, melainkan melekat secara intrinsik pada karakteristik dan mandat BPJPH,” kata Haikal.

BPJPH, lanjutnya, mengemban amanah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, apa yang dimakan, diminum, dan digunakan sehari-hari.

Karena itu, integritas bukan hanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tetapi juga bagian dari nilai moral, norma sosial, dan tanggung jawab etik yang melekat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

“BPJPH berbeda dengan lembaga lain, karena kita berhubungan dengan apa yang dikonsumsi masyarakat dari semua lapisan, dari anak SD hingga orang tua. Ketika kepercayaan publik rusak, dampaknya sistemik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Haikal menekankan mandat sertifikasi halal tidak semata urusan administratif atau prosedural saja, melainkan menyangkut legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Jika integritas penyelenggara tercederai, maka bukan hanya reputasi lembaga yang terdampak, tetapi juga marwah sertifikasi halal itu sendiri. Ketika kepercayaan publik runtuh, efektivitas regulasi dapat tergerus dan eksistensi kelembagaan ikut dipertaruhkan.

“Tidak boleh ada pungutan liar, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kita putuskan zero tolerance terhadap praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Sistem ini harus kita jaga bersama,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, berharap dasbor ini dapat memperkuat transparansi proses layanan, memudahkan monitoring, serta membuka ruang partisipasi pengawasan dari para pemangku kepentingan.

Ia menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik akan secara langsung memengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli akan berdampak positif terhadap tingkat kepercayaan publik.

Aminudin juga mengingatkan bahwa birokrasi yang lamban dapat menjadi hambatan bagi dunia usaha yang dituntut bergerak secara agile ataulincah.

“Time is money. Jika birokrasi tidak adaptif, pelaku usaha yang terdampak,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan BPJPH bukan sekadar untuk meningkatkan layanan, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki otoritas halal yang kredibel, modern...,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya kelembagaan yang kuat demi memberikan pelayanan halal yang optimal kepada masyarakat.

Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa mengatakan, penguatan kelembagaan merupakan kebutuhan mendesak agar BPJPH mampu menjalankan mandat besar Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara optimal.

“BPJPH harus diperkuat secara kelembagaan, termasuk melalui pembangunan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap daerah, juga melalui penyempurnaan regulasi, termasuk perlunya revisi dan penguatan Undang-Undang JPH. Tanpa kelembagaan yang kuat, kita sulit memastikan pelayanan halal optimal di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Lebih lanjut, Haikal menilai keberadaan UPT di seluruh provinsi akan meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sementara itu, revisi terhadap UU JPH diperlukan untuk memastikan BPJPH memiliki kewenangan yang memadai, struktur yang lebih kuat, serta kapasitas regulatif yang sejalan dengan dinamika industri halal nasional dan global.

“Penguatan BPJPH bukan sekadar untuk meningkatkan layanan, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki otoritas halal yang kredibel, modern, dan mampu menopang pertumbuhan industri halal yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional saat ini,” kata dia.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI menyatakan dukungannya bagi penguatan kelembagaan BPJPH melalui pembentukan UPT di seluruh provinsi.

“(Kami) Mendorong penambahan jumlah UPT Jaminan Produk Halal di setiap provinsi,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus juga menyoroti urgensi mempercepat pembentukan UPT BPJPH di daerah.

Menurutnya, keberadaan UPT merupakan faktor krusial untuk memastikan layanan sertifikasi halal yang lebih cepat, terjangkau, dan merata bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Ia menambahkan, pembentukan UPT akan memberi dampak signifikan bagi UMKM sebagai kelompok pelaku usaha yang paling membutuhkan kemudahan layanan halal.

“Dengan kehadiran UPT, program sertifikasi halal diharapkan semakin efisien dan terlaksana secara optimal,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Pengukuhan TTIS BPJPH ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketahanan siber

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi meluncurkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau Computer Security Insident Response Team (CSIRT) untuk mendukung layanan halal di ruang siber yang aman.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan pembentukan dan pengukuhan TTIS BPJPH merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi keamanan data dan layanan halal nasional.

"BPJPH berkomitmen mengembangkan sistem layanan halal yang andal, aman, dan terlindungi, sejalan dengan prinsip integritas, keamanan, serta keandalan data publik," ujar Haikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengukuhan TTIS BPJPH ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketahanan siber khususnya dalam layanan sertifikasi halal.

"Juga, untuk meningkatkan kesiapsiagaan digital di lingkungan BPJPH khususnya dalam mendukung transformasi layanan publik sertifikasi halal berbasis teknologi informasi," katanya.

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi dalam sambutannya menegaskan bahwa di antara isu penting keamanan data adalah perlunya upaya mencegah jangan sampai data dimanipulasi, dicuri, dirusak, dan diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nugroho menegaskan penguatan keamanan siber di seluruh instansi pemerintah harus berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu Confidentiality (Kerahasiaan), Integrity (Keutuhan), dan Availability (Ketersediaan).

"Ketiga prinsip ini atau yang dikenal sebagai CIA Triad, menjadi fondasi bagi setiap sistem digital agar data tetap terlindungi, akurat, dan selalu tersedia bagi pengguna yang berhak," kata dia.

Ia menambahkan penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan keamanan layanan publik berbasis teknologi, termasuk dalam sistem layanan sertifikasi halal.

Dengan menjaga kerahasiaan data, keutuhan informasi, dan ketersediaan layanan, lembaga pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional secara berkelanjutan.

Nugroho juga mengatakan perlindungan terhadap infrastruktur kritis informasi pemerintah merupakan prioritas bersama yang membutuhkan sinergi menyeluruh antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

"Dengan terbentuknya TTIS BPJPH, diharapkan sistem layanan publik yang dikelola BPJPH khususnya layanan Sertifikasi Halal Terintegrasi semakin tangguh terhadap potensi ancaman dan serangan siber," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025