Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bakal mencabut manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika penerima manfaat ketika melakukan tindakan melawan hukum seperti tawuran hingga pembullyan.

Dia juga menegaskan tidak akan menoleransi kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh kaum pelajar.

"KJP itu hanya dicabut kalau siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," katanya kepada awak media di Balai Kota, Rabu (24/6/2026).

Dia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengurangi program bantuan pendidikan tersebut

"Tetapi sampai hari ini, program untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," ucapnya.

Pramono menyampaikan sedang merencanakan kerja sama dengan LPDP agar Jakarta memiliki mekanisme LPDP tersendiri.

Dia menyebut kisaran 50 sampai 75 siswa akan berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Bahkan untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta. Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar (negeri), bekerja sama dengan LPDP pusat," kata Pramono.

Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sebab, sejumlah warga mendapatkan fasilitas bansos, KJP, KJMU, maupun bantuan lainnya.

Dia menginginkan agar masyarakat peduli dengan lingkungan melalui gerakan pilah sampah yang telah digaungkan belakangan ini, serta sesuai dengan Ingub Nomor 5 Tahun 2026.

"Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk misalnya mengambil sikap tegas. Karena di Jakarta ini hampir semua rumah itu mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DKI Jakarta. Apakah melalui Pasukan Putih, KJP, KJMU, Bansos, dan macam-macam. Jadi kalau memang dilakukan pelanggaran untuk itu, ya tentunya kita akan mengambil sikap untuk itu," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menawarkan peluang investasi kepada Singapura untuk pengembangan MRT Jakarta Fase 3 dan Fase 4. Tak hanya itu, mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut juga membuka peluang investasi untuk proyek transit oriented development (TOD).

Tawaran itu disampaikan Pramono ketika bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Perdana Menteri Singapura pada Senin (15/6/2026). Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penguatan kerja sama ekonomi dan pembangunan kota berkelanjutan antara Jakarta dan Singapura.

“Berinvestasi di Jakarta saat ini berarti memperoleh akses ke salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Arus investasi yang mengalir ke Jakarta akan berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia, memperkuat perekonomian ASEAN, serta menciptakan nilai tambah bagi mitra regional, termasuk Singapura,” kata Pramono melalui keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Selain menawarkan peluang investasi pada sektor transportasi dan pengembangan kawasan perkotaan, Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan iklim investasi yang mudah, transparan, efisien, dan konsisten. Menurut dia, kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor.

“Kami ingin para pelaku bisnis Singapura mengetahui bahwa Jakarta berkomitmen mempermudah investasi, dengan aturan yang jelas, proses yang efisien, dan kebijakan yang konsisten. Saya meyakini kepercayaan dan kolaborasi yang kita perkuat hari ini akan membawa kita pada kesuksesan bersama,” ujar dia.

Diketahui, pertemuan itu juga memperkuat komunikasi yang telah terbangun antara Pramono dan Lawrence Wong sejak keduanya sama-sama bertugas di pemerintahan nasional. Saat itu, Pramono menjabat sebagai Seskab, sementara Lawrence Wong memegang sejumlah posisi strategis di Pemerintah Singapura.

Pramono menyampaikan pengalaman panjangnya di pemerintahan menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai mitra strategis, termasuk Singapura. Pengalaman tersebut juga mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasinya di tingkat daerah guna memberikan kepastian bagi investor.

“Pengalaman saya sebagai Sekretaris Kabinet selama dua periode dan kini sebagai Gubernur Jakarta memungkinkan saya menjembatani kebijakan nasional dengan implementasinya di tingkat daerah. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para investor,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Panpel Persija Ferry Indrasjarief menjelaskan kronologi batalnya perhelatan laga Persija vs Persib di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (10/5/2026).

Bung Ferry, sapaan akrabnya, mengatakan rentetan peristiwa batalnya laga ke-32 Liga Indonesia itu bermula saat Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Pertemuan itu telah menghasilkan laga Persija vs Persib tidak bisa digelar di Jakarta karena berkaitan dengan persoalan keamanan yang dinilai rawan.

"Dari situ akhirnya keluar keputusan bahwa kita tidak boleh menyelenggarakan pertandingan di Jakarta," ujar Ferry di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

Setelah itu, Ferry melaporkan keputusan ini ke i.League untuk mencari stadion yang bisa dipakai untuk laga Persija vs Persib. Dari perbincangan itu, muncul dua stadion yang bisa menampung pertandingan, yakni di Jepara dan Surabaya.

Kemudian, dia menyatakan Surabaya bisa menjadi pilihan untuk perhelatan laga. Sebab, lokasi yang strategis dan panpel Persebaya hingga Bonek bersedia untuk membantu.

"Dan setelah saya berkomunikasi dengan liga, ternyata memang kalau kita masih di Pulau Jawa itu semuanya tanpa penonton, tidak akan mendapatkan izin dengan penonton," imbuhnya.

Tak berhenti di situ, Ferry juga telah mengusulkan agar laga bisa digelar di Bali. Namun, klub Bali United memiliki laga penting melawan Borneo pada hari selanjutnya. Setelah itu, panpel Persija menanyakan soal kesediaan Stadion Segiri untuk menjadi venue pertandingan Persija ke Borneo.

Borneo, kata Ferry, telah mengizinkan agar wilayahnya bisa dipakai untuk laga El Clasico Persija dengan Persib. Tentunya, pengamanan turut melibatkan kepolisian.

"Jadi itu sejarahnya, kenapa sampai kita akhirnya menetapkan di Samarinda gitu," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta siap mengikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan guna menghemat BBM. Namun, kebijakan itu tidak akan ditetapkan pada hari Rabu.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan yang bakal diputuskan oleh pemerintah pusat tersebut. Saat ini, Pemprov Jakarta masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

"Secara prinsip, seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat," kata dia di DPRD Provinsi Jakarta, Senin (30/3/2026).

Meski begitu, Pramono menyatakan kebijakan itu nantinya tidak akan diberlakukan pada hari Rabu. Pasalnya, Pemprov Jakarta memiliki kebijakan yang mewajibkan seluruh pegawai menggunakan transportasi umum.

"Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum," kata Pramono.

Sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH mulai diterapkan setelah Lebaran sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Namun, setelah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Namun, tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung buka suara mengenai insiden adu banteng Transjakarta di jalur layang koridor 13. Pramono mengungkap kondisi sopir diduga mengantuk.

Pramono menjelaskan, bus Transjakarta tersebut dikemudikan sopir bernama Yayan. Nah, saat kejadian Yayan diduga mengantuk hingga tak bisa mengontrol diri yang membuat bus masuk ke lajur arah berlawanan.

"Dia mengemudikan BMP 220263 dan memang dalam kondisi bekerja dua hari, ngantuk mungkin karena tidak bisa mengontrol, akhirnya masuk ke apa, lajur yang berlawanan," ungkap Pramono kepada wartawan, Senin (23/2/2026).

Pramono menyebut insiden ini murni human eror dari sopir. Ia menduga sopir mengantuk lantaran kurang tidur di momen puasa.

"Jadi human error mungkin tidurnya kurang karena puasa dan sebagainya sehingga kemudian busnya menyeberang atau melintasi, melawan arah dan itu terjadi kecelakaan," tambah Pramono.

Adapun Pramono menyebut ada sebanyak 23 orang menjadi korban dalam peristiwa itu yang mayoritas menderita luka ringan. Ia memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung oleh Transjakarta.

"Dari 23 itu dua dilarikan ke rumah sakit Bakti Asih 21 ke rumah sakit Sari Asih dan perlu diketahui semua untuk korban ditanggung sepenuhnya oleh Trans Jakarta," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DKI Jakarta mengungkapkan salah satu faktor pendorong ekonomi Jakarta kuartal IV/2025 bisa melejit hingga 5,71% (year on year/yoy).

Kepala KPw BI DKI Jakarta Iwan Setiawan menyatakan bahwa kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah, yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung, menjadi salah satu indikator kebangkitan ekonomi Jakarta pada akhir tahun lalu.

Mengacu dari data badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sempat berada di bawah 5% atau tepatnya 4,9% (yoy) pada kuartal III/2025.

"Kenapa DKI Jakarta bisa keluar dari koreksi pertumbuhan ekonomi yang dalam pada saat itu sampai 4,9% kemudian naik menjadi 5,71%? Salah satu [faktor pendorong] yang utama karena DKI Jakarta punya strong leadership (kepemimpinan kuat dari Gubernur dan Wagub)," kata Iwan saat media briefing di Jakarta, Senin (9/2/2025).

Lebih lanjut, Iwam menganalisis pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal III/2025 mengalami koreksi lantaran dampak aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025.

Meski demikian, dia mengatakan dampak negatif tersebut tidak berlarut-larut lantaran adanya kepemimpinan kuat dari Gubernur Jakarta Pramono Anung dan dukungan stakeholders di wilayah Jakarta.

Iwan memaparkan bahwa Gubernur Pramono mengambil keputusan untuk tetap mengadakan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) pada periode usai meletusnya kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta. Tak diduga, masyarakat tetap beraktivitas di luar rumah, meskipun banyak fasilitas umum yang dirusak oknum tak bertanggung jawab.

Bukan itu saja, dia mengungkapkan slogan "Jaga Jakarta" yang digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta ternyata sukses membuat masyarakat hingga pelaku usaha tetap beraktivitas sehingga perekonomian kembali berputar dengan cepat.

"Seminggu setelah kerusuhan, Pak Gub [Pramono] memberikan komando CFD tetap jalan. Dengan adanya keyakinan itu, pemimpin dan institusi lain itu firm, tagline Jaga Jakarta itu dikawal langsung oleh pemimpin kita," ungkapnya.

Dengan keamanan yang terjamin, kata Iwan, industri, dunia usaha, UMKM, serta pelaku ekonomi di Jakarta berani bergerak lebih cepat untuk beroperasi normal sehingga pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang menjadi barometer nasional dapat kembali melesat.

"Dari sisi keamanan, kita punya garansi dari pemimpin [Gubernur], sehingga ekonomi itu mudah dan cepat bergerak. UMKM bergerak, makan minum, fesyen, transportasi, bahkan media bergerak. Semua itu menyebabkan ekonomi Jakarta bergeliat lebih cepat," imbuhnya.

Dampak kebijakan Gubernur Jakarta yang menebar optimisme di masyarakat ternyata juga berdampak pada perekonomian Jakarta hingga akhir tahun.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 atau full year mencapai 5,21% (yoy) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 5,11%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan pembongkaran tiang monorel yang berjejer di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, beserta dengan penataan kawasan, selesai dalam waktu delapan bulan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menyaksikan pembongkaran perdana tiang monorel bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso (Bang Yos), serta jajaran terkait lainnya, Rabu (14/1/2026).

“Bulan September. Delapan bulan, bulan September,” ujar Pramono kepada wartawan di lokasi.

Pramono menjelaskan terdapat 109 tiang monorel yang akan dibongkar di sepanjang kawasan Kuningan hingga Grand Melia Hotel.

Saat ditanya mengenai pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan, Pramono menyebut Pemprov Jakarta akan memprioritaskan pembongkaran di wilayah Kuningan terlebih dahulu.

Selain itu, beberapa tiang eks monorel rencananya tidak akan dibongkar seluruhnya dan akan dimanfaatkan untuk pemasangan videotron atau keperluan lainnya.

Dana Pembongkaran Tiang Monorel

Dalam kesempatan yang sama, Pramono menegaskan biaya pembongkaran tiang monorel hanya sebesar Rp254 juta.

Sementara itu, untuk penataan kawasan secara keseluruhan, meliputi pembangunan jalan, saluran air, dan taman, diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp102 miliar.

"Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang Rp100 miliar itu bukan motongnya [tiang eks monorel]. motongnya hanya Rp254 juta rupiah," jelas Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya bakal menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait pembongkaran tiang monorel yang mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji rekayasa lalu lintas di lokasi pembongkaran.

"Dimungkinkan akan ada rekayasa. Masih kami kaji," ujar Komarudin saat dihubungi, Senin (12/1/2026).

Sementara itu, Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menyampaikan rencana rekayasa lalu lintas itu saat ini masih dibahas dengan Pemprov Jakarta.

Oleh sebab itu, kata Robby, hingga saat ini pihaknya masih belum memastikan titik yang akan dilakukan rekayasa lalu di lokasi pembongkaran monorel.

"Pastinya ada, namun saat ini kami masih rapat bersama pihak pemprov DKI untuk kesiapan pelaksanaan pembongkaran tiang tersebut," tutur Robby.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengemukakan pembongkaran tiang monorel itu bakal dilakukan pada Rabu (14/1/2026).

Dia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan sebesar Rp100 miliar itu tidak hanya untuk pembongkaran tiang monorel. Selain itu, uang Rp100 miliar itu bakal disalurkan untuk perbaikan dan penataan jalan sekitar kawasan tiang monorel.

"Saya juga ingin meluruskan dalam kesempatan ini Rp100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan dan sebagainya biaya keseluruhan untuk memperbaiki jalan Rasuna Said itu angkanya Rp100 miliar," ujar Pramono di Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengharapkan pemerintah pusat dapat merealisasikan janjinya untuk menempatkan dana senilai Rp10 triliun - Rp20 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) kepada Bank Jakarta. Perseroan sendiri telah menyalurkan 100% penempatan dana Rp1 triliun yang diberikan oleh pemerintah pusat pada November 2025.

Sesuai dengan pembicaraan awal, Pramono mengatakan bahwa pemerintah provinsi Daerah Khusus Jakarta telah meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana pemerintah pusat sebesar Rp20 triliun ke Bank Jakarta. Permintaan tersebut telah disampaikan Pramono ketika menemui Purbaya pada Oktober 2025.

“Sesuai pembicaraan pada saat Pak Menteri Keuangan ke Balai Kota, waktu itu rencananya Rp10 triliun ya, kemudian saya minta kalau bisa sampai Rp20 triliun. Sekarang yang Rp1 triliun sudah habis, kami menunggu, mudah-mudahan janjinya segera datang,” tuturnya di sela-sela grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menambahkan Bank Jakarta kala itu mampu menyalurkan dana senilai Rp1 triliun dalam kurun waktu satu minggu.

Dana pemerintah ini, lanjut Agus, telah disalurkan untuk sektor produktif, khususnya UMKM. Realisasi tersebut juga sudah dilaporkan langsung kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Rp1 triliun pada waktu itu, habis dalam waktu satu minggu untuk sektor produktif,” ungkap Agus.

Terkait peluang tambahan dana pemerintah kepada Bank Jakarta, Agus menegaskan bahwa perseroan terbuka dan siap membantu pemerintah untuk menyalurkan dana SAL kepada sektor produktif. “Dalam hal ini kita menunggu saja, kalau nanti ada kita segera [salurkan],” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Purbaya sebelumnya berencana menempatkan dana sebesar Rp10 triliun-Rp20 triliun ke Bank Jakarta. Rencana tersebut Purbaya ungkapkan usai bertemu dengan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Selasa (7/10/2025).

“Kan Jakarta punya Bank DKI [Bank Jakarta]. Saya taruh di Himbara, yang Rp200 triliun, gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank DKI? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur, apakah Bank DKI bisa nyerap? Jangan sampai saya kasih duit terus panik, waduh enggak bisa nyalurkan. Kata Pak Gubernur, bisa,” ujar Purbaya usai pertemuan.

Oleh sebab itu, sambungnya, strategi yang sama seperti penempatan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himbara akan diberlakukan ke sejumlah bank pemerintah provinsi. Selain Bank Jakarta, Purbaya mengaku berencana menempatkan dana pemerintah di bank daerah di kawasan Jawa Timur.

Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp10 triliun, Rp20 triliun saja bisa kali untuk nyerap ya. Nanti itu akan nyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta maupun di tempat lain,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank DKI atau yang kini dikenal sebagai Bank Jakarta sedang melakukan serangkaian persiapan untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2027. Target itu mundur dari rencana awal yakni 2026.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menyampaikan perseroan saat ini terus melakukan persiapan, mulai dari perbaikan fundamental bank hingga proses penunjukan konsultan-konsultan untuk persiapan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

“Seperti tadi sudah disampaikan arahan Pak Gubernur [Pramono], kami sekarang sedang persiapan, mudah-mudahan di awal 2027,” kata Agus di sela-sela grand launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

Dia menuturkan dana yang dibidik dari IPO minimal diproyeksikan mencapai Rp3 triliun. “Insya Allah minimum 3 [triliun] lah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung Wibowo mendorong Bank Jakarta mempersiapkan diri untuk melaksanakan IPO. Pemerintah provinsi, lanjut dia, juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga komisaris agar rencana IPO tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Di sisi lain, Pramono menilai, dengan mendapat pengawasan dari publik, Bank Jakarta akan semakin baik ke depannya. “Saya menaruh harapan untuk ini dikelola secara profesional, memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi siapapun yang memanfaatkan Bank Jakarta,” ungkap Pramono.

Penundaan IPO bukanlah kali pertama. Bank Jakarta sejatinya sempat membeberkan rencana tersebut pada 2024. Kala itu, Amirul Wicaksono yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI mengungkapkan bahwa perseroan telah mengantongi izin prinsip IPO pada Kuartal I/2023. Kendati begitu, lantaran 2024 merupakan tahun politik, perseroan menunda rencana tersebut.

Setahun setelahnya, Bank Jakarta kembali mengumumkan rencananya untuk melantai di BEI pada awal 2026. Di sela-sela peluncuran nama dan logo baru perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI, Agus sempat mengungkapkan bahwa Bank Jakarta tengah mempersiapkan proses IPO secara internal.

Namun dalam pelaksanaannya, lanjut Agus, Bank Jakarta akan sangat bergantung pada kondisi pasar saat itu. “Mungkin awal-awal tahun depan [2026], tapi saya tidak bisa menjanjikan. Pokoknya kalau situasi pasar mendukung, kami siap,” katanya kepada Bisnis di sela peluncuran rebranding Bank Jakarta, Minggu (22/6/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta resmi melarang praktik penjagalan dan perdagangan anjing untuk kebutuhan pangan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies (HPR).

Pramono mengaku telah berjanji untuk menerbitkan aturan yang melarang penjagalan dan perdagangan anjing untuk kebutuhan pangan kepada para pecinta hewan. Larangan itu juga mencakup kegiatan memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun berupa daging atau produk lainnya.

"Baik mentah maupun dalam olahan," kata dia melalui keterangannya, Selasa (25/11/2025).

Ia mengaku telah menandatangani secara langsung pergub tersebut. Menurut dia, aturan dalam pergub itu mulai berlaku sejak 24 November 2025.

"Kami melarang kegiatan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies (HPR), yang ditunjukan untuk tujuan pangan. Dan pergub ini sudah berlaku mulai tanggal 24 November 2025," ujar Pramono.

Dalam Pasal 5 Pergub Jakarta Nomor 38 Tahun 2026 disebutkan bahwa jenis HPR adalah anjing, kucing, kera, kelelawar, musang, dan/atau hewan sebangsanya. Sementara dalam Pasal 27A disebutkan bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup atau produk HPR berupa daging atau produk lainnya, baik mentah maupun sudah diolah. Sedangkan dalam Pasal 27B ditegaskan bahwa setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan pangan.

Dalam aturan itu juga disebutkan sejumlah sanksi yang dapat diberikan apabila terdapat pelanggaran. Sanksi yang diberikan bisa berupa pencabutan izin usaha kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana kenaikan tarif Transjakarta telah dihitung secara matang. Menurut Pramono, selama ini pihaknya telah menggratiskan 15 golongan yang bebas biaya menaiki TransJakarta.

Tentunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menanggung biaya untuk menggratiskan semua penduduk Jakarta gratis naik Transjakarta atau Transjabodetabek.

"Tentunya kan enggak bisa Pemerintah Jakarta menyangga semua penduduk yang ada di Jakarta dan Jabodetabek. Kami sudah menghitung untuk Transjakarta, terutama juga untuk Transjabodetabek supaya harga antara Jakarta dan daerah penyangga tidak berbeda," ujar Pramono, Senin (27/10/2025).

Pramono menjelaskan subsidi terkait Transjakarta telah ditanggung Pemprov lebih dari Rp9.000 untuk satu tiket Transjakarta. Subsidi ini tentunya tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pemprov Jakarta sendirian.

Maka dari itu, butuh penyesuaian tarif agar beban subsidi ini tidak ditanggung sendiri oleh Pemprov Jakarta. Perihal kenaikan tarif ini, Pramono berjanji akan mengumumkannya pada saat waktu yang tepat.

"Sekarang ini subsidinya setiap tiket sebenarnya sudah di atas Rp9.000. Kan enggak mungkin kalau kemudian ini kita sangga sendirian terus menerus. Waktunya kapan, kami akan melakukan," ujar dia.

Pramono juga menyampaikan jika tarif transportasi yang dimiliki Pemprov Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan daerah penyangga. Bahkan penumpang dari Bogor hanya dikenakan biaya Rp2.000 untuk sampai di Jakarta.

"Kalau dari Bogor pagi hari ke Jakarta, di bawah jam 05.00, jam 06.00 pagi itu cuma Rp2.000 dan itu naik Transjabodetabek dengan fasilitas yang baik sekali," ucap dia.

Pramono menambahkan peningkatan fasilitas transportasi ini terus ditingkatkan. Tahun ini menurutnya akan ada 500 bus listrik Transjakarta yang siap beroperasi.