JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai serta institusi. Ia merangkum ajakan itu dalam satu kalimat sederhana: jangan bersandar pada god father, bersandarlah pada God.

Yang ia maksud godfather bukan semata bos kartel di layar lebar, melainkan watak kuasa yang dipusatkan pada satu sosok. Sudirman menyebut deretan nama yang pernah menggenggam kuasa besar di zamannya seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler pada akhirnya berlalu.

"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," ujar Sudirman dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS Se-Kalimantan di Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu melahirkan mediokrasi, di mana politik yang dikejar kepentingan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. "Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Ia kemudian menawarkan ukuran untuk membedakan pemimpin sejati dari sekadar penguasa. Mengutip tangga etika yang disusun Paul Webley, Sudirman menjelaskan perilaku bernegara bergerak dari lantai paling rendah—amoral yang hanya tunduk pada keserakahan, lalu legalistik yang merasa cukup asal tidak melanggar hukum—menuju lantai yang lebih tinggi, yakni responsif, beranjak etis, hingga benar-benar etis ketika kebijakan yang dijalankan berdiri di atas nilai inti.

"Banyak penguasa berhenti di lantai legalistik. Padahal kepemimpinan sejati menuntut kita terus mendaki sampai setia pada kebaikan," katanya.

Sudirman menegaskan etika bernegara butuh jangkar, dan jangkar itu adalah spiritualitas. Namun ia mengingatkan spiritualitas yang dimaksud bukan ritual yang menumpuk, melainkan sikap yang membumi. Ia merinci lima sikap: pertama sudahi sibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri, kedua tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar, ketiga hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, keempat jangan merusak tatanan serta tetap prioritaskan kebutuhan rakyat di atas hal yang remeh, dan kelima fokus pada tugas pokok masing-masing.

"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.

Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.

Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi

Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.

Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.

JAKARTA - Ratusan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan tokoh intelektual se-Tanah Air akan berkumpul di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu 30 Mei 2026 besok. Pertemuan digelar bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik.

Event ini adalah konsolidasi nasional berbagai elemen masyarakat sipil. Forum tersebut menghadirkan ruang refleksi untuk berbagai pikiran yang selama ini tersebar di berbagai sudut gerakan.

"Forum ini sejatinya ialah meneruskan panggilan sejarah. Republik ini digerakkan kehadirannya oleh civil society jauh sebelum negara hadir. Makanya, kerapatan civil society harus kembali dihadirkan sebagai poros yang turut aktif berkontribusi bagi hitam-putihnya Republik," kata Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Sejarah mencatat, imbuh Sudirman, masyarakat sipil yang sebagian besar dipimpin oleh kaum cerdas-tercerahkan selalu menjadi suluh terdepan bagi rakyat dan perubahan zaman. Bahkan penggerak utama menuju kemerdekaan.

Padahal kemunculan mereka adalah unintended consequences dari Politik Etis. Lebih-lebih, mereka minoritas sekali di tengah rakyat Indonesia yang kala itu belum banyak yang melek huruf.

Kontribusi mereka bukan saja sebagai agen pencerah, tapi yang lebih utama ialah pewakafan diri dan keteladanan laku konkret. Dia memaparkan, berkat gerakan masyarakat sipil itulah bangsa ini terus naik kelas. Tonggak-tonggaknya hampir serupa "siklus 20 tahunan".

"Mari kita cermati. Sebermula adalah tonggak 'Berbangsa' (1908), diikuti 'Bersatu' (1928), lalu 'Merdeka' (1945), 'Membangun' (1966), hingga tiba saatnya 'Berdemokrasi' (1998). Setelah 'Berdemokrasi', sepantasnyalah negeri ini makin naik kelas. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini negeri kita sedang naik kelas?" tanya Sudirman Said.

Sekretaris Umum Panitia, Yanuar Nugroho mengingatkan bahwa tantangan hari ini menuntut cara yang berbeda dari masa Reformasi 1998. "Masyarakat sipil mesti mulai memikirkan infrastruktur yang menyambungkan berbagai kelompok agar saling tahu, kenal, dan bergerak bersama. Republik ini tak kurang warga yang peduli. Tapi ia butuh penghubung yang menyatukannya," ujar Yanuar.

Dalam kerangka pikir itulah Konferensi Republik dirancang. Forum sehari penuh yang akan berlangsung di kampus UGM ini akan dibuka dengan pidato pembuka oleh Wakil Rektor UGM Arie Sujito, dilanjutkan dengan keynote address oleh Prof Komaruddin Hidayat. Ketua Dewan Pers itu akan meletakkan dasar-dasar pandangan tentang relasi antara civil society dan kekuasaan dalam konteks krisis hari ini.

Setelah itu, konferensi akan bergerak ke sesi pleno yang membahas empat dimensi krisis secara bersamaan. Yakni: krisis representasi demokrasi, ketimpangan ekonomi dan pelemahan basis sosial, anatomi pelemahan institusi strategis, serta fragmentasi sosial dan depolitisasi publik.

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menggelar Tasyakuran Milad ke-84 Tahun di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026). Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam tasyakuran ini.

Satu di antara tokoh yang hadir adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said . "Semuanya mendoakan Pak JK sehat," kata Sudirman Said.

Dia mengaku kagum dengan modal sosial JK yang telah dipupuk bertahun-tahun sejak masa mudanya sampai hari ini. "Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mendapat support beliau," kata Sudirman Said.

Atas upaya tersebut, kata dia, tak heran jika JK dikenal sebagai tokoh juru damai, aktivis kemanusiaan, yang sampai hari ini pikiran-pikirannya masih terus diperlukan oleh bangsa Indonesia.

"Dan jelas suasana di dalam itu suasana yang memberi harapan, memberikan doa supaya Pak JK terus berkiprah, terus menyampaikan pikiran-pikiran, dan menjaga supaya jalannya bangsa ini ada dalam kelurusan," ujarnya.

Diketahui, JK lahir pada 15 Mei 1942. Dikenal sebagai pengusaha dan politikus, JK mencapai puncak karier sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. Pada 2004-2009, JK mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, pada 2014-2019 JK mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

TEGAL - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said menyatakan peran perguruan tinggi harus dipertegas. Sehingga kampus tidak lagi sebagai menara gading yang terputus dari masyarakat, dan kampus tidak kehilangan identitasnya karena tunduk pada tuntutan di luar fungsi akademik.

Sudirman menawarkan konsep sentra solusi atau center of solution, di mana kampus adalah tempat untuk turut memecahkan masalah nyata tanpa kehilangan jiwanya sebagai ruang pengetahuan.

"Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus menjadi jantung perubahan. Ia ruang bagi lahirnya ide sekaligus laboratorium solusi. Suatu pusat bagi lahirnya generasi yang bukan hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin perubahan," ungkap Sudirman dalam pidato wisuda perdana UHN di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (7/5/2026).

Kampus, lanjut dia, tak boleh berhenti hanya sebagai center of excellence, tetapi harus bisa menjadi center of solution. Ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah bukan komoditas pribadi, melainkan amanah, sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban moral.

"Ilmu yang Saudara-saudara peroleh bukanlah milik pribadi semata. Itu amanah. Harus digunakan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Untuk menerangi, bukan untuk menyesatkan. Untuk memuliakan kehidupan, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi. Di situlah letak nilai sejati seorang lulusan UHN,” tegasnya.

Berangkat dari situ, Sudirman menarik konsekuensi langsung pada para wisudawan. Wisuda, katanya, bukan akhir dari satu proses, melainkan awal dari tanggung jawab yang sesungguhnya. Dan tanggung jawab itu menuntut lebih dari sekadar kompetensi teknis.

"Dunia tidak hanya membutuhkan manusia yang jago bicara, tetapi yang bisa bekerja. Bukan hanya cepat selesai kuliah, tetapi yang tahan uji. Bukan hanya yang banyak tahu, tapi yang berani bertanggung jawab," ujar Sudirman.

Untuk menunjukkan bahwa gagasan center of solution bukan sebatas retorika, Sudirman memaparkan sejumlah langkah konkret yang sudah diambil UHN kendati usianya belum genap setahun. Kampus hasil penggabungan Politeknik Harapan Bersama dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tegal ini telah menjalin sejumlah kerja sama dengan sejumlah pihak.

Dengan Harvard Medical School, UHN membangun program Primary Healthcare Impact Lab (PHIL) dan penyiapan Fakultas Kedokteran yang dipimpin oleh eks-Senior Advisor World Health Organization, Diah Satyani Saminarsih. Dengan Rujak Center for Urban Studies yang didirikan dan diarahkan oleh urbanis Marco Kusumawijaya, UHN membangun Pusat Studi Perkotaan Pesisir.

Dengan Global Alliance for Sustainability, UHN membangun Pusat Studi Sustainabilitasyang dipimpin oleh Direktur Utama PT Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta era 2016-2022, William Palitondok Sabandar. "Pusat-pusat kajian ini bukan sekadar nama, melainkan ruang strategis untuk menumbuhkan budaya ilmiah, memperkuat nalar kritis, dan melahirkan solusi bagi persoalan nyata masyarakat. Kami akan terus berupaya agar universitas ini menjadi tempat ilmu tidak berhenti pada teori, tapi jadi solusi berkemanfaatan," kata Sudirman.

Dia menegaskan bahwa akses pendidikan tinggi tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Untuk itu, UHN juga membuka akses pendidikan bagi mahasiswa dari 12 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, hingga Sulawesi Barat. Kanalnya melalui program "Beasiswa Nusantara” dan dalam waktu dekat berencana meluncurkan "Beasiswa ASEAN".

Menutup pidatonya, Sudirman menyebut ada tiga bekal yang ia titipkan kepada para lulusan. Ketiga bekal itu adalah kepemimpinan masa depan, kontribusi nyata pada masyarakat, serta kebanggaan menjaga nama baik almamater.

"Lulusan disebut ‘baik’, itu bukan yang berhasil mengangkat dirinya saja, tapi juga yang mampu mengangkat derajat orang lain, membangun komunitasnya, dan memberi arti bagi bangsanya. UHN tidak hanya ingin melahirkan sarjana dan para ahli, tapi juga insan yang mampu menjadi cahaya di tengah lingkungannya," pungkasnya.

JAKARTA - Konflik di Timur Tengah meningkatkan ketidakpastian bagi pasokan minyak dunia. Termasukbagi Indonesia, negeri pengimpor lebih dari satu juta barel minyak per hari. Wanti-wanti itu disampaikan oleh mantan Menteri ESDM Sudirman Said dalam diskusi di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan, pada Kamis (30/4/2026).

"Ketidakpastiannya ada di tiga isu, yaitu: harga, ketersediaan suplai, dan jalur logistik," kata Sudirman.

Sinyalemen Sudirman itu merujuk pada penilaian dari Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) yang menyebutnya sebagai the largest supply disruption in the history of the global oil market. Oleh karena itu, lanjut dia, ketahanan energi kita pun sangat rentan, terutama karena ketergantungan impor yang tinggi sekali itu.

Sudirman kemudian menjelaskan dampak langsung ketergantungan impor terhadap stabilitas mata uang. Rumusnya adalah, tingginya impor dan kenaikan harga akan menekan kurs rupiah. “Untuk impor, kita harus belanja valas sehari senilai USD100 juta. Itu angka minimalnya," jelas Sudirman.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, total impor migas Indonesia pada 2025 mencapai 55,33 juta ton; nilainya adalah USD32,77 miliar atau sekitar USD89,8 juta per hari. Pada harga brent yang kini berkisar USD96-111 per barel, angka harian tersebut telah melampaui ambang USD100 juta. Pasar langsung meresponsnya.

Pada 29 April 2026, rupiah merosot ke rekor terendah sepanjang masa, yakni Rp17.326 per USD1, tertekan harga brent yang bertahan di kisaran USD111 dolar per barel selama delapan hari berturut-turut. Kombinasi antara mahalnya minyak dunia dan melemahnya rupiah menciptakan tekanan ganda bagi struktur biaya energi dalam negeri.

Namun, apakah itu merupakan ancaman terbesar bagi keamanan energi (energy security) Indonesia? “Bukan. Ancaman terbesar datangnya justru dari dalam negeri, mencakup tiga aspek fundamental,” ungkap Sudirman.

Apakah tiga aspek fundamental itu? "Pertama adalah kesukaan pada short-termism atau pola pikir jangka pendek. Kedua, dominannya politik dan kebijakan populis. Ketiga, maraknya konflik-kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang celakanya makin terang-terangan tanpa malu,” papar Sudirman.

Kombinasi dari ketiga biang kerok masalah itu, imbuh Sudirman, berujung pada satu konsekuensi, yakni kegagalan sistemik dalam mengelola urusan-urusan strategis berdimensi jangka panjang.

"Tiga biang kerok itulah yang membuat kita selalu gagal dalam mengelola urusan-urusan fundamental dan berdimensi jangka panjang. Mulai dari eksplorasi minyak dan gas bumi beserta riset dan pengembangannya, transisi energi, tata-kelola pasokan minyak, dan lain-lain," tukas Sudirman.

Dalam kebijakan transisi energi, Sudirman menyebut ada inkonsistensi yang polanya sama dari dekade ke dekade. "Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan dan kembali pada mode business as usual," jelasnya.

Sudirman yang kini Rektor Universitas Harkat Negeri itu juga mengingatkan, krisis saat ini seharusnya menjadi momentum titik-balik. “Selama produksi tidak meningkat signifikan, Indonesia akan terus bergantung pada impor, alias selalu rentan terhadap gejolak harga minyak global,” ujarnya.

"Pertanyaan krusial saat ini bukanlah ‘bagaimana kita bertahan melewati krisis’, melainkan ‘mengapa kita selalu saja tidak siap ketika krisis datang’. Kita seperti bukan bangsa pembelajar,” tandas Sudirman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era 2014–2016, Sudirman Said, menilai akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak harga minyak dunia.

Akar utamanya terletak pada pola pikir jangka pendek (shortterm-isme) yang telah menahun dalam pengambilan kebijakan.

"Tekanan pada energy security kita terus berlangsung karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah shortterm-isme," ujar Sudirman dalam diskusi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026).

Aspek kedua, sambung Sudirman, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan.

Adapun aspek terakhir adalah praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu.

"Akibat dari ketiga hal tadi, kita selalu kalang-kabut dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Coba cermati, bagaimana nasib eksplorasi migas kita, juga riset dan pengembangan, transisi energi, hingga tata-kelola pasokan minyak. Semuanya seret," kata Sudirman.

Sudirman mencontohkan inkonsistensi dalam kebijakan transisi energi. “Lihat saja, dari dekade ke dekade, polanya sama, itu-itu melulu. Wacana peralihan ke energi baru-terbarukan hanya akan hangat saat harga minyak sedang melambung. Hangat-hangat tahi ayam, begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang,” paparnya.

"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada business as usual," kata Sudirman yang kini menjabat Rektor Universitas Harkat Negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era 2014–2016, Sudirman Said, menilai akar persoalan ketahanan energi Indonesia bukan semata terletak pada gejolak harga minyak dunia.

Akar utamanya terletak pada pola pikir jangka pendek (shortterm-isme) yang telah menahun dalam pengambilan kebijakan.

"Tekanan pada energy security kita terus berlangsung karena tiga aspek fundamental. Yang pertama dan paling mendasar adalah shortterm-isme," ujar Sudirman dalam diskusi di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2026).

Aspek kedua, sambung Sudirman, adalah politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan.

Adapun aspek terakhir adalah praktik konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha. Ia tidak menyebut kasus atau nama tertentu.

"Akibat dari ketiga hal tadi, kita selalu kalang-kabut dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Coba cermati, bagaimana nasib eksplorasi migas kita, juga riset dan pengembangan, transisi energi, hingga tata-kelola pasokan minyak. Semuanya seret," kata Sudirman.

Sudirman mencontohkan inkonsistensi dalam kebijakan transisi energi. “Lihat saja, dari dekade ke dekade, polanya sama, itu-itu melulu. Wacana peralihan ke energi baru-terbarukan hanya akan hangat saat harga minyak sedang melambung. Hangat-hangat tahi ayam, begitu pasar kembali stabil, urgensinya hilang,” paparnya.

"Riuh-rendah transisi energi hanya ada dalam suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita terninabobokan, lupa, dan kembali pada business as usual," kata Sudirman yang kini menjabat Rektor Universitas Harkat Negeri.

Universitas Harkat Negeri bersama Rujak Center for Urban Studies mendirikan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP), untuk menelisik lebih dalam kompleksitas masalah perkotaan pesisir yang berhadapan langsung dengan risiko iklim: banjir rob, abrasi, dan kerentanan infrastruktur.

PKPP memandang kelompok masyarakat pesisir sebagai kelompok yang rentan perubahan iklim. Sebab, setidaknya dalam 20 tahun terakhir, terjadi peningkatan air laut hingga menimbulkan banjir rob, mengganggu ekosistem, serta mengganggu pola produksi masyarakat pesisir.

Karena itu, PKPP akan fokus pada dua sisi, yaitu penanganan masalah ekologis dan meningkatkan gerak ekonomi berbasis budaya pesisir.

Tak hanya mewakili kawasan tepi laut, wilayah pesisir dipandang sebagai pusat kehidupan sekaligus potret penghubung antara hulu-hilir. Situasi di dua wilayah ini saling berkaitan, misalnya hujan deras di Bogor, ‘meramalkan’ potensi banjir di Jakarta.

“Ini yang menjadikan pesisir wilayah penting diperhatikan oleh semua pihak, karena tidak hanya memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, tetapi kehidupan bagi semua,” kata Direktur PKPP Marco Kusumawijaya, saat peluncuran resmi PKPP di Tegal, Kamis (23/4).

PKPP memilih Tegal sebagai wilayah riset, karena menjadi kota sekunder – mengalami pertumbuhan secara cepat – sekaligus memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko perubahan iklim yang kompleks.

Lembaga ini akan menghasilkan studi-studi referensi untuk pencarian solusi dengan pendekatan ko-produksi multipihak. Artinya, mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, dan pengalaman hidup masyarakat menjadi satu kerangka ilmiah.

Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said berharap pusat studi ini tak hanya menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, tapi merambah ke kota pesisir pada lingkup global.

“Tegal sebagai kota sekunder di Indonesia dan juga kota pesisir dijadikan pusat riset yang dapat menjadi pembelajaran bagi kota-kota di Indonesia, dan juga kota-kota pesisir di dunia,” ucapnya.

Saat ini, ada lebih dari 8.000 desa di Indonesia yang langsung berbatasan dengan air laut. Setidaknya ada sekitar 16 juta jiwa yang hidup di dalamnya, meliputi di 219 kabupaten/kota.

Sementara jika dihitung dalam jarak 50 kilometer dari garis pantai, setidaknya ada 132 juta jiwa - 60 persen dari populasi - penduduk pesisir.

JAKARTA - Sudirman Said bersama delegasi lintas-generasi, sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Pertemuan ini sebagai ikhtiar mengorganisasi harapan gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.

Rombongan diterima langsung Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya.

Sudirman Said menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk berdiskusi sekaligus mengasah nurani dengan para tokoh sandaran moral. “Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja didasari keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah," ujar Sudirman dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut dia, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi “beyond politics”, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.

Aktivis lainnya Yanuar Nugroho menekankan peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan menguntungkan kian kabur dalam ruang publik. "Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis," ucapnya.

Pakar hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabas konstitusi demi kepentingan kelompok. "Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan," tegas Feri.

Dari sektor usaha, Anton Supit mengkritik maraknya inkompetensi dari para pengambil kebijakan. “Inkompetensi itu lebih bahaya daripada kejahatan,” kata Anton.

Sinyalemen tersebut diperkuat oleh riset dari Indonesian Business Council (IBC) yang mengungkapkan adanya empat aspek defisit dalam perekonomian Indonesia sekarang, yaitu: jobs deficit, investment deficit, fiscal deficit, hingga trust deficit. Penyebabnya adalah 3 C. “Ketiadaan certainty (rule of law) dan capability untuk menggerakkan dunia usaha, serta berkurangnya capital,” tambahnya.

Di bidang kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menuturkan kondisi masyarakat marjinal kian terhimpit oleh kebijakan yang dianggap over-simplifikatif. Sementara itu, Shofwan Al-Banna menyoroti kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois. "Akarnya terletak pada keterlibatan kita yang amat tinggi tanpa diikuti institusionalisasi yang baik, tidak hanya personalisasi, tapi egoisasi," ujarnya.

Aktivis asal Yogyakarta Untoro Hariadi mengusulkan penguatan masyarakat sipil agar menjadi pilar atau “saka tatal” kokoh yang berdaya tawar tinggi dalam proses bernegara.

Ketua KWI Mgr Antonius Subianto Bunjamin sangat mengapresiasi keberanian masyarakat sipil yang tetap konsisten berbakti kepada bangsa kendati harus menghadapi banyak risiko. Bagi gereja, kehadiran Forum Lintas-Generasi ini anugerah Tuhan yang menambah kekuatan untuk terus berdiri sebagai komunitas pengharapan.

"Kehadiran Anda-anda ini seperti memberi kami multivitamin, yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjadi komunitas pengharapan. Kami merasa diajak untuk memikirkan dan menyuarakan kebenaran lebih lantang lagi," ungkapnya.

Senada dengan Mgr Antonius, Kardinal Suharyo mengungkapkan kekagumannya terhadap perjuangan delegasi yang dilandasi oleh cinta Tanah Air dan juga iman yang mendalam kepada Tuhan.

Suharyo mengingatkan meski secara fisik Indonesia telah merdeka, tapi bangsa ini sedang menghadapi tantangan berat berupa "dosa struktural" yakni kekuatan jahat yang menyusup ke dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.

Dia menekankan pentingnya posisi moral yang teguh tanpa kompromi politik atau ekonomi sebagaimana yang telah diteladankan Paus Leo. "Inspirasi kita adalah iman. Agamanya boleh berbeda-beda, tapi imannya satu. Kita berbicara ini adalah atas dasar moralitas murni untuk Tuhan dan juga Tanah Air," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pembahasan isu keberlanjutan masih sering terjebak pada narasi menara gading yang kurang mampu menyentuh realitas sehingga upaya perubahan belum berdampak.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said saat meresmikan berdirinya Sustainabilitas, Center of Sustainability Studies yang berada di bawah naungan Universitas Harkat Negeri (UHN) di Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).

Sudirman mengatakan kata Sustainabilitas digunakan sebagai jenama dan terminologi baru membawa semangat baru yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keberlanjutan.

“Hadirnya Sustainabilitas berorientasi memperkuat hubungan antara pengetahuan dan riset, dengan proses pembuatan kebijakan yang dapat mempercepat kerja sama lintas sektor pada implementasi nyata,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Sudirman menggarisbawahi bahwa lembaga ini dibentuk untuk menjawab isu ‘keberlanjutan’ atau sustainability. Banjir, kekeringan, kebakaran hutan, naiknya permukaan air laut yang mengancam kehidupan adalah krisis nyata yang memanggil semua pihak untuk berpartisipasi menjawab tantangan ini.

Mantan Menteri ESDM ini menjelaskan, Sustainabilitas berisi praktisi keberlanjutan, para ahli, city planner, pelaku dan masyarakat yang bersedia menyumbangkan tenaga, keahlian serta pengalaman sebagai aksi nyata menjawab tantangan demi keberlanjutan kehidupan.

“Visi kami menjadikan lembaga ini sebagai penggerak strategis dan simpul integrasi penanganan program program keberlanjutan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Sustainabilitas William Sabandar mengatakan bahwa lembaga ini hadir dalam masa transisi keberlanjutan Indonesia dengan cara menjembatani gap dari sumber daya dan tenaga penggerak keberlanjutan.

Menurutnya, Indonesia dihadapkan paradoks keberlanjutan. “Kita terkenal sangat kaya dengan aset alam—hutan, mangrove, lautan, keanekaragaman hayati, mineral kritis, potensi energi terbarukan— namun kita masih kekurangan sumber daya yang paling menentukan, yakni keahlian manusia,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri ESDM, Sudirman Said telah rampung diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus Petral pada hari ini, Senin (19/1/2026).

Sudirman menyampaikan dirinya diperiksa terkait dengan aktivitasnya selama menjabat sebagai Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) di Pertamina dan Menteri ESDM periode 2014-2016.

"Jadi saya diundang oleh Kejaksaan, ini kehadiran yang kedua kali, untuk memberi keterangan mengenai apa-apa yang saya lakukan, saya alami, dan saya lihat untuk dua tugas yang saya pernah jalankan," ujar Sudirman di Kejagung, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, dirinya sempat mendapatkan tugas negara untuk membereskan masalah di sektor energi atau terkenal dengan sebutan mafia migas.

Namun, Sudirman mengaku mengalami hambatan saat ditugaskan untuk memberantas mafia migas karena terjadi pergantian direksi Pertamina.

"Dua kali pula saya mengalami hambatan. Karena pada waktu ISC, unitnya sedang berjalan, kemudian terjadi pergantian Direksi Pertamina, dan unit itu dilumpuhkan," tutur Sudirman.

Setelah itu, dia mengaku hendak menyelesaikan tugasnya di ISC saat menjadi Menteri ESDM. Namun, hal tersebut tak terealisasi karena Sudirman dirotasi dalam waktu kurang dari dua tahun.

Pada intinya, Sudirman mengemukakan bahwa dirinya diperiksa atas langkah-langkah yang dilakukan selama menggenggam jabatan di sektor energi, baik korporasi maupun regulator.

"Jadi saya jelaskan apa yang saya alami, saya lakukan, saya observasi, dan saya bersyukur bisa menjadi bagian dari proses penegakan hukum. Dan mudah-mudahan keterangan saya memberi manfaat dan memperjelas segala sesuatunya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil eks Menteri ESDM Sudirman Said untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.

"[Sudirman Said] lagi diperiksa," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Dia menambahkan Sudirman Said diperiksa atas pengetahuannya terkait pengadaan minyak mentah di Petral saat menjadi Menteri ESDM 2014-2016.

Anang juga menegaskan bahwa Sudirman Said masih berstatus saksi dalam perkara pengadaan minyak di Petral tersebut.

“Sebagai saksi dan saat itu menjabat sebagai menteri,” pungkasnya.

Sekadar informasi, Sudirman Said sempat diperiksa oleh korps Adhyaksa pada Selasa (23/12/2025). Berdasarkan pengakuannya, Sudirman menjelaskan hal-hal apa yang dikerjakannya, sekaligus yang dialaminya.

“[diperiksa] yang saya ketahui di sekitar tugas saya sebagai Senior Vice President - Integrated Supply Chain, PT Pertamina (Persero), antara 2008-2009. Tentu saya jelaskan sebaik-baiknya, dengan segala kelengkapan dokumen yang ada,” ujar Sudirman melalui akun X, Rabu (24/12/2025).