Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam perluasan akses pasar usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan halal kini telah berkembang menjadi instrumen bagi UMK untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun,” kata Haikal.

Adapun pemerintah melalui BPJPH turut memfasilitasi para pelaku UMK di berbagai daerah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

“Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka,” ujar Haikal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat, sekaligus instrumen pemberdayaan pemilik usaha termasuk UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Ia menilai sertifikat halal membuka peluang lebih luas untuk memasuki pasar nasional bahkan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk Muslim.

“Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” kata Jazuli.

“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah,” imbuhnya.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suryono menambahkan sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing,” kata Suryono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai dalam satu dekade terakhir, perkembangan dan perhatian terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata.

Hal ini misalnya tercermin dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), penguatan industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank syariah BUMN.

Selain itu, Analis KNEKS Ishmah Qurratu'ain mengatakan, sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga penguatan ekonomi pesantren juga terus didorong. Berbagai langkah tersebut hanyalah sebagian contoh dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pada dasawarsa terakhir.

Menurutnya, masuknya ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan nasional dan prioritas pemerintah juga semakin memperkuat pengembangannya di Indonesia.

Ekonomi syariah mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, baik perencanaan jangka panjang maupun prioritas pembangunan menengah pemerintah

"Artinya, ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Tak hanya pusat, ia mengatakan daerah kini mulai menyertakan ekonomi syariah ke arah kebijakan pembangunannya.

Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah.

Menurutnya, terkandungnya narasi ekonomi syariah pada dokumen perencanaan daerah ini menandakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi syariah juga sudah diinternalisasi oleh pemerintah dan perangkat daerah.

Akan tetapi tambahnya, perkembangan tersebut juga bukan tanpa tantangan. Di sejumlah daerah, ekonomi syariah masih berisiko berhenti di level dokumen dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke aksi nyata.

Selain itu, belum semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada daerah yang sudah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah secara lebih terintegrasi, tapi ada pula yang masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Dinamika tersebut muncul karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri dalam sektor tertentu, melainkan tersebar ke berbagai lintas urusan daerah. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial, dan penguatan ekonomi pesantren. Ketiga hal tersebut telah lama masuk ke dalam program daerah dan memiliki irisan besar dengan ekonomi syariah. Namun, berbagai urusan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu ekosistem yang utuh," katanya.

Di sinilah katanya, ekonomi syariah hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai cara menghubungkan lintas urusan daerah agar lebih terarah, terstruktur, dan saling menguatkan. Inilah yang kemudian dibaca melalui Anugerah Adinata Syariah.

Anugerah Adinata Syariah diselenggarakan oleh KNEKS sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah.

Walau dikemas dalam bentuk seremonial, Anugerah Adinata Syariah sesungguhnya adalah instrumen standardisasi dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengakselerasi ekonomi syariah. Standar penilaian ini dibutuhkan agar kinerja ekonomi syariah dapat diukur dan dievaluasi sehingga tidak hanya berhenti di narasi kebijakan.

Lebih lanjut, daerah yang unggul di satu sektor juga menjadi acuan bagi daerah lain. Sebagai contoh, tercatat bahwa Jawa Barat kuat di sektor UMKM halal, sedangkan Aceh unggul di sektor keuangan syariah. Melalui Adinata, praktik-praktik tersebut menjadi pembelajaran bersama bagi daerah lain. Ini berarti, daerah tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling belajar dan menetapkan benchmark pada sektor unggulan ekonomi syariah.

Memasuki tahun kelima, Anugerah Adinata Syariah melakukan transformasi yang cukup penting, yaitu memaduserasikan kategori penilaian dengan MEKSI selaku peta jalan nasional ekonomi syariah. Dengan sinkronisasi ini, indikator penilaian di tingkat daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penerjemahan dari strategi ekonomi syariah nasional.

Aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah kini mencakup lingkup yang lebih utuh, yaitu meliputi sektor industri halal dan UMKM, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan faktor-faktor pendukungnya. Transformasi ini tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Agenda pemerintah seperti penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan keuangan inklusi, serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial memiliki irisan kuat dengan ekonomi syariah dan tercermin dalam indikator perhitungan Anugerah Adinata Syariah.

Selanjutnya, penekanan utama dalam Anugerah Adinata Syariah kini bukan lagi banyaknya program, tetapi sejauh mana program bertumbuh dan berdampak nyata pada masyarakat. Dalam beberapa aspek, penilaian juga membandingkan antara capaian ekonomi syariah dengan total aktivitas ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, penilaian menjadi lebih adil karena melihat ukuran dan kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada usaha kecil, dan ekonomi berbasis komunitas bersifat universal dan relevan bagi siapa pun. Karenanya, ketika syariah sudah mulai diukur, masyarakat harus bisa merasakan dampaknya secara lebih nyata.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, mulai dari akses sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga penguatan pasar produk halal. Namun, ekonomi syariah bukan hanya bisnis. Program sosial melalui integrasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, daerah juga bisa lebih fokus mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun UMKM lokal.

Dalam konteks itulah Anugerah Adinata Syariah menjadi lebih dari sekadar penghargaan dan seremonial. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah memang simbolik, tetapi yang dinilai adalah hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Ini berarti ekonomi syariah sebetulnya dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, di balik penghargaan tersebut ada makna perubahan struktural yang sangat dalam. Anugerah Adinata Syariah menjadi cerminan kematangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya penghargaan atau dokumen kebijakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya perluasan fasilitas sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah ini bertujuan agar ekosistem halal daerah semakin kuat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal menjelang implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026.

“Pendanaan dan dukungan dapat dilakukan secara gotong royong melalui pemerintah daerah, BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan dukungan tersebut, semakin banyak produk UMK yang mampu memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan daya saingnya di pasar,” kata Aqil Irham.

Ia menilai, pengembangan ekosistem halal tidak dapat dilakukan oleh BPJPH sendiri, tapi juga memerlukan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, agar semakin banyak pelaku usaha memeroleh akses terhadap layanan sertifikasi halal dan mampu memanfaatkan sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan usaha.

Lebih lanjut, Aqil Irham menegaskan bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha.

“Kehadiran kami di sini untuk memberikan pemahaman bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk lainnya yang diatur dalam ketentuan Jaminan Produk Halal wajib bersertifikat halal,” kata dia.

“Sertifikat halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha,” imbuhnya.

Selain itu, Aqil Irham menjelaskan bahwa penguatan ekosistem halal menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku usaha siap menghadapi implementasi Wajib Halal pada Oktober 2026 sekaligus mampu memanfaatkan peluang besar pasar halal nasional dan global.

Berdasarkan data BPJPH per 15 Juni 2026, tercatat sebanyak 23.390 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal dengan total 51.301 produk bersertifikat halal.

Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dengan 23.319 pelaku usaha dan 50.631 produk bersertifikat halal.

Mayoritas sertifikat halal tersebut diterbitkan melalui skema self declare program SEHATI yang dirancang BPJPH untuk memudahkan produk usaha mikro dan kecil atau UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengatakan kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) yang mulai berlaku 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, menilai sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepastian status kehalalan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam mengonsumsi maupun menggunakan produk halal, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing usaha.

“Halal bukan sekadar kewajiban bagi pelaku usaha. Halal adalah transparancy, traceability, trustability. Jadi harus dipahami bahwa halal adalah nilai tambah yang berkaitan dengan kualitas, kebersihan, kesehatan. Sebagai standar yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar,” ujar Haikal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober 2026 berbagai kelompok produk wajib bersertifikat halal, termasuk produk makanan dan minuman, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Lebih lanjut, untuk produk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan, bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta sejumlah kategori barang gunaan tertentu.

Haikal pun mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan waktu yang tersedia guna mempersiapkan sertifikasi halal produknya sejak dini.

“Jangan melihat sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Lihatlah sebagai investasi usaha yang dapat meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar yang lebih luas,” kata dia pula.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan akan menggelar Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2026 pada 27–28 Juni mendatang di Main Atrium Pentacity Mall.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan gelaran ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser.

"PESAN 2026 merupakan bagian dari rangkaian strategis menuju Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026, yang menjadi agenda nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan, PESAN 2026 akan menghadirkan rangkaian kegiatan komprehensif meliputi showcase UMKM halal, talkshow tematik, workshop penguatan kapasitas pelaku usaha, serta berbagai kompetisi dan lomba kreatif berbasis ekonomi syariah.

Kegiatan ini melibatkan UMKM binaan, mitra strategis, komunitas pesantren, akademisi, serta masyarakat luas dengan fokus pada peningkatan literasi dan penguatan daya saing.

Sejumlah agenda unggulan yang telah dirancang antara lain talkshow wakaf produktif, halal entrepreneurship, strategi kemandirian ekonomi pesantren, serta peluang ekspor produk halal.

Tak hanya itu, akan digelar pula workshop branding dan kemasan produk halal, kompetisi konten kreatif ekonomi syariah, lomba khutbah ekonomi syariah, hingga kompetisi kuliner halal dan thayyib.

Robi mengungkapkan, PESAN 2026 juga menjadi ajang untuk menampilkan capaian program ekonomi syariah di wilayah kerja Bank Indonesia Balikpapan.

Di antaranya penyerahan sertifikasi halal bagi UMKM, penandatanganan kerja sama pembiayaan syariah, penguatan program kemandirian ekonomi pesantren, serta inovasi lelang wakaf produktif guna mendorong pemanfaatan dana sosial syariah yang lebih optimal.

"Sebagai bank sentral, kami tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga berperan sebagai katalisator pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk melalui penguatan halal value chain dan akselerasi keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menegaskan ekosistem dan nilai halal mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi syariah global.

“(Oleh karena itu) Pemerintah pun terus mendorong penguatan pasar domestik melalui fasilitasi branding, standardisasi mutu, hingga business matching internasional,” kata Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan laporan global tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor ekonomi Islam dengan nilai ekspor halal mencapai 64,42 miliar dolar AS.

Salah satu bentuk penguatan ekosistem halal, lanjut Muti, adalah melalui program peningkatan kelas dan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional.

“Sejak diinisiasi pada 2021, program (seperti) Festival Syawal ini fokus mendorong pelaku UMK untuk naik kelas melalui sertifikasi halal, edukasi, dan penguatan rantai pasok,” ujar Muti.

Menurut dia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar memiliki daya saing yang kuat.

“Bagi kami, pemberdayaan UMK bukan hanya soal menerbitkan sertifikat halal, tetapi membekali mereka agar bisa naik kelas,” katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Festival Syawal tercatat telah mengedukasi hampir 10.000 peserta dan memfasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 1.500 UMK.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengingatkan halal merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Makanan halal bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi barrier utama dalam menjaga kualitas hidup,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap produk pangan modern.

“Penetapan halal harus melalui audit ketat oleh tenaga profesional dan tetap menjadi kewenangan ulama dalam sinergi bersama pemerintah,” kata Cholil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan BPJPH berkomitmen untuk mempercepat penerbitan 10 ribu sertifikat halal bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) per hari.

“Dari sekitar 66 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 3 juta yang memiliki sertifikat halal. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mempercepat proses tersebut, agar UMKM dapat tumbuh dan bersaing, termasuk dengan produk asing,” kata Haikal dalam keterangan bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPJPH, LPPOM, dan MUI dalam memberikan jaminan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal juga akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk di Indonesia.

Selain itu, Haikal juga mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi adalah halal.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menegaskan bahwa halal merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam, sekaligus menjadi hak konstitusional yang dilindungi oleh negara.

“Halal bagian dari kebutuhan kita, pemenuhan terhadap undang-undang dasar negara kita, kita sebagai umat beragama, halal tidak hanya bagi Muslim, tapi untuk semuanya,” kata Cholil.

“Oleh karena itu, tidak boleh ada suatu negara atau dari manapun yang masuk tanpa mematuhi undang-undang dasar kita, hak konstitusi kita untuk mengkonsumsi yang halal,” katanya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap fatwa ulama, sehingga dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati mengatakan pemberdayaan UMKM harus didukung sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

“Bagi kami, pemberdayaan UMKM tidak hanya sebatas menerbitkan sertifikat halal, tetapi juga membekali pelaku usaha agar mampu naik kelas,” ujar dia.

Ia menambahkan LPPOM berkomitmen untuk terus mengawal implementasi fatwa halal dari MUI serta mendukung kebijakan pemerintah, guna memastikan ketenteraman masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kewajiban sertifikasi halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pembahasan implementasi kewajiban sertifikasi halal (Wajib Halal) untuk produk ekspor dan impor.

“Kewajiban (sertifikasi) halal pada produk ekspor dan impor harus menjadi instrumen yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam keterangan bersama BPJPH di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan sertifikasi halal pun kini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu dan kepercayaan terhadap produk Indonesia di pasar global.

Hal ini, lanjutnya, selaras dengan sektor perdagangan nasional yang saat ini berada dalam momentum percepatan.

“Penguatan ekosistem halal nasional harus mampu mendorong daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Mendag.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan pertemuan dengan Mendag dilakukan guna memastikan kesiapan lintas sektor dalam menghadapi peningkatan arus perdagangan global sekaligus mendukung penerapan Wajib Halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Haikal mengatakan pertemuan ini sekaligus upaya untuk menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal.

Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor.

“Penguatan koordinasi menjadi kunci agar implementasi ekosistem halal berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujar Haikal.

Selain itu, ia mengatakan kedua pihak juga turut membahas kesiapan kebijakan, harmonisasi regulasi, tata kelola data produk ekspor dan impor yang wajib memenuhi ketentuan jaminan produk halal, hingga integrasi sistem dan percepatan layanan untuk mendukung kelancaran arus produk lintas negara.

Haikal mengatakan Kemendag dan BPJPH sepakat bahwa implementasi Wajib Halal tidak boleh menjadi hambatan perdagangan, melainkan harus memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar internasional.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk peningkatan literasi pelaku usaha, percepatan layanan sertifikasi halal, serta penguatan pengawasan yang terintegrasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membidik 576.000 bidang usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk meraih sertifikasi halal pada periode tahun ini.

Langkah ini menuntut peran aktif Pemerintah Daerah dalam mengatur berbagai instrumen pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa dukungan struktural dari pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor krusial dalam pencapaian target tersebut.

Menurutnya, birokrasi daerah harus hadir memberikan kemudahan akses bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar segera melegalkan status halal pada produk mereka.

“Harapannya, Pemda bisa memberikan fasilitasi sertifikasi melalui OPD, Baznas, BUMD, ataupun melibatkan perusahaan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),” ujar Taj Yasin dalam agenda Sosialisasi Sertifikasi Halal di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang, Selasa (21/4/2026).

Upaya ini merupakan bagian dari visi besar kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada tahun ketiga yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi syariah. Integrasi sertifikasi halal dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan ekosistem wisata ramah muslim guna menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara signifikan.

Taj Yasin menambahkan bahwa sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kepastian konsumsi yang aman bagi wisatawan muslim. “Kalau bicara wisata, bukan hanya hotel yang ramah muslim, tetapi juga makanan harus serba halal,” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah memberikan dukungan infrastruktur berupa hibah tanah untuk pembangunan kantor perwakilan BPJPH di wilayah tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi sehingga masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan sertifikasi dengan pendampingan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memberikan apresiasi atas kontribusi Jawa Tengah yang saat ini menduduki peringkat kedua nasional dalam capaian sertifikasi halal. BPJPH menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar kewajiban regulasi agama, melainkan telah bertransformasi menjadi tren gaya hidup global yang menentukan daya saing pasar.

"Halal bukan lagi semata-mata urusan agama, tetapi jadi tren gaya hidup. Kalau konsumen tidak tenang dan tidak nyaman, jadi tidak mau belanja. Akibatnya, produknya ditinggal konsumen," jelas Aqil Irham di hadapan perwakilan 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Aqil mendorong Pemda untuk melakukan orkestrasi anggaran secara gotong royong guna mempercepat proses sertifikasi bagi pengusaha lokal. Langkah ini diproyeksikan dapat memberikan nilai tambah pada produk daerah, sehingga memiliki standar kesehatan dan kualitas yang diakui untuk menembus pasar ekspor internasional.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolektif dengan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memfasilitasi pelaku usaha di wilayah masing-masing. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menghapus kekhawatiran konsumen dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional.

UMKM harus didorong masuk ke dalam rantai pasok agar produknya berkelanjutan dan memiliki nilai tambah, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong peran aktif industri besar dalam membina pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) guna memperkuat ekosistem halal nasional sekaligus memperluas akses pasar produk halal.

Sekretaris Utama BPJPH Muhamad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyoroti pentingnya integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri halal.

Menurut dia, UMKM tidak dapat berkembang secara optimal jika berjalan sendiri sehingga diperlukan peran industri besar sebagai pembina sekaligus penghubung dalam proses produksi hingga hilirisasi.

“UMKM harus didorong masuk ke dalam rantai pasok agar produknya berkelanjutan dan memiliki nilai tambah, bahkan mampu menembus pasar yang lebih luas,” kata Aqil Irham.

Dorongan kolaborasi antara industri besar dan UMKM ini, ia nilai menjadi bagian penting dalam pengembangan industri halal nasional yang tidak hanya berfokus pada sertifikasi.

“Tetapi juga pada penguatan daya saing, keberlanjutan usaha, serta perluasan akses pasar produk halal Indonesia,” ujar Aqil Irham.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa sertifikasi halal saat ini telah menjadi standar dasar (baseline) kepercayaan pasar.

Tantangan ke depan, tambah dia, terletak pada kemampuan pelaku usaha dalam mengoptimalkan nilai tambah dari sertifikasi tersebut terhadap pertumbuhan bisnis.

“Sertifikasi halal sudah menjadi baseline kepercayaan pasar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pelaku usaha membuktikan dan memaksimalkan nilai tambahnya terhadap pertumbuhan bisnis,” ujar Aqil Irham.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa aspek halal menjadi faktor penting dalam keputusan konsumen, khususnya pada sektor makanan dan minuman.

Mayoritas konsumen, kata dia, mempertimbangkan keberadaan sertifikat atau label halal sebelum menentukan pilihan produk.

“Sanksi terbesar bagi pelaku usaha bukan semata dari regulasi, tetapi dari pasar. Kepercayaan konsumen bisa hilang ketika komitmen terhadap halal tidak dijaga,” kata Aqil Irham.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Asperindo di Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babeh Haikal menjelaskan bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.

“Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal,” kata Haikal dikutip dari laman resmi BPJPH, Senin (13/4/2026).

Dia juga menekankan bahwa halal dapat menjadi barrier to entry yang strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dari masuknya produk luar yang tidak memenuhi standar halal.

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BPJPH menegaskan bahwa sektor logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda implementasi sertifikasi halal. Sejalan dengan kebijakan nasional, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan juga mengingatkan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara produk halal dan non-halal harus dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas kehalalan produk.

“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” jelasnya.

BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya perlindungan jaminan produk halal di pasar rakyat atau pasar tradisional bagi masyarakat sebagai konsumen.

“Pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi produk, sehingga tingkat kepatuhan jaminan produk halal di pasar menjadi sangat krusial dalam melindungi konsumen,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia turut mendorong agar pasar menjadi salah satu tempat jual-beli yang tertib halal, di mana seluruh pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal dengan baik.

“Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Haikal.

Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa produk yang berasal dari bahan nonhalal wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan dipisahkan penempatannya dari produk halal guna menghindari potensi kontaminasi silang.

“Misalnya daging babi, harus terpisah dari daging yang halal. Standarnya begitu, jadi yang nonhalal silahkan, dan yang halal juga terjamin kehalalannya,” kata Haikal.

Sejalan dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang, Haikal mengatakan BPJPH akan terus memperkuat sosialisasi, edukasi, literasi, fasilitasi, dan juga pengawasan secara berkelanjutan.

“Ini termasuk melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha di pasar-pasar tradisional dalam melaksanakan sertifikasi halal,” ujar dia.

Langkah itu, lanjut Haikal, menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan optimal di seluruh rantai pasok.

Selain itu, Haikal turut menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi kewajiban halal.

“Pendekatan edukatif ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi wajib halal berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026