Jika tidak ada tembok penahan, warga khawatir terjadi pergeseran tanah yang berdampak pada lingkungan, termasuk mata air Citaman

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Japek Selatan (JJS) membangun tembok penahan tanah atau retaining wall guna melindungi mata air Citaman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat sekaligus menandai tahap akhir proyek pembangunan paket ketiga jalan tol tersebut.

Paket 3 menjadi bagian terpanjang dari pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Selatan, membentang dari Sukabungah, Kabupaten Bekasi hingga Sadang, Purwakarta sepanjang 31,25 kilometer atau separuh dari keseluruhan proyek yang mencapai 62 kilometer menghubungkan Jati Asih, Kota Bekasi sampai Sadang.

"Hingga pekan pertama Juni 2026, progres telah mencapai 95 persen. Untuk ruas jalannya sendiri sudah selesai, hanya ada beberapa pekerjaan penyempurnaan. Termasuk retaining wall yang masuk dalam lima persen pekerjaan yang kini sedang diselesaikan," kata Pimpinan Proyek Paket 3 PT. JJS Shibgatullah Mahmuda di Kabupaten Bekasi, Jumat.

Pembangunan tembok penahan tanah ini sebelumnya menjadi usulan warga Kampung Citaman, Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. "Jika tidak ada tembok penahan, warga khawatir terjadi pergeseran tanah yang berdampak pada lingkungan, termasuk mata air Citaman yang sehari-hari digunakan warga," katanya.

Pihaknya menerima usulan warga setempat meski pembangunan tembok penahan tanah sebenarnya sudah lebih dulu masuk dalam bagian pekerjaan. Dari total empat tembok penahan yang dibangun, tiga di antaranya sudah selesai.

Sementara satu tembok penahan tanah yang berfungsi melindungi mata air Citaman masih dalam pengerjaan. Pembangunan infrastruktur setinggi delapan meter itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Retaining wall ada empat sisi yaitu A, B, C dan D dengan ketinggian delapan meter. Saat ini yang sudah selesai dikerjakan sisi B, C dan D. Sisi A sedang tahap pengerjaan," ucap dia.

Pihaknya juga telah menuntaskan pemasangan empat kotak gorong-gorong beton atau box culvert raksasa berukuran masing-masing 8x6 meter di lokasi tersebut sebagai pengganti rencana pembangunan jembatan yang dikhawatirkan merusak lingkungan sekitar, terutama mata air di sekitar lokasi.

"Awalnya justru yang direkomendasikan itu jembatan, namun kami kaji kembali. Kalau bangun jembatan khawatir memutus mata air karena ada pengeboran. Lalu ketika dibor khawatir ada material lumpur bisa mencemari mata air, jadi kami ubah. Pembangunan dinding penahan tanah dan box culvert juga merupakan persetujuan dari dinas terkait maupun BBWS," katanya.

Selain mata air, warga juga khawatir pembangunan tol berdampak pada aspek lain termasuk area persawahan. Terkait hal tersebut, Shibgatullah mempersilakan warga menyampaikan aspirasi pada pihak kontraktor di lapangan. Pihaknya telah meminta kontraktor untuk terus berkoordinasi dengan warga.

"Karena dalam klausul kontrak kerja tercantum agar kontraktor menangani dampak yang terjadi. Sehingga warga silakan dapat menyampaikan pada kontraktor. Kami pun mendorong kontraktor untuk terus berkoordinasi dengan warga," ucap dia.

Ruas Jalan Tol Japek Selatan pada paket 3 ini diketahui sudah lebih dulu rampung. Pada musim mudik lebaran dalam beberapa tahun terakhir, ruas ini telah dibuka secara fungsional. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan khususnya dari arah Bandung menuju Jakarta.

Selain menuntaskan paket 3, pekerjaan untuk paket 2 yakni Sukabungah-Setu sepanjang 22,1 kilometer termasuk Simpang Susun Burangkeng yang terkoneksi dengan Tol JORR 2 serta paket 1 yakni Setu-Jati Asih (9,3 kilometer) juga terus dikebut.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram..,

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong adanya intervensi penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menjaga harga telur tetap stabil sekaligus melindungi peternak rakyat.

Sarmuji menyoroti kondisi yang tengah dialami peternak ayam petelur rakyat, yang mana di tengah tingginya harga pakan, harga telur di tingkat peternak di sentra produksi salah satunya di daerah di Blitar, Jawa Timur, justru mengalami penurunan signifikan pada 7 April 2026.

“Saat ini terjadi ketidakseimbangan yang serius. Harga pakan tetap tinggi, tetapi harga telur di tingkat peternak justru turun di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Kondisi ini jelas merugikan peternak dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, situasi itu membutuhkan langkah cepat sebagai solusi jangka pendek untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat. Tanpa intervensi, tekanan itu berpotensi memperlemah sektor peternakan nasional yang selama ini menjadi penopang penting ketahanan pangan.

Sebagai langkah konkret, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan frekuensi penggunaan telur dalam menu program MBG selama sedikitnya satu hingga dua bulan ke depan.

Upaya itu diharapkan dapat menambah permintaan telur di pasar sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali lebih rasional.

“Program MBG bisa menjadi instrumen efektif untuk menyerap produksi telur peternak. Dengan peningkatan frekuensi menu telur, kita bisa membantu menyeimbangkan harga sekaligus memastikan program gizi berjalan optimal,” katanya.

Sarmuji juga mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari peternak, khususnya dari sentra produksi seperti Blitar, dan daerah lainnya.

Jumlah peternak ayam petelur yang besar membuat persoalan ini berdampak luas terhadap ekonomi rakyat.

“Keluhan dari peternak terus berdatangan. Ini menunjukkan masalahnya nyata dan dirasakan langsung oleh pelaku usaha di lapangan. Pemerintah perlu segera hadir dengan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran,” ujar legislator dari Jawa Timur itu.

Sarmuji menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pemerintah mengambil langkah konkret guna menjaga keseimbangan harga dan melindungi keberlangsungan peternak ayam petelur rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

El Nino itu diperkirakan sampai enam bulan (April-September), Insya Allah sektor pangan tetap aman,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) meminta petani memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah melindungi produksi di tengah ancaman potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

"Salah satu langkah (antisipasi menghadapi El Nino) yang terus didorong pemerintah adalah pemanfaatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, program itu dirancang untuk melindungi petani dari berbagai risiko, mulai dari kekeringan, banjir, hingga serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Mentan memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional agar tetap aman di antaranya akselerasi pembangunan infrastruktur pertanian sehingga kesiapan menghadapi El Nino saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, program pompanisasi telah dilakukan dengan pemasangan puluhan ribu pompa di berbagai wilayah sentra produksi beras. Dengan begitu suplai air bagi lahan pertanian tetap terjaga meskipun musim kemarau.

Kementerian itu juga memperkuat sistem irigasi berbasis pompa. Program itu telah berjalan optimal untuk mendukung distribusi air ke lahan pertanian yang sebelumnya bergantung pada kondisi hujan.

Meski begitu, Mentan menekankan kesiapan di tingkat petani menjadi faktor kunci. Antisipasi di lapangan, seperti pengelolaan air, kesiapan lahan, hingga perlindungan usaha tani, perlu dilakukan sebelum dampak El Nino dirasakan.

“El Nino itu diperkirakan sampai enam bulan (April-September), Insya Allah sektor pangan tetap aman,” ujar Mentan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, perlindungan usaha tani menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian iklim.

“Risiko dalam usaha tani tidak bisa dihindari, apalagi saat terjadi El Nino. Melalui AUTP, risiko tersebut dapat dialihkan, sehingga ketika terjadi gagal panen, petani tetap memiliki kemampuan untuk melanjutkan usaha tani,” jelasnya.

Ia menambahkan, dukungan terhadap AUTP tidak hanya berasal dari pemerintah pusat, tetapi juga semakin diperkuat oleh pemerintah daerah.

“Sejauh ini sudah ada 13 provinsi yang berkomitmen melalui APBD I dan APBD II untuk mengasuransikan lahan sawah dengan total luasan mencapai 92.986,67 hektare,” ujarnya.

Dijelaskan program AUTP merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamanatkan negara untuk melindungi petani dari berbagai risiko usaha tani.

Pemerintah pusat dan daerah terus memfasilitasi pelaksanaan program ini, termasuk melalui penyederhanaan proses pendaftaran yang kini semakin mudah dan terintegrasi secara digital.

"Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," katanya.

Pemerintah mengingatkan perlindungan usaha tani menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan produksi. AUTP diharapkan tidak hanya dimanfaatkan saat terjadi kerugian, tetapi menjadi bagian dari perencanaan usaha tani sejak awal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan seluruh kebijakan pemerintah bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat usaha penangkapan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan," kata Trenggono saat menerima audiensi nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Rabu.

Trenggono menegaskan KKP terus melakukan perbaikan kebijakan agar lebih berpihak kepada nelayan. Ia memastikan pengawasan yang dilakukan bukan untuk mempersulit, melainkan memberi kepastian hukum dan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.

“Keluhan nelayan bukan pada PSDKP (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan selaras dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Trenggono.

Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang diambil adalah perubahan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan dari sistem pra-produksi menjadi pasca-produksi. Dengan skema tersebut, nelayan dapat melaut terlebih dahulu, kemudian kewajiban PNBP dihitung berdasarkan hasil tangkapan.

“Kita ingin nelayan fokus melaut. Dapat berapa, kita hitung bersama. Ini bagian dari upaya meringankan beban nelayan,” ucap Trenggono.

Selain itu, KKP juga mendorong penerapan penangkapan ikan terukur untuk mengurangi tekanan di wilayah penangkapan tertentu dan mencegah konflik antar nelayan. Kebijakan itu diharapkan membuat nelayan tidak perlu melaut terlalu jauh sehingga biaya operasional lebih efisien.

Trenggono menegaskan, kebijakan alat tangkap ramah lingkungan dan pengaturan BBM diterapkan demi menjaga laut sebagai sumber penghidupan nelayan dalam jangka panjang. Ia memastikan setiap masukan nelayan akan dicatat dan ditindaklanjuti.

“Kami ingin nelayan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semua kebijakan KKP diarahkan untuk itu, termasuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” katanya.

Dalam forum tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan, mulai dari keamanan di laut, kelengkapan dokumen kapal, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin menilai nelayan selama ini telah berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Nelayan, kata dia, patuh terhadap aturan, membayar pajak dan PNBP, namun masih kerap menghadapi persoalan saat beroperasi di laut.

“Kami berharap kebijakan KKP benar-benar melindungi nelayan. Kalau ada kekurangan dokumen, seharusnya diselesaikan di darat, bukan justru menjadi masalah ketika kami sudah melaut,” kata Kajidin.

Perwakilan nelayan Juana, Purnomo, juga menyoroti perlunya kejelasan kebijakan pemeriksaan kapal di laut agar nelayan memiliki kepastian hukum dan kenyamanan dalam bekerja.

Menurut dia, masih terjadi kesalahpahaman di lapangan terkait dokumentasi dan pengawasan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketika harga emas dunia melesat dan pasar domestik ikut bergejolak, publik kembali berhadapan dengan satu pertanyaan mendasar tentang bagaimana berinvestasi dengan akal sehat di tengah euforia yang kerap membingungkan, terutama bagi pemula.

Emas, yang sejatinya berfungsi sebagai pelindung nilai, justru kerap berubah menjadi alat spekulasi jangka pendek ketika harga naik drastis.

Di media sosial dan kanal investasi daring, ramai narasi yang menggiring persepsi seolah-olah momen terbaik membeli emas adalah ketika harga sedang tinggi, padahal prinsip rasional investasi justru bekerja sebaliknya.

Kenaikan harga emas memang wajar dalam situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian seperti inflasi tinggi, konflik geopolitik, dan kebijakan moneter yang ketat.

Masyarakat membutuhkan emas sebagai instrumen pelindung nilai dan investasi, bukan karena promosinya, melainkan karena konsep dasarnya menawarkan cara berpikir baru terhadap emas.

Mereka melihat emas bukan sekadar komoditas, melainkan simbol keseimbangan antara nilai ekonomi, moral, dan kebijaksanaan publik.

Sebagai penyedia instrumen investasi emas khususnya koin dinar, penulis melihat pentingnya konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara nilai, kualitas, dan harga. Dengan pendekatan ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas tanpa harus terbawa arus spekulasi.

Bagi produsen, selain menjaga ekosistem harga tetap kompetitif, penting juga memastikan ketersediaan emas siap kirim di seluruh Indonesia serta menyediakan layanan buyback yang mudah dan transparan. Hal inilah yang akan memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk menjual kembali emas mereka sesuai kebutuhan.

Kemudian juga perlu ditekankan pentingnya masyarakat untuk memperkuat literasi tentang investasi emas. Memahami untuk setiap produk yang dijadikan instrumen investasi memiliki beberapa ciri spesifik untuk menghindari pemalsuan,

Setiap koin emas, dinar, atau instrumen emas lainnya hampir selalu dilengkapi teknologi keamanan berlapis yang menjamin keaslian dan transparansi.

Pada koin dari merek Noor Dinar, misalnya, fitur utamanya meliputi tinta tak kasat mata (invisible ink) yang hanya terlihat di bawah sinar UV, nomor seri unik alfanumerik, gambar tersembunyi (latent image) sebagai elemen optik pengaman, serta segel holografik pada kemasan.

Kemudian juga seluruh emas yang diproduksi bersumber dari dalam negeri yang telah berakreditasi SNI dan LBMA. Ini untuk memastikan kemurnian, legalitas, dan keterlacakan setiap koin secara transparan.

Penampakan fisiknya pada seri perdana yang dilepas ke pasar mulai 16 Mei 2025 menggandeng PERURI dan Pura Group Indonesia menampilkan tiga desain masjid ikonik di tiga benua yaitu 1 Dinar (Masjid Baiturrahman, 4,25 gr, 24K), 2 Dinar (Masjid Qolsharif, 8,5 gr, 24K), dan 5 Dinar (Masjid Biru, 21,25 gr, 24K), seluruhnya berkadar kemurnian 999,9.

Setiap koin dirancang dengan inskripsi dalam lima bahasa internasional, Bahasa Indonesia, Inggris, Rusia, Mandarin, dan Arab.

Untuk produk emas dari brand lain, masyarakat juga harus memperkuat literasi dan memperbanyak akumulasi pengetahuan mereka sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Keterbukaan harga

Beberapa pelaku industri emas memang mulai memperkenalkan model bisnis yang lebih rasional dan inklusif, menyediakan akses terhadap emas fisik dengan harga yang lebih transparan tanpa mengorbankan kualitas.

Model seperti ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk membeli emas secara bertahap, sekaligus memahami struktur pembentukan harga secara lebih terbuka.

Pendekatan seperti ini bisa menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat untuk berinvestasi dan upaya pemerintah mendorong literasi finansial.

Akses terhadap emas yang legal, bersertifikat, dan berharga wajar bukan hanya urusan bisnis, tetapi juga bagian dari keadilan ekonomi.

Keterbukaan harga menjadi isu penting lain dalam industri emas. Perbedaan harga antara produk konvensional dan alternatif lokal sering kali disebabkan bukan oleh perbedaan kualitas, melainkan oleh struktur biaya distribusi, margin promosi, dan persepsi merek.

Edukasi publik tentang hal ini menjadi krusial agar masyarakat memahami bahwa harga tinggi tidak selalu berarti unggul, dan harga wajar tidak identik dengan kualitas rendah. Kesadaran ini akan menumbuhkan ekosistem investasi yang sehat, berbasis pengetahuan, bukan emosi pasar.

Dalam konteks kebijakan, peluang Indonesia untuk menjadi pusat produksi emas berstandar global terbuka lebar.

Dengan cadangan sumber daya alam yang besar dan industri pemurnian yang telah memiliki sertifikasi SNI serta akreditasi LBMA, langkah logis berikutnya adalah membangun rantai pasok emas nasional yang terintegrasi.

Kebijakan fiskal dan pajak harus diarahkan untuk memperkuat industri emas domestik, bukan hanya memfasilitasi ekspor bahan mentah atau impor produk jadi.

Penguatan ekosistem ini mencakup transparansi harga, sistem pengawasan perdagangan digital, serta perlindungan konsumen.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendorong literasi investasi emas sebagai bagian dari program inklusi keuangan nasional. Di banyak daerah, emas masih menjadi bentuk tabungan paling nyata bagi masyarakat kecil.

Dengan memperluas akses terhadap produk yang legal dan bersertifikat, masyarakat dapat beralih dari budaya konsumtif menuju akumulasi aset produktif.

Edukasi emas

Edukasi yang menekankan perbedaan antara investasi, tabungan, dan spekulasi harus diperluas hingga ke tingkat sekolah dan komunitas lokal.

Selain itu, digitalisasi sektor emas perlu diarahkan agar tidak menciptakan risiko baru. Fenomena “emas virtual” tanpa jaminan fisik yang jelas menunjukkan celah regulasi yang perlu segera diperkuat.

Platform jual beli emas digital memang menawarkan kemudahan, tetapi tanpa pengawasan yang memadai, risiko penipuan meningkat.

Kolaborasi antara industri emas dan lembaga teknologi finansial seharusnya difokuskan pada pembentukan sistem emas digital nasional yang terintegrasi dengan pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sistem ini akan memastikan setiap transaksi tercatat, diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Jika melihat dinamika global, kenaikan harga emas sejatinya mencerminkan dua hal yaitu ketidakpastian ekonomi dunia dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap aset lindung nilai.

Namun, memahami konteks jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren. Emas bukan simbol kemewahan, melainkan alat menjaga keseimbangan nilai dalam portofolio keuangan. Ini bukan pelarian dari krisis, melainkan jembatan untuk menghadapi ketidakpastian dengan tenang.

Dengan demikian, arah masa depan industri emas Indonesia tidak seharusnya berhenti pada perluasan produk, melainkan pada pembentukan budaya investasi yang rasional.

Pilar utamanya adalah rasionalitas harga, keamanan produk, transparansi rantai pasok, dan keterjangkauan bagi masyarakat luas.

Ketika prinsip ini menjadi fondasi industri, emas akan kembali kepada makna sejatinya bukan sekadar logam mulia, tetapi lambang kejujuran ekonomi, ketenangan sosial, dan kedewasaan finansial bangsa dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

*) Penulis adalah Direktur PT Berkah Restu Sejahtera, pengamat dan praktisi investasi emas, dan pemilik kanal edukasi keuangan YouTube D’Gold Father.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan kanal pelaporan melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 082311109390 sebagai sarana pengaduan cepat untuk melindungi petani dari praktik curang dan penyelewengan di sektor pertanian.

“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” kata Mentan dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat.

Melalui kanal itu, seluruh petani dan kelompok tani dapat melapor langsung kepada Mentan jika menemukan penyimpangan harga pupuk di lapangan.

"Ini sebagai langkah cepat pemerintah menindak praktik kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi," ujar dia.

Program “Lapor Pak Amran” itu ditangani secara pribadi oleh Mentan Amran bersama tim pengawasan Kementerian Pertanian. Kanal itu menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” kata Amran.

Ia menjelaskan laporan yang disampaikan harus lengkap berisi jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, maupun jenis pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

”Tolong yang mau melapor didetailkan alamat kiosnya, kemudian pupuk jenis apa yang dinaikkan harganya tidak sesuai HET yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah. Kami akan cek dan tindak,” ujar dia.

Tidak hanya fokus pada pelanggaran HET pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lain di sektor pertanian.

"Satu minggu ini kita fokus pada pelaporan pupuk, tetapi boleh juga masalah lain seperti traktor, pupuk palsu, apa saja masalah pertanian,” ujar dia.

Ia menyebut petani dan masyarakat yang turut mengawasi dan melaporkan permasalahan di sektor pertanian merupakan pahlawan.

"Yang melapor adalah pahlawan pangan. Bersama kita perangi mafia,” katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran juga mengumumkan langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di lapangan. Sebanyak 190 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas HET.

“Hari ini melalui Pupuk Indonesia kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dengan adanya PIDI Syariah, Bank Mega Syariah dan BSI dapat melakukan transaksi hedging secara lebih terstruktur dan prudent.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah menargetkan peningkatan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), khususnya dari transaksi valas, seiring dengan penandatanganan Perjanjian Induk Lindung Nilai Syariah (PIDIS) yang diharapkan memperkuat aktivitas lindung nilai sesuai prinsip syariah.

Penandatanganan PIDIS dilakukan bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Jumat, dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025, di Jakarta.

“Dengan adanya PIDI Syariah, Bank Mega Syariah dan BSI dapat melakukan transaksi hedging secara lebih terstruktur dan prudent,” kata Direktur Utama Bank Mega Syariah Yuwono Waluyo dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

Melalui perjanjian ini, kedua bank sepakat untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai, sehingga dapat membantu memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar, terutama pada transaksi dengan tenor jangka menengah hingga panjang.

Yuwono menjelaskan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antarbank syariah, khususnya dalam penyediaan instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai prinsip syariah.

Harapannya, risiko fluktuasi kurs terhadap produk atau pembiayaan yang melibatkan mata uang asing dapat diminimalkan. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada layanan keuangan yang lebih stabil, kompetitif, dan berkelanjutan bagi nasabah.

Menurut Yuwono, perjanjian ini menjawab kebutuhan lembaga keuangan syariah untuk memiliki instrumen mitigasi risiko terhadap pergerakan nilai tukar, terutama dalam transaksi yang bersifat kompleks dan berjangka panjang.

“Selama ini, transaksi lindung nilai syariah memerlukan dasar perjanjian yang jelas agar dapat dilakukan secara efisien, sesuai regulasi, dan tetap memenuhi prinsip syariah,” kata dia lagi.

Sebagai informasi, FBI dari transaksi valas Bank Mega Syariah pada Agustus 2025 meningkat 27,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Masih dalam rangkaian ISEF 2025, Bank Mega Syariah menandatangani perjanjian kerja sama pembiayaan dengan plafon lebih dari Rp1 triliun dengan empat nasabah besar, yaitu PT Len Railway Systems, PT Mitra Stania Prima, Yayasan Pendidikan Graha Ganesha, dan Yayasan Insan Madina.

Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji (Oney) menyampaikan kerja sama pembiayaan ini merupakan bentuk komitmen Bank Mega Syariah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

Melalui penandatanganan ini, Bank Mega Syariah memperluas jangkauan pembiayaan ke berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pertambangan, hingga pendidikan.

“Sinergi ini sejalan dengan fokus Bank Mega Syariah untuk berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekosistem keuangan syariah,” ujarnya lagi.

Hingga Agustus 2025, total pembiayaan Bank Mega Syariah tercatat mencapai lebih dari Rp9,21 triliun atau tumbuh 25,2 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut perseroan, pertumbuhan ini didorong oleh tren penurunan tingkat suku bunga acuan BI-Rate, yang memberikan ruang ekspansi pembiayaan lebih luas bagi perbankan.

Selain itu, peningkatan pembiayaan juga ditopang oleh kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan dan produk perbankan syariah. Hal ini tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing 43,42 persen dan 13,41 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025