Bisnis.com, SURABAYA – Kantor organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur disita oleh aparat kepolisian, Kamis (15/1/2026).

Di area dalam dan luar sekitar bangunan tersebut terlihat dijaga secara ketat oleh aparat Polrestabes Surabaya. Gerbang masuk dari bangunan tersebut dipasangi garis polisi (police line).

Terdapat pula papan informasi sita bangunan dan lahan yang terpasang di lokasi tersebut. Dalam papan tersebut terpampang tulisan keterangan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Ijin Sita Khusus Nomor: 190/PENPID.B-SITA/2026/PN SBY.

Keterangan papan sita tersebut juga memuat waktu dilakukannya proses sita, yang ditandatangani oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, tertanggal 15 Januari 2026.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, proses sita ini berkaitan dengan munculnya laporan polisi (LP) terkait dugaan pidana mafia tanah. Bahkan, terdapat LP yang telah dilayangkan sejak 2021 berkaitan dengan perkara kepemilikan atas objek tersebut.

"Ya, itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah. Ada dugaan dokumen palsu, ada penyerobotan," ucap Edy saat dikonfirmasi awak media di Surabaya.

Dirinya membeberkan bahwa hingga saat ini terdapat tiga laporan yang dilayangkan sejumlah pihak berkaitan dengan objek tanah dan bangunan tersebut.

Lebih lanjut, Edy juga menyatakan pihaknya akan memberlakukan status quo terhadap objek tanah dan bangunan yang disita guna memperlancar proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Saat ini status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan, sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," tegas Edy.

Dirinya juga membeberkan, berdasarkan hasil terkini atas penyelidikan yang telah dilakukan, pihak kepolisian juga menemukan fakta baru mengenai asal-muasal sosok yang memiliki bangunan dan lahan tersebut.

Edy menjelaskan objek tersebut sempat difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Surabaya. Bangunan dan lahan tersebut juga disebutnya tercatat dalam surat kepemilikan eigendom verponding (EV) atas nama individu berkewarganegaraan Belanda.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tutur dia, yang di kemudian hari menguasai aset tersebut lalu menyerahkan objek tersebut kepada Kompol Sugiharto yang menjabat Kapolwil Surabaya pada tahun 1959.

“Penyidik kan menemukan fakta baru bahwa dulu itu, sejarahnya rumah itu, rumah dinasnya Kapolwil Surabaya tahun 1959. Ya, setelah itu banyak orang mengeklaim sebagai ahli waris pemilik. Makanya ini proses kita sidik untuk membuat terang peristiwa dan menemukan tersangkanya," bebernya.

Edy juga menegaskan, penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Termasuk pula pihak-pihak yang mengaku dan mengeklaim sebagai pemilik bangunan dan lahan tersebut.

“Akan ada beberapa saksi yang kita panggil. Termasuk orang-orang yang mengaku sebagai pemilik terhadap objek itu dan yang menempati saat ini akan kita panggil semua,” jelasnya.

Aparat kepolisian juga menyatakan bahwa mereka tidak akan segan-segan terhadap pihak manapun yang terlibat dalam dugaan kasus pidana tersebut. Mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Siapapun yang terlibat, atau dokumennya tidak benar, dan terlibat dalam dugaan mafia tanah akan ditindak tegas," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pengadilan Negeri Surabaya menunda rencana penyegelan atas rumah yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang diduga berfungsi sebagai kantor organisasi kemasyarakatan Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas).

Humas PN Surabaya Slamet Pujiono menjelaskan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian tidak berencana melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, melainkan adalah penyegelan terhadap aset boedel pailit milik Achmad Sidqus Syahdi, di mana tindakan tersebut dimohonkan oleh kurator Albert Riyadi Suwono.

Sebelumnya, permohonan pailit tersebut diajukan oleh pemohon Tutiek Retnowati terhadap Achmad disebabkan termohon yang tidak sanggup untuk melunasi tagihan utang. Permohonan pernyataan pailit terhadap Achmad pun telah dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya lewat sidang putusan pada Selasa (10/8/2021) silam.

"Jadi, teman-teman jangan salah persepsi. Ini penyegelan, bukan eksekusi ya. Penyegelan itu atas permintaan dari kurator, kurator perkara perdata pailit nomor 20 tahun 2021. Jadi penyegelan," ungkap Pujiono saat ditemui awak media di Gedung PN Surabaya, Jalan Arjuno, Senin (12/1/2026).

Dirinya menjelaskan bahwa pihak pengadilan telah meminta bantuan kepada Polrestabes Surabaya untuk melakukan pengamanan terhadap giat penyegelan yang akan dilakukan. Namun, PN Surabaya telah menerima surat dari Kapolrestabes Surabaya yang berisi permintaan untuk menunda penyegelan.

"Tanggal 9 kemarin, Januari, sore hari Jumat, kita terima surat dari Kapolrestabes [Surabaya] yang menyatakan bahwa minta ditunda karena situasi keamanan Kamtibmas. Jadi, itu istilah beliau. Makanya sekarang karena permintaan dari beliau dari Polrestabes, hari ini penyegelan ditunda," bebernya.

Mengenai langkah selanjutnya, Pujiono menyebut bahwa pihaknya masih menunggu permintaan kembali yang dilayangkan oleh kurator.

Ia memastikan apabila kurator telah melayangkan permohonan penyegelan kepada pengadilan, maka akan segera diajukan permintaan pengamanan atas penyegelan.

"Kita akan menunggu permintaan kembali dari kurator. Kalau kurator meminta, ya kita tindak lanjuti seperti biasa, kita kirim surat ke Polrestabes untuk pengamanan. Kalau Polrestabes menyatakan bisa [dilakukan penyegelan], ya kita laksanakan," terangnya.

Pujiono kembali menegaskan bahwa terselenggaranya tindakan penyegelan tersebut membutuhkan persetujuan atas permintaan tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian.

"Kalau keamanan ya Polres. Kalau pelaksanaan dari kita. Jadi, itu penyegelan ya, bukan eksekusi. Penyegelan karena ini perkara pailit atas permintaan kurator," tegasnya.

Lebih lanjut, Pujiono merinci tindakan penyegelan dilakukan usai putusan pailit yang diputus oleh majelis hakim di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menunjuk kurator yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset agar termohon pailit/debitur dapat membayar utang kepada kreditur.

"Fungsi penyegelan itu kan harta pailit. Termasuk di dalam boedel harta pailit. Makanya, penguasaannya di bawah penguasaan kurator. Segala sesuatu tindak lanjut terhadap barang boedel pailit itu yang menentukan kurator. Jadi, nanti disegel kemudian apa mau dilelang apa mau dijual oleh kurator nanti ya terserah kurator," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) Madura Asli alias Madas mendapat sorotan di media sosial lantaran kejadian yang melibatkan nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijayanti.

Ormas Madas menjadi pembicaraan akibat dugaan aksi intimidasi dan pengusiran terhadap Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, puluhan orang yang diduga anggota Madas tiba-tiba menerobos masuk ke rumah nenek Elina.

Bahkan beberapa orang terlihat melakukan pengancaman agar nenek Elina meninggalkan rumahnya.

Berbagai pihak mengecam keras atas pengusiran di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kritik juga datang dari Anez Patiraja, pendiri Street Boxing Suroboyo, yang mengaku kesal dengan aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat.

"Menanggapi dengan tegas barai keresahan, bahkan melakukan tindakan fisik. Masa puluhan orang berani ke Mbah-mbah umur 80 tahun," ucap Anez dalam unggahan di Instagram resmi Street Boxing Suroboyo, Sabtu (27/12/2025).

Anez juga menyinggung peran ormas sesuai Pasal 1 ayat 1 UU 17/2013/jo. Perpu 2/2017 yang didirikan secara sukarela dan seharusnya memberikan kesan positif.

"Memangnya kalian berguna ormas ini? Harusnya kalian itu menyejahterakan malah, bukan tambah mengintimidasi," tuturnya.

@soloposofficial

Kisah getir menimpa Elina Widjajanti, seorang nenek berusia 80 tahun asal Surabaya. Di usia senjanya, ia justru harus menghadapi dugaan pengusiran paksa dari rumah yang selama ini ia tinggali. Peristiwa itu diduga dilakukan oleh sejumlah orang yang disebut sebagai oknum dari salah satu organisasi masyarakat. Aksi pengusiran tersebut terekam kamera dan menyebar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Tak berhenti di situ, rumah Elina yang berada di Dukuh Kuwuhan 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Samkerep, kini bahkan telah dibongkar. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji atau Cak Ji, mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai pengusiran paksa itu sebagai bentuk main hakim sendiri yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengoyak nurani kemanusiaan. Cak Ji turut menyoroti dugaan keterlibatan oknum ormas dalam peristiwa ini, seraya menegaskan bahwa kekuasaan apa pun tidak boleh berdiri di atas penderitaan orang kecil.

♬ original sound - Solopos Official

Kantor Madas Digeruduk

Akibat unggahan viral tersebut, ratusan Arek Suroboyo mendatangi kantor DPC Madas di Jalan Marmoyo, Surabaya, Jumat (26/12/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap premanisme berkedok ormas yang terjadi dan mencoreng citra Kota Surabaya.

Massa aksi mengecam aksi kekerasan yang dilakukan anggota ormas Madas terhadap nenek Elina.

Anggota Arek Suroboyo meminta ormas yang membuat masalah dan melakukan praktik premanisme sebaiknya dibubarkan saja.

Sebagai lanjutan aksi, Arek Suroboyo melanjutkan protes ke kantor PAC Madas.

Klarifikasi Madas

Klarifikasi Madas

Ormas Madas membantah melakukan pengusiran paksa terhadap Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun.

Hal itu disampaikan saat perwakilan Ormas Madas mendatangi langsung Nenek Elina pada Jumat (26/12/2025)

Koordinator Madas, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa organisasinya tidak pernah membenarkan tindakan perampasan hak, apalagi terhadap warga lanjut usia.

Dia mengimbau seluruh anggota Madas di seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

"Saya berpesan kepada seluruh anggota MADAS di Indonesia, marilah kita melakukan kebaikan. Jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi merampas hak orang lain," kata Yasin.

Dia juga mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Yasin menilai siapapun yang terlibat harus ditindak, termasuk anggota Madas sekalipun.

"Yang kemarin viral di Surabaya itu harus diproses hukum. Meskipun itu anggota MADAS pun, tetap harus diproses hukum," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Nenek Elina, Wellem Mintaraja, memastikan pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur.

Laporan awal terkait dugaan pengeroyokan, dan akan disusul laporan lain, termasuk dugaan pencurian serta penggunaan surat palsu.