Bisnis.com, JAKARTA — PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Andalas, mengembangkan pemanfaatan limbah kelapa sebagai bahan pakan alternatif yang membantu menekan biaya produksi peternak unggas di Aceh.

Melalui program Sampah Kelapa untuk Desa Sejahtera (Sakeladera), perusahaan mengolah sekitar 60 ton limbah kelapa per bulan dari kawasan wisata Pantai Lampuuk, Aceh, menjadi cocopeat yang digunakan sebagai campuran pakan ternak. Program ini diklaim mampu menurunkan biaya pakan peternak unggas hingga 60%.

Sebelum program berjalan, peternak unggas di Lhoknga menghadapi biaya pakan yang mencapai sekitar Rp48 juta per bulan karena masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha peternakan skala kecil.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Program Sakeladera PT Solusi Bangun Andalas selaku unit usaha SIG menjadi bukti nyata kepedulian Perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat di Aceh,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Rabu (23/6/2026).

Menurut Vita, program tersebut mencatat rasio Social Return on Investment (SROI) sebesar 2,5. Artinya, setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi senilai Rp2,5 bagi masyarakat.

Selain membantu menekan biaya pakan, program ini juga mengurangi volume limbah kelapa yang sebelumnya mencapai sekitar 60 ton per bulan menjadi 20—24 ton per bulan. Pengurangan limbah tersebut turut menekan emisi karbon dari praktik pembakaran sampah kelapa yang sebelumnya mencapai 34,8 ton CO₂ per bulan.

Program ini juga melibatkan masyarakat setempat dalam rantai pengumpulan dan pengolahan limbah kelapa. Tercatat sebanyak 28 orang terlibat dalam proses tersebut.

Anggota Kelompok Usaha Puyuh Andalas Muhammad Ikhsan mengatakan pemanfaatan limbah kelapa memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha peternakan.

“Sekarang sampah kelapa tidak lagi dibuang percuma. Kami bisa mengolahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi, bahkan membantu menekan biaya produksi pakan ternak,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal penggeledahan di kantor Bea dan Cukai. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Bea dan Cukai pada Rabu (22/10/2025).

Purbaya mengungkapkan dirinya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwenang. Dia pun enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Penggeledahan ini adalah bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada periode 2022 oleh Jampidsus Kejagung.

"Itu kan (kasus) 2022, biar saja," kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat (24/10/2025).

Menurutnya, kasus ini sangat kompleks karena berkaitan dengan pemeriksaan di laboratorium dan eksportirnya cukup canggih.

"Orang lab yang diperiksa katanya ya, biarin aja. complicated di lab itu," katanya.

"Itu kan kelihatannya sih ekspornya cukup canggih tuh, tapi itu pasti akan debatable buktinya seperti apa saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," tuturnya.

Purbaya sebelumnya sudah menegaskan bahwa dirinya tidak akan melindungi anak buahnya yang terbukti bersalah secara hukum. Dia pun memastikan Kementerian Keuangan telah memiliki kerja sama dengan Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna membenarkan penggeledahan di Bea Cukai ini. Namun, dia enggan menjelaskan secara rinci mengenai lokasi mana saja yang digeledah dan hasilnya.

"Terkait dengan penggeledahan di kantor Bea-Cukai, memang benar ada beberapa tindakan-tindakan hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh tim penyidik Gedung Bundar dalam rangka mencari informasi dan data," katanya, dikutip dari detikcom, Jumat (24/10/2025).

Anang menyatakan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022. Status perkaranya sudah naik ke tahap penyidikan.

"Jadi, kepada rekan-rekan, kami mohon maaf tidak bisa terbuka dalam hal ini, karena sifatnya masih penyidikan. (Kasusnya terkait) POME (palm oil mill effluent) tempusnya sekitar 2022," tutur Anang.