Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut akan memutuskan nasib izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) pekan depan setelah melalui penelitian.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penelitian untuk memastikan operasional tambang tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku.

"Kasih kami waktu 1-2 hari ini, kalau sudah clear, kami akan umumkan. Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Minggu depan, insya Allah minggu depan," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Bahlil menegaskan jika memang tidak ada pelanggaran yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut, maka tidak akan ada sanksi dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari proses administrasi dan tindak lanjut pengumuman karena masih dalam tahap pendalaman.

"Karena ada dua izin itu. Izin IUP-nya atau perjanjian kontrak karya pertambangannya, dengan izin lingkungan AMDAL-nya dan IPPKH [izin pinjam pakai kawasan hutan]," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menyebut pihaknya melakukan koordinasi teknis dengan Menteri Lingkungan Hanif Faisol. Namun, dia menegaskan jika terdapat bukti pelanggaran, maka akan ada sanksi yang diberikan pemerintah.

"Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi," tuturnya.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa selama pengkajian, tidak ada lobi-lobi dengan pelaku usaha. Hal itu disampaikan Bahlil di Istana Negara usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Rabu (11/2/2026).

"Enggak ada, enggak ada [lobi-lobi dengan pelaku usaha]. Saya tidak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian atas operasional tambang emas Martabe. Sebelumnya, Pemerintah telah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan terkait dengan progres kajian atas pencabutan izin usaha PT Agincourt Resources (PTAR), anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) yang menjalankan operasi tambang emas Martabe di Sumatra Utara.

Bahlil menjelaskan pihaknya sudah melakukan diskusi dan meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto atas nasib tambang emas Martabe.

"Kita sekarang lakukan kajian. Kalau memang tidak ditemukan pelanggaran berat, maka penting untuk membijaksanai dengan cara yang baik," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Dia menjelaskan timnya pun tengah melakukan pendalaman atas berbagai aspek, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di kawasan pertambangan.

"Sampai sekarang Martabe diumumkan untuk dicabut, tapi pencabutan ada di Kementerian ESDM, artinya sampai sekarang belum ada pencabutan untuk urusan administasinya. Untuk ke sana kita lakukan kajian mendalam," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, jika operasional di tambang emas Martabe dinyatakan ada kesalahan, maka pengelola akan dikenakan sanksi. Sementara, apabila tidak ada kesalahan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang berlaku

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa seluruh hasil evaluasi lintas instansi mengenai nasib operasional tambang emas Martabe itu telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Laporan tersebut, lanjut Rosan, mencakup aspek hukum, teknis produksi, hingga strategi bisnis pengelola Tambang Emas Martabe tersebut.

“Perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan pemerintah secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Rosan menjelaskan pihaknya juga telah menerima dan menelaah surat klarifikasi dari manajemen Agincourt. Surat itu memuat penjelasan mengenai aspek hidrologi, lingkungan operasional, serta kepatuhan terhadap peruntukan kawasan. Kementerian juga melakukan koordinasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan serta kementerian/lembaga terkait.

Langkah ini guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum. Hal ini dilakukan demi menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 28 perusahaan, termasuk Agincourt Resources, berisiko memengaruhi kinerja PT United Tractors Tbk. (UNTR). Agincourt Resources, yang berada di bawah kendali UNTR, mengelola tambang emas Martabe di Sumatra Utara, salah satu aset perseroan di luar bisnis alat berat dan batu bara.

Pencabutan izin tersebut diumumkan pemerintah menyusul evaluasi pemanfaatan kawasan hutan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025.

Kebijakan ini menjadi bagian dari penertiban yang diperkuat pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini langsung memunculkan kekhawatiran pasar terhadap kontribusi bisnis emas UNTR, terutama di tengah lonjakan harga emas global.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan bahwa tambang emas Martabe saat ini masuk dalam tiga besar produsen emas di Indonesia. Dari sisi kontribusi keuangan, Agincourt Resources menyumbang sekitar 10% terhadap pendapatan UNTR, dengan porsi laba sebelum pajak mencapai 17%.

“Jadi dari tambang emas dan lainnya menghasilkan sekitar Rp10 triliun sampai kuartal III/2025. Dengan kenaikan harga emas yang luar biasa, kontribusinya naik dari sebelumnya 6% pada 2024 ke 10% tahun 2025,” ujar Martha, Rabu (21/1/2026).

Menurut dia, meskipun porsi pendapatan Agincourt belum dominan, karakteristik bisnis emas dengan margin tinggi membuat dampaknya terhadap laba menjadi signifikan apabila operasional terhenti.

“Labanya juga sampai 17%, karena marginnya cukup tinggi dengan kenaikan harga emas. Jadi ini bisa menghilangkan laba sampai 17%,” ucapnya.

Martha menilai tekanan terhadap kinerja UNTR hampir tak terhindarkan, terutama pada semester I/2026. Namun, dia menekankan bahwa pencabutan izin ini belum tentu bersifat permanen.

Dengan skala dan sisa umur tambang Martabe yang masih panjang, UNTR dinilai memiliki insentif kuat untuk melakukan perbaikan dan mengajukan kembali izin usaha pertambangan.

“Dengan ukuran sebesar ini, tidak mungkin direlakan, apalagi masih bisa beroperasi 7–8 tahun ke depan. Jadi kemungkinan UNTR akan mengambil langkah-langkah untuk bisa memperbaiki segala hal,” katanya.

Dia menambahkan, proses perbaikan berpotensi memakan waktu karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan dan perizinan. “Perbaikan tersebut berkaitan dengan lingkungan, yang menurutnya bisa memakan waktu hingga 6 bulan.” Dengan demikian, tekanan kinerja diperkirakan lebih terasa pada paruh pertama 2026, sebelum ada kejelasan status izin tambang Martabe.

Dari sisi pasar modal, Investment Analyst Stockbit Sekuritas Everson Sugianto memandang risiko pencabutan izin ini jauh lebih besar jika penghentian operasional bersifat permanen. Menurut dia, kontribusi laba tambang Martabe terhadap UNTR tergolong material dalam struktur laba konsolidasi.

“Berdasarkan estimasi kami, dengan asumsi volume penjualan sebesar 220.000 troy ons, kontribusi laba bersih dari tambang Martabe berkisar antara 27% hingga 39% terhadap total laba bersih keseluruhan UNTR pada tahun fiskal 2026,” ujar Everson dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Everson juga menuturkan bahwa operasional tambang Martabe telah dihentikan sementara sejak 6 Desember 2025, seiring proses evaluasi awal pascabencana dan penertiban kawasan.

Sementara itu, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai pencabutan izin terhadap entitas UNTR mencerminkan ketegasan pemerintah dalam isu lingkungan dan kepastian hukum.

Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang, selama diikuti evaluasi amdal yang konsisten dan menyeluruh.

“Komitmen mereka pada GCG seharusnya tidak perlu diragukan lagi, buktinya sahamnya likuid ya,” ucap Nafan.

Sebelumnya, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui informasi pencabutan izin tersebut dari pemberitaan media massa. Namun, hingga kini perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah.

“Hingga saat ini perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut,” ujar Katarina, Rabu (21/1/2026).

Dia menegaskan perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah serta tetap menjaga hak perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.”

Seiring dengan pencabutan izin tambang emas Martabe tersebut, saham UNTR terpantau anjlok 14,93% atau 4.775 poin ke level Rp27.200 per lembar pada penutupan perdagangan Rabu (21/1/2026).

Secara year to date (YtD), saham UNTR tercatat melemah 9,63%. Meski demikian, dalam 6 bulan terakhir, saham emiten Grup Astra tersebut masih mencatatkan penguatan 18,52%.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Agincourt Resources buka suara terkait dengan kabar pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.

Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources Katarina Siburian Hardono menuturkan Agincourt Resources mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media.

“Hingga saat ini perseroan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut mengingat perseroan belum menerima pemberitahuan resmi dan mengetahui secara detail terkait keputusan tersebut,” ujar Katarina dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).

Dia melanjutkan, perseroan menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Katarina juga menuturkan Agincourt Resources senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.

Investment Analyst Stockbit Sekuritas Everson Sugianto menilai bahwa pencabutan izin ini berpotensi berdampak negatif bagi UNTR.

“Berdasarkan estimasi kami, dengan asumsi volume penjualan sebesar 220 ribu oz, kontribusi laba bersih dari tambang Martabe berkisar antara 27%–39% terhadap laba bersih keseluruhan UNTR pada 2026, bergantung pada asumsi harga emas yang digunakan,” ujar Everson.

Dia juga menuturkan sebelumnya Agincourt Resources mengatakan bahwa operasional sudah diberhentikan sementara sejak 6 Desember 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan terkait pelanggaran pemanfaatan hutan, salah satunya Agincourt Resources.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah kabar penerbitan izin tambang emas di Wabu, Intan Jaya, Papua Tengah.

Ia memastikan belum pernah memberikan izin kepada perusahaan mana pun untuk melakukan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya mineral emas di Blok Wabu.

"Saya katakan bahwa blok Wabu sampai hari ini belum tanda tangan izinnya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kabar-kabar burung yang macam-macam," kata Bahlil di Timika, Jumat (7/11), dilansir Antara.

Ia berkata memang sempat ada pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk pengelolaan tambang emas Blok Wabu. Pengajuan dilakukan oleh mantan Gubernur Papua almarhum Lukas Enembe.

Saat itu, Bahlil belum menjabat Menteri ESDM. Ia berkata hingga saat ini pun permohonan itu belum direspons melalui penerbitan izin.

"Pada saat saya belum menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM sudah pernah diserahkan WIUPK-nya, tapi IUPK-nya belum," ungkapnya.

Bahlil berkata sempat didatangi sejumlah anggota DPRP Papua Tengah untuk menanyakan perizinan apa saja yang sudah diterbitkan Kementerian ESDM untuk mengelola pertambangan emas Blok Wabu.

Setelah pertemuan itu, Bahlil mengaku heran kenapa DPRP yang bertanya kepadanya, bukan pemerintah daerah.

Tambang Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya adalah area bekas konsesi PT Freeport Indonesia yang dikembalikan kepada pemerintah. Kawasan ini memiliki cadangan mineral emas sangat besar dan berpotensi dikelola oleh PT Aneka Tambang (Antam) melalui MIND ID.

Meski demikian, pengelolaan blok ini mendapat penolakan keras oleh kelompok masyarakat lokal. Sejumlah organisasi, seperti Amnesty International Indonesia juga menyatakan penolakan.

Mereka beralasan ada potensi dampak negatif terhadap masyarakat di sekitar Blok Wabu, seperti pengusiran, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.