Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bakal mencabut manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika penerima manfaat ketika melakukan tindakan melawan hukum seperti tawuran hingga pembullyan.

Dia juga menegaskan tidak akan menoleransi kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh kaum pelajar.

"KJP itu hanya dicabut kalau siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," katanya kepada awak media di Balai Kota, Rabu (24/6/2026).

Dia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengurangi program bantuan pendidikan tersebut

"Tetapi sampai hari ini, program untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," ucapnya.

Pramono menyampaikan sedang merencanakan kerja sama dengan LPDP agar Jakarta memiliki mekanisme LPDP tersendiri.

Dia menyebut kisaran 50 sampai 75 siswa akan berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Bahkan untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta. Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar (negeri), bekerja sama dengan LPDP pusat," kata Pramono.

Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sebab, sejumlah warga mendapatkan fasilitas bansos, KJP, KJMU, maupun bantuan lainnya.

Dia menginginkan agar masyarakat peduli dengan lingkungan melalui gerakan pilah sampah yang telah digaungkan belakangan ini, serta sesuai dengan Ingub Nomor 5 Tahun 2026.

"Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk misalnya mengambil sikap tegas. Karena di Jakarta ini hampir semua rumah itu mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DKI Jakarta. Apakah melalui Pasukan Putih, KJP, KJMU, Bansos, dan macam-macam. Jadi kalau memang dilakukan pelanggaran untuk itu, ya tentunya kita akan mengambil sikap untuk itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat menyediakan program beasiswa LPDP khusus Jakarta.

Pramono menyebut bahwa langkah ini untuk membuka peluang bagi pelajar maupun mahasiswa Jakarta mengeyam pendidikan di luar negeri.

"Jakarta akan punya beasiswa LPDP yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta bekerja sama dengan LPDP," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa dana akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, karena proses pengelolaan program LPDP memerlukan waktu yang cukup panjang, Pemprov memilih untuk bekerja sama dengan LPDP pusat.

"Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat," jelasnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memegang kewenangan dalam menentukan penerima program, termasuk penetapan siswa, universitas, serta jurusan yang dipilih.

Dia menuturkan, upaya ini juga sebagai bentuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pendidikan. Sebab, Pramono berkaca dari pengalamannya yang menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 melalui program beasiswa.

"Karena saya meyakini dengan pendidikan inilah kita bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat yang belum beruntung," ucapnya.