Di tengah optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I-2026.

Namun di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 88 ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2025, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja justru menyusut? Bukankah pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kemiskinan. Ketika pertumbuhan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, muncullah fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja.

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dan kesempatan kerja berjalan seiring. Saat produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah hubungan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa menambah pekerja, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Fenomena ini mulai terlihat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Namun banyak industri manufaktur telah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga kenaikan produksi tidak lagi diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan lebih banyak berasal dari efisiensi dan produktivitas dibandingkan ekspansi lapangan kerja.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi dibandingkan dengan ekspansi tenaga kerja. Paradoks inilah yang kini sedang dihadapi Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan beberapa industri berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini menghadapi tekanan berat akibat melemahnya permintaan global, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat dari negara lain.

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi dunia menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti ini, tenaga kerja sering kali menjadi korban pertama.

Padahal sektor manufaktur selama ini merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia. Ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Perubahan orientasi dunia usaha juga menjadi penyebab utama. Dalam persaingan global, perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin.

Akibatnya, investasi pada teknologi sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja. Berbagai pekerjaan administratif kini dapat digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi menghasilkan jumlah kesempatan kerja sebanyak sebelumnya.

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya dan seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika jutaan angkatan kerja baru tidak terserap, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Setiap tahun jutaan lulusan sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja. Sayangnya, penciptaan pekerjaan berkualitas belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak lulusan bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan melemahkan daya beli masyarakat.

Masalahnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak selalu mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan muda terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, bekerja di sektor informal, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Paradoks ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai bergeser dari fokus pada kuantitas pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, indikator utama keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas setidaknya memiliki tiga karakteristik. Pertama, mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat industri padat karya. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan insentif perpajakan agar sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, serta furnitur tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

Selanjutnya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti lebih tahan terhadap krisis. Namun, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, digitalisasi, akses pembiayaan produktif, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, transformasi teknologi tidak dapat dihindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan lama, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru.

Program reskilling dan upskilling perlu diperluas agar pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan kecerdasan buatan, analisis data, ekonomi hijau, dan kewirausahaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK juga harus diperkuat. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas agar benar-benar menjadi jaring pengaman sekaligus membantu pekerja memperoleh keterampilan baru dan kembali memasuki pasar kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan setiap target pertumbuhan ekonomi disertai target penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya PHK merupakan peringatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja yang memadai.

Teknologi, otomatisasi, perubahan struktur industri, dan tekanan ekonomi global telah mengubah hubungan tradisional antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan statistik. Melainkan seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ketika pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan hal tersebut, barulah pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna bagi rakyat.

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, mengusulkan belasan ribu guru agama honorer yang mengabdi di sekolah negeri agar diprioritaskan diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Nasaruddin juga mengusulkan agar guru madrasah yang tak diangkat ASN dapat insentif Rp1,5 juta.

Usulan itu disampaikan Nasaruddin saat bertemu pimpinan DPR RI dan sejumlah kementerian/lembaga terkait pada Selasa (30/6/2026). Nasaruddin mengaku telah bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco ya, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kementerian dalam negeri dan juga Kementerian PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu dan disebutkan beberapa, dijelaskan beberapa simulasi," kata Nasaruddin saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Nasaruddin menilai, persoalan guru di bawah Kemenag tak terlalu kompleks seperti di Kemendikdasmen yang menyangkut keuangan pemerintah daerah. "Tetapi alhamdulillah tadi pagi kita sudah menyuarakan seperti juga apa yang sering kita bicarakan di Komisi VIII ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan, seluruh Bapak Ibu Komisi VIII ini," katanya.

Nasaruddin menyampaikan, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan guru non-ASN pada pimpinan DPR RI. "Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp1,5 juta ya. Begitu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucap Nasaruddin.

Lihat video: Guru Honorer Madrasah Kepung DPR, Tuntut Diangkat Jadi PPPK dan ASN



Bahkan, kata Nasaruddin, pihaknya juga mengusulkan agar 18 ribu guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah negeri dapat diangkat menjadi PPPK atau ASN.

"Itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan, kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," kata Nasaruddin.

DI HAMPIR setiap pidato ekonomi, satu angka selalu menjadi pusat perhatian: pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Ketika angka itu naik, optimisme ikut menguat. Pemerintah menyebut ekonomi berada di jalur yang benar, pelaku usaha melihat sebagai peluang yang membaik, sementara investor membaca sinyal bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak.

Dalam logika ekonomi konvensional, pertumbuhan identik dengan kemajuan. Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kali menyampaikan cerita yang berbeda.

Di pasar tradisional, ibu rumah tangga masih berhitung cermat sebelum memasukkan kebutuhan pokok ke dalam keranjang belanja.

Di kawasan industri, pekerja merasa kenaikan upah tidak lagi cukup mengejar peningkatan biaya hidup.

Di lingkungan kelas menengah perkotaan, semakin banyak keluarga memilih menunda membeli rumah, mengganti kendaraan, atau sekadar mengurangi frekuensi makan di luar.

Percakapan tentang liburan berganti dengan diskusi mengenai cicilan, biaya sekolah anak, dan tabungan yang semakin sulit bertambah.

Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Di atas kertas, ekonomi bertumbuh. Namun, di dalam kehidupan masyarakat, rasa sejahtera tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Data resmi menunjukkan, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Angka ini bahkan menjadi pertumbuhan triwulanan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Konsumsi rumah tangga meningkat 5,52 persen, investasi tumbuh 5,96 persen, sementara konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen, terutama didorong percepatan belanja negara dan berbagai program prioritas.

Sekilas, angka-angka tersebut memberikan alasan untuk optimistis.

Namun, statistik makro hanyalah potret rata-rata dari sebuah perekonomian.

Ia mampu menggambarkan kecepatan mobil ekonomi nasional, tetapi tidak selalu menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan itu tersebar di antara jutaan rumah tangga.

Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Selama beberapa dekade, keberhasilan pembangunan terlalu sering diukur dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh.

Padahal, bagi sebagian besar masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah "berapa persen PDB bertambah?", melainkan "apakah hidup saya hari ini lebih baik dibandingkan tahun lalu?"

Perbedaan antara kedua pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat besar.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator produksi, sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman hidup.

Pertumbuhan dihitung dari peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi.

Sebaliknya, kesejahteraan dirasakan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, membangun tabungan, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memiliki keyakinan bahwa masa depan keluarga akan lebih baik daripada hari ini.

Karena itu, tidak selalu benar bahwa ekonomi yang tumbuh otomatis menghadirkan rasa makmur.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara mengalami apa yang oleh sejumlah ekonom disebut sebagai growth without prosperity, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi manfaatnya semakin terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu sehingga sebagian masyarakat tidak merasakan peningkatan kualitas hidup yang sepadan.

Dalam kondisi seperti itu, statistik ekonomi tetap tampak sehat, tetapi optimisme masyarakat justru mulai memudar.

Beberapa indikator mulai memperlihatkan gejala tersebut. Meskipun pertumbuhan awal tahun cukup tinggi, berbagai lembaga internasional memperkirakan momentum ekonomi Indonesia akan melambat pada sisa tahun 2026.

World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar 5,0 persen, sedangkan OECD memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,7 persen, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian global, biaya energi yang lebih tinggi, serta mulai melemahnya konsumsi dan investasi.

Bahkan indikator penjualan ritel dan kepercayaan konsumen menunjukkan tanda-tanda perlambatan setelah awal tahun yang kuat.

Artinya, tantangan Indonesia hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Di situlah kita melihat hadirnya ilusi kemakmuran. Sebuah keadaan ketika angka-angka makroekonomi tampak menjanjikan, tetapi pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan optimisme yang sama.

Kalau kondisi ini dibiarkan berlangsung terlalu lama, persoalan yang muncul bukan semata-mata perlambatan ekonomi.

Yang lebih berbahaya adalah hilangnya keyakinan publik bahwa bekerja lebih keras, berusaha lebih giat, atau berinvestasi lebih besar akan membawa kehidupan yang lebih baik.

Ketika harapan mulai memudar, pertumbuhan ekonomi kehilangan fondasi terpentingnya: kepercayaan masyarakat terhadap masa depan.

Mengapa Masyarakat Tidak Merasa Lebih Sejahtera?

Persoalannya bukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru termasuk negara yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Inflasi relatif terkendali, nilai tukar bergerak dalam kisaran yang masih dapat dikelola, dan aktivitas investasi tetap berlangsung.

Dari sudut pandang makroekonomi, fondasi tersebut layak diapresiasi.

Namun, kesejahteraan tidak pernah lahir hanya dari stabilitas statistik. Kesejahteraan lahir ketika masyarakat merasakan pendapatan mereka meningkat lebih cepat daripada biaya hidup, kesempatan kerja semakin baik, dan masa depan ekonomi keluarga menjadi lebih menjanjikan.

Di sinilah muncul jurang antara apa yang dicatat oleh statistik dan apa yang dialami oleh masyarakat.

Pertama, daya beli riil tidak tumbuh secepat biaya hidup.

Sering kali kita mengukur inflasi hanya melalui satu angka nasional. Padahal, rumah tangga tidak mengonsumsi "rata-rata inflasi".

Mereka membeli beras, membayar uang sekolah, membayar cicilan rumah, membeli obat, mengisi bahan bakar kendaraan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari yang komposisinya berbeda pada setiap keluarga.

Akibatnya, meskipun inflasi nasional relatif terkendali, banyak keluarga tetap merasakan tekanan biaya hidup yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan yang mereka terima.

Kenaikan gaji tahunan yang berada pada kisaran tertentu sering kali habis untuk mengimbangi kenaikan biaya pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, maupun kebutuhan perumahan.

Fenomena inilah yang dikenal sebagai penurunan pendapatan riil. Secara nominal seseorang mungkin memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika kenaikan penghasilan tersebut tidak mampu membeli barang dan jasa yang lebih banyak, kesejahteraan sesungguhnya tidak mengalami peningkatan.

Tidak mengherankan apabila banyak pekerja merasa bekerja lebih keras daripada beberapa tahun lalu, tetapi ruang untuk menabung justru semakin sempit.

Pendapatan bertambah, tetapi kemampuan finansial terasa berjalan di tempat.

Di sinilah paradoks pertama muncul. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan nilai produksi nasional, tetapi tidak otomatis meningkatkan daya beli setiap rumah tangga.

Kedua, kelas menengah mulai mengubah perilaku ekonominya.

Salah satu sinyal yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir bukan berasal dari pasar modal ataupun neraca perdagangan, melainkan dari perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah.

Selama lebih dari dua dekade, kelas menengah menjadi mesin utama pertumbuhan Indonesia.

Dengan jumlah yang terus bertambah, kelompok ini mendorong permintaan terhadap perumahan, kendaraan bermotor, pendidikan, perjalanan wisata, restoran, hingga berbagai layanan digital.

Ketika kelas menengah optimistis, roda ekonomi ikut berputar lebih cepat.

Namun, belakangan perilaku tersebut mulai berubah. Perubahan perilaku tersebut sesungguhnya merupakan indikator psikologis yang penting.

Konsumen tidak hanya membelanjakan uang berdasarkan pendapatan saat ini, tetapi juga berdasarkan keyakinan terhadap masa depan.

Ketika masyarakat mulai merasa masa depan ekonomi lebih tidak pasti, mereka cenderung meningkatkan tabungan berjaga-jaga dan menunda konsumsi yang tidak mendesak.

Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai precautionary saving, yaitu kecenderungan rumah tangga menyimpan dana lebih banyak karena mengantisipasi ketidakpastian.

Ironisnya, keputusan yang rasional bagi setiap keluarga dapat berubah menjadi masalah bagi perekonomian secara keseluruhan.

Ketika jutaan rumah tangga secara bersamaan mengurangi konsumsi, permintaan domestik melemah, dunia usaha menunda ekspansi, dan penciptaan lapangan kerja ikut melambat.

Dengan kata lain, ketika kelas menengah kehilangan optimisme, mesin pertumbuhan nasional mulai kehilangan tenaga penggeraknya.

Ketiga, lapangan kerja bertambah, tetapi kualitasnya belum meningkat secara memadai.

Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berapa banyak pekerjaan yang tercipta, melainkan juga dari kualitas pekerjaan tersebut.

Indonesia memang berhasil menjaga tingkat pengangguran terbuka pada level yang relatif rendah dibandingkan masa pandemi. Namun, tantangan yang lebih besar justru berada pada kualitas kesempatan kerja.

Masih banyak pekerja yang berada di sektor informal dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak tetap, serta perlindungan sosial yang terbatas.

Sebagian lainnya memang bekerja penuh waktu, tetapi memperoleh penghasilan yang hanya sedikit di atas kebutuhan hidup minimum.

Kondisi ini menciptakan fenomena yang semakin sering dibicarakan para ekonom, yaitu working poor—orang yang bekerja setiap hari tetapi tetap kesulitan meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam konteks tersebut, produktivitas tenaga kerja menjadi kata kunci.

Dalam jangka panjang, kesejahteraan tidak mungkin meningkat secara berkelanjutan apabila produktivitas tidak ikut naik.

Perusahaan hanya dapat menaikkan upah secara berkesinambungan apabila nilai tambah yang dihasilkan pekerja juga meningkat.

Karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan, inovasi, dan teknologi seharusnya dipandang sebagai investasi kesejahteraan, bukan sekadar pengeluaran sosial.

Artinya, apabila penciptaan lapangan kerja hanya terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi, tetapi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan berjalan jauh lebih lambat.

Pembangunan pada akhirnya bukan perlombaan mengejar angka pertumbuhan, melainkan ikhtiar menghadirkan harapan.

Sebab, bagi masyarakat, kemajuan tidak diukur dari statistik yang diumumkan setiap triwulan, tetapi dari keyakinan bahwa hidup hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok akan lebih baik daripada hari ini.

Jika pertumbuhan gagal menghadirkan keyakinan itu, maka yang kita bangun hanyalah ilusi kemakmuran.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang membuat kegaduhan, terutama setelah pemilihan umum (pemilu). Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prabowo menekankan, kegaduhan yang kerap terjadi setelah pemilu tidak akan menyejahterakan rakyat. “Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menekankan, kewajiban anak bangsa, para pemimpin, dan orang-orang pintar adalah menyejahterakan masyarakat. Para pemimpin dan orang-orang pintar seharusnya mengabdikan diri untuk rakyat, terutama yang paling miskin dan lemah.

"Bukankah segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah. Bukankah itu?” ujarnya.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan bila ada pendapat berbeda. Prabowo tak masalah jika ada yang berpendapat kegaduhan, kebencian, permusuhan, dan maki memaki merupakan tindakan yang produktif.

Namun, Prabowo mengingatkan negara lain saat ini terus berkembang menuju negara yang sejahtera. "Silakan kalau ada yang berpendapat lain hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," ucap Prabowo.

Prabowo meminta semua elemen bangsa untuk merenungkan persoalan bernegara. Sebagai seorang pemimpin, Prabowo berupaya persuasif. Meski kalah dalam empat kali pemilu, Prabowo mengaku tidak pernah mengganggu presiden dan pemerintahan yang mendapat mandat rakyat.

"Saya selalu berusaha persuasif, saya sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis, saya maju ke rakyat, lima kali minta mandat, empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tetapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," imbuhnya.

Hal ini karena Prabowo menyadari dan menghormati sistem demokrasi yang dipilih rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa? Karena kita sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya pemilihan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Maritime Community Forum (IMCF) bersama Kementerian Perhubungan memperkuat kolaborasi meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kompetensi pelaut Indonesia dalam peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of The Seafarer) 2026.

"Indonesia Maritime Community atau IMCF memberikan perhatian kepada para pelaut Indonesia pada momen hari Pelaut Sedunia," kata Ketua Pelaksana Day of The Seafarer 2026 Dede Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, perhatian kepada para pelaut tersebut diwujudkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dengan memberi santunan kepada para pelaut yang gugur dalam melaksanakan tugas.

Adapun beberapa pelaut yang gugur saat melaksanakan tugas di antaranya Aslan Yusuf dari PT Hanmarine Global Indonesia dengan santunan yang diberikan kepada keluarga senilai Rp2.118.494.400.

Selanjutnya Agus Muslim dari PT Kusuma Bahari Jaya dengan santunan Rp1.267.489.128; dan William Tandera dari PT Abadi Cemerlang dengan santunan senilai 60.000 dolar Amerika Serikat (AS). Seluruh santunan diberikan kepada keluarga yang mewakili.

Menurut Dede hal tersebut menegaskan bahwa kesejahteraan, perlindungan, kompetensi, dan masa depan pelaut merupakan tanggung jawab bersama, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan konektivitas nasional dan perdagangan dunia.

"Ini sekaligus untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan serta perlindungan pelaut Indonesia," pungkasnya.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan peringatan Hari Pelaut Sedunia tahun ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan kepada para pelaut yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan global, sekaligus menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan profesinya.

Dengan tingginya risiko yang diemban, Wamenhub mengungkapkan Kementerian Perhubungan terus berkomitmen agar pelaut Indonesia dapat terjamin hak-haknya termasuk perlindungan, dan kesejahteraan yang layak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menambahkan Indonesia memiliki sekitar 1,6 juta pelaut sebagai salah satu dari lima pemasok terbesar dunia yang harus didukung peningkatan kompetensi, penguasaan teknologi, dan perlindungan memadai.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem sertifikasi kepelautan, digitalisasi pelayanan, serta pengawasan implementasi standar internasional seperti STCW Convention dan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.

"Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak pelaut, keselamatan kerja, kesehatan, dan kesejahteraan juga menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Masyhud menambahkan, saat ini, terdapat lebih dari 100 lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan yang terus Ditjen Perhubungan Laut bina agar memenuhi standar internasional.

"Selain itu, fasilitas simulator juga terus kami tingkatkan, kualitas instruktur diperkuat, dan kurikulum diselaraskan dengan kebutuhan industri maritim global,” kata Masyhud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab gaji guru hingga pegawai negeri sipil (PNS) tidak naik. Menurut dia, anggaran tidak memadai karena ada kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia yang bertahun-tahun mengalir keluar. "Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang, karena uangnya nggak ada, diambil terus,” ungkapnya.

Dia kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata Prabowo.

Menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga USD150 miliar atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.

"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun,” ucapnya.

Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.

Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. "Saudara-saudara sekalian dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat.

Wakil Kepala BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah: Ada Jutaan Harapan di Balik Data Statistik



Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali



Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Listya Endang Artiani

Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia

SETIAP kali pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), perhatian masyarakat hampir selalu tertuju pada satu hal “Berapa tambahan biaya yang harus dibayar saat mengisi tangki kendaraan?”. Reaksi tersebut wajar karena dampaknya langsung dirasakan.

Namun dalam perspektif ekonomi, BBM bukan sekadar komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan, namun merupakan salah satu input strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perekonomian. Karena itu, ketika harga BBM meningkat, dampaknya tidak berhenti di SPBU, tetapi merambat ke berbagai sektor dan pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

Dalam analisis ekonomi modern, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan Input-Output yang dikembangkan oleh Wassily Leontief. Teori ini menunjukkan bahwa setiap sektor ekonomi saling terhubung melalui rantai pasok.

Kenaikan biaya pada satu sektor akan menimbulkan efek berantai pada sektor-sektor lainnya. Karena energi digunakan hampir di seluruh aktivitas ekonomi, maka perubahan harga BBM memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur biaya perekonomian secara luas.

Gelombang pertama dari kenaikan BBM muncul melalui meningkatnya biaya produksi di sektor riil. Kenaikan harga solar dan bensin menyebabkan ongkos transportasi barang menjadi lebih mahal. Biaya distribusi bahan baku meningkat, demikian pula biaya operasional berbagai kegiatan ekonomi. Dalam teori cost-push inflation, inflasi dapat muncul karena kenaikan biaya produksi yang kemudian diteruskan ke harga jual barang dan jasa.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Pupuk, benih, alat produksi, hingga hasil panen harus didistribusikan melalui jaringan transportasi yang sebagian besar masih bergantung pada BBM. Ketika biaya transportasi meningkat, petani menghadapi kenaikan biaya usaha. Sayangnya tidak semua petani memiliki kemampuan untuk menaikkan harga jual hasil produksinya, akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil.

Hal yang sama terjadi pada sektor industri pengolahan. Energi dan logistik merupakan komponen penting dalam struktur biaya produksi. Kenaikan harga BBM meningkatkan biaya marginal perusahaan sehingga dunia usaha dihadapkan pada pilihan yang sulit antara menaikkan harga jual atau mengurangi margin keuntungan. Dalam situasi permintaan yang belum sepenuhnya kuat, pilihan tersebut tidak selalu mudah dilakukan.

Kelompok yang paling rentan menghadapi kondisi ini adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki skala ekonomi dan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM sering kali memiliki ruang penyesuaian yang terbatas. Kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi peningkatan penjualan berpotensi menurunkan keuntungan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.

Gelombang kedua muncul melalui inflasi, ketika biaya produksi dan distribusi meningkat, harga barang dan jasa secara bertahap ikut menyesuaikan. Kenaikan BBM hampir selalu diikuti oleh meningkatnya biaya transportasi dan distribusi pangan. Beras, cabai, minyak goreng, telur, ikan, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal untuk dipindahkan dari sentra produksi menuju konsumen.

Dalam konteks Indonesia, dampak ini menjadi sangat penting karena struktur logistik nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya logistik Indonesia masih relatif tinggi dibandingkan sejumlah negara di kawasan ASEAN. Akibatnya setiap kenaikan biaya energi memiliki efek yang lebih besar terhadap harga barang di tingkat konsumen.

Kenaikan harga-harga tersebut kemudian menurunkan daya beli masyarakat. Dalam teori real income effect, ketika harga barang meningkat sementara pendapatan tidak berubah, maka pendapatan riil masyarakat sesungguhnya mengalami penurunan. Secara nominal masyarakat memperoleh pendapatan yang sama, tetapi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Dampak ini tidak dirasakan secara merata, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Hukum Engel menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi pengeluarannya yang digunakan untuk kebutuhan pokok, terutama pangan. Oleh karena itu, kenaikan harga kebutuhan dasar akibat kenaikan BBM akan memberikan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok miskin dan rentan.

Namun dampak kenaikan BBM tidak hanya berhenti pada inflasi yang benar-benar terjadi. Gelombang ketiga muncul melalui ekspektasi inflasi. Dalam ekonomi modern, perilaku masyarakat sering kali dipengaruhi oleh apa yang mereka perkirakan akan terjadi di masa depan.

Ketika masyarakat meyakini bahwa kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan harga berbagai barang, pelaku usaha mulai menyesuaikan harga lebih awal, pedagang meningkatkan margin untuk mengantisipasi biaya yang lebih tinggi, dan pekerja mulai menuntut kenaikan upah. Fenomena ini dikenal sebagai inflation expectation. Dalam banyak kasus, ekspektasi inflasi dapat memperbesar dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM itu sendiri.

Di sinilah pentingnya komunikasi kebijakan yang kredibel. Jika pemerintah mampu menjelaskan alasan kenaikan BBM sekaligus menunjukkan langkah mitigasi yang jelas, maka kepanikan pasar dapat diminimalkan dan ekspektasi inflasi dapat lebih terkendali.

Gelombang keempat terjadi melalui perlambatan konsumsi rumah tangga. Dalam struktur perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, konsumsi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut teori konsumsi Keynes, pengeluaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakan. Ketika inflasi meningkat dan pendapatan riil menurun, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang dan jasa yang bukan kebutuhan utama. Penurunan konsumsi tersebut kemudian mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian.

Dalam jangka pendek, dampaknya terlihat pada melambatnya aktivitas perdagangan dan menurunnya penjualan berbagai produk konsumsi. Dalam jangka yang lebih panjang, dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan investasi. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru juga berpotensi melambat.

Gelombang terakhir adalah meningkatnya risiko kemiskinan dan ketimpangan. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan yang dikembangkan Arthur Pigou, kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensinya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kenaikan BBM pada dasarnya memiliki konsekuensi distribusi. Kelompok berpendapatan rendah menanggung beban yang relatif lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kenaikan harga pangan dan transportasi dapat secara langsung mengurangi kualitas hidup mereka.

Dalam kondisi tertentu, rumah tangga yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan inflasi. Jika berlangsung dalam waktu yang lama tanpa intervensi kebijakan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.

Meski demikian, pemerintah juga menghadapi dilema yang tidak sederhana. Subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Dalam perspektif fiscal sustainability, keberlanjutan fiskal menjadi syarat penting agar negara tetap memiliki kapasitas untuk menjalankan pembangunan dalam jangka panjang.

Karena itu, kenaikan BBM pada dasarnya merupakan trade-off kebijakan publik. Menahan harga BBM dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi berpotensi membebani keuangan negara. Sebaliknya, menaikkan harga BBM dapat memperkuat posisi fiskal pemerintah, tetapi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang harus dikelola secara hati-hati.

Pada akhirnya, kenaikan BBM bukan sekadar kebijakan energi, melainkan kebijakan yang memengaruhi struktur biaya perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya bergerak melalui rantai yang panjang, dari biaya transportasi menuju biaya produksi, dari biaya produksi menuju inflasi, dari inflasi menuju daya beli, dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, keberhasilan kebijakan BBM tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya beban subsidi atau membaiknya posisi fiskal negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pemerintah mampu memutus rantai dampak negatif yang muncul melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, penguatan UMKM, peningkatan efisiensi logistik nasional, serta pengembangan transportasi publik yang terjangkau.

Di tengah tekanan fiskal yang semakin besar, tantangan pemerintah bukan memilih antara efisiensi atau keadilan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan publik bukan sekadar menjaga keseimbangan anggaran, melainkan menjaga agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi pusat dari setiap keputusan ekonomi yang diambil negara.

BELITUNG - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar pengabdian masyarakat di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan bertema peningkatan kesejahteraan dan ketahanan komunitas lanjut usia (Lansia) ini juga melibatkan BINUS University dan Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Malaysia.

Program ini diikuti oleh 55 peserta lansia dari wilayah Kecamatan Sijuk serta melibatkan 5 mahasiswa internasional dari BINUS University. Keterlibatan mitra mahasiswa internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi akademik sekaligus memperkaya pengalaman lintas budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia serta meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim di wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Belitung.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendukung pembangunan komunitas yang inklusif, sehat, bahagia, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, antara lain mengenai wellbeing dan hidup sehat, peran lansia dalam mendukung keberlanjutan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab agar para peserta dapat berbagi pengalaman serta memperoleh pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdi berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan serta SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim.

Penguatan kapasitas lansia dinilai penting agar kelompok lansia tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat berperan aktif dalam membangun komunitas yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya komunitas lansia di Kabupaten Belitung, serta menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, mitra internasional, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan tangguh.

Ketua Pengabdian Masyarakat FIA UI, Muhammad Ramaditya menekankan pada lansia berperan sebagai penjaga nilai, norma, dan kohesi sosial dalam keluarga maupun komunitas.

"Mereka hadir sebagai sumber nasihat yang bijaksana, mediator konflik yang dipercaya, serta penghubung antar-generasi yang tak tergantikan dalam tatanan masyarakat Indonesia," ujar Ramaditya dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Konsep productive ageing menekankan bahwa lansia dapat terus berkontribusi secara ekonomi sesuai kapasitas dan kondisi kesehatannya. Banyak lansia Indonesia tetap aktif melalui usaha mikro, pertanian, perdagangan kecil, dan pekerjaan berbasis keahlian yang telah mereka tekuni bertahun-tahun.

Lansia memiliki penyimpan pengetahuan tradisional yang paling otentik dari bahasa daerah, seni pertunjukan, hingga sistem pengobatan dan pertanian yang telah teruji selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi, peran mereka dalam menjaga identitas budaya lokal menjadi semakin krusial.

JAKARTA - Pembangunan transportasi publik dinilai punya efek berantai yang positif karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat keringanan biaya perjalanan dan menghidupkan ekonomi di titik-titik perlintasan. Inisiatif di daerah-daerah pun harus didorong.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah, Jumat (12/6/2026)

Dalam hal efek keringanan biaya hidup, dia mencontohkan dengan warga Jakarta. Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditetapkan di angka Rp5,7 juta, warga ibu kota rata-rata mengeluarkan 25% hingga 30% dari pendapatan mereka untuk kebutuhan transportasi.

Statistik Komuter Jabodetabek 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sebagian besar warga yang bepergian untuk bekerja (komuter) di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi mengeluarkan ongkos perjalanan yang signifikan tiap harinya.

Berikut rinciannya:

- 8,2% komuter mengeluarkan biaya transportasi < Rp5.000 (atau < Rp150.000 per bulan)

- 14,7% komuter mengeluarkan biaya Rp5.000 - Rp 10.000 (atau Rp150 ribu - Rp300 ribu per bulan)

- 28,6% komuter mengeluarkan biaya minimal Rp25.000 (atau Rp750 ribu per bulan)

Piter melanjutkan penggunaan transportasi publik yang nyaman dan murah jelas bisa memangkas pengeluaran untuk biaya perjalanan ini.

Dalam hal penghidupan, dia menjelaskan transportasi publik akan memunculkan sumber perekonomian baru warga. Misalnya, keberadaan stasiun kereta Commuter Line (KRL) atau Mass Rapid Transit (MRT) menjadi sentra baru UMKM. "Berapa banyak keluarga yang akan terbantu? Efek berantainya, produktivitasnya jadi lebih sehat, lebih baik," katanya.

Piter menggarisbawahi efek berantai itu bisa dinikmati di daerah-daerah, tak cuma di Jakarta. Syaratnya, para kepala daerah berkomitmen penuh pada pembangunan infrastruktur transportasi publik.

"Untuk membahagiakan, menyejahterakan masyarakat itu banyak cara. Salah satunya dengan menyediakan transportasi publik yang tidak hanya nyaman sehat, tapi terjangkau, murah, dan itu sekaligus mengurangi beban yang harus mereka hadapi," ujar Piter.

Dia memaklumi pembangunan transportasi publik ini tidak murah meski program tersebut akan memberikan benefit yang sesuai dalam jangka panjang. Bentuknya berupa terbangunnya ekonomi warga, kemunculan aktivitas perniagaan baru, serta pengembalian ke negara berupa pajak. "Jadi tidak ada kerugian dari investasi transportasi publik walaupun investasinya pasti besar," katanya.

Untuk menalangi kebutuhan pendanaan yang besar di awal itu, Piter menyarankan penerapan kolaborasi swasta dan pemerintah atau Public Private Partnership yang lebih luas di daerah-daerah hingga penerbitan obligasi. Pilihan-pilihan ini bisa berjalan lancar jika didukung proposal yang baik, sosialisasi transparan, serta kebijakan pemerintah yang konsisten. "Karena investor pasti akan berpikirnya lebih kepada risiko," ucapnya.

Salah satu risiko ketidakpastian itu datang dari sektor hukum dan politik. Piter mengakui ada kecenderungan perubahan kebijakan atau peraturan dalam pergantian pimpinan, termasuk di daerah yang nyata berpengaruh pada investasi.

"Sehingga dibutuhkan sekali selain hitung-hitungan di dalam proposalnya yang baik, juga harus ada jaminan hukum. Bahwasannya ini enggak berubah nanti. Takutnya kan berubah rezim, berubah kepala daerah, berubah lagi kebijakannya. Nah, itu kacau jadinya," ujar Piter.

Jika pembangunan transportasi publik di Jakarta itu seperti KRL, MRT, Light Rapid Transit (LRT), hingga JakLingko bisa direalisasikan di berbagai daerah, Piter meyakini efek ekonominya akan menyebar pula ke pelosok Indonesia.