Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap alasan di balik belum tuntasnya pembayaran pesangon eks karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang hingga kini masih menyisakan kewajiban besar sejak perusahaan dinyatakan pailit pada 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan hingga saat ini baru sekitar 20 persen pesangon yang dibayarkan kepada 1.225 eks pegawai Merpati, sementara sisanya belum terealisasi.

Pembayaran upah yang sempat tertunggak sebelumnya telah diselesaikan oleh kurator dalam proses kepailitan perusahaan. Indah menjelaskan mandeknya pembayaran pesangon tersebut terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara nilai aset dan besarnya utang perusahaan.

Ia mengungkapkan total kewajiban PT Merpati Nusantara Airlines mencapai sekitar Rp11,3 triliun, sementara hampir 95 persen aset perusahaan telah dilelang untuk menutup utang. Sisa aset yang ada saat ini pun sangat terbatas, yakni sekitar Rp2 miliar, tetapi belum dapat dicairkan.

"Aset di Jayapura dan Biak belum dapat dieksekusi atau belum dapat dijual karena biaya penjualan lebih besar daripada nilai aset tersebut. Pada 2025, hanya sekitar 3 persen dari total utang senilai Rp2 miliar," ujar Indah melansir Detikfinance.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat penyelesaian kewajiban pembayaran pesangon kepada eks karyawan menjadi sangat bergantung pada hasil kerja tim kurator, serta potensi intervensi dan dukungan kebijakan pemerintah.

Indah juga menyebut dalam audiensi dengan kurator, Kemnaker mendapat informasi penyelesaian kewajiban tersebut ditargetkan rampung pada 2027. Meski demikian, Kemnaker meminta agar tidak ada harapan yang tidak realistis diberikan kepada para eks pekerja.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu, pada audiensi di 25 Februari, kami menyampaikan kepada kurator saran agar kurator pun terlebih terbuka dan transparansi kepada para pekerja. Kemudian, kami juga menyarankan tim advokasi diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan OJK guna mencari solusi lebih lanjut," katanya.

Merpati Nusantara Airlines sendiri telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada 2022 dan dibubarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp214,6 miliar kepada sebuah perusahaan properti yang dinyatakan terbukti melakukan pidana perpajakan, yakni PT Gala Bumiperkasa (GBP), Kamis (12/3/2026).

Atas putusan Majelis Hakim, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Samingun menjelaskan bahwa putusan ini merupakan puncak dari proses penanganan perkara yang menghadapi berbagai tantangan.

"Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (25/3/2026).

Samigun menjelaskan bahwa pada tahap penyidikan, penyidik menghadapi empat kali upaya praperadilan hingga ketidakhadiran tersangka pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Kendati demikian, dia menilai proses penegakan hukum tetap berjalan hingga perkara ini dapat dilimpahkan ke pengadilan dan memperoleh putusan.

Lebih lanjut, Samigun mengapresiasi kerja sama yang erat, sinergi yang berkesinambungan, dan kolaborasi yang solid antara DJP Kemenkeu, Polri, dan Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antar aparat penegak hukum tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penanganan perkara hingga perkara ini dapat disidangkan dan diputus oleh pengadilan.

"Melalui penegakan hukum perpajakan yang konsisten dan berkeadilan, DJP berharap dapat terus mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta mengamankan penerimaan negara guna mendukung keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan," tuturnya.

Adapun Majelis Hakim PN Surabaya dalam putusannya menyatakan PT GBP terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Putusan ini menegaskan komitmen penegakan hukum perpajakan terhadap pelanggaran yang merugikan pendapatan negara.

Atas perbuatannya, PT GBP dijatuhi pidana denda sebesar Rp214.683.390.950 yang merupakan denda sebesar dua kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp107.341.695.475,00.

Selain pidana denda, PN Surabaya menetapkan perampasan barang bukti berupa aset tanah dan bangunan milik PT GBP untuk selanjutnya dilelang dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

Bisnis.com, SURABAYA – Rumah milik Wawan Syarwhani (80) di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur diduga dibongkar tiba-tiba dan dialihfungsikan menjadi dapur tempat produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa sepengetahuannya.

Namun, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 pun mengklaim bahwa lahan itu telah menjadi kepemilikan perusahaan plat merah tersebut lewat putusan pengadilan.

Pantauan di lokasi, bangunan yang awalnya difungsikan sebagai kediaman tersebut kini telah berubah menjadi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Wawan pun menyebut bahwa bangunan tersebut memang kosong dan tidak pernah disewakan kepada pihak manapun sejak April 2025 silam. Saat itu, pagar rumah pun disebutnya masih terkunci rapat.

Selanjutnya pada sekitar Agustus 2025, Wawan menerima kabar dari warga sekitar bahwa sekelompok orang memasuki rumahnya dan menebangi pepohonan di sana.

“Tidak ada pemberitahuan. Berita yang beredar, katanya oleh Pelindo disewakan kepada SPPG, tapi saya ndak punya buktinya. Sementara di atasnya, ada rumah saya,” ujar Wawan dikutip Senin (26/1/2026).

Atas kejadian tersebut, Wawan kemudian melapor ke aparat kepolisian. Ia bahkan meminta agar proses pembongkaran dan pembangunan untuk dapat dihentikan. Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan serta kejelasan atas laporan tersebut.

“Saya bulan Agustus mengajukan pelaporan ke polres untuk pembongkaran dan pembangunannya dihentikan, tapi sampai sekarang enggak ada respon,” bebernya.

Wawan menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan aset sah miliknya. Ia mengklaim telah mengantongi akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, pada 2017 lalu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sempat menggugatnya dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Namun, perkara tersebut, lanjut Wawan, telah dimenangkannya hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pengadilan Negeri Surabaya kala itu juga menawarkan dua pilihan penyelesaian. Pertama, Wawan tetap menempati rumah atas izin Pelindo atau opsi kedua, Pelindo harus menebus harga atas aset rumah tersebut.

“Tapi, dari pihak Pelindo pun juga tidak pernah memberikan keputusan atau jawaban,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wawan juga mengaku sampai bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar izin pendirian dari SPPG tersebut dicabut. Dia menilai bahwa legalitas pendirian dapur MBG di atas lahannya tersebut bersifat tidak sah.

“Saya juga sudah bersurat ke Kemendagri, juga mengajukan perlindungan hukum ke Danantara, tapi sampai sekarang juga enggak ada jawaban semua,” ucapnya.

Menurut Wawan, hingga kini pihak Pelindo Regional 3 yang juga menyebut berkuasa atas lahan tersebut, tidak pernah menjalin komunikasi dengan dirinya. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

“Saya inginnya dikembalikan, tapi kalau memang dari pihak sana semisal mau disewa untuk dapur MBG ya monggo, yang penting ada omongan,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mengklarifikasi terkait perkara tersebut. Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menegaskan bahwa sengketa atas lahan tersebut telah melewati seluruh rangkaian proses hukum di pengadilan.

Putusan atas perkara tercatat dalam Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Jo. Nomor 306 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

“Di mana putusan pengadilan itu sendiri sudah berkekuatan hukum tetap atau mencapai inkrah,” beber Karlinda dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya melalui juru sita telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024. Objek sengketa berupa lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) kemudian diserahkan kepada Pelindo selaku pemohon eksekusi.

“Dalam eksekusi itu, objek sengketa berupa lahan Hak Pengelolaan (HPL) telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi,” tegasnya.

Karlinda menambahkan, terdapat dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Masing-masing terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

Dengan terbitnya berita acara eksekusi tersebut, Pelindo pun menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan secara penuh dalam upaya menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.

Karlinda pun menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pelindo juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan pengadilan.

“Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu,” jelasnya.

Karlinda pun menyatakan bahwa Pelindo Regional 3 senantiasa berkomitmen menghormati proses hukum yang berlaku serta menjaga kepastian hukum atas aset negara yang pihaknya kelola.

“Pelindo Regional 3 berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Caption Foto

Bisnis.com, SURABAYA – Pengadilan Negeri Surabaya menunda rencana penyegelan atas rumah yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, yang diduga berfungsi sebagai kantor organisasi kemasyarakatan Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas).

Humas PN Surabaya Slamet Pujiono menjelaskan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian tidak berencana melakukan eksekusi terhadap lahan tersebut, melainkan adalah penyegelan terhadap aset boedel pailit milik Achmad Sidqus Syahdi, di mana tindakan tersebut dimohonkan oleh kurator Albert Riyadi Suwono.

Sebelumnya, permohonan pailit tersebut diajukan oleh pemohon Tutiek Retnowati terhadap Achmad disebabkan termohon yang tidak sanggup untuk melunasi tagihan utang. Permohonan pernyataan pailit terhadap Achmad pun telah dikabulkan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya lewat sidang putusan pada Selasa (10/8/2021) silam.

"Jadi, teman-teman jangan salah persepsi. Ini penyegelan, bukan eksekusi ya. Penyegelan itu atas permintaan dari kurator, kurator perkara perdata pailit nomor 20 tahun 2021. Jadi penyegelan," ungkap Pujiono saat ditemui awak media di Gedung PN Surabaya, Jalan Arjuno, Senin (12/1/2026).

Dirinya menjelaskan bahwa pihak pengadilan telah meminta bantuan kepada Polrestabes Surabaya untuk melakukan pengamanan terhadap giat penyegelan yang akan dilakukan. Namun, PN Surabaya telah menerima surat dari Kapolrestabes Surabaya yang berisi permintaan untuk menunda penyegelan.

"Tanggal 9 kemarin, Januari, sore hari Jumat, kita terima surat dari Kapolrestabes [Surabaya] yang menyatakan bahwa minta ditunda karena situasi keamanan Kamtibmas. Jadi, itu istilah beliau. Makanya sekarang karena permintaan dari beliau dari Polrestabes, hari ini penyegelan ditunda," bebernya.

Mengenai langkah selanjutnya, Pujiono menyebut bahwa pihaknya masih menunggu permintaan kembali yang dilayangkan oleh kurator.

Ia memastikan apabila kurator telah melayangkan permohonan penyegelan kepada pengadilan, maka akan segera diajukan permintaan pengamanan atas penyegelan.

"Kita akan menunggu permintaan kembali dari kurator. Kalau kurator meminta, ya kita tindak lanjuti seperti biasa, kita kirim surat ke Polrestabes untuk pengamanan. Kalau Polrestabes menyatakan bisa [dilakukan penyegelan], ya kita laksanakan," terangnya.

Pujiono kembali menegaskan bahwa terselenggaranya tindakan penyegelan tersebut membutuhkan persetujuan atas permintaan tindakan pengamanan oleh aparat kepolisian.

"Kalau keamanan ya Polres. Kalau pelaksanaan dari kita. Jadi, itu penyegelan ya, bukan eksekusi. Penyegelan karena ini perkara pailit atas permintaan kurator," tegasnya.

Lebih lanjut, Pujiono merinci tindakan penyegelan dilakukan usai putusan pailit yang diputus oleh majelis hakim di pengadilan. Selanjutnya, pengadilan menunjuk kurator yang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola aset agar termohon pailit/debitur dapat membayar utang kepada kreditur.

"Fungsi penyegelan itu kan harta pailit. Termasuk di dalam boedel harta pailit. Makanya, penguasaannya di bawah penguasaan kurator. Segala sesuatu tindak lanjut terhadap barang boedel pailit itu yang menentukan kurator. Jadi, nanti disegel kemudian apa mau dilelang apa mau dijual oleh kurator nanti ya terserah kurator," pungkasnya.