Hampir rata-rata UMKM menggunakan BBM subsidi, dan itu tidak mengalami kenaikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tidak mempengaruhi para pelaku UMKM.

Pasalnya, menurut dia, mayoritas UMKM menggunakan BBM subsidi seperti solar subsidi, Pertalite, maupun LPG 3 kg, yang harganya tetap dijaga pemerintah.

“Kalau dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak ada dampaknya. Hampir rata-rata UMKM menggunakan BBM subsidi, dan itu tidak mengalami kenaikan,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan kebijakan menjaga harga BBM subsidi menjadi langkah penting pemerintah di tengah ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.

Maman menekankan dengan kondisi tersebut, UMKM tidak akan terdampak hingga turun kelas akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Meski demikian, Maman mengakui bahwa aspirasi yang paling banyak diterima kementeriannya saat ini terkait kenaikan harga plastik, yang dipicu gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah.

Pemerintah, kata dia, tengah berupaya mencari alternatif pasokan dari kawasan lain.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memindahkan ataupun mengurangi ketergantungan pasokan nafta dari Timur Tengah ke wilayah India, Afrika, dan Amerika,” tuturnya.

Pertamina per 18 April 2026 telah menaikkan harga BBM nonsubsidi akibat lonjakan harga minyak global.

Harga Pertamax Turbo (RON 98) di Pulau Jawa naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara harga BBM subsidi tetap, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Harga Pertamax juga masih dijaga di Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah saat ini tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik, yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut telah berdampak pada pelaku UMKM, sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.

Saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin, Maman mengakui bahwa sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk.

“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik … Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” kata Maman.

Ia mengatakan Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik.

Terkait detail langkah yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai.

Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak 30–80 persen menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel, dan Iran.

Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik.

Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global disebut sebagai pemicu utama kenaikan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.

Komisi VI DPR RI--yang membidangi di antaranya sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM--mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM dari dampak kenaikan harga plastik.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis guna mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando dalam keterangan pers, Senin.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta pemerintah China membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM Indonesia sekaligus memperkuat integrasi UMKM Indonesia ke dalam rantai pasok China.

“Kami bicara tentang potensi market yang ada di China untuk bisa dibuka seluas-luasnya kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah kita,” kata Maman ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin.

Menteri UMKM sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke China pekan lalu untuk mengikuti acara "Indonesia–China SME, Trade and Investment Cooperation Forum 2026" pada Rabu (1/4) yang mempertemukan para pelaku usaha asal China dan para pembuat kebijakan dari Indonesia terkait dunia usaha dan UMKM.

Menurut Maman, sejumlah komoditas unggulan Indonesia memiliki peluang besar di pasar China, mulai dari durian, manggis, buah naga, hingga sarang burung walet.

Maman menyampaikan kebutuhan durian di China sangat tinggi, sementara pasokan terbesar masih berasal dari Thailand dan Vietnam.

Ia menilai posisi Indonesia masih sangat kecil dalam pasar tersebut, sehingga pemerintah mendorong agar para petani durian di dalam negeri dapat lebih optimal memanfaatkan peluang ekspor.

Selain durian, Maman juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM yang bergerak di komoditas sarang burung walet.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan pasar China, namun akses bagi UMKM masih terbatas sehingga perlu diperluas agar manfaat komoditas strategis tersebut dapat dirasakan lebih merata terutama oleh pengusaha kecil dan menengah di dalam negeri.

“Kami membicarakan bagaimana membuka akses yang lebih besar lagi bagi sarang burung walet kita, terutama bagi pengusaha kecil menengah,” tuturnya.

Selain komoditas, Maman juga menekankan pentingnya integrasi sistem digital SAPA UMKM dengan platform di China.

Sistem ini, menurutnya, akan memudahkan pelaku UMKM Indonesia terhubung lintas daerah sekaligus membuka peluang pertukaran manfaat dengan mitra internasional.

SAPA UMKM adalah platform digital terintegrasi yang sedang dikembangkan Kementerian UMKM untuk menghimpun, mengelola, dan menghubungkan seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dalam satu ekosistem.

“Prinsipnya kita komunikasikan dan kita buka akses, tetapi tetap dengan aturan agar yang dijual bukan hanya raw material, melainkan produk hilirisasi turunan yang kita dorong,” katanya.

Maman menyebut pembahasan dengan China ini akan ditindaklanjuti dalam pertemuan forum kerja sama ekonomi lintas negara Asia-Pasifik (APEC) khusus UMKM pada September mendatang di China. Forum ini juga bakal menjadi puncak penandatanganan nota kesepahaman kerja sama.

“Kita akan eksekusi semua perjanjian kita nanti di APEC khusus untuk UMKM,” katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya untuk membuka pasar China lebih besar lagi untuk UMKM asal Indonesia.

"Kedatangan kami ke sini adalah untuk membuka pasar pengusaha-pengusaha kecil dan menengah kita. Tentunya saya sebagai Menteri UMKM wajib membuka dan mengamankan akses pasar sebesar-besarnya untuk semua usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Beijing, Rabu (1/4).

Maman mengunjungi China untuk menghadiri acara "Indonesia–China SME, Trade and Investment Cooperation Forum 2026" yang mempertemukan para pelaku usaha asal Tiongkok dan para pembuat kebijakan dari Indonesia terkait dunia usaha dan UMKM.

Selain itu, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan sejumlah pejabat dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Perdagangan China dan sejumlah perusahaan Tiongkok serta bertemu dengan sejumlah Warga Negara Indoensia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing.

"China ini kan punya sekitar 1,4 miliar penduduk. Indonesia punya 280 juta penduduk sekaligus terbesar di ASEAN, jadi pasar potensial kedua negara sama-sama besar," ungkap Maman.

Maman mencontohkan durian asal Indonesia saat ini sudah masuk ke pasar China.

"Dalam setiap musim durian sering sekali di Indonesia malah berlimpah. Bahkan durian Indonesia juga banyak yang tidak memanfaatkan karena terlalu banyak dan akhirnya pasar domestik tidak mampu menampung maka kami melakukan kerja sama dengan China untuk menjadikan China sebagai salah satu pasar buah durian kita," tambah Maman.

Meski begitu, Maman mengakui bahwa dari sisi teknologi, China jauh lebih unggul dibanding Indonesia termasuk untuk UMKM.

"Suka tidak suka, kita harus akui dari sisi teknologi, alat-alat produksi usaha kecil dan menengah itu China lebih unggul. Jadi kita harus berani mengakui itu, tapi bukan berarti kita tidak mulai mempersiapkan diri juga untuk mereplikasi atau mengadopsi beberapa teknologi mereka karena kami sedang melakukan bersama-sama dengan beberapa universitas," ungkap Maman.

Maman menyebut, sejumlah alat-alat produksi yang sudah dapat dibuat mandiri oleh Indonesia maka tidak perlu lagi impor dari China.

"Tapi ada juga beberapa produk-produk jadi seperti pakaian, juga ada beberapa pembicaraan untuk ekspor juga ke China, termasuk batik asal Indonesia. Jadi pada dasarnya sudah dalam pembicaraan 'trade-in' dan 'trade-out'," tambah Maman.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai perdagangan Indonesia dengan China pada 2025 naik menjadi 154,58 miliar dolar AS dengan rincian nilai ekspor sebesar 67,04 miliar dolar AS dan impor mencapai 87,54 miliar dolar AS. Ekspor dan impor masing-masing meningkat 6,9 persen dan 18,53 persen.

Beberapa komoditas dengan peningkatan ekspor tertinggi ke China pada 2025 antara lain perhiasan nonperak, feronikel, sel fotovoltaik, minyak kelapa sawit, emas, hingga kopi robusta.

Sementara, masih berdasarkan data BPS, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,5 juta unit usaha dan berkontribusi 61,9 persen terhadap produk domestik bruto. UMKM tersebut juga menyerap 119 juta lebih tenaga kerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

Sedangkan berdasarkan data Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, pada akhir 2024, total UKM di China telah melampaui 60 juta dengan pendapatan mencapai 81 triliun yuan (sekitar 11,2 triliun dolar AS) dengan 600.000 UKM fokus pada inovasi teknologi.

Dari jumlah 600.000 UKM dengan fokus inovasi teknologi, tersebut, terdapat 14.600 perusahaan UKM "raksasa kecil" yang berspesialisasi dalam sektor khusus, menguasai pangsa pasar dan memiliki kapasitas inovasi yang kuat.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Secara nasional terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata

Medan (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menyebutkan, pemerintah memberikan sejumlah program pemulihan bagi pelaku usaha terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera.

"Salah satu program tersebut adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera," ucap Maman setelah rapat koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.

Ia mengatakan, secara nasional terdapat sekitar 193 ribu pelaku usaha atau debitur terdampak bencana di tiga provinsi yang telah terdata.

Meliputi, lanjut Maman, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dari jumlah sekitar 193 ribu debitur itu, sekitar 44 ribu debitur berada di Sumatera Utara.

Maman sepakat atas langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan sinkronisasi data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan pemerintah pusat.

"Saya perkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah, karena proses pemetaan masih berlangsung hingga 31 Maret 2026," jelasnya.

Maman menjelaskan, beberapa bentuk relaksasi yang akan diberikan kepada debitur, di antaranya perpanjangan masa pinjaman, restrukturisasi kredit, dan keringanan suku bunga.

"Tahun ini suku bunga dihilangkan, mereka nol persen. Jadi tidak dibebankan bunga, tahun depan nanti naik ke tiga persen," tegas Maman.

Pihaknya juga meminta pihak perbankan untuk mengidentifikasi mana-mana saja pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025.

"Dari 193 ribu ini yang dia sudah betul-betul tidak punya kemampuan membayar, tetapi ada juga yang memang masih punya kemampuan membayar," kata Maman.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan mempercepat proses sinkronisasi data UMKM di Sumut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurutnya, data tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Maret 2026 agar program bantuan dapat segera direalisasikan.

"Untuk itu, seminggu ini memastikan data dan angka yang tadi disampaikan, baik yang kami sampaikan, dari daerah, dari perbankan, dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan Kementerian," tuturnya.

Gubernur juga menyampaikan, banyak pelaku UMKM terdampak bencana di Sumut tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga lokasi usaha serta peralatan produksi.

"Selain tempat tinggal, tempat usaha adalah salah satu yang banyak terdampak, alat-alat produksi juga banyak yang terdampak. Nah ini persoalan kedua banyak terdampak setelah kerusakan bangunan. Memang saat ini di daerah terdampak bencana ekonomi sedang bangkit," jelas Bobby.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan, bahwa penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas . Bukan hanya terletak pada akses pembiayaan maupun pelatihan, melainkan persoalan pasar yang dibanjiri barang impor ilegal asal China .

Menurutnya, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada sektor UMKM. Ia menyebutkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat signifikan dibandingkan 20 tahun lalu.

"Saya mau bilang bahwa, kalau dari sisi pembiayaan, akses pembiayaan tidak ada isu, sudah meningkat," kata Maman saat media gathering di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Mengangkat UMKM Naik Kelas: Ajak Berani Berinovasi, dan Kolaborasi Lintas Sektor



Maman menilai persoalan utama berada pada sisi pasar. Ia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini dipenuhi barang impor ilegal yang membuat produk UMKM sulit bersaing. Meski pelaku UMKM sudah mendapatkan dukungan modal dan pelatihan, mereka tetap kesulitan menjual produknya karena pasar telah dibanjiri barang impor murah.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi sebagus apapun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka. Kita support apapun pelatihan kepada mereka. Mereka bisa produksi, tapi mereka nggak bisa jual barang," sebutnya.

Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam aktivitas perdagangan internasional. Ia mencontohkan adanya ketidaksesuaian data antara nilai impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

"Yang menjadi masalah adalah barang-barang ilegal impor yang masuk. Itu yang disebut oleh Pak Presiden, under-invoicing, data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor itu 100. Tapi dari China yang tercatat barang ekspor ini itu 900. Berarti ada 800 Pak yang nggak tercatat," imbuhnya.

Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang



Menurutnya, selisih data tersebut menunjukkan adanya barang impor ilegal yang masuk ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial karena menghimpit pelaku usaha dalam negeri.

"Itu membanjiri produk domestik kita, pasar domestik kita. Akhirnya apa? Problem. Ya bukan hanya sekedar dari problem pendapatan negara dari impor. Enggak. Saya selalu bilang, ini sudah masuk problem sosial," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah memberikan berbagai bentuk relaksasi kepada 200 ribu debitur UMKM yang terdampak bencana dan memiliki pinjaman di perbankan.

Ia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan data terbaru pemerintah dengan total outstanding kredit mencapai sekitar Rp12 triliun.

"Inilah angka terakhir kita yaitu 200 ribu debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun," katanya di Jakarta, Rabu

Dirinya menyampaikan secara rinci debitur terdampak tersebar di tiga provinsi, yakni sekitar 125 ribu debitur di Aceh dengan outstanding Rp7 triliun, sekitar 53 ribu debitur di Sumatera Utara dengan Rp3 triliun, serta sekitar 28 ribu debitur di Sumatera Barat dengan Rp1,7 triliun.

Maman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu UMKM yang telah mengakses pembiayaan bank, meliputi keringanan suku bunga, pemberian grace period, pengaturan status kolektivitas, restrukturisasi kredit, relaksasi agunan tambahan, kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru, serta usulan penghapusan kredit.

Menurutnya, seluruh skema tersebut telah diakomodasi dalam kebijakan pemerintah yang dibagi ke dalam tiga periode, yaitu pemetaan, relaksasi, dan pemulihan yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027.

"Sudah kita bagi menjadi tiga periode yaitu periode pemetaan, relaksasi, dan pemulihan sampai Desember 2027," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian pada UMKM yang belum mengakses pembiayaan perbankan. Katanya, saat ini, proses pemetaan, monitoring, evaluasi, serta pendampingan masih terus dilakukan.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk mengoptimalkan berbagai dukungan, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa aktivitas penjualan UMKM di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) secara umum sudah relatif normal.

Menurutnya, ini terlihat dari tingginya transaksi daring melalui kanal khusus e-commerce yang difasilitasi pemerintah.

Maman dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu menjelaskan, Kementerian UMKM bersama mitra telah menginisiasi pembentukan laman khusus di platform e-commerce untuk memasarkan produk UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna mendorong pergerakan ekonomi daerah.‎

Sejak 22 Januari hingga 11 Februari tahun ini, tercatat sekitar 3,5 juta transaksi terjadi melalui laman tersebut, melibatkan sekitar 2.059 UMKM dengan total 2.128 produk.

Dari jumlah itu kata dia, Sumatera Barat mencatat sekitar 2 juta transaksi dan Sumatera Utara sekitar 1,3 juta transaksi. Kedua capaian ini menunjukkan kondisi ekonomi di wilayah tersebut sudah relatif normal. Sementara Aceh mencatat sekitar 16.000 transaksi. ‎

"Dari aktivitas transaksi di tiga provinsi ini menunjukkan bahwa untuk kondisi di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mendagri memang sudah relatif normal, namun memang untuk Aceh masih perlu ekstra effort," katanya.

Menteri ‎Maman menilai wilayah Aceh masih memerlukan perhatian ekstra karena aktivitas operasional baru sekitar 66 persen dapat berjalan, sehingga berdampak pada jumlah transaksi.

Meski demikian, ia menyebut jumlah produk dari Aceh cukup tinggi, yang menunjukkan produktivitas dan partisipasi pelaku UMKM tetap meningkat. Produk yang dipasarkan antara lain pakaian, makanan, kerajinan tangan, serta berbagai perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya.‎

Kementerian UMKM berkolaborasi dengan sejumlah platform e-commerce menghadirkan layanan belanja online khusus bertajuk "UMKM Sumatera Bangkit", yang menampilkan produk-produk UMKM asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.‎

Adapun kolaborasi tersebut diwujudkan melalui fitur landing page atau halaman khusus UMKM Sumatera Bangkit yang tersedia di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada.‎

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, Presiden RI tegas memberikan perintah untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan UMKM.

"Pokoknya kita sudah, saya cuma mau bilang sudahi. Pak Presiden sudah tegas memberikan perintah kepada kita untuk menyudahi praktik-praktik yang merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kita," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa barang-barang impor ilegal menimbulkan dampak yang destruktif terhadap pelaku usaha UMKM di Indonesia.

"Besar sekali. Ini besar sekali. Saya kasih sebuah analogi saja. Yang tercatat resmi di kita barang impor dari China itu kurang lebih misalnya 100, ini saya analogikan. Sedangkan Di catatan ekspor di China melalui catatan di UN Trade, itu sekitar 900 ekspor ke Indonesia. Berarti ada selisih (gap) 800 yang tidak tercatat secara resmi. Jadi kita harus pahami bahwa pada saat angka gap 800 yang masuk ini tidak tercatat, berarti dia suka-sukanya saja kasih harga," katanya.

Menurut Maman, ini sudah masuk dalam kategori zalim. Dirinya tidak melarang impor namun barang-barang yang diimpor ke Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya UMKM di Indonesia juga memiliki daya saing.

"Itu yang mau kita jaga. Jadi kalau ditanya sama saya, prioritas saya adalah mengamankan UMKM," kata Maman.

Dia berharap dengan adanya penahanan terhadap pemilik Blueray Cargo John Field (JF) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi.

"Saya minta sudah, kita harus ingat bahwa ada puluhan juta usaha mikro kecil yang terdampak. Dampaknya bukan masalah usahanya bangkrut, dampak sosial, dampak keluarga, dan saya pikir udah ke mana-mana dampaknya. Jadi saya pikir mari sudah saatnya kita stop permainan (impor ilegal) ini,'' katanya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri jejak kabur pemilik PT Blueray Cargo sekaligus tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yakni John Field (JF).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, KPK melakukan penelusuran maupun pendalaman karena khawatir dengan adanya jeda waktu antara penangkapan dan penyerahan diri yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, KPK mendalami kemungkinan John Field bertemu dengan saksi-saksi penting pada kasus tersebut.

Oleh sebab itu, dia mengatakan, salah satu upaya penelusuran maupun pendalaman tersebut dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung John Field.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Yang pasti lagi sedang dalam pembicaraan internal lintas kementerian. Pembicaraan antara Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan. Aturan yang akan kita kerjakan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, pemerintah siap memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing terhadap para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dari impor barang-barang ilegal.

"Kami dari Kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian-kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa Kementerian UMKM siap masuk dalam konteks perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan peningkatan daya saing UMKM di seluruh Indonesia.

"Yang pasti lagi sedang dalam pembicaraan internal lintas kementerian. Pembicaraan antara Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan. Aturan yang akan kita kerjakan," katanya.

Maman juga mengajak masyarakat Indonesia untuk melindungi produk-produk UMKM Indonesia dengan membeli dan mencintai produk-produk UMKM, bukan membeli barang-barang impor ilegal.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut importir yang memakai jasa PT Blueray Cargo (BR) selaku forwarder atau pengiriman barang impor pada kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK akan mengusut barang-barang yang diimpor oleh importir menggunakan jasa Blueray Cargo.

Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan salah seorang yang ditangkap dalam OTT adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat Rizal.

Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan enam dari 17 orang yang ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Mereka adalah Rizal (RZL) selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024-Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen DJBC Orlando Hamonangan (ORL).

Berikutnya pemilik Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri (AND), serta Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan (DK).

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan penahanan pemilik PT Blueray Cargo (BR) yakni John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan suap terkait impor barang KW (tiruan) ilegal menjadi momentum untuk melindungi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"Perlu diketahui, bahwa saya berharap momentum ini bisa dijadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita semua untuk berpihak melindungi serta mendorong peningkatan daya saing kepada UMKM kita di seluruh Indonesia," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ini merupakan aspirasi dari semua UMKM di seluruh Indonesia yang sebetulnya sudah mencapai pada titik keresahan terkait maraknya barang-barang impor ilegal.

Maman sendiri mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, khususnya KPK sehingga diharapkan aparat penegak hukum bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum, dan tentunya menegakkan hukum dan memproses secara adil seadil-adilnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada

Dia menjelaskan bahwa percuma organisasi-organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kementerian UMKM, bank-bank mendukung pembiayaan kepada usaha mikro kecil dengan segala macam mekanisme akses pembiayaan, namun pada akhirnya pada saat UMKM ini sudah memproduksi barang, mereka susah untuk menjual barangnya.

"Karena market (pasar) 'becek', market kotor. Kenapa kotor dan becek? Dipenuhi dengan barang-barang yang tadi, ilegal, barang-barang yang impor dari China dengan harga yang sangat luar biasa murah, akhirnya UMKM kita mati," kata Maman.

Dia mengatakan bahwa perlu diketahui, ini bukan hanya sekedar masalahnya nanti kredit macet namun dapat merembet ke masalah keluarga dan sosial pelaku UMKM.

Pemerintah sudah memberikan semua akses insentif kepada UMKM, tetapi pada saat UMKM itu mau produksi, sudah produksi barang nggak bisa dijual juga tidak laku di market.

"Nah maka dari itu saya selalu bilang bahwa problem-nya yang paling utama itu adalah maraknya impor-impor (ilegal) barang-barang dari China. Jadi saya harus sampaikan itu, dan saya berterima kasih dan ternyata terbukti bahwa memang salah satu pemainnya adalah perusahaan-perusahaan kargo," kata Maman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong peningkatan kelas bagi pengusaha mikro dan kecil hingga mitra pengemudi ojek daring/online (ojol) dengan memanfaatkan program terkait di platform digital.

"Bagaimana platform bisa ikut mendorong, untuk terus konsisten agar teman-teman ojek online juga punya usaha sampingan," kata Maman dalam keterangannya, yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menilai kemitraan yang ditawarkan oleh platform digital atau aplikator penyedia layanan jasa, memberikan keuntungan bagi pengemudi ojol untuk menyesuaikan waktu yang mereka miliki, baik melakukan kegiatan ojek maupun berwirausaha.

"Karena dengan prinsip kemitraan ada fleksibilitas waktu yang dimiliki oleh mereka, yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk membuka usaha sampingan, bukan hanya sekadar ojek online. Misalnya seperti buka warung makan," ujar Menteri Maman.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pemerintah, termasuk dalam hal ini Kementerian UMKM turut berupaya menjaga ekosistem perekonomian digital yang ditopang oleh aplikator, mitra pengemudi, dan pengusaha mikro, kecil dan menengah di dalam platform tersebut.

Menurut Maman, ketiganya merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan.

"Di dalam ekosistem transportasi online tidak bisa lihat (aplikator) saja, ojol saja, tapi ada juga UMKM di dalamnya yang juga punya ketergantungan terhadap ojol dan platform digital, pun sebaliknya," kata Menteri Maman.

"Ini ada sebuah ekosistem usaha yang melibatkan bukan hanya (aplikator) saja, tapi juga ojek online yang jumlahnya ratusan ribu plus merchant-merchant UMKM yang memanfaatkan platform digital ini untuk menjual barang-barangnya. Ini harus dijaga bersama-sama," ujarnya menambahkan.

Ia melanjutkan, pemerintah menginginkan usaha mikro dapat bertumbuh dengan melihat peluang usaha yang memanfaatkan peran besar teknologi digital.

Maman menilai upaya ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026