Bisnis.com, SURABAYA – Wanita lanjut usia (lansia) berusia 80 tahun Elina Widjajanti menolak langkah restorative justice (RJ) yang diajukan oleh pihak terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau akta autentik atas rumah di Jalan Dukuh Kuwukan No. 27, RT.005/RW.006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya.

Elina menegaskan dirinya tidak akan mundur satu langkah pun terkait perkara tersebut. Pasalnya, pascakejadian itu, Elina mengaku ia masih merasakan trauma yang mendalam ketika dirinya dan seluruh barang kepemilikannya diangkat secara paksa keluar dari kediaman miliknya.

"Kecewa sakit hati, barang-barang saya sudah habis, dan saya diangkat di atas padahal saya mau jalan keluar sendiri. saya diangkat," ucap Elina, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, kuasa hukum Nenek Elina Wellem Mintaraja menjelaskan kliennya telah pemeriksaan oleh penyidik Dirreskrimum Polda Jatim mengenai pengajuan restorative justice dalam dugaan kasus pemalsuan akta tersebut oleh tersangka Samuel Adi Kristanto (SAK).

Wellem menyampaikan beberapa tawaran yang diberikan dalam restorative justice yang diajukan. Pertama, seluruh akta milik Nenek Elina yang sebelumnya berubah tanpa sepengetahuannya, akan dikembalikan seperti sediakala.

"Terkait dengan permohonan dari pihak terlapor mengenai restorative justice yang berkaitan hanya mengenai pasal pemalsuan dokumen aja. Intinya objek tersebut yang sudah beralih berubah nama itu mau dikembalikan ke keadaan seperti semula," beber Wellem.

Selain itu, Wellem juga membeberkan pihak terlapor juga menawarkan akan membangun ulang rumah nenek Elina yang sebelumnya telah dirobohkan tersangka.

"Bangunan [rumah] katanya mau dibangun, didirikan. Namun, kami juga menanyakan terkait barang-barang yang hilang bagaimana pertanggungjawabannya, termasuk dokumen-dokumen tujuh sertifikat hak milik (SHM) hilang," paparnya.

Menanggapi tawaran tersebut, Wellem menegaskan bahwa nenek Elina menolak untuk restorative justice. Kliennya bersikukuh untuk melanjutkan dugaan kasus pemalsuan akta tersebut ke ranah hukum.

"Jadi, kami menolak dan kami memilih untuk melanjutkan supaya ada kepastian hukum," katanya.

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan tindak pemalsuan akta tanah atas rumah Elina Widjajanti dilaporkan ke Polda Jatim dan terdaftar dengan nomor: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 6 Januari 2026.

Laporan itu diajukan setelah viralnya kasus pengusiran paksa nenek Elina dari kediamannya yang diduga dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat.

Kasus ini bermula dari rumah nenek Elina di Jalan Dukuh Kuwukan No. 27, RT.005/RW.006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya yang dibongkar paksa oleh Samuel Adi Kristanto (SAK) yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama segerombolan orang pada 6 Agustus 2025 silam.

Bisnis.com, SURABAYA – Wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) menunjukkan sebanyak 15 berkas dokumen sebagai alat bukti kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan kasus pemalsuan dokumen atau surat autentik kepemilikan atas properti yang terletak di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bukti-bukti baru yang ditunjukkan tersebut diharapkan mampu membongkar praktik ilegal penerbitan akta jual beli (AJB) yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Surat keterangan waris, iya terus kemudian daftar mutasi objek pajak, terus berkaitan sama bukti surat keterangan tanah dari kelurahan yang menerbitkan, yang baru, 2025. Ada 15 lembar yang kita ajukan bukti kita,” beber Wellem di Gedung Ditreskrimum Polda Jatim.

Wellem mengungkapkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam perubahan status kepemilikan pada dokumen Letter C di kelurahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat.

Menurutnya, pada pertengahan September 2025, status tanah tersebut masih tercatat atas nama keluarga kliennya. Namun, status kepemilikannya berubah hanya dalam hitungan hari.

“Pada 19 September 2025 itu [tanah] masih atas nama Elisa Irawati [kakak Elina]. Belum beralih ke siapapun, tapi pada tanggal, ingat ya, pada tanggal 23 [September 2025] itu katanya si nenek sudah berubah nama,” tuturnya.

Mengenai hilangnya sejumlah dokumen penting saat aksi perobohan rumah terjadi, Wellem menegaskan bahwa surat-surat tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Hal ini menjadi krusial sebab dokumen-dokumen tersebut seharusnya tersimpan di dalam rumah sebelum aksi pengusiran dan perobohan dilakukan oleh pihak terlapor.

“Iya, pokoknya dokumen sampai dokumen kan waktu itu ada di dalam. Lah, sekarang dipindahkan ke mana kan kita juga enggak tahu,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Elina melalui kuasa hukumnya berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya.

Kasus tersebut diharapkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi masyarakat marjinal yang menjadi korban dari mafia tanah atau prosedur penerbitan dokumen kepemilikan yang cacat hukum.

Wellem mengatakan, setidaknya ada lima orang yang dilaporkan atas dugaan kasus pemalsuan tersebut, termasuk Samuel Adi Kristanto (SAK). Samuel sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara pengusiran, kekerasan dan pembongkaran rumah Elina. Laporan itu pun sudah diterima dengan Nomor: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur.

“Saya berharap ya proses hukum mengenai pelaporan dugaan pemalsuan dokumen ini bisa sampai tuntas. Supaya tidak terjadi lagi seperti kejadian si nenek. Jadi, menerbitkan akta jual-beli katakan jual-beli tanah terutama, tapi dasarnya kurang. Jadi, kasihan gitu masyarakat kecil,” pungkas Wellem.

Bisnis.com, SURABAYA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) angkat bicara mengenai desakan publik yang berharap agar organisasi tersebut untuk dapat dibubarkan.

Hal tersebut merupakan buntut atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik nenek Elina Widjajanti (80) di Surabaya, yang diduga melibatkan salah satu anggota ormas tersebut. MY, anggota ormas Madas Sedarah yang telah dinonaktifkan tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur berkaitan dengan kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Madas, Moh Taufik menegaskan bahwa kewenangan untuk dapat membubarkan ormas sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut pun hanya dapat dilakoni bila suatu ormas terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar konstitusi dan dasar negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Keputusan [pengadilan] tata usaha negara itu yang punya hak untuk mencabut. Dia adalah pejabat [pengadilan] tata usaha negara, yang memberikan legalisasi," ungkap Taufik di Surabaya, Kamis (8/1/2026).

Taufik pun turut mempersilakan pihak-pihak yang tetap bersikukuh menginginkan pembubaran ormas yang dikomandoinya itu dengan menempuh jalur resmi yang telah tersedia. Namun, Taufik menekankan bahwa organisasinya tersebut memiliki program kerja dan niatan baik bagi masyarakat luas.

"Silakan dilakukan upaya-upaya apabila keberatan, tetapi kami mohon maaf kepada semuanya, publik ya. Kami, itikad baik ini bahwa program Madas ke depan, dari awal, meningkatkan sumber daya manusia," tegas Taufik.

Dirinya juga memberikan contoh nyata kontribusi ormas Madas Sedarah, seperti membantu pembangunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ambulans gratis, serta bantuan hukum.

"Terakhir, kemarin kami membangunkan rumah bagi orang yang tidak mampu," tambahnya.

Mengenai kasus oknum anggota Madas Sedarah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur dalam kasus pengusiran nenek Elina beberapa waktu lalu, Taufik berharap kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang.

Selain itu, Taufik juga mengingatkan publik untuk dapat lebih teliti dan memastikan keanggotaan seseorang sebelum mengaitkan tindakan premanisme dengan nama organisasi tertentu.

"Silakan lihat KTA-nya karena sekarang itu [anggapan publik] bagi yang melakukan pelanggaran Madas, begini Madas, ini Madas," imbaunya.

Taufik menyoroti adanya stigma buruk yang disematkan publik terhadap ormas Madas setiap kali terjadi pelanggaran hukum oleh individu tertentu. Oleh sebab itu, dirinya berharap kepada masyarakat untuk dapat bertindak bijak, dengan melakukan deteksi awal sebelum bertindak, terlebih saat berselancar di jagat media sosial.

"Tetapi yakinlah dan percaya, Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik, untuk berbuat baik," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Elina Widjajanti, nenek berusia 80 tahun yang menjadi korban pengusiran dan pembongkaran kediamannya di Surabaya, kembali membuat laporan kepada aparat mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta kepemilikan rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Laporan tersebut dilayangkan dan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim dengan nomor registrasi: LP/B/18/1/2026/SPKT/Polda Jawa Timur tertanggal 6 Januari 2026.

Kuasa hukum Elina, Wellem Mintarja menjelaskan bahwa terdapat sekitar lima orang yang dilaporkan kliennya itu. Termasuk di antaranya adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), sosok tersangka yang mendalangi aksi pengusiran dan perobohan paksa rumah Elina.

"Kami laporkan dugaan pemalsuan surat. Ada beberapa yang kami laporkan. Dokumen mengenai objek tanah di Kuwukan yang rata dengan tanah. Jumlahnya ada lima," ucap Wellem dikutip Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, rumah maupun lahan yang selama ini ditempati nenek Elina beserta sanak familinya selama ini tidak pernah dijual kepada pihak manapun. Surat legalitas lahan dalam bentuk Letter C tersebut atas nama saudara kandung Elina, yakni Elisa Irawati.

Namun, tiba-tiba muncul pencoretan surat Letter C atas nama orang lain berdasarkan dokumen akta jual beli (AJB) tahun 2025. Wellem menjelaskan bahwa Elisa Irawati yang tertulis sebagai pemilik lahan tersebut telah meninggal dunia pada 2017.

"Awalnya kan atas nama Bu Elisa Irawati. Nah surat keterangan tanah itu, dasarnya itu kan dari akta Jual beli, dasar pencoretannya. Nah akta jual beli itu posisinya 2025. Sedangkan akta jual beli tersebut berdasarkan pada surat kuasa jual 2014," bebernya.

"Sedangkan bu Elisa sendiri meninggal 2017. Orang meninggal kok bisa melakukan jual beli, kan gak mungkin itu," tambahnya.

Dalam laporan tersebut, Wellem menyatakan bahwa kliennya mengantongi dan telah menunjukkan sejumlah bukti dokumen, termasuk surat ahli waris sebagai bahan yang dapat digunakan aparat kepolisian dalam menelusuri tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan.

Adapun, Elina melaporkan Samuel cs dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta autentik dan atau keterangan palsu dalam akta autentik UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 KUHP dan atau Pasal 392 KUHP dan atau Pasal 394 KUHP.

Sementara itu, Elina mengaku bahwa selama ini dirinya tidak pernah menjual rumah ataupun lahan miliknya tersebut kepada pihak luar. Dengan pelaporan itu, dirinya berharap surat atau akta kepemilikan rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

"Enggak pernah [dijual ke siapapun]. Ya [harapannya] dikembalikan atas nama Elisa," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Elina diusir oleh sekelompok orang dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Dalang dari peristiwa nahas tersebut adalah Samuel Adi Kristanto (SAK), yang turut serta menggandeng puluhan orang untuk mengusir dan menyeret Elina dari rumahnya pada 6 Agustus 2025 lalu.

Samuel berdalih bahwa ia melakukan tindakan tersebut berlandaskan akta jual-beli. Lalu, Samuel pun menyegel rumah dan meratakannya dengan tanah pada 15 Agustus 2025.

Atas kejadian itu, Elina pun melapor ke Polda Jatim dengan Nomor: LP/B/1546/X/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 29 Oktober 2025.

Aparat Polda Jatim kemudian menangkap Samuel dan Yasin dan menetapkan keduanya sebagai tersangka pada Senin (30/12). Selanjutnya, Polda Jatim juga kembali menangkap dan menetapkan WE dan SY alias Klowor sebagai tersangka, di mana keduanya terbukti terlibat dalam kasus yang sama.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan perwakilan organisasi kemasyarakatan Madura Asli Sedarah (Madas) telah melangsungkan pertemuan hari ini, Selasa (6/1/2026).

Pertemuan dengan agenda mediasi serta dialog terbuka tersebut digelar di Universitas dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, yang dimoderatori oleh Rektor Unitomo Prof. Siti Marwiyah.

Adapun, antarkedua belah pihak yang sempat berseteru, baik Armuji beserta ormas Madas telah sepakat untuk menempuh jalur damai berkaitan dengan laporan yang dilayangkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Sebelumnya, Armuji sempat dilaporkan oleh ormas Madas kepada pihak kepolisian atas unggahan pada sejumlah akun sosial media @cakj1 terkait dengan kasus pengusiran, kekerasan, dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) oleh segerombolan orang yang disebut oknum anggota ormas.

Saat pertemuan berlangsung, Armuji mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung, yakni ketika dirinya menyebut nama salah satu ormas dalam unggahan video inspeksi mendadak (sidak) di lahan bekas kediaman nenek Elina.

"Saya mohon maaf, saya khilaf menyebut ada logo Madas pada baju pelaku pengusiran rumah nenek Elina. Di situlah kemungkinannya bahwa saya itu seolah-olah mendiskreditkan Madas, tapi hati kecil saya tidak ada niatan apapun untuk ke arah sana," ungkap Armuji.

Armuji juga menjelaskan bahwa latar belakang dirinya melakukan sidak ke lahan bekas kediaman nenek Elina tersebut karena telah menerima banyak laporan dari masyarakat. Peristiwa pengusiran dan pembongkaran paksa tersebut kemudian meluas di media massa serta media sosial.

"Singkat cerita, bahwa pada saat saya sidak ke tempat nenek Elina karena ada laporan. Saya di-tag, yang memviralkan itu bukan saya duluan, tapi adalah televisi," bebernya.

Ketua DPC PDIP Surabaya ini mengaku bahwa dirinya secara terang-terangan menyebut nama ormas Madas saat tengah melakukan tanya-jawab dengan pihak keluarga nenek Elina saat itu. Namun, Armuji menyatakan bahwa penyebutan Madas saat berbincang dengan pihak keluarga nenek Elina tidak semata-mata bertujuan untuk mendiskreditkan ormas tersebut.

"Nah, dengan pernyataan kekhilafan saya itu menyebut ada logo Madas maka saya mohon maaf. Namanya orang, namanya khilaf, ya tidak ada maksud lain karena sepuluh kali saya menyebut oknum [dalam unggahan sidak tersebut]," tegasnya.

Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini pun menjelaskan bahwa dirinya kala itu melontarkan kata Madas hanyalah sebagai bentuk penegasan agar ormas terkait dapat menjatuhkan sanksi terhadap oknum anggotanya yang terbukti terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina.

"Nah, saya mungkin kekhilafan omongannya itu sekali aja. Nah, kalau itu memang bukan anggota Madas, maka wajib organisasi Madas mencari Yasin (tersangka pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Elina) dan menghukumnya. Mengasih sanksi. Ada itu [dalam unggahan]," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menyatakan bahwa pihaknya telah menerima permintaan maaf yang disampaikan langsung oleh Armuji saat sesi mediasi berlangsung.

"Semoga ini menjadi, dalam rangka klarifikasi dan penjelasan, beliau sudah minta maaf dan saya sudah minta maaf kepada senior (Armuji) tadi," ucapnya.

Berkaitan dengan keterlibatan Muhammad Yasin (MY) pada kasus nenek Elina, Taufik mengakui bahwa tersangka memang terdaftar sebagai anggota Madas.

Namun, Yasin disebutnya baru tercatat secara resmi pada Oktober 2025, sedangkan peristiwa pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina terjadi beberapa bulan sebelum pelaku ditetapkan secara resmi sebagai anggota Madas.

Lebih lanjut, Taufik pun mendukung proses hukum yang tengah dilakukan oleh aparat Polda Jatim terhadap tersangka. Ia pun kembali menegaskan bahwa ormas Madas tidak ada sangkut-pautnya dengan peristiwa pengusiran paksa nenek Elina.

"Itu proses hukum saja, dan kita dari awal sudah bilang bahwa kami Madas Sedarah tidak ada kaitannya apapun dalam persoalan ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufik mewakili pribadi dan organisasi juga menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat suku Madura yang terdampak stigmaisasi oleh publik akibat peristiwa silam.

"Mohon maaf kepada semuanya publik ya. Kami minta maaf kalau hal-hal ini menjadi tidak kondusif atau bahkan membuat gaduh atau justru menjadi kerusuhan. Kami minta maaf," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah bertujuan untuk menyelesaikan segenap permasalahan premanisme dan sengketa tanah secara hukum di Kota Pahlawan.

Eri menyebut bahwa segenap jajaran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut akan bergerak di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Kita siapkan posko di masing-masing wilayah, Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Eri menyatakan pihaknya tidak ingin, bila tiap-tiap permasalahan terdapat oknum yang menggunakan pihak lain untuk mengintimidasi seseorang. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah yang berisi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu disebutnya dapat menindaklanjuti permasalahan premanisme dan sengketa tanah berdasarkan koridor hukum yang adil.

“Negara kita ini negara hukum. Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor setiap permasalahan yang dialami ke Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Dengan begitu, maka ia berharap, tidak ada lagi permasalahan sengketa tanah yang sampai merugikan pihak tertentu ke depannya.

“Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka satgas penanganan premanisme ini akan turun, tapi saya mohon kepada warga Surabaya untuk melapor, harus berani melapor,” tegasnya.

Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline untuk pengaduan masyarakat melalui nomor +62 817-0013-010 dan Call Center (CC) 112. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan masalahnya kepada jajaran kelurahan berkaitan dengan aksi premanisme dan sengketa tanah.

“Bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan ke kelurahan. Kelurahan punya waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan langsung dengan Satgas Mafia Tanah. Maka ayo kita jaga kota ini, Surabaya ini adalah kota berdasarkan hukum, negara kita negara hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembentukan Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Aparat kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas) secara resmi melaporkan unggahan pada akun media sosial Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, @cakj1 ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur atas dugaan penyebaran informasi/berita bohong (hoaks).

Laporan yang dilayangkan oleh Madas tersebut telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jawa Timur, dengan nomor laporan polisi: LP/B/10/I/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR.

Ketua DPP Madas Mohammad Taufik menjelaskan, latar belakang laporan pihaknya kepada aparat kepolisian itu berkenaan dengan konten di sejumlah akun media sosial @cakj1, yakni unggahan video inspeksi mendadak (sidak) Armuji di lahan bekas kediaman wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80) di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, yang dirobohkan.

"Laporan kita itu titik penekanannya begini, sidak itu ada perkataan yang disampaikan oleh wakil kota Surabaya mengatakan pakai baju Madas. Kita tahu beredar, silahkan kawan-kawan bisa share, tidak ada baju Madas ataupun atribut Madas apapun yang dipakai," ucap Taufik saat ditemui di Mapolda Jatim, Senin (5/1/2026).

Taufik juga menjelaskan, selain melaporkan mengenai unggahan media sosial pada akun medsos Wakil Wali Kota Armuji yang disebutnya hoaks itu, pihaknya juga turut melaporkan berbagai unggahan sejumlah akun media sosial Lainnya di jagat maya, yang disebutnya menjadi salah satu pemicu terjadinya peristiwa kerusuhan hingga perusakan kantor Madas di kawasan Wonokromo, Surabaya.

"Ada beberapa, pihak-pihak juga yang kami juga lampirkan bukti adanya hoaks. Hoaks itu beberapa akun-akun yang pada saat itu menimbulkan kerusuhan itu. Sampai ada terjadi kerusakan dan beberapa sweeping yang mengatasnamakan Arek Surabaya, dan saya yakin itu bukan Arek Surabaya. Saya yakin itu," tegas Taufik.

Dirinya juga mengungkapkan, laporan polisi yang ditujukan terhadap akun media sosial milik Armuji dan sejumlah akun media sosial lainnya tersebut berkaitan dengan pelanggaran Pasal 28 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mengenai bukti pelaporan yang diserahkan kepada pihak kepolisian, Taufik membeberkan bahwa pihaknya telah menyerahkan tangkapan layar dari unggahan pada akun YouTube, Instagram, dan TikTok @cakj1 beserta sejumlah foto yang disimpan dalam diska lepas (flashdisk).

"Bukti, salah satunya tentu video [dari] akun, tiga akun [media sosial Armuji], itu kami sudah screenshot-kan, dan kami sudah transferkan ke flashdisk, kemudian beberapa foto. Bukti elektronik semua. Sementara empat [bukti], tinggal nanti kelengkapan nanti," jelasnya.

Berkaitan dengan penahanan oleh aparat penyidik Polda Jawa Timur atas Muhammad Yasin (MY) mengenai kasus Elina, Taufik mengakui bahwa tersangka memang secara resmi terdaftar sebagai anggota Madas. Namun, Yasin disebutnya baru tercatat secara resmi sebagai anggota Madas pada Oktober 2025, sedangkan peristiwa pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Elina terjadi beberapa bulan sebelum pelaku ditetapkan bergabung sebagai anggota ormas.

"Dan itu terjadi 6 Agustus 2025. Viralnya Desember. Pak Yasin yang saat ini ditahan di Polda Jawa Timur itu tergabung [sebagai anggota Madas] setelah Oktober itu. Kami mengakui [Yasin sebagai anggota Madas], tetapi kejadian itu bukan sama sekali mengatasnamakan ormas Madas. Itu klir semuanya, gitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lahan kediaman milik wanita lanjut usia yang disebut-sebut dibongkar paksa oleh segerombolan orang, Elina Widjajanti (80) di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Rabu (24/12/2025) silam.

Dalam video tersebut, Armuji meminta keluarga Elina untuk menjelaskan kronologi perkara. Salah satu anggota keluarga Elina pun menceritakan bahwa terdapat oknum yang mengusir paksa neneknya menggunakan seragam Madas.

“Oknum Madas? Orang sini? Kita berharap Pak Kapolda segera ditindak oknum Madas, oknum ya. Organisasi Madasnya pun mungkin tidak menghendaki cara-cara brutal, tidak manusiawi,” timpal Armuji.

Oknum tersebut, diduga merujuk pada M. Yasin, yang telah dinonaktifkan dari keanggotaan ormas Madas usai terlibat pengusiran paksa Nenek Elina. Yasin pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

“Saya yakin ini, oknum seperti ini, tolong organisasi Madas, ini ditindak tegas laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini biar nanti ada keadilan di sana,” sambung Armuji.

Bisnis.com, SURABAYA — Wali Kota SurabayaEri Cahyadi menggagas pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Agraria untuk menangani permasalahan dan laporan warga mengenai masalah pertanahan.

Pembentukan satgas tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

"Yang terbaru adalah Satgas Anti-Preman, dan yang kedua adalah satgas terkait dengan Gugus Tugas Reformasi Agraria," ungkap Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (5/1/2025).

Dirinya menyebut bahwa persoalan mengenai tanah tidak lagi ditangani secara terbatas oleh pihak kelurahan, tetapi masyarakat dapat mengajukan laporan langsung ke Satgas Reformasi Agraria.

Eri menegaskan bahwa satuan tugas tersebut juga diisi oleh segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Surabaya, termasuk di dalamnya jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kan [bila masyarakat ada masalah terkait tanah] nggak bisa ngeles, ada BPN-nya, ada kejaksaan-nya, ada kepolisian, ada pemerintah kota, jadi cepat, masalahnya bisa cepat selesai," bebernya.

Untuk mekanisme pengaduan, Eri menyebut bahwa sementara waktu masyarakat dapat memanfaatkan layanan darurat 112 untuk melaporkan memgenai masalah pertanahan. Nantinya, Satgas Reformasi Agraria akan memiliki layanan hotline khusus.

"Nanti kita siapkan, laporan khususnya. hotline-nya sementara masih 112, tapi kita lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung [menangani laporan tanah], tapi dia bisa lapor 112," ungkap Eri.

Untuk sementara, kantor layanan Satgas Reformasi Agraria masih terpusat di kawasan pusat kota. Rencananya, pusat layanan satgas akan dibentuk di lima wilayah Surabaya, yakni barat, pusat, timur, utara dan selatan.

"Sementara kita masih ada di pusat kota, di sebelahnya (kantor) Inspektorat. Tapi nanti Insya Allah kita lagi mencari tempat, kita ada di lima wilayah," imbuhnya.

Untuk itu, Eri pun mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak segan melapor kepada pihaknya melalui Satgas Reformasi Agraria bila menghadapi permasalahan pertanahan.

"Sehingga nanti masyarakat kalau ada permasalahan terkait dengan tanah, misal ditipu, ya lapor ke situ," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa dirinya siap sedia untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti terlibat dalam tindakan premanisme, termasuk berbagai bentuk kekerasan dan pemaksaan terhadap warga.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas tindakan anggota ormas yang diduga kuat terlibat dalam kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80).

“Jadi, ketika itu yang melakukan atas nama organisasi masyarakat, maka proses hukum harus berjalan, dan kita juga akan merekomendasikan untuk dibubarkan ormas itu ketika melakukan premanisme di Kota Surabaya,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (30/12/2025).

Dia juga memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

Salah satunya adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.

"Jadi kita tidak ingin ada premanisme dan kegiatan apapun yang meresahkan masyarakat. Kita akan lakukan sosialisasi terkait SK [Satgas] Anti-Premanisme yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini menyebut bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari seluruh ormas dan tokoh masyarakat dari berbagai suku pada penghujung tahun 2025 mendatang.

"Tanggal 31 Desember, kita akan mengumpulkan semua ormas dan semua suku yang ada di Kota Surabaya untuk memastikan bahwa telah ada Satgas Anti-Premanisme," sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Surabaya dibangun atas nilai agama dan Pancasila sehingga berbagai tindakan kekerasan dalam wujud apapun, termasuk premanisme, tidak dapat ditoleransi.

"Maka [kalau] ada yang melakukan ini [premanisme], hukumnya haram di Kota Surabaya,” tegasnya.

Selain itu, Eri juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor kepada pihak berwajib apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan pemaksaan.

"Kami bisa tindaklanjuti dan kita hilangkan yang namanya premanisme di Kota Surabaya," imbuhnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur secara resmi telah menetapkan dua tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman nenek Elina Widjajanti (80), yakni SAK dan MY.

SAK terlebih dahulu diringkus penyidik Ditreskrimum Polda Jatim pada Senin (29/12/2025). Sementara MY, yang disebut-sebut sebagai pentolan atau anggota salah satu organisasi masyarakat (ormas) di Surabaya masih dalam pengejaran aparat berwajib.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko pun menyebut, jumlah tersangka kemungkinan besar dapat bertambah karena pelaku pengusiran dan pembongkaran paksa diketahui lebih dari 2 orang.

"MY, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY," kata Widi kepada awak media di Mapolda Jatim, Senin (30/12/2025).

Widi menyebut, penetapan keduanya sebagai tersangka dilaksanakan setelah rangkaian proses pemeriksaan ahli, saksi-saksi, hingga melakukan gelar perkara.

"Kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang yaitu SAK dan MY," tutur Widi.

Dia juga menjelaskan, jajarannya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAK. Saat ini, pelaku tengah menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik.

"Kami juga sudah melakukan yang tadi, penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan," bebernya.

Atas perbuatannya, SAK dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara 5,5 tahun.

"Pasal 170 KUHP ya. Barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang yang ancamannya 5 tahun 6 bulan," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, MY diketahui merupakan pentolan atau anggota organisasi masyarakat (ormas) Madura Asli Sedarah (Madas), yang diduga melakukan tindakan pengusiran dan pembongkaran paksa terhadap rumah nenek berusia 80 tahun, Elina Widjajanti.

Ketua Umum DPP Madas, Moh Taufik, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Ia pun menyatakan prihatin atas peristiwa yang menimpa Elina.

"Yang pertama tentu yang kami sesali dan memang saya pribadi sebagai ketua umum Madas ini sangat prihatin dengan kejadian ini. Kami sangat tidak setuju tindakan-tindakan itu," tutur Taufik.

Taufik pun menegaskan, Madas sama sekali tidak terlibat pada peristiwa nahas yang terjadi pada Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut tidak ada hubungannya dengan organisasinya.

Meski demikian, Taufik mengakui ada satu orang anggotanya, berinisial Y, yang diduga terlibat dalam aksi pengusiran dan pembongkaran rumah itu. Namun, kejadian itu disebutnya terjadi ketika Y belum resmi menjadi personel Madas.

Y diketahui baru resmi bergabung sebagai anggota Madas dua bulan setelah kejadian, pada Oktober 2025.

Taufik pun mengaku bahwa ia telah memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, serta menonaktifkannya secara sementara.

"Saya sudah memanggil anggota yang diduga terlibat itu. Namun pada saat itu dia belum menjadi anggota kami. Dia siap dan sudah kita nonaktifkan sekarang karena kami tidak mentolerir tindakan amoral itu," ucapnya.

Taufik juga membantah narasi yang menyebut Y mengenakan atribut Madas saat melakukan aksi pengusiran dan kekerasan terhadap Elina.

Menurutnya, Y memang memakai baju merah yang identik dengan ormasnya, tetapi tidak ada simbol ataupun tulisan organisasi itu pada pakaian yang dikenakannya itu.

"Sementara dinonaktifkan, kita menunggu proses hukum yang ada karena di internal dia sudah membuktikan bahwa dia tidak membawa Madas dan dia tidak memakai atribut Madas dan kita bisa buktikan itu, ini bajunya, ini videonya yang lengkap. Itu tidak ada atribut Madas apapun," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah resmi menetapkan dua orang, yakni SAK dan MY, sebagai tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman wanita lanjut usia, Elina Widjajanti (80).

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menerangkan bahwa penetapan keduanya menjadi tersangka usai dilaksanakannya rangkaian proses pemeriksaan ahli, saksi-saksi, hingga melakukan gelar perkara.

"Kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap dua orang yaitu SAK dan MY," ucap Widi kepada awak media di Mapolda Jatim, Senin (29/12/2025).

Dia menjelaskan, jajarannya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SAK. Saat ini, pelaku tengah menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik.

"Dan kami juga sudah melakukan yang tadi, penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan," bebernya.

Untuk tersangka lainnya, yakni pelaku berinisial MY, Widi menyebut bahwa jajaran penyidik Ditreskrimum Polda Jatim tengah melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

Diketahui, MY merupakan pentolan dari salah satu organisasi masyarakat (ormas), yang melakukan pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina.

"MY, tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY," tambahnya.

Atas perbuatannya, SAK dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara 5,5 tahun.

"Pasal 170 KUHP ya. Barang siapa dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang yang ancamannya 5 tahun 6 bulan," ujarnya.

SURABAYA - Polda Jawa Timur akhirnya menetapkan dua tersangka pelaku pengusiran paksa nenek Elina Widjajanti (80) dan merusak rumahnya di Jalan Dukuh Kuwukan Nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya.

Kedua pelaku ditetapkan jadi tersangka setelah penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur melakukan serangkaian pemeriksaan berbasis scientific crime investigation (SCI) dan gelar perkara. Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial SAK dan MY.

“Dari hasil gelar perkara tersebut, kami menetapkan dua orang tersangka, yakni SAK dan MY,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimun) Polda Jawa Timur Kombes Pol Widi Atmoko di Mapolda Jatim, Senin (29/12/2025).

Tersangka SAK (Samuel Adi Kristanto), telah lebih dahulu diamankan dan saat ini menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

Sedangkan tersangka MY (Muhammad Yasin) masih dalam proses pengejaran oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Timur.

Kedua tersangka dijerat Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

“Pasal yang kami terapkan adalah Pasal 170 KUHP,” tegas Dirreskrimun.

Dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui tersangka SAK diduga berperan mengumpulkan dan membawa sejumlah orang ke lokasi kejadian. Sedangkan tersangka MY disebut terlibat langsung dalam aksi kekerasan fisik terhadap korban bersama beberapa orang lainnya.

“MY bersama tiga orang lain melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengangkat dan membawa korban keluar secara paksa,” papar Widi.

Sementara itu terkait penahanan kedua tersangka, Widi menegaskan bahwa keputusan tersebut akan ditentukan setelah pemeriksaan lanjutan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Penyidik juga membuka kemungkinan jumlah tersangka bertambah seiring pendalaman perkara.

“Untuk sementara kami menetapkan dua tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain,” ujar Widi.