Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menerbitkan Surat Berharga Komersial (SBK) senilai Rp 500 miliar. Instrumen ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperkuat pengelolaan likuiditas jangka pendek serta mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

SBK BRI memperoleh peringkat IdA+ untuk surat berharga jangka pendek dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Dalam penerbitan ini, BRI bertindak sebagai penerbit dan bekerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas sebagai penata laksana (arranger). Penerbitan SBK ini sekaligus menjadikan BRI menjadi bank pertama di Indonesia sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.

SBK BRI ditawarkan dalam empat tenor. Tenor satu bulan memiliki tingkat diskonto 4,5%, tenor tiga bulan 4,60%, tenor enam bulan 4,85%, dan tenor 12 bulan 4,95%.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan penerbitan SBK menjadi solusi pendanaan jangka pendek yang cepat dan efisien bagi perseroan. Di sisi lain, instrumen ini memberikan alternatif investasi dengan imbal hasil kompetitif bagi investor.

“Kami meyakini keberhasilan penerbitan SBK BRI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat peran BRI pada pengembangan instrumen pasar uang nasional. Ke depan, BRI akan terus mendorong inovasi produk, memperluas basis investor, serta memastikan seluruh inisiatif pembiayaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tata kelola yang baik,” ujar Hery dalam keterangan tertulis Senin (12/1/2026).

Ia menambahkan, BRI akan terus mendorong inovasi produk serta memperluas basis investor dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengapresiasi penerbitan SBK BRI. Menurut dia, langkah ini memperkaya instrumen pasar uang nasional dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas di sektor perbankan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menilai pendalaman pasar uang semakin penting di tengah ketidakpastian global. Kehadiran instrumen jangka pendek seperti SBK BRI dinilai dapat memperkuat struktur pendanaan perbankan dan memperluas pilihan investasi.

Sebagai catatan, sepanjang 2016–2025 BRI secara rutin menerbitkan surat utang rupiah dengan peringkat tertinggi dari Pefindo. Rekam jejak tersebut mencerminkan permodalan yang kuat, kualitas aset yang terjaga, serta kemampuan BRI dalam memenuhi komitmen keuangan.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa perpanjangan kebijakan pembayaran minimum kartu kredit 5% dan pembatasan denda keterlambatan dapat berkontribusi pada meningkatnya transaksi konsumsi.

Kendati begitu, dampaknya lebih kuat sebagai penyangga kelancaran arus kas rumah tangga daripada sebagai pendorong konsumsi baru yang besar.

Josua menyampaikan, pembayaran minimum yang lebih ringan memberi ruang likuiditas jangka pendek, sehingga sebagian nasabah tidak perlu menahan belanja ketika pendapatan sedang tidak mulus.

“Pada saat yang sama pembatasan denda mengurangi kejutan biaya yang sering memicu tunggakan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Menurut Josua, bila porsi pembayaran minimum terlalu kecil, sebagian nasabah bisa menumpuk saldo bergulir lebih lama dan beban bunga meningkat. Pada akhirnya, lanjut dia, kondisi ini justru menekan daya beli pada bulan-bulan berikutnya.

Oleh karena itu, Josua menyebut bahwa dampak bersih terhadap konsumsi biasanya tidak otomatis besar dan sangat tergantung profil nasabah, kondisi pendapatan, serta kebijakan manajemen risiko bank.

Josua mengungkapkan, data transaksi kartu kredit pada kuartal III/2025 mencapai Rp118 triliun, didominasi oleh transaksi belanja. Kendati begitu, secara struktur sistem pembayaran, dorongan konsumsi harian kini lebih banyak tersalurkan lewat instrumen lain yang lebih masif, terutama uang elektronik dan pembayaran berbasis aplikasi.

“...sehingga pengaruh kebijakan kartu kredit ke konsumsi agregat cenderung terbatas dibandingkan gelombang digitalisasi yang lebih luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua menilai tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang murah pada dasarnya efektif sebagai pengungkit adopsi transaksi nontunai, terutama untuk transaksi rutin yang sensitif terhadap biaya seperti transfer antarbank bernilai kecil–menengah, pembayaran tagihan, pembayaran pemasok, hingga penyaluran dana usaha harian.

“Mekanismenya sederhana, ketika biaya turun dan kepastian biaya meningkat, hambatan untuk bertransaksi ikut turun, frekuensi transaksi cenderung naik, dan pelaku usaha kecil lebih berani memindahkan arus kas dari tunai ke rekening,” tuturnya.

Adapun data transaksi SKN menunjukkan bahwa pada kuartal III/2025 volume transaksi SKN mencapai 36,87 juta dan nominal sekitar Rp1.295 triliun. Capaian itu, kata dia, meningkat baik dari sisi volume maupun nominal dari periode yang sama tahun lalu.

Namun, lanjut Josua, efektivitas tarif murah ini tetap punya batas yakni penguatan transaksi nontunai sehari-hari tidak hanya ditentukan biaya, tetapi juga kecepatan, kenyamanan di aplikasi, jangkauan penerima, dan kepastian layanan.

Untuk itu, kanal ritel yang semakin digemari masyarakat biasanya adalah yang memberi kemudahan transaksi cepat, mudah, dan murah sehingga memperluas transaksi harian serta inklusi keuangan.

“Dalam konteks ini, kanal ritel lain seperti BI-FAST juga menjadi pembanding penting karena biaya ke nasabah dibatasi dan volumenya sudah sangat besar,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dalam catatan Bisnis, kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah membentuk sistem baru yang bisa mempercepat pencairan dana transfer ke daerah (TKD). Tujuannya supaya dana pemda di perbankan tak lagi banyak mengendap sambil gencar membelanjakan anggarannya secara cepat di awal tahun.

Purbaya mencatat, saat ini simpanan pemda di bank sudah terus tumbuh tinggi hingga ke level Rp 233,9 triliun pada akhir kuartal III-2025. Sementara itu, belanja daerah baru senilai Rp 712,8 triliun, masih lebih rendah dari total penerimaan yang mencapai Rp 898,3 triliun.

"Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, sehingga daerah gak numpuk uangnya, jadi mereka habisin aja kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai anggarannya," kata Purbaya saat rapat koordinsi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Melalui sistem ini, Purbaya menekankan, pemerintah pusat juga ke depan akan semakin berani untuk memperkuat anggaran TKD ke pemda. Sebab, saat ini, pemerintah kata dia masih khawatir pemda belum mampu mengelola anggaran belanjanya secara efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan.

"Pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu (kenaikan anggaran TKD). Karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah, jadi saya minta ke para gubernur itu perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah," ungkap Purbaya.

Purbaya mengungkapkan, sistem yang akan dibangun ke depannya untuk mempercepat pencairan TKD ialah melalui penerbitan semacam surat utang jangka pendek. Dengan sistem itu, ia menilai anggaran TKD bisa cair setiap pekan pertama dalam satu bulan pada satu tahun anggaran.

"Jadi kita akan menerbitkan semacam surat utang jangka pendek sehingga bisa untuk likuiditas jangka pendek. Jadi kita tidak lagi bergantung ke surat utang jangka panjang untuk memenuhi likuiditas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedikit lebih cepat," kata Purbaya.

Purbaya memastikan, sistem itu akan siap pada tahun depan atau tahun anggaran 2026. Bila sistem itu sudah siap dan masih ada pemda yang mengendapkan dananya di perbankan, ia memastikan juga ke depannya akan bisa langsung menarik dana itu ke pusat untuk dibelanjakan sesuai dengan program prioritas.