Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bakal mencabut manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika penerima manfaat ketika melakukan tindakan melawan hukum seperti tawuran hingga pembullyan.

Dia juga menegaskan tidak akan menoleransi kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh kaum pelajar.

"KJP itu hanya dicabut kalau siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," katanya kepada awak media di Balai Kota, Rabu (24/6/2026).

Dia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengurangi program bantuan pendidikan tersebut

"Tetapi sampai hari ini, program untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," ucapnya.

Pramono menyampaikan sedang merencanakan kerja sama dengan LPDP agar Jakarta memiliki mekanisme LPDP tersendiri.

Dia menyebut kisaran 50 sampai 75 siswa akan berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Bahkan untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta. Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar (negeri), bekerja sama dengan LPDP pusat," kata Pramono.

Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sebab, sejumlah warga mendapatkan fasilitas bansos, KJP, KJMU, maupun bantuan lainnya.

Dia menginginkan agar masyarakat peduli dengan lingkungan melalui gerakan pilah sampah yang telah digaungkan belakangan ini, serta sesuai dengan Ingub Nomor 5 Tahun 2026.

"Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk misalnya mengambil sikap tegas. Karena di Jakarta ini hampir semua rumah itu mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DKI Jakarta. Apakah melalui Pasukan Putih, KJP, KJMU, Bansos, dan macam-macam. Jadi kalau memang dilakukan pelanggaran untuk itu, ya tentunya kita akan mengambil sikap untuk itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% dengan realisasi investasi mencapai Rp270 triliun pada kuartal I/2026. Ia menilai ketahanan ekonomi Jakarta masih terjaga di tengah eskalasi geopolitik yang berdampak pada ekonomi global.

Menurutnya, Jakarta berperan sebagai jangkar stabilitas sekaligus motor pertumbuhan nasional. Pramono juga menyampaikan bahwa kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,67%.

"Inflasi Jakarta tetap terkendali 2,45% sepanjang tahun 2025. Realisasi investasi mencapai Rp270 triliun pada triwulan pertama tahun 2026 ini. Perekonomian Jakarta tumbuh 5,59% dengan kontribusi 16,67% kepada perekonomian nasional," katanya dalam pidato HUT DKI Jakarta ke-499 di Kawasan Monas, Senin (22/6/2026).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya melakukan efisiensi dan menyusun skala prioritas penyaluran anggaran agar tepat sasaran pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menjaga keberlanjutan akses pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk 707.477 pelajar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 15.825 mahasiswa, serta program pemutihan ijazah disertai perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya.

"Di bidang kesehatan, Pasukan Putih Jakarta tetap bersiaga memberikan layanan kesehatan berbasis home service, mendatangi warga yang sakit dan memiliki keterbatasan. Selain itu, penerima manfaat pemenuhan kebutuhan dasar untuk lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak juga diperluas," jelasnya.

Dari sisi transportasi, pemerintah terus berupaya memberikan layanan yang nyaman dan terjangkau, termasuk penyediaan transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat.

Peningkatan layanan transportasi publik juga dipersiapkan, seperti pembangunan LRT fase 1B Velodrome–Manggarai, MRT fase 2A, hingga pedestrian deck di kawasan TOD Dukuh Atas yang telah terintegrasi.

Sementara itu, penataan kawasan di berbagai titik seperti Kota Tua, Blok M, Pasar Baru, Glodok, dan Pecinan ditujukan sebagai hub ekonomi dan pariwisata baru, sekaligus ruang interaksi warga.

Tak hanya itu, Jakarta juga bersiap menghadapi perubahan iklim seperti fenomena El Nino yang berpotensi memicu kemarau ekstrem yang berdampak pada ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

"Menanggapi kondisi tersebut, penambahan ruang terbuka hijau, perluasan akses air bersih, pembangunan daerah resapan, pengendalian banjir, serta pengembangan urban farming dilakukan sebagai langkah mitigasi dan adaptasi," tuturnya.

Menurutnya, penguatan lingkungan juga menjadi perhatian untuk menjaga Jakarta tetap bersih, layak huni, dan berkelanjutan, salah satunya melalui program pilah sampah yang terus digaungkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengingatkan warga Jakarta untuk tidak kehilangan optimisme terhadap kota ini. Sebab, menurutnya, sejarah telah mengajarkan bahwa Jakarta selalu bangkit tanpa meninggalkan warganya.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk bekerja secara responsif dan adaptif agar masyarakat dapat beraktivitas, sekaligus memastikan kota ini terus melangkah menuju masa depannya. Menyongsong babak baru Jakarta, sejumlah agenda strategis dilakukan guna mempersiapkan lompatan peradaban yang lebih terhubung, cerdas, dan berkeadilan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat menyediakan program beasiswa LPDP khusus Jakarta.

Pramono menyebut bahwa langkah ini untuk membuka peluang bagi pelajar maupun mahasiswa Jakarta mengeyam pendidikan di luar negeri.

"Jakarta akan punya beasiswa LPDP yang dikelola oleh Pemerintah Jakarta bekerja sama dengan LPDP," katanya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa dana akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, karena proses pengelolaan program LPDP memerlukan waktu yang cukup panjang, Pemprov memilih untuk bekerja sama dengan LPDP pusat.

"Jadi dana yang ada tentunya dana yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta, tetapi karena untuk mengurus LPDP itu ternyata takes time, butuh waktu yang lama, maka kami bekerja sama dengan LPDP Pusat," jelasnya.

Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memegang kewenangan dalam menentukan penerima program, termasuk penetapan siswa, universitas, serta jurusan yang dipilih.

Dia menuturkan, upaya ini juga sebagai bentuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan pendidikan. Sebab, Pramono berkaca dari pengalamannya yang menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 melalui program beasiswa.

"Karena saya meyakini dengan pendidikan inilah kita bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat yang belum beruntung," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sebagian besar dari 72 siswa di Jakarta Timur yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dipulangkan dari rumah sakit. Diduga mereka keracunan setelah menyantap spageti dari dapur MBG.

Namun dia mengatakan belum mendapatkan perkembangan secara rinci dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Pendidikan.

"Hampir semua siswa itu sudah dipulangkan, hampir semua sebagian besar. Tapi pagi ini saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan para siswa diduga keracunan makanan spageti. Informasi itu dia terima dari siswa saat dirinya menyambangi rumah sakit.

"Waktu itu ketika berdialog dengan saya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini dari spageti," sambungnya.

Meski begitu, Pramono menyerahkan semuanya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjelaskan secara rinci penyebab insiden tersebut.

Sebelumnya, siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (2/4/2026). Mereka berasal dari Siswa yang terdampak berasal dari SMAN 91 Jakarta, serta SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa BGN menyampaikan permohonan maaf atas kejadian insiden keamanan pangan dalam program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Nanik juga memastikan bahwa BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, pihaknya juga langsung menghentikan operasional (suspend) dapur MBG terkait.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," kata Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

BGN lanjut Nanik, juga telah mengambil langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengamanan dengan menghentikan operasional SPPG tersebut.

"Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL, masih belum memenuhi standar," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedang ramai pembahasan penyelenggaraan LPDP oleh warganet, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan punya program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) versi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Program akan mulai berjalan tahun 2027.

"Salah satu yang betul-betul saya ingin canangkan adalah mempunyai LPDP Jakarta. Apakah bisa? Saya yakin bisa," kata Pramono saat silaturahmi dan buka puasa bersama jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta para kepala sekolah di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Pramono mengatakan pihaknya sudah mulai membahas rencana tersebut secara lebih detail, termasuk bertemu dengan pimpinan LPDP nasional untuk mencari skema yang tepat agar Jakarta memiliki program beasiswa sendiri.

"Tiga hari yang lalu saya didampingi Bu Nana (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana) menerima direktur atau yang paling tinggi di LPDP, Pak Dwi Larso. Kami sudah mulai berbicara lebih detail," ungkap Pramono.

Ia mengakui rencana peluncuran LPDP Jakarta sempat tertunda karena adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) untuk Jakarta hingga Rp15 triliun.

Namun, Pemprov DKI kini telah menemukan jalan keluar untuk merealisasikan program tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke Bu Nana, kalau bisa tahun depan sekurang-kurangnya kita bisa memberangkatkan 100 orang LPDP," ujar Pramono.

Pramono menegaskan program LPDP Jakarta nantinya terbuka secara adil, termasuk bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Ia juga mendorong agar dukungan pendidikan di Jakarta tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana, tetapi juga magister hingga doktoral.

Menurut dia, pendidikan merupakan kunci utama dalam mengubah masa depan seseorang. Terlebih, pendidikan juga bisa mengubah nasib masyarakat yang saat ini kurang beruntung.

Karena itu, Pramono menegaskan bahwa ia berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui berbagai program, termasuk rencana LPDP Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar seluruh sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) seiring terjadinya cuaca ekstrem dan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 9/SE/2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Surat edaran itu menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca.

"Dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh [PJJ] selama cuaca ekstrem," tulis dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Disdik DKI Jakarta dikutip Bisnis pada Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Kepala Satuan Pendidikan diimbau melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh serta memberikan alternatif pembelajaran apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ, dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.

Kemudian, Kepala Satuan Pendidikan melakukan komunikasi secara intensif kepada orang tua atau wali murid dan warga Satuan Pendidikan terkait proses PJJ. Edaran tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini waspada cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta selama periode 21–27 Januari 2026.

Peringatan ini merujuk pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah wilayah Jakarta.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, dan gangguan aktivitas masyarakat. Pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

“Koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan, termasuk dengan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, serta aparatur kewilayahan, guna memastikan sistem pengendalian banjir dan penanganan darurat berjalan optimal,” ujarnya dilansir dari Antara, Kamis (22/1/2026).

BPBD DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan siaga, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah rawan banjir. Isnawa juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi mandiri, seperti menyiapkan payung atau jas hujan, tas siaga bencana, serta memantau perkembangan informasi cuaca dan tinggi muka air secara berkala melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.