Bisnis.com, JAKARTA — Pejabat nonaktif dan eks pejabat Ombudsman RI terjerat dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Mereka yakni Hery Susanto dan Yeka Hendra Fatika.

Terdapat kesamaan kasus korupsi yang menjerat keduanya. Hery dan Yeka melakukan perbuatan melawan hukum saat sama-sama menjadi anggota Ombudsman periode 2021—2026.

Kemudian, Hery dan Yeka tersangkut kasus korupsi terkait pemberian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman untuk kepentingan swasta.

Meskipun ada kesamaan, terdapat perbedaan pasal yang dijeratkan kepada keduanya. Hery dipersangkakan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor terkait suap.

Sementara itu, Yeka juga telah dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ).

Peran Yeka & Hery

Hery menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013—2025 pada Kamis (16/4/2026). Kasus ini bermula saat PT Toshida Indonesia (TSHI) memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya Laode Sinarwan memutar otak untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya yakni bertemu dengan Hery Susanto dengan tujuan mengoreksi penetapan Kemenhut terhadap PT TSHI.

Kala itu, Hery Susanto selaku anggota Komisioner Ombudsman periode 2021—2026 telah menyanggupi permintaan PT TSHI. Bantuan itu salah satunya melakukan pemeriksaan awal terhadap Kemenhut dengan modus seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

Hery kemudian mengatur sedemikian rupa agar penetapan Kemenhut RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda dinilai keliru.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT TSHI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak–Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam keputusan Kemenhut. Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, anak buah Laode berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI.

Selain itu, LKM juga dititipkan pesan bahwa putusan hasil pemeriksaan Ombudsman bakal mengintervensi Kemenhut RI sehingga menguntungkan PT TSHI.

Tak lama dari penetapan Hery jadi tersangka, Yeka Hendra Fatika juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait obstruction of justice (OOJ) perkara minyak goreng korporasi pada Senin (25/5/2026).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan perintangan penyidikan itu dilakukan secara terstruktur sejak 2022.

Kala itu, telah terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Kemudian, Yeka menginisiasi investigasi persoalan tersebut dengan cara melakukan survei di 34 provinsi dan tracking melalui media.

Hasil investigasi itu dituangkan dalam Laporan Informasi Ombudsman perihal Dugaan Maladministrasi dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng oleh Kementerian Perdagangan RI pada 24 Maret 2026.

Berdasarkan perannya, Yeka disebut telah mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI terkait kasus kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan Domestic Market Obligation (DMO).

“Untuk kepentingan ekspor yang disusun secara melawan hukum sehingga ketentuan Kementerian Perdagangan RI terkait DMO direkomendasikan oleh Ombudsman RI untuk dicabut,” ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026).

Selanjutnya, LHP Ombudsman RI yang teregistrasi dengan nomor 418/2022 dan disusun secara melawan hukum justru diberikan kepada pengacara Marcella Santoso dan tim dari AALF Legal. Padahal, seharusnya LHP itu hanya diberikan kepada Kemendag RI sebagai terlapor.

Di tangan Marcella dkk., LHP itu kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan tata usaha negara (TUN) dan gugatan perdata kepada Kemendag RI.

Tak berhenti di situ, putusan perdata tersebut kemudian digunakan untuk nota pembelaan pleidoi tiga korporasi minyak goreng di Pengadilan Tipikor. Atas perbuatannya itu, Yeka diduga telah menerima sejumlah uang dari Wilmar Group melalui rekening orang lain berinisial ANK.

Ombudsman Bentuk Majelis Etik

Sementara itu, Ombudsman RI telah membentuk Majelis Etik untuk menangani dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman RI periode 2026—2031, Hery Susanto.

Pembentukan Majelis Etik ditetapkan melalui Keputusan Ketua Ombudsman RI Nomor 73 Tahun 2026 tentang Pembentukan Majelis Etik.

Majelis Etik ini terdiri dari lima orang, mulai dari Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, Siti Zuhro hingga unsur internal Anggota Ombudsman RI yaitu Maneger Nasution dan Partono.

“Kehadiran Majelis Etik ini adalah wujud tekad kami untuk menegakkan kode etik dan perilaku bagi seluruh insan Ombudsman tanpa terkecuali,” ujar Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5/2026).

Adapun, hasil rekomendasi majelis etik ini bersifat mengikat dalam rangka menyelamatkan nama baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas kebijakan publik tersebut.

Dalam kegiatannya, majelis etik telah melakukan pemeriksaan terhadap panitia seleksi, Kejaksaan Agung, internal Ombudsman RI, dan para anggota Ombudsman RI periode 2026—2031 pada Jumat (22/5/2026).

Setelahnya, majelis memanggil Hery untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku pada Senin (25/5/2026).

Namun, Hery Susanto absen hadir dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya dari Candra Ramora & Partners Law Office, yakni Muhammad Anwar Sadat, Alex Candra, dan M. Yunus Ferdiansyah.

“Kuasa hukumnya mewakili tadi, pukul 11.30 selesai,” kata Jimly saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (27/5/2026).

Meskipun tidak hadir, Majelis Etik Ombudsman RI menegaskan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran Hery Susanto akan terus dilakukan secara menyeluruh.

Desakan Evaluasi dan Reformasi Internal Ombudsman

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyatakan Ombudsman RI harus segera melakukan evaluasi usai dua mantan pejabatnya menjadi tersangka.

Bahkan, evaluasi tidak hanya dilakukan di hilir, tetapi juga di hulu seperti pada proses seleksi calon anggota Ombudsman RI.

Menurutnya, jabatan Ombudsman selaku pengawas kebijakan publik harus dijauhkan dari unsur politis.

“Nah, jadi pengisian jabatan itu tidak lagi didasarkan pada prinsip merit, [namun] pada prinsip profesional, gitu,” ujar Susi kepada Bisnis, Selasa (27/5/2026).

Selain itu, Susi menyampaikan sistem pola kerja Ombudsman RI juga harus diperketat sebelum akhirnya mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) maupun rekomendasi.

Misalnya, dia menyarankan setiap anggota atau komisioner Ombudsman harus saling mengecek hasil keputusan lembaga.

“Misalkan ketika sudah ada penyelesaian, ada laporan akhir hasil penyelidikan, misalnya LHP. Apakah LHP itu harus didiskusikan dulu? Jadi sebelum dikeluarkan, gitu ya, harus didiskusikan dulu oleh semua komisioner,” pungkasnya.

Senada dengan Susi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, juga mendorong pembenahan terhadap Ombudsman RI.

Dia menyatakan perlu adanya mekanisme yang ketat untuk mencegah perilaku menyimpang dari anggota Ombudsman RI.

“Perlu membangun mekanisme pengawasan etik yang ketat untuk mencegah perilaku menyimpang dari anggota Ombudsman. Sehingga potensi-potensi korupsi dan penyelewengan lain dapat terhindari sejak dini,” ujar Yance kepada Bisnis, Selasa (27/5/2026).

Adapun, Yance juga menilai pemberian insentif terhadap Ombudsman RI harus memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan kewenangan lembaga.

“Tindakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran lembaga-lembaga negara telah menyebabkan disfungsi dan malfungsi lembaga-lembaga independen,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah memeriksa mantan anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika terkait kasus dugaan korupsi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice korupsi minyak goreng.

“Iya benar [diperiksa],” ujar Syarief, saat dikonfirmasi, Senin (25/5/2026).

Adapun, terlihat Yeka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung pukul 10.55 WIB. Tak sendiri, Yeka nampak ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar, saat tiba di Gedung Bundar Kejagung RI.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menggeledah Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Selain kantor Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut yaitu sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengungkap penggeledahan ini berkaitan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman untuk digunakan perusahaan dalam melayangkan gugatan melalui PTUN Jakarta.

"Salah satunya itu [terkait gugatan di PTUN]," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (9/3/2026).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (YHF) dalam kasus perintangan penyidikan (obstruction of justice) perkara korupsi Crude Palm Oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng tahun 2022. Penetapan Yeka sebagai tersangka berawal dari kasus minyak goreng yang menyeret mantan Dirjen Daglu Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, pada Februari 2022 Yeka menginisiasi Ombudsman untuk menginvestigasi maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendag.

Yeka kemudian mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 418 tertanggal 15 Agustus 2022. "YHF mengubah materi laporan Ombudsman yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation," ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, Yeka juga melanggar hukum karena menyebarkan LHP Ombudsman yang seharusnya hanya diberikan kepada Kemendag sebagai terlapor. LHP itu diterima advokat Marcella Santoso dan tim legal AALF.

LHP Ombudsman itulah yang kemudian menjadi dasar hukum materi gugatan TUN dan materi gugatan perdata kepada Kemendag. Tak hanya itu, LHP yang sama juga dipakai sebagai pleidoi para tersangka korporasi agar menjadi pertimbangan hakim dalam putusan onslag.

"Sehingga hal itu menjadi pertimbangan dalam putusan onslag perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri," katanya.

Akibat perbuatannya, Yeka dijerat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika (YHF) sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO) atau bahan mentah minyak goreng tahun 2022. Yeka Hendra keluar dari lobi Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekira pukul 21.11 WIB.

Terlihat dia mengenakan rompi tahanan Kejagung berwarna pink dan tangan terborgol saat keluar dari gedung Jampidsus Kejagung. Ia pun tampak dikawal sejumlah Anggota TNI menuju mobil tahanan. Yeka juga tak memberikan komentar kepada awak media

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Yeka Hendra Fatika.

“Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi atas nama saydara YHF selaku anggota ombudsman periode 2021-2026,” kata Syarief dalam konferensi pers, Senin (25/5/2026).

“Bahwa setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud,” sambung dia.

Diketahui, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dan rumah eks Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YH) terkait dengan kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Penggeledahan dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026 lalu.

"Ada dokumen sama BBE (barang bukti elektronik)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, penggeledahan dilakukan penyidik di rumah YH yang berada kawasan Cibubur, Jakarta Timur. "Kalau tidak salah (kawasan) Cibubur," ujar Syarief.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebut penggeledahan di kantor dan petinggi Ombudsman RI itu terkait Pasal 21 tentang Perintangan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Minyak Goreng.

Anang menyebut penggeledahan ini juga terkait gugatan perdata yang dilayangkan tiga terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diketahui, Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi untuk gugatan perdata itu.

"Dia kena pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntuta perkara minyak goreng yang dulu itu, yang onslag itu putusan," ungkap Anang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejagung telah menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam kasus dugaan korupsi terkait obstruction of justice (OOJ) perkara minyak goreng korporasi.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memperoleh dua alat bukti yang cukup sebelum pihaknya menetapkan Yeka sebagai tersangka.

"Tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI tahun 2021-2026 sebagai tersangka," ujar Syarief di Kejagung, Senin (25/5/2026) malam.

Syarief menjelaskan, duduk perkara kasus ini terjadi secara terstruktur yang dimulai pada kasus migor yang menyeret eks Dirjen Daglu Kemendag, Indra Sari Wisnu Wardhana.

Singkatnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dibuat oleh Yeka selaku anggota Ombudsman telah mengubah materi yang semula kelangkaan minyak goreng menjadi pencabut DMO.

"Bahwa Saudara YHF telah mengubah materi laporan Ombudsman RI tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation untuk kepentingan ekspor yang disusun secara melawan hukum," imbuhnya.

LHP itu pun digunakan oleh sejumlah korporasi migor untuk diajukan pada sidang PTUN dan menggugat perdata kepada Kemendag. Bahkan, LHP ini juga digunakan untuk pleidoi para tersangka korporasi agar menjadi pertimbangan hakim dalam putusan onslag.

"Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan onslag perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat Pengadilan Negeri," pungkasnya.

Untuk kepentingan penyidikan, Yeka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun, perbuatan Yeka dipersangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor juncto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelumnya, Yeka telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI pada hari ini, Senin (25/5/2026).

Terlihat Yeka memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung pukul 10.55 WIB. Tak sendiri, Yeka nampak ditemani kuasa hukumnya Haris Azhar saat tiba di Gedung Bundar Kejagung RI.

Dalam catatan Bisnis, Kejaksaan Agung (Kejagung) sempat menggeledah Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pada Senin (9/3/2026).

Selain kantor Ombudsman, penyidik juga menggeledah rumah milik anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Adapun, barang bukti yang disita dari dua lokasi tersebut yaitu sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika (YHF) sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara korupsi minyak goreng tahun 2022. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Yeka Hendra Fatika.

“Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi atas nama saydara YHF selaku anggota ombudsman periode 2021-2026,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Senin (25/5/2026).

“Bahwa setelah melalui serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud,” sambung dia.

Diketahui, Kejagung menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dan rumah eks Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika (YH) terkait dengan kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Penggeledahan dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026.

"Ada dokumen sama BBE (barang bukti elektronik)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Selasa (10/3/2026).

Dia menuturkan, penggeledahan dilakukan penyidik di rumah YH yang berada kawasan Cibubur, Jakarta Timur. "Kalau tidak salah (kawasan) Cibubur," ujar Syarief.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, penggeledahan di kantor dan petinggi Ombudsman RI itu terkait Pasal 21 tentang Perintangan Penyidikan dan Penuntutan Perkara Minyak Goreng.

Anang menyebut penggeledahan ini juga terkait gugatan perdata yang dilayangkan tiga terpidana korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diketahui, Ombudsman RI diduga memberikan rekomendasi untuk gugatan perdata itu.

"Dia kena pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntuta perkara minyak goreng yang dulu itu, yang onslag itu putusan," ungkap Anang.

JAKARTA - Mantan pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) terkait perkara hukum perintangan penyidikan yang menjeratnya. Didampingi kuasa hukumnya, Roy turut membawa novum atau bukti baru berupa putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Roy menjelaskan novum baru itu berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU- XXIII/2025 yang baru dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi pada 2 Maret 2026.

"Ini hadiah ulang tahun saya, putusan MK Tuhan kasih dan saya ajukan ini dengan tim saya dari Peradi RBA di mana saya bernaung organisasi saya dan teman-teman seperjuangan saya selama ini untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi saya merasa bahwa secara konstitusional hak saya untuk saya bisa perjuangkan kembali melalui upaya hukum PK," kata Roy Rening di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Kuasa Hukum Roy, Irianto Subiakto menjelaskan bahwa pada intinya putusan itu menyatakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait perintangan penyidikan dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Dengan demikian, menurut Irianto, kliennya seharusnya tidak bisa dijerat dengan pasal tersebut.

"Putusan MK Nomor 71 soal Pasal 21 UU Tipikor itu inkonstitusional, sementara kan si Roy didakwa, dituntut, dihukum berdasarkan Pasal 21 itu. Jadi kalau UU-nya dinyatakan inkonstitusional harusnya nggak ada hukuman itu. Itu novumnya," ujar Irianto.

Irianto menjelaskan dalam putusan MK, Hakim Konstitusi telah menghapus frasa langsung dan tidak langsung pada perintangan penyidikan. Dengan dihapusnya frasa itu maka secara otomatis kliennya dinilat tidak bersalah.

Menurut Irianto, ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara Roy hingga menyebabkan Roy dinyatakan bersalah dalam perkara perintangan penyidikan. "Ada, kekhilafan hakim dan balik lagi kekhilafan hakim yang kaitan dengan unsur tadi, langsung atau tidak langsung," tambahnya.

Irianto berharap majelis hakim mengabulkan upaya hukum luar biasa ini. Menurut Irianto, dikoreksinya putusan terhadap kliennya akan berdampak nama baik Roy dipulihkan.

"Harapannya dikoreksi putusannya kemudian Roy dinyatakan tidak bersalah dan nama baiknya dipulihkan," imbuh Roy.

Sebagai informasi, Roy juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi atas perkara yang menjeratnya. Namun, upaya hukum itu ditolak oleh majelis hakim.

Dengan putusan kasasi tersebut, maka Roy mendapatkan hukuman berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat yang membebaskan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, dari dakwaan perintangan penyidikan dalam perkara korupsi crude palm oil (CPO), timah, dan impor gula.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menyatakan, putusan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kerja jurnalistik tidak dapat serta-merta dikriminalisasi menggunakan instrumen hukum pidana, terutama jika menyangkut produk pemberitaan.

"Iwakum menghormati dan mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang menegaskan perlindungan terhadap kerja jurnalistik," kata Kamil dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

"Ini menjadi preseden penting bahwa produk pers harus ditempatkan dalam koridor Undang-Undang Pers dan mekanisme etik, bukan langsung ditarik ke ranah pidana," ujarnya.

Kamil juga mengapresiasi pertimbangan hakim yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas uji materi yang diajukan Iwakum. Menurutnya, rujukan tersebut memperlihatkan bahwa dalam mengadili perkara ini, majelis hakim tetap menempatkan kebebasan pers sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi.

Dalam putusannya, majelis hakim menilai tidak ditemukan niat jahat atau mens rea maupun sifat melawan hukum dalam tindakan terdakwa. Hakim juga menegaskan bahwa penilaian atas suatu pemberitaan, baik negatif maupun positif merupakan ranah etik dan profesionalisme jurnalistik, bukan wilayah hukum pidana.

"Iwakum memandang putusan ini mempertegas batas antara kritik, pemberitaan, dan dugaan perintangan penyidikan. Tidak setiap pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice," kata Kamil.

Sekretaris Jenderal Iwakum, Ponco Sulaksono, menambahkan, pertimbangan itu penting sebagai penegasan batas antara kerja jurnalistik dan dugaan tindak pidana. Ia mengingatkan, Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perintangan penyidikan harus diterapkan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan chilling effect terhadap kerja pers.

"Penegakan hukum tetap penting, tetapi jangan sampai menggerus ruang kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Sengketa atas produk jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi melalui Dewan Pers," kata Ponco.

Untuk diketahui, Tian Bahtiar divonis bebas dalam kasus perintangan penyidikan terkait tiga perkara korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membebaskan Tian dari seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Tian Bahtiar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal," ujar Ketua Majelis Hakim Efendi saat membacakan amar putusan, Selasa (3/3/2026).

Hakim menegaskan, Tian dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan. Selain itu, hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya dipulihkan.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa tuntutan hukum terhadap pers terkait karya jurnalistik tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 telah menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip perlindungan pers. Termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya, dan tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan pidana atau perdata," tutur hakim.

Hakim menekankan tindakan Tian hanya merupakan penilaian berita dan bagian dari tugas jurnalistik. Penilaian atas pemberitaan, baik negatif maupun positif, merupakan ranah organisasi pers dan kode etik jurnalistik.

"Pemberitaan negatif adalah persoalan perspektif atau sudut pandang, bukan kebenaran yang bisa diukur oleh hukum pidana. Yang lebih tepat menilai sebuah pemberitaan adalah kelompok akademik, masyarakat, atau profesi yang berkonsentrasi di dunia jurnalistik, bukan majelis hakim perkara a quo," ujar hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim juga menyatakan tidak ditemukan niat jahat atau perbuatan melawan hukum dari Tian. Dakwaan perintangan penyidikan dalam Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinyatakan tidak terpenuhi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menuntut Tian dengan pidana 8 tahun penjara, denda Rp600 juta, dan subsider pidana kurungan selama 150 hari.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait ketentuan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam amar putusannya, MK menegaskan penyebaran informasi, pemberitaan, investigasi jurnalistik, diskusi publik, dan pendapat akademik tidak dapat dipidana sebagai tindakan menghalangi proses hukum.

Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil menilai putusan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan konstitusional bagi kerja jurnalistik dan kebebasan berekspresi.

"Putusan MK ini sangat penting karena menarik garis tegas antara tindakan yang benar-benar menghalangi proses hukum dengan aktivitas jurnalistik, diskusi publik, serta pendapat akademik yang sah. Kerja pers tidak boleh dipersepsikan sebagai obstruction of justice," kata Kamil dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, selama ini pasal obstruction of justice kerap ditafsirkan terlalu luas sehingga berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis, akademisi, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan informasi berbasis fakta dan kepentingan publik.

"MK memberi pesan kuat bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara membungkam ruang publik. Informasi, kritik, dan investigasi justru merupakan bagian dari kontrol demokratis," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono menegaskan, putusan MK harus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam praktik penanganan perkara, khususnya perkara korupsi yang menjadi perhatian luas masyarakat.

"Kami berharap putusan MK ini dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh penyidik, penuntut, dan hakim. Jangan lagi ada upaya membawa kerja jurnalistik atau diskursus akademik ke ranah pidana dengan dalih menghalangi proses hukum," ujar Ponco.

Ponco menambahkan, putusan tersebut tidak hanya memperkuat kebebasan pers, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. "Jurnalisme investigatif dan keterbukaan informasi publik justru membantu memastikan proses hukum berjalan objektif dan berintegritas," katanya.

MK Hapus Frasa "Secara Langsung atau Tidak Langsung"

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 21 UU Tipikor yang diajukan seorang advokat, Hermawanto. Dalam permohonannya, ia mempersoalkan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam ketentuan perintangan penyidikan.

Pemohon menilai frasa tersebut melanggar hak atas kepastian hukum dan prinsip negara hukum karena membuka ruang kriminalisasi yang berlebihan. Ia juga berpendapat ketentuan itu berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan menyimpang dari semangat Konvensi PBB Antikorupsi.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Dalam pertimbangannya, MK menghapus frasa "secara langsung atau tidak langsung" karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi yang berlebihan. Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, frasa tersebut dapat menimbulkan penafsiran luas terhadap perbuatan yang sejatinya berada dalam koridor hukum.

"Sama halnya dengan misalnya kegiatan jurnalistik yang melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang sedang berjalan dengan tujuan memberikan informasi kepada publik atau penulisan opini secara akademik dalam media cetak atau elektronik yang dilakukan dalam koridor hukum juga berpotensi masuk dalam bentuk perbuatan obstruction of justice secara tidak langsung," ujar Arsul dalam persidangan.

Menurut dia, frasa itu telah mengaburkan batas antara perbuatan yang sah dalam ruang kebebasan berekspresi dengan perbuatan melawan hukum. "Hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat tidak dapat lagi memprediksi apakah tindakan yang secara hukum dibenarkan justru secara longgar akan dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana," katanya.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan perkara nomor 136/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Gugatan ini berkaitan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).

Hasto diketahui menguji pasal 21 UU Tipikor yang mengatur soal siapa pun yang sengaja menghalangi proses hukum dalam perkara korupsi dapat dipidana atau perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Dalam pertimbangannya, hakim MK, Guntur Hamzah, menuturkan bahwa pasal 21 UU Tipikor yang digugat Hasto telah diputus lebih dulu melalui perkara 71/PUU-XXIII/2025.

Dalam putusan perkara 71, MK mengabulkan sebagian dan menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Sehingga objek permohonan yang diajukan oleh pemohon a quo tidak lagi sebagaimana substansi norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan pemohon a quo menjadi kehilangan objek," ucap Guntur Hamzah.

JAKARTA - Pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers jugamemberikan check and balances terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pers berfungsi pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses penegakan hukum oleh aparat," kata mantan Anggota Dewan Pers, Lucas Luwarso saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana Obstruction of Justice (OJ) dengan terdakwaTian Bahtiar dan Junaedi Saibih di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Terkait dakwaan pemberitaan negatif terhadap institusi kejaksaan, sehingga dianggap sebagai perintangan proses hukum, Lucas menjelaskan, anggapan pemberitaan negatif merupakan persepsi, sehingga sangat subjektif. Sepanjang konten berita itu berasal dari sumber yang akurat, sesuai dengan fakta, dan melalui proses verifikasi, maka pemberitaan itu sah dan tidak melanggar hukum. Berbeda dengan berita hoax yang jelas-jelas kontennya adalah berita bohong, maka itu jelas pelanggaran hukum.

Ahli mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan atau karya jurnalistik, maka UU Pers telah menyediakan saluran untuk menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan hak jawab, hak koreksi atau pengaduan ke Dewan Pers.

"Prinsipnya jika ada sengketa mengenai pemberitaan pers dan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers," kata," kata mantan Presiden Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ini.

Dalam perkembangan dan dinamika media terkini yang semakin kompleks, kata Lucas, media handling dan kegiatan public relation tidak bisa dihindarkan. Dalam media handling, blocking segment atau blocking content untuk acara di televisi merupakan hal lazim dan

perusahaan atau konsultan media yang mendapatkan pembayaran atas itu, sah saja dilakukan.

Lucas menyatakan bahwa selama berkiprah di dunia pers, belum pernah kegiatan dan produk jurnalistik yang berisi kritikan terhadap proses penegakan hukum bermuara pada kasus pidana perintangan atau obstruction of justice.

Sementara itu, penasihat hukum Tian Bahtiar, Didi Supriyanto yakin kliennya akan diputus bebas atau lepas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kesaksian ahli semakin memperjelas posisi seorang jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalismenya tidak bisa dipidana apalagi dikenakan pasal obstruction of justice," ujarnya.