JAKARTA - Mantan pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) terkait perkara hukum perintangan penyidikan yang menjeratnya. Didampingi kuasa hukumnya, Roy turut membawa novum atau bukti baru berupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Roy menjelaskan novum baru itu berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XXIII/2025 yang baru dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada 2 Maret 2026.

"Ini hadiah ulang tahun saya, putusan MK Tuhan kasih dan saya ajukan ini dengan tim saya dari Peradi RBA di mana saya bernaung organisasi saya dan teman-teman seperjuangan saya selama ini untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi saya merasa bahwa secara konstitusional hak saya untuk saya bisa perjuangkan kembali melalui upaya hukum PK," kata Roy Rening di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Kuasa Hukum Roy, Irianto Subiakto menjelaskan bahwa pada intinya putusan itu menyatakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait perintangan penyidikan dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Dengan demikian, menurut Irianto, kliennya seharusnya tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut.

"Putusan MK Nomor 71 soal Pasal 21 UU Tipikor itu inkonstitusional, sementara kan si Roy didakwa, dituntut, dihukum berdasarkan Pasal 21 itu. Jadi kalau UU-nya dinyatakan inkonstitusional harusnya nggak ada hukuman itu. Itu novumnya," ujar Irianto.

Irianto menjelaskan dalam putusan MK, Hakim Konstitusi telah menghapus frasa langsung dan tidak langsung pada perintangan penyidikan. Dengan dihapusnya frasa itu maka secara otomatis kliennya dinilat tidak bersalah.

Menurut Irianto, ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara Roy hingga menyebabkan Roy dinyatakan bersalah dalam perkara perintangan penyidikan. "Ada, kekhilafan hakim dan balik lagi kekhilafan hakim yang kaitan dengan unsur tadi, langsung atau tidak langsung," tambahnya.

Irianto berharap majelis hakim mengabulkan upaya hukum luar biasa ini. Menurut Irianto, dikoreksinya putusan terhadap kliennya akan berdampak nama baik Roy dipulihkan.

"Harapannya dikoreksi putusannya kemudian Roy dinyatakan tidak bersalah dan nama baiknya dipulihkan," imbuh Roy.

Sebagai informasi, Roy juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi atas perkara yang menjeratnya. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh majelis hakim.

Dengan putusan kasasi tersebut, maka Roy mendapatkan hukuman berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

PT Freeport Indonesia menyatakan kepedulian terhadap olahraga di Tanah Papua melalui dukungan yang dijalankan dengan berpijak pada empat pilar utama. Masing-masing adalah dukungan finansial, pembangunan fasilitas, pembinaan jangka panjang talenta muda, serta kerja sama institusional dengan berbagai pihak.

Salah satu langkah nyata Freeport diwujudkan lewat donasi sebesar Rp15 miliar pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX (PON XX) tahun 2021 di Papua. Freeport menyatakan, dana tersebut ditujukan untuk kelancaran helatan kegiatan, juga sebagai bonus bagi atlet asli Papua.

Tak lama kemudian, Freeport juga membangun fasilitas olahraga berkelas dunia di Papua, yakni komplek olahraga Mimika Sport Complex (MSC) di Kabupaten Mimika. Dilaporkan bahwa pembangunan MSC menelan biaya sekitar US$33 juta atau sekitar Rp 462 miliar), dan tuntas dibangun pada tahun 2016 dan 2018.

Adapun MSC memiliki kelengkapan fasilitas berupa stadion indoor dan outdoor, lintasan atletik standar internasional, asrama atlet, dan ruang latihan. Venue olahraga ini pun turut menjadi lokasi penyelenggaraan PON 2021.

Dibangun di atas lahan seluas 12,5 hektare milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, venue ini dijamin bertaraf internasional dengan akreditasi IAAF yang dirancang dengan tema bernafas lokal. Atap tribun stadion outdoor MSC, dirancang menyerupai ekor burung cendrawasih yang menjadi ikon Tanah Papua.

Kompleks ini juga memiliki infrastruktur oendukung mulai ruang fitnes, kantor, ruang tindakan medis, kantin, retail store, toilet, dan parkiran yang dapat menampung 500 kendaraan, serta ampiteater.

Selain fasilitas fisik, Freeport juga mendirikan lembaga pembinaan awal. Pada 31 Agustus 2022, diresmikan Papua Football Academy (PFA) di Jayapura sebagai wadah pembinaan sepak-bola anak-anak Papua.

"Ini wujud nyata peran swasta dalam Desain Besar Olahraga Nasional, swasta ikut berperan dalam pengembangan olahraga," ujar Operator Papua Football Academy, Weshley Hutagalung di Stadion Lukas Enembe pada 2022 lalu, melansir situs Kemenpora.

Sebagai wadah pembentukan individu yang berkualitas melalui olahraga sepakbola, program pembinaan PFA menekankan aspek karakter, pendidikan, dan integrasi ke dalam sistem kompetisi.

"Di sepak bola ini mengajarkan bagaimana tentang berjuang, menghargai perbedaan, waktu dan komitmen. Kita membentuk anak-anak ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga memberikan materi sekolah dan mereka harus ada ijazah," kata Weshley.

Langkah kemudian terus ditindaklanjuti oleh PTFI, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan Liga 4 Papua Tengah yang melibatkan klub-klub lokal sebagai jalur pengembangan menuju level nasional pada awal April 2025.

Di sisi lain, Freeport juga menjalin kemitraan penting dengan lembaga pemerintah dan olahraga. Pada Mei 2023, dilakukan penandatanganan kerja sama antara PTFI dan KONI Papua untuk memperkuat pembinaan prestasi atlet.

Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya menyampaikan apresiasi atas keterlibatan Freeport dalam pengembangan olahraga di Papua. Ia mengakui, PTFI berperan besar di sektor olahraga Bumi Cendrawasih.

"KONI Papua atas nama seluruh atlet dan masyarakat Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Freeport Indonesia atas dukungan dan supporting-nya bagi kelanjutan pembinaan prestasi atlet-atlet terbaik Tanah Papua," kata Kogoya usai penandatangan kerja sama.

Melalui urutan dukungan finansial, pembangunan fasilitas, pembinaan berkelanjutan, dan kolaborasi antarlembaga, Freeport menghadirkan skema yang komprehensif dalam pengembangan olahraga di daerah terpencil. Upaya ini tidak hanya mengangkat prestasi atlet Papua, tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif dan pengembangan sumber daya manusia lokal yang kompetitif.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar penerbitan izin tambang emas di Wabu, Intan Jaya, Papua Tengah.

Ia memastikan belum pernah memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk melakukan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya mineral emas di Blok Wabu.

"Saya katakan bahwa blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam," kata Bahlil di Timika, Jumat (7/11), dilansir Antara.

Ia berkata memang sempat ada pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan tambang emas Blok Wabu. Pengajuan dilakukan oleh mantan Gubernur Papua almarhum Lukas Enembe.

Saat itu, Bahlil belum menjabat Menteri ESDM. Ia berkata hingga saat ini pun permohonan itu belum direspons melalui penerbitan izin.

"Pada saat saya belum menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya, tapi IUPK-nya belum," ungkapnya.

Bahlil berkata sempat didatangi sejumlah anggota DPRP Papua Tengah untuk menanyakan perizinan apa saja yang sudah diterbitkan Kementerian ESDM untuk mengelola pertambangan emas Blok Wabu.

Setelah pertemuan itu, Bahlil mengaku heran kenapa DPRP yang bertanya kepadanya, bukan pemerintah daerah.

Tambang Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya adalah area bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang dikembalikan kepada pemerintah. Kawasan ini memiliki cadangan mineral emas sangat besar dan berpotensi dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) melalui MIND ID.

Meski demikian, pengelolaan blok ini mendapat penolakan keras oleh kelompok masyarakat lokal. Sejumlah organisasi, seperti Amnesty International Indonesia juga menyatakan penolakan.

Mereka beralasan ada potensi dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar Blok Wabu, seperti pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.