Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah (pemda) mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025.

Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan setiap tahun pemerintah daerah (pemda) mengendapkan anggaran sekitar Rp100 triliun di bank.

Kata Purbaya, langkah itu diambil pemda karena takut tak punya duit untuk belanja pada awal tahun berikutnya.

Sang Bendahara Negara mengatakan informasi tersebut diterima langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Saya pelajari salah satu penyebabnya (uang pemda mengendap) adalah mereka takut. Kenapa uangnya numpuk sampai akhir tahun, walaupun seperti sekarang dipercepat, itu setiap tahun mereka ada sekitar Rp100 triliun uang gak kepakai," ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

"Kalau menurut Pak Tito itu karena mereka (pemda) takut Januari-Februari gak ada uang sehingga enggak jalan. Jadi, tabung Rp100 triliun. Tapi kan menurut saya uangnya nganggur Rp100 triliun," imbuh Purbaya.

Ia akan mengirim anak buahnya ke daerah. Pendampingan dari Kementerian Keuangan, menurut Purbaya, bakal membantu pemda mengerti mekanisme penganggaran dan belanja.

Namun, Purbaya menegaskan pendampingan tersebut baru dapat diimplementasikan pada 2026 mendatang. Ia berharap langkah ini bisa menekan uang pemda yang menganggur di perbankan.

Ribut-ribut soal duit pemda diendapkan di bank sempat ramai belakangan ini. Ini menyusul temuan Purbaya soal Rp234 triliun duit pemda nganggur di bank per September 2025 yang bersumber dari data Bank Indonesia (BI).

Temuan itu dibantah beberapa kepala daerah, bahkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklarifikasi langsung hal tersebut ke bank sentral.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menggarisbawahi penyerapan belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sisa tahun anggaran 2025 harus berfokus pada kualitas program.

"Cara pandang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu bukan menghabiskan uang secepat-cepatnya, tapi fokus pada hasil programnya, yang dicapai dengan kualitas yang bagus," kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Faisal mengatakan implementasi program dengan hasil yang baik akan otomatis mendorong penyerapan anggaran.

Maka dari itu, kata dia, pemerintah perlu menyesuaikan kembali cara pandang terkait percepatan belanja pemerintah daerah.

"Kualitas programnya harus baik, termasuk program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap penciptaan lapangan kerja," tambahnya.

Di sisi lain, Faisal mengingatkan pemerintah untuk juga memperhatikan tata kelola, bukan hanya berfokus mengejar penyerapan anggaran.

Efektivitas program terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan tata kelola pelaksanaan program menjadi tiga kunci utama yang saling terikat dan berperan penting dalam hal penyerapan anggaran pemerintah.

"Pada dasarnya, kalau pertanyaannya ke pertumbuhan ekonomi, berarti money to follow functions or programs, bukan sebaliknya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah untuk mendorong percepatan belanja APBD 2025.

Dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

Pemantauan itu bakal menjadi basis evaluasi perbaikan untuk tahun anggaran 2026, agar kinerja fiskal pemda bisa sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terpaksa membayar bunga bank hingga 6 persen untuk dana pemerintah yang mengendap di bank.

Duit pemerintah yang mengendap itu mencakup anggaran kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah (pemda) yang belum dipakai.

Karena itu, Purbaya mendorong kementerian, lembaga, ataupun pemda merealisasikan belanja dan mengurangi dana yang mengendap di bank.

"Kalau enggak (dipakai), kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai," kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Karena setiap rupiah yang kita anggarkan itu pada dasarnya sebagian utang. Mungkin sebagian besar utang, ada komponen utangnya di situ. Kalau enggak dipakai, saya akan membayar bunga utang untuk uang yang enggak dipakai," sambungnya.

Purbaya mengatakan beban bunga utang yang ditanggung pemerintah untuk setiap dana menganggur bisa mencapai 6 persen. Kondisi ini justru akan menjadi beban bagi keuangan negara. Selain itu, dana yang mengendap di bank juga tidak mendorong perputaran ekonomi.

Kementerian Keuangan mencatat dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025. Angka ini terdiri atas dana pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.

Dana mengendap di pemerintah pusat dan daerah ini terdistribusi dalam tiga pos simpanan, di antaranya giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.

Purbaya mengatakan ia akan memantau penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun depan. Jika penyerapan kementerian/lembaga tidak optimal, maka akan dipindahkan ke program lain.

"Sekarang kan akhir Oktober, jadi pertengahan tahun depan kami akan asesmen, ekstrapolasi sampai akhir tahun. Begitu enggak bisa belanjain, di pertengahan tahun sudah kami realokasikan untuk program-program yang lebih cepat, lebih siap, dan lebih bermanfaat bagi perekonomian kita," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pemerintah daerah (Pemda) membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan.

Purbaya merasa banyak pihak yang anggap dirinya punya sentimen negatif ke Pemda. Padahal, dia mengaku juga sudah meminta hal yang sama ke kementerian/lembaga.

Dengan demikian, sambungnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi belanja bisa sinkron sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

"Jadi, kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi kerja yang benerlah, abisin itu duit," ucap Purbaya diikuti tawa dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengakui bahwa transfer ke daerah (TKD) turun sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026). Dia mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan tersebut keluar sebelum dirinya belum jadi menteri keuangan.

Hanya saja, Purbaya menduga kebijakan pemotongan TKD besar-besaran pada tahun depan itu terjadi karena belanja Pemda selama ini yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, dia meminta Pemda terlebih dahulu memperbaiki belanjanya.

Purbaya ingin melihat bukti terlebih dahulu. Jika belanja daerah sudah baik maka dia siap melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto agar kembali menaikkan TKD.

"Tanpa track record [rekam jejak], lets say [bilang lah] triwulan ke depan, saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu [anggota DPD] tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak, ya saya digebuk duluan," ungkapnya.

Protes Pemda

Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026," ujar Al Haris usai pertemuan.

Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

"Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

"Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa APBD mencapai Rp100 triliun secara agregat setiap tahunnya.

Purbaya mengatakan bahwa sisa APBD Rp100 triliun itu digunakan oleh pemerintah daerah atau pemda sebagai penyangga untuk kebutuhan APBD tahun selanjutnya sembari menunggu penyaluran transfer ke daerah (TKD).

Oleh sebab itu, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut tengah menyiapkan sistem baru penyaluran TKD lebih awal setiap tahunnya. Salah satu cara yang tengah dipertimbangkan adalah dengan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk kebutuhan pembiayaan TKD.

"Nanti tahun depan kami akan buat seperti itu. Supaya di akhir tahun mereka enggak harus nyediain uang Rp100 triliun secara agregat dari Pemda. Harusnya dengan sistem seperti itu, Rp100 triliun bisa dihabiskan di tahun 2026 nanti. Jadi keuangan dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan sekarang," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menyebut surat utang jangka pendek, atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang bisa diterbitkan untuk menyalurkan TKD lebih awal bisa dengan tenor hingga empat bulan. Dia menilai opsi tersebut lebih baik daripada penumpukan uang ratusan triliun di bank sehingga menghambat perekonomian.

Pria yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu menargetkan, sistem baru yang tengah digodok Kemenkeu itu bisa mempercepat penyaluran anggaran dari pusat pada sekitar pekan awal Januari setiap tahun.

Sejalan dengan hal tersebut, Purbaya juga akan mensosialisasikan penerbitan SPN itu terhadap pelaku pasar. Harapannya, pasar keuangan Indonesia yang sebelumnya terbiasa dengan surat utang pemerintah jangka panjang (SBN) bisa menerima surat utang pemerintah jangka pendek.

"Kami akan sosialisasikan terus. Sepanjang 12 bulan ke depan, sampai akhir tahun depan. Itu udah lumayan tuh. Ada Rp100 triliun tambahan ke perekonomian nanti dari pemda di atas anggaran yang ada," terangnya.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemda memiliki cadangan anggaran setiap dua bulan pertama setiap tahun. Alasannya, pemda memiliki kebutuhan untuk membayar gaji pegawai.

"Untuk daerah memang perlu harus ada Silpa karena di daerah-daerah ini pada Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari," terangnya pada acara yang juga dihadiri Purbaya itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Polemik data uang pemerintah daerah yang mengendap di perbankan masih menuai sorotan dari masyarakat. Pasalnya, sejumlah gubernur bereaksi keras mengenai perbedaan data simpanan pemerintah daerah atau Pemda ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak menemukan kecocokan data dana Pemprov Jabar yang mengendap dengan yang dilaporkan kepada dirinya oleh para stafnya. Dia membantah bahwa data simapanan yang dijabarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp 4,1 triliun tidak lah benar. Purbaya sendiri mengutip data tersebut dari Bank Indonesia (BI).

Dedi bersikukuh nominal kas Pemda Jabar yang tertera saat ini hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro bukan senilai Rp 4,1 triliun, seperti yang disampaikan Menteri Keuangan. Ia pun datang ke Jakarta, khusus menyambangi langsung ke Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melihat data saldo mengendap sesungguhnya pada Rabu lalu (22/10/2025).

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71 usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI).

Reaksi KDM ini agak berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dia mengakui data dana mengendap pemerintah daerah atau Pemda di bank sebagaimana yang telah diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Data dana mengendap Pemprov DKI Jakarta sendiri mencapai Rp 14,63 triliun, menjadi yang tertinggi di antara pemprov lainnya, berdasarkan data yang terungkap saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dihadiri Purbaya dan Tito.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100%, tapi 1.000% benar," kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detikcom, dikutip Kamis (23/10/2025).

Pramono menjelaskan, alasan dana tengah tahun masih tinggi di perbankan karena pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun karena ada pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati turut menjelaskan, dana pemda yang mengendap di perbankan itu memang efek pola belanja yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran saat kuartal terakhir terakhir setiap tahun.

Ia menegaskan, penumpukan dana ini bukan dimaksudkan oleh intensi Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli, sapaan akrabnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan alasan menumpuknya data dana mengendap pemda di perbankan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam paparan Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama dengan Menkeu Purbaya pada awal pekan ini, terungkap bahwa simpanan provinsi di perbankan tertinggi ada di DKI Jakarta senilai Rp 14,68 triliun. Setelahnya Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kalimantan Timur Rp 4,7 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Meski demikian, Eli menekankan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, sambil tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

"Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," paparnya.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)

Bisnis.com,MALANG—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa jumlah dana pemerintah daerah alias pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233 triliun.

Masih tingginya dana pemda yang mengendap di perbankan menjadi indikasi bahwa sistem perencanaan dan penganggaran masih belum berjalan secara optimal.

Ekonom Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pola penyerapan anggaran pemda yang kecil pada awal tahun anggaran dan melejit pada akhir tahun memberikan peluang yang besar bagi APBD untuk “parkir” di perbankan.

“Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan ekspansif fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kurang direspon oleh pemda dengan baik,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito. Dedi Mulyadi mengatakan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

Data itu di antaranya mencakup DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun. Dedi Mulyadi mengaku sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito. "Saya sudah cek [Pemprov] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," katanya.

Menurut Joko, apalagi di tengah perlambatan ekonomi dan investasi, maka pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan “way out” sebagai stimulus bagi perekonomian melalui daya beli sehingga meningkatkan agregat demand dan memberikan multiplier effect dalam mendongkrak sektor-sektor ekonomi produktif.

Dalam rangka perbaikan dalam pengelolaan dan penyerapan belanja daerah, dia mengusulkan, maka supervisi dan monitoring dalam penyerapan anggaran oleh pemda dilakukan sejak triwulan I, dan sampai akhir triwulan II tahun anggaran berjalan harus ditargetkan sudah mencapai 50%.

Jika kurang dari 50% maka dapat dilakukan penalti melalui penyesuaian TKD dan selanjutnya dialihkan pada daerah-daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang sesuai target ataupun melebihi target.

Hal ini juga berlaku bagi pemda dalam menetapkan target bagi organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga OPD yang tidak memenuhi target dapat dilakukan penyesuaian anggaran dan dialihkan pada OPD lain yang memiliki penyerapan anggaran tinggi melalui mekanisme P-APBD di tahun berjalan. Mekanisme “carrot and stick” ini harus terus dijalankan untuk merangsang perangkat daerah lebih agresif dalam penyerapan anggaran.

Fenomena APBD “parkir” di perbankan ini tentunya berdampak pada minimnya likuiditas di sektor riil dalam rantai perekonomian daerah, ditambah lagi dengan kebijakan efisiensi.

“Hal ini sangat berdampak pada semester 1/2025 sehingga berpotensi mudah memantik gejolak di masyarakat seperti yang terjadi pada akhir Agustus lalu,” ucapnya. (K24)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah membentuk sistem baru yang bisa mempercepat pencairan dana transfer ke daerah (TKD). Tujuannya supaya dana pemda di perbankan tak lagi banyak mengendap sambil gencar membelanjakan anggarannya secara cepat di awal tahun.

Purbaya mencatat, saat ini simpanan pemda di bank sudah terus tumbuh tinggi hingga ke level Rp 233,9 triliun pada akhir kuartal III-2025. Sementara itu, belanja daerah baru senilai Rp 712,8 triliun, masih lebih rendah dari total penerimaan yang mencapai Rp 898,3 triliun.

"Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) ke depan dipikirkan sistem transfer yang cepat sekali, mungkin hitungan hari, sehingga daerah gak numpuk uangnya, jadi mereka habisin aja kalau kurang langsung cepat minta ke pusat sesuai anggarannya," kata Purbaya saat rapat koordinsi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Melalui sistem ini, Purbaya menekankan, pemerintah pusat juga ke depan akan semakin berani untuk memperkuat anggaran TKD ke pemda. Sebab, saat ini, pemerintah kata dia masih khawatir pemda belum mampu mengelola anggaran belanjanya secara efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan.

"Pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu (kenaikan anggaran TKD). Karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah, jadi saya minta ke para gubernur itu perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah," ungkap Purbaya.

Purbaya mengungkapkan, sistem yang akan dibangun ke depannya untuk mempercepat pencairan TKD ialah melalui penerbitan semacam surat utang jangka pendek. Dengan sistem itu, ia menilai anggaran TKD bisa cair setiap pekan pertama dalam satu bulan pada satu tahun anggaran.

"Jadi kita akan menerbitkan semacam surat utang jangka pendek sehingga bisa untuk likuiditas jangka pendek. Jadi kita tidak lagi bergantung ke surat utang jangka panjang untuk memenuhi likuiditas. Tapi yang jelas kita pastikan nanti sistemnya sedikit lebih cepat," kata Purbaya.

Purbaya memastikan, sistem itu akan siap pada tahun depan atau tahun anggaran 2026. Bila sistem itu sudah siap dan masih ada pemda yang mengendapkan dananya di perbankan, ia memastikan juga ke depannya akan bisa langsung menarik dana itu ke pusat untuk dibelanjakan sesuai dengan program prioritas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan soal potongan anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pertemuan keduanya di Istana Wakil Presiden hari ini (17/10).

“Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya mengaku tidak banyak solusi yang bisa diambil dalam jangka pendek.

Strategi yang diambil Purbaya adalah meminta pemda merapikan serapan belanja mereka dalam satu tahun ke depan, untuk kemudian laporannya dievaluasi oleh bendahara negara.

“Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah,” jelas Purbaya.

Dia pun menambahkan pesan yang dituturkan oleh Wapres, bahwa negara turut mempertimbangkan stabilitas nasional dalam mengambil kebijakan fiskal.

“Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau,” tuturnya.

Sebagai catatan, anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan alokasi tahun ini.

Pada era mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, terkoreksi sebesar 24,8 persen dari proyeksi TKD 2025 sebesar Rp864,1 triliun.

Alokasi TKD kemudian direvisi oleh Purbaya, sebagai Menkeu baru, menjadi senilai Rp693 triliun atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya.

Meski direvisi, alokasi TKD pada APBN 2026 tetap mengalami penurunan.

Purbaya sebelumnya telah meminta pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar memberi dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, realisasi belanja daerah tercatat melambat meski penyaluran TKD meningkat.

Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun per 30 September 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp635,6 triliun.

Sementara belanja pegawai daerah pada tahun lalu tercatat mencapai Rp313,1 triliun, sementara tahun ini realisasinya lebih rendah yaitu Rp310,8 triliun. Belanja barang dan jasa tahun lalu mencapai Rp219,7 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp196,6 triliun.

Kemudian, belanja modal tahun lalu tercatat sebesar Rp84,7 triliun, sementara tahun ini Rp58,2 triliun. Adapun belanja lainnya tercatat sebesar Rp203,1 triliun pada tahun lalu dan Rp147,2 triliun pada tahun ini.

Di samping itu, TKD yang tinggi dengan serapan belanja yang rendah membuat saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk, dengan catatan sebesar Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025